Pemikiran Politik Ekonomi Indonesia. Menceritakan Kondisi Ekonomi Politik Indonesia

1. PETABUMI PEMIKIRAN EKONOMI-POLITIK
& PROBLEM KETIDAKADILAN
BAGAIMANAPERSPEKTIF EKONOMI KONSTITUSI ?
Didin S. Damanhuri*
*a.l Guru Besar Ekonomi-Politik FEM IPB, salah seorang Pendiri INDEF, Ketua L-KEN
(Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara), Pengamat Ekonomi, Tenaga Ahli Lemhannas 2007 – 2022,
menerbitkan s/d 2023 sebanyak 67 buku, terutama tentang Ekonomi dll

2. Didin S Damanhuri. Prof.Dr., ‘023
Physiocrate
• F.Quesnay
(1694-1774)
•J. Turgot
(1721-1781)
Classic
• A. Smith
(1723 -1790)
• J.B. Say
(1767-1823)
• D. Ricardo
(1772-1823)
• T.R. Mathus
(1766-1834)
Neoclassic
• H.H. Gonsen
(1886-1858)
•E.V. Bawerk
(1848-1947)
• I. Fisher
(1867-1910)
• L.Walras
(1834-1910)
Keynes
• J.M Keymes
(1883-1946)
The General
Theory (1936)
• S. Kuznet
• W. Leontif
• P. Samuelson
Developmentalism
Di NSB
(1960-1980)
Monetarisme
M. Friedman
(1912-2000-an)
• K. Marx.
(1818-1883), The Communist
Manifesto (1848)
• J.J. Rouseau (Sosialisme
Demokrat
L’inegalite Parmi Les
hommes (1755)
• C. Fourier (1772-1837)
• P.J Prondhon (1890-1865)
• Fabian Society (1883)
• E. Bernstean (1850-1932)
>< Neo Marxian
• Paul Baran
(1952)
• A. Gunder Frank
(1967)
1800 s/d sekarang
Neoliberalisme
(Globalisme)
•MarketSosialism
( China, 1990-an)
•New-Sosialisme
(Amerika Latin)
Syariah Economy
(1980 – kini)
Sistem Ekonomi
Indonesia
(UUD ’45)
Heterodox
• Jepang ( 1980 – kini
• Asia Ways ( 1990 – kini
(Nilai tradisi & Agama)
><
(Eropa Utara&
Uni Eropa )
•Welfare State
(1900 – kini)
T
h
e
o
c
r
a
c
y
Prancis)
borjuise
Buku “Wealth of Nation”
(1776) : Era Kapitalisme-
Liberalisme
• Pasar bersifat Otonom
(Invisible hand) dan tak
terkait dg agama & sos)
• Peran Negara minimal
• Matearilisme (non
spritualisme
• Antroposentrisme
• Spt Classic/
neo-classic
tp peran
Negara lebih
menentukan
• Pasar tetap
berperan
(Kaum borjuis, tuan
Tanah & penguasa
Gereja)
Rev. Perancis
Rev. Industri
Mercantilism
Thomas Mun
(1571-1596)
JB. Colbert
(1615-1683)
E
k
o
n
o
m
i
M
o
d
e
r
n
Overview
Mazhab
Ekonomi-Politik

3. DC:
G to G
Multilateral
MNC
FDI
PI (Portofolio Investment)
Isu :
• Pemanasan Global
•Habisnya bahan baku
• Oligarki Eko.+Pol.
( inefisiensi,KKN,
Middle Income Trap)
* Resesi & Krisis
Ekonomi Dunia, etc
• Demokrasi
• HAM
• Sustainble Dev.
Paradigma Ekonomi
Hegemonik (laissez-
faire):Neo-Klasik;
Keynesian; Neo-Liberal
Revolusi IPTEK
Gel. I: Pertanian (SDA)
Gel.II : Industri (Market)
Gel.III: Informasi (Pasar
Finansial)
Gel.IV: Eko.Digital
Renaissans Eropa
Konglomerasi + Marginalisasi Ekonomi Rakyat di DC
SDM : Labour surplus
Eksploitasi SDM (buruh
murah )
Eksploitasi SDA (Hutan,dll)
ISI
SDA:
Darat:
Hutan
Laut:
Net
Transfer
Hegemoni Ekonomi & Politik Global di bawah AS
Net
Transfer
IPE
Reformasi:
Didin S Damanhuri. Prof.Dr., IE FEM IPB, Jan 2023
UDC
?

4. Third way (post
materialist):
•Kemakmuran Tinggi
•Kemerataan
terbaik
•Tetap dengan
sekuralisme meski
wancana agama
tengah mengemuka
Laissez- faire ala USA :
(Model Neo-Liberalisme)
Mekanisme Pasar yang melayani
“ Wants”= bias terhadap pemilik
modal)
Koreksi Sosialisme Demokrat:
Kontrol thp wants krn peran negara yg
melakukan “ kebijkan pemihakan” dan
Perlindungan thd kaum “miskin”
Model Komunisme (Sistem
ekonomi komando) bangkrut
karena inefisiensi negara sbg
pelaku tunggal yg sentralistik
Negara Sedang berkembang (NSB) (pasca
kolonialisme). Termasuk INDONESIA
Double Standard ( Exploitasi thd NSB:
- Low Equibilirium ekonomi
- Oligarkhi Ekonomi & Politik
Forth way: belajar dari
NIM, spritualisasi dunia,
nilai local {Asian Way ?}
• CC partai komunis tetap
mengendalikan (Totalitarian)
• China akan mnggeser AS dlm
besarny PDB
• Muncul Kesengjangan yang
sebelumnya relatif merata
• Negara sbg Regulator
sosial yang efesien
• Swasta sebagai agen
pertumbuhan yang
performance karena
mekanisme pasar yang
fair & efesien
• Sistem politik
“check&balance” dan
peran serikat buruh
yang determinan
₋Negara & swasta kerjasama
₋Ada peran agama sbg nilai kultural
untuk manajemen makro/mikro
₋Consensus scenario in democratization
process
Model Jepang
R
E
N
A
I
S
A
N
S
E
R
O
P
A
PARADOX EKONOMI-POLITIK GLOBAL
USA
Model
Negara
Sejahtera
(MNS)
Model
Sosialisme
Pasar
(MSP)
Model
Negara
Konsensus
(MNK)
NEGARA MAJU
- Timpang
- Polisi Dunia

5. PROBLEM INDONESIA YANG MULTICOMPLEX
•Krisis Finansial dan Fiskal global, Global Warming dan krisis
Iklim dan lingkungan
•Ancaman Krisis Pangan dan Energi
•Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan
•Bubble Ekonomi>>>>>>Krisis 1997/1998 – 2008-11
•Illegal Logging, Illegal Mining & llegal Fishing
•Decoupling Sektor Moneter dengan Sektor Riil
•KKN, dll>>>>>>>>>>>>
Membutuhkan Analisis dan
Pemecahan Multi/transdisiplin
Bersifat Multi/transdisiplin

6. Ilmu Ekonomi :
• Masih bias terhadap pengalaman sejarah dan
struktur sosial Barat (etnocentrism)
• Sering gagal dalam menjelaskan dan
mengatasi masalah ekonomi dunia ketiga
termasuk di Indonesia

7. Ilmu Ekonomi di Negara2
Berkembang
• Belum berkembang Grand Theory yang
menjelaskan teori yang dibangun berdasarkan
pengalaman dan nilai lokal
Perlu mengembangkan Pendekatan Transdisiplin
yang membangun mazhab pemikiran ekonomi baru
berbasiskan pengalaman empiris, historis dan nilai
lokal Indonesia

8. 1. Program Trans dan Multidisiplin (ekonomi,
politik, sosiologi, ekologi, SDA) dg dijelaskan
pendekatan komparatif : Teori Liberal,
Sruktural dan Heterodox
2. Menghubungkan secara timbal-balik antara
Variabel Ekonomi (makro, sektoral, daerah)
dengan variabel non-ekonomi (terutama politik
tapi juga sosiologi, ekologi dan SDA)
PENDEKATAN EKONOMI-POLITIK
DAN PEMBANGUNAN

9. Alasan Pentingnya Pengembangan
EKONOMI POLITIK
& PEMBANGUNAN:
1. Dapat menganalisis secara komprehensif kinerja
ekonomi (makro, sektoral, dan daerah) bukan hanya
secara teknis, tapi juga melihat pelbagai gejala non-
ekonomi (politik, birokrasi, kelembagaan, lingkungan,
dst)
2. Dapat menganalisis secara teori dan empiris, apa,
mengapa, dan bagaimana (termasuk prospeknya,
hingga tercapai kinerja ekonomi tertentu)

10. Lanjutan
3. Pendekatan ini menjadi aras baru yang bisa
membumikan ilmu ekonomi yang lebih relevan
dengan kebutuhan negara berkembang,
khususnya Indonesia, dan dapat juga didekati
dengan pendekatan komoditi (SDA pertanian,
perikanan, kehutanan, lingkungan, dst)
maupun agregatif (makro-ekonomi, moneter,
fiskal, sosial, dst)
4. Pendekatan ini dimaksudkan membangun
mazhab baru di Indonesia yang lebih relevan
dengan kebutuhan Indonesia.

11. Pasal 27 ayat (2)
Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 33
Pasal 34
EKONOMI KONSTITUSI : EKONOMI YANG BERKEADILAN
Dalam banyak Studi (a.l. Syahrir, 1988 ; Damanhuri, 1990 ; Mubyarto, 2001 ; Swasono, 2005, dll.) Pemikiran
Ekonomi berbasis UUD’45 telah tertuang dalam pasal-pasal Ekonomi UUD’45
Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Kekeluargaan
(penjelasan: Koperasi sbg sokoguru perekonomian)
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara
Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebasar-besarnya kemakmuran rakyat (‘People
Driven’ / Ekonomi Kerakyatan).
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara
Prinsip-Prinsip ini sangat dekat dengan gagasan kaum Sosialisme demokrat dan “Negara Kesejahteraan” (Welfare state). Dalam masa studi tahun 30an
bung Hatta di Belanda bersama Belgia dan negara Skandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark dan Norwegia) dikenal penganut faham Sosialisme-
demokrat dan contoh sukses model “Negara Kesejahteraan” dan/atau “Heterodox Model” ala Asia (Damanhuri, 1990) yang dibangun dengan “People
Driven” (Ekonomi Kerakyatan) plus Locals Economy (“Nusantaranomics)

12. Pasal.23 ayat 1
APBN / APBD untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat
Pasal.27 ayat 2
Pasal 27 ayat 2 (asli) ditambah dg ayat 1 (memperkuat ayat 2): “kesamaan warganegara dimuka hukum dan
pemerintahan” (prinsip supremasi hukum, non-diskriminasi, anti feodalisme termasuk dlm pelayanan ekonomi,
dsd)
Amandemen pasal-Pasal Ekonomi yang lain (ps.27 dan 34) ditambah dengan ps.baru (ps.23 ayat 1) mengokohkan
pemikiran ekonomi Konstitusi (bung Hatta sbg Pemikiranya) yang berpihak kpd rakyat banyak
Pasal.34
Ps.34 ayat 1 sesuai dengan teks asli ps.34 lama (hanya satu ayat), ditambah :
• Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
• Ayat 3: Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang
layak
AMANDEMEN UUD’45

13. Asian Way and Heterodox Model (Jepang)
• Nilai2 Agama & Tradisional,State Led-market, Long Term Plan, Kemitraan
• Asian Way  Heterodox Model  ”INSTITUTIONAL DRIVEN”
Democratic-Socialism Model (Eropa Utara & Barat)
• Sekularisme, Welfare State, State-Market, Peran Koperasi sangat besar
• Democratic-Socialism Model  INSTITUTIONAL DRIVEN”
Gelombang Dekolonisasi
• Gelombang Dekolonisasi Negara-negara Dunia
• Pemb. Ekonomi berbasis Utang LN & PMA,
• Model Pembangunan secara empiris umumnya “FINANCIAL CAPITAL DRIVEN”
(konsekuensi Tesis Ragnar Nurske, 1952)
LATAR BELAKANG MODEL PEMBANGUNAN PASCA PERANG DUNIA II
Marshal Plan untuk Pembangunan Kembali Jepang, Eropa & Negara2 berkembang

14. 1950-1959
• Demokrasi parlementer
• Berdasar UUD’50, tp
prinsip-prinsip ekonomi
Hatta dlm UUD’45 tetap
berlaku.
• Politik Benteng
• Munculnya pengusaha
“ali-baba”
1959-1965
• Demokrasi terpimpin
• berdasar UUD’45, tp
prakteknya justru
banyak penyimpangan
• Soekarno diangkat
Presiden seumur hidup
• Peristiwa G-30-S/PKI
1965-1998
• Orde Baru
• Berdasar UUD’45
(mengkongkritkan
palksanaan Ps.27, 33
dan 34 UUD’45)
• GBHN, Repelita
• pertumbuhan ekonomi
rata-rata 7%, dst
• “bubble economy” krn
Privatisasi Krismon
 Presiden Soeharto
Lengser
1998-sekarang
• Pasca Orba
• Amandemen UUD’45
• Ekonomi makin liberal
dan mejauh dari
prinsip-prinsip ekonomi
bung Hatta/UUD’45 asli
• Kartelisasi SDA,
Financial SD Strategis
(Oligarki)
• Terjadi “privat suprime”
(konsekuensi minimum
state & “Washington
Consensus”/IMF)
UPAYA PELAKSANAAN EKONOMI BERBASIS UUD’45 & KEGAGALANNYA
DARI MASA KE MASA

15. POLITICAL ECONOMIC CONSTRAINTS
Structural
Problems
Cultural
Problems
Colonial
Structur
National
Economic
& Political
Structure
Constraints:
- Rent Seekers
- Corruption
-Transactional
Political System
- Etc.
- Political & Economic
Feodalism
- Erzats Entrepreneurial
behavior (Political &
Economical)
-Etc.
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri ‘023
Economic &
Political
Oligarchy

16. POLITICAL & ECONOMIC REFORMS
Suktur Ekonomi & Politik yang Mensejahterakan Rakyat Sebesarnya
Regulasi/Per-UU-an
Revisi:
 UU Politik dan Pemilu
 UU BI dan Perbankan
 UU Lalu Lintas Devisa
 UU Pasar Modal
 Dst.
Perkuat & UU Baru:
 UU Anti Monopoli dan
Persaingan usaha
 UU Tipikor & KPK
 UU Pengembangan
Kewirausahaan & Teknologi
 Dst.
Aksi Kebijakan
 Mngbngkan kmbli model Prencanaan
Jangka Panjang (sprt GBHN)
 Penegakan Sistem Politik berbiaya
murah & non transaksional
 Akses luas UMKM thd keuangan,
informasi & teknologi
 Kemitraan usaha besar, menengah dan
kecil
 Kemandirian dalam : kebijakan, politik,
ekonomi, finansial, pangan, energi dan
teknologi
 Penegakan: Pemrt.Bebas Korupsi
(GOVERNANCE, pemerintahan,
legislatif, yudikatif, bisnis, civil
society) & Prsaingan Pasar yg Sehat
 Otonomi daerah dan desentralisasi untuk
kesejahterahan rakyat sebesar-besarnya
 Dst.
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, 023

17. STRUKTUR EKONOMI BERBASIS
KONSTITUSI-UUD’45
Struktur
Ekonomi &
Politik Kolonial
Struktur
Ekonomi &
Politik Nasional
Sistem Politik, Ekonomi
& Bisnis yg “people &
Technological driven”
• Active State (Smart,
Active and People
Friendly)
• Fair Market Mechanism
• Governance & Inovative
& Entrepreneurial
Economy
Mensejahtrakan rakyat
sebesarnya (bukan
orang per orang)
- Aras bawah: Ekonomi
Lokal (Nusantaranomics)
- Aras tengah:UKM & Kope
rasi (Kelas Menengah yg
besar)
- Aras atas: BUMN& Swasta
besar yg Efisien &Inovative
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, 023

18. Constitutional-
based Economy
Neoclassical
Economy
Negara
Pasar
Pelaku Ekonomi
(Swasta, BUMN, Koperasi)
Market
fundamentalism
(Minimum State)
Kedaulatan
Supremasi asing
Ekonomi
Teknologi
Core
Technology
Technology 
Exogen Factor
Regulasi *
VS
Endogen
Factor
* Diperkirakan ada sekitar 112 UU yang pro asing
Kewirausahaan
Bagan: Perbandingan Kerangka Berpikir Konstitusi-UUD 45 (Constitutional-based Economy)
dan Ekonomi Neoliberal (Neoclassical Economy) di Negara Berkembang.
Didin S. Damanhuri, 023

19. • Keterangan Bagan :
• Untuk melihat arti penting core technology, kita terlebih dahulu
harus melihat kepada pengertian industri sesungguhnya yang
menambah added value yang mengandung proses manufacturing
dan engineering. Suatu negara akan menjadi full manufacturing jika
menguasai core technology. Misalnya industri otomotif core
technology nya adalah mesin.
• Negara Asia yang merebut core technology adalah Jepang dan
Korsel. Kedua negara ini merupakan best practice dalam
penguasaan core technology yang sudah menerapkan full
manufacturing di hampir semua cabang industrinya yang penting.
• Di bawah Jepang dan Korsel, ada China, India, Iran dan Turki
(teknologi nuklir dan pesawat tanpa awak) yang mulai menyusul
dalam hal merebut core technology di luar negara-negara industri
maju, meskipun belum bisa dikatakan ketiga negara tersebut
sepenuhnya menguasai core technology. Negara-negara kelompok
ini bisa dikatakan semi full manufacturing.
Didin S. Damanhuri, ‘23
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, ‘022

20. TFP Agregat Industri Manufaktur
TFP periode 1974-2010 adalah -0,0028%.
TFP sebelum krisis (1974-1996) rata-rata sebesar 0,0009%,
TFP setelah krisis (1999-2010) menurun menjadi -0,0041%
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TFP Industri Manufaktur
Sumber: Hasil Olahan, 2023

21. • Terbukti dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi
masa Orde Baru (1974-96), rata-rata 5,97%, digerakan oleh
teknologi (dengan perhitungan TPF,Total Productivity Factor)
rata-rata 0,02%.
• Sementara masa Reformasi (1999-2010), dengan
pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,79%, digerakan oleh
teknologi rata-rata -0,09%

22. Rata-rata TFP industri manufaktur
setelah krisis sebesar 0,0009%
berarti dari capaian Rata-rata
pertumbuhan ekonomi setelah krisis
sebesar 5,97%; sebesar 0,0009%
merupakan pertumbuhan TFP,
sedangkan sisanya merupakan
pertumbuhan modal dan tenaga
kerja.
Atau kalau dihitung kontribusi TFP
industri manufaktur dalam
pertumbuhan sebesar 5,97%
tersebut adalah:
(0,0009% / 5,97%) X 100% = 0,02%
Tahun TFP IndustriNon-Pertanian (%) PertumbuhanEkonomi (%)
1974 0,0672 3,86
1975 0,0585 -0,18
1976 -0,0843 9,37
1977 0,0740 7,62
1978 -0,0920 5,00
1979 0,0119 5,11
1980 0,0085 8,85
1981 -0,0569 5,94
1982 -0,0533 -3,54
1983 -0,0544 3,23
1984 0,0461 7,08
1985 0,3339 2,80
1986 -0,2874 6,14
1987 -0,0408 5,21
1988 -0,0549 5,99
1989 0,0461 9,13
1990 0,0089 9,04
1991 -0,0126 5,22
1992 0,0605 10,94
1993 0,0507 7,17
1994 -0,0214 7,60
1995 -0,0327 8,09
1996 0,0444 7,60
1997 -0,0060 4,51
1998 -0,0672 -13,38
1999 0,0489 0,35
2000 -0,0595 4,81
2001 -0,0205 3,83
2002 -0,0599 4,25
2003 0,0879 5,00
2004 -0,1215 4,89
2005 0,0304 5,66
2006 0,0586 5,52
2007 -0,0001 6,32
2008 0,0016 6,01
2009 0,0252 4,63
2010 -0,0405 6,22
Rata-rata Total (1974-2010) -0,0028 5,02
SebelumKrisis (1974-1996) 0,0009 5,97
SetelahKrisis (1999-2010) -0,0041 4,79
Sumber: Hasil Olahan, 2013

23. Deindustrialisasi:
Peran Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terus Menurun
28.4 28.1 27.8
27.4
26.8
26.2
25.8 25.7 25.6
25.3
25.3 25.3 25.2
25.0
24.5
24.0 23.8 23.8 23.9 23.7
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 s.d.
Tw II
2013*
Industri Manufaktur thd PDB (harga konstan 2000; dalam %)
Industri Non Migas thd PDB (harga konstan 2000; dalam %)
Sumber: BPS, 2013, diolah
Bersamaan dengan kian
melemahnya kontribusi teknologi
yang menggerakan pertumbuhan
ekonomi, juga berlangsung
proses “deindustrialisasi”, yakni
pertumbuhan sektor industri
manufaktur (non-migas)
mengalami penurunan drastis.
Pada 1987-1996, pertumbuhan
sektor industri manufaktur rata-
rata sebesar 12%, kemudian pada
kurun waktu 2000-2008 turun
tajam menjadi rata-rata 5,7%.
Disamping itu Kontribusi industri
manufaktur terhadap PDB juga
terus menurun sejak reformasi,
terlebih setelah 2004 (lihat
gambar). Catatan: Utk 2018
sudah kurang dari 20%..

24. Tantangan Revolusi Industri 4.0
1. Disruptive Effect : Rev Ind. 4.0 bersifat creative distruction, krn
sifatnya super cepat, eksponensial & disruptif thd industri lama.
Solusi : Strategi yang bijak dan hati-hati dalam transformasi
industri 4.0 (harus ada strategi peralihan)
2. Platform Effect ( menimbulkan ketimpangan ekonomi ), Trend
Dunia ke arah monopoli ( Google menguasai 88 % Bisnis Online
Search, Amazon menguasai 70 % e-book, Facebook menguasai
77 % Socmed )
Solusi : isu konsentrasi aset sbg dampak Rev Ind. 4.0 hrs
direspon dgn regulasi yg cerdas
3. Automation Effect dari Rev Ind. 4.0 yang menimbulkan
pengangguran massal
Solusi : Rev. Ind 4.0 hrs menjaga pemerataan lapangan kerja,
a.l. dengan skill transformation. Didin S Damanhuri ‘23

25. EKONOMI KONSTITUSI YANG BERKEADILAN SOSIAL (I)
Pasal 33 ayat 1,2, 3 dan 4 maka Konstruk Kebijakan Ekonomi yang memiliki Kapasitas
untuk mencapai sila ke 5 Panca Sila (Keadilan Sosial bagi slrh Rakyat Indonesia):
 “Perekonomian Disusun” membutuhkan Perencanaan Jangka Panjang (semacam GBHN) dengan
peran Negara yg Bersih dan “Kuat” (Pemerintahan dan Birokrasi yg Efisien, Efektif, Apropriate &
Proporsional, bukan “Minimum State” yang mnyerahkan semata kpd Pasar Bebas) sehingga
mendorong Pelaku Pasar (BUMN, Swasta Besar, UMKM & Koperasi) yg sehat dan unggul secara
nasional, regional dan global
 “Bedasarkan Kekeluargaan”: berdasarkan Kemitraan (Besar, menengah, kecil dinatara BUMN
atau Swasta) dan/atau Gerakan Koperasi & “Cooperatism” yang maju dan mensejahtrakan rakyat
sehingga tercapai “Demokrasi Ekonomi”
 Mekanisme Pasar yang sehat dan mendorong Pelaku Usaha yg Inovatif & Inventif baik Teknologi
maupun Manajemen serta Unggul secara Global
 Civil Society yang Makmur, Produktif dan Sinergik baik antar Civil Society maupun Civil Society
dengan Political Society serta Economic Society
 Pengelolaan SKA (Sumber Kekayaan Alam) dikuasai Negara (di-manaje langsung atau berdasar
Kontrak Karya) yang Efisien, Efektif, Inovatif srt Inventif utk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat
(bukan semata orang per orang)
 Prasyarat Sistem Politik Demokratis yg “low cost” dan “non-transaksional” shg terjadi sinergi
positif antara sistem ekonomi dengan sistem politik yg mensejahtrakan rakyat.
Didin S. Damanhuri, ‘22

26. EKONOMI KONSTITUSI YANG BERKEADILAN SOSIAL (II)
I
Ditopang psl 23 ayat 1, psl 27 ayat 2 dan psl 34 ayat 1,2 dan 3 dg Konstruk
Kebijakan Ekonomi dlm rangka mewujudkan Keadilan Sosial :
 APBN dan APBD Daerah2 untuk kemakmuran rakyat sebasar-besarnya baik secara
nasional maupun untuk masyarakat di daerah2 .
 Dalam Realisasi APBN maupun APBD2, Kebijakan Moneter, Perbankan, Pasar Modal,
Investasi (PMA maupun PMDN), Tata Ruang dan Pengembangan Teknologi
hendaknya diwujudkan untuk menciptakan Kesempatan Kerja Penuh (Full
Employment) yang layak bagi Kemanusiaan.
 Melaksanakan penyelenggaraan yg Efektif, Efisien dan Governance BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, BOS Pendidikan yg sesuai dg kaidah Jaminan
Sosial dalam rangka mencapai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Didin S. Damanhuri, ‘22

27. FORMAT BARU
PEMBANGUNAN
Mengoreksi “Privat Suprime” yg
menciptakan Ketidakadilan Sosial
 Relevannya Psl 33 UUD'45
Active State
Restruturisasi Kelembagaan
Internasional & nasional yang
Menjamin Kemerdekaan, Keadilan
Sosial dan Perdamaian Abadi
(Pembukaan UUD45)
Restrukturasi Kelembagaan
Diakhirinya Sekularisme-Meterialisme
menuju Keseimbangan dg
Spiritualitas-Religiositas (Model
Heterodox), di Tk.Nasional: Ekonomi
berbasis Konstitusi (Ekonomi
Pancasila)
Ekonomi Konstitusi
Mengoreksi Struktur Ktdkadilan dg
menghilangkan “Pemburu Rente” & Kartelisasi
yg telah menciptakan Oligarki DENGAN
MENEGAKAN PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT (ANTI MIONOPOLI)
Koreksi Struktur Ketidakadilan

28. • DAFTAR PUSTAKA
• 1. Caporaso, James A. & Levine, David P. 1992. Theories of Political Economy, Cambridge University Press.
London.
• 2. Dawam Raharjo, M. 1982. Esai-esai Ekonomi Politik. LP3ES. Jakarta.
• 3. Didik J. Rachbini. Ekonomi Politik Utang. Galia Indonesia. Jakarta.
• 4. Didin S,Damanhuri. 2023. Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa, IPB Press. Bogor.
• 5. Didin S. Damanhuri & Ahmad Erani Yustika. 2020 Ekonomi Pancasila, IPB Press, Bogor.
• 6. Didin S. Damanhuri. 2014. Ekonomi Politik dan Pembangunan. IPB Press. Bogor.
• 7. Didin S. Damanhuri. 1996. Ekonomi Politik Alternatif. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
• 8. Didin S. Damanhuri, et all. 1997. Tinjauan Kritis Idiologi Liberalisme dan Sosialisme. Balitbang Depdagri.
Jakarta.
• 9. Didin S. Damanhuri, et all. 1997. Ekonomi Politik Indonesia. Balitbang Depdagri. Jakarta.
• 10. Didin S. Damanhuri. 1998. Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik. CIDES. Jakarta.
• 11. Didin S. Damanhuri. 2006. Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. LP FE-UI.
Jakarta.
• 12. Didin S. Damanhuri. 2009. Indonesia: Negara, Pasar dan Civil Society dalam Kemelut Globalisasi. LPFE-UI.
Jakarta.
• 13. Didin S. Damanhuri. Tanpa tahun. Ekonomi Makro. PPM (tidak dipublikasikan). Jakarta.
• 14. Sritua Arief & Adi Sasono. 1981. Indonesia : Ketergantungan dan Keterbelakangan. LSP. Jakarta.
• 15. Sritua Arief. 1998. Teori & Kebijakan Pembangunan, CIDES, Jakarta.
• 16. Scott. 2001. Institution and Organization. Sage Publication.
• 17. Timothy Forsyth. 2003. Critical Political Ecology. Routledge.
• 18. Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2006. Economic Development, 09 Edition, Pearson Education Limited,

29. TERIMA KASIH