Pembangunan berbasis masyarakat dan kemiskinan

1. TEORI
PEMBANGUNAN
KELOMPOK 3
(PEMBANGUNAN
BERBASIS
MASYARAKAT DAN
KEMISKINAN)
Anggota :
Diki wahyudi
Dimi saputra
Edo agustian
Eniwati
Siti yusnimar

2. PEMBANGUNAN
• Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “eco
development” yang tidak hanya berupa perubahan-
perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup
“dehumanisasi” kultural dan perubahan mentalitas
masyarakat dalam suatu stuktur sosial-politik tertentu.
• Pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi yang
berupa kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan
serta hal-hal yang lain yang dapat diukur dengan indikator-
indikator ekonomi. (Budiman, A. 2003)
Pembangunan

3. • Goulet(todaro, 1981) mengemukakan ada 3 inti nilai-nilai
yang terkandung dalam pengertian pembangunan
• Swa-sembawa, dalam artian kemampuan dalam memenuhi
atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar : sandang,
pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar dan
keamanan.
• Harga diri, dalam artian kepercayaan diri untuk tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka
atau hidup dalam penindasan.
• Kebebasan, dalam artian kemampuan untuk memilih
alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan
masyarakat.

4. • tujuan pembangunan Indonesia yang tersirat. Secara umum terdapat dalam
pembukaan UUD 1945 dimana tujuan pembangunan adalah sebagai berikut..
• Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
• Memajukan kesejahteraan umum
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga
keadilan sosial.
• Menurut Deddy T. TIkson, bahwa pembanguna ndapat diartikan sebagai
transformasi ekonomi, strategi, dan budyaa yang secara sengaja melalui
kebijakan dan juga strategi menuju ke arah yang dinginkannya.
• Menurut Surkino, bahwa pengertian Pembangunan adalah suatu usaha proses
yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meingkatkan
dalam jangka panjang.
• Menurut Siagan, bahwa pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha
mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh oleh suatu negara atau bangsa dalam menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa (nation bulding).
Tujuan pembangunan

5. PERAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN
• Pemberian peranan yang lebih besar kepada masyarakat untuk
terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan juga dapat
memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang
berkelanjutan. Hal ini disebabkan tidak menjadi sangat bergantung
pada program program pemerintah dan bersifat menunggu
intruksi. Masyarakat yang bersifat bergantung hanya akan
melakukan aktivitas pembangunan. (soetomo. 2012 : 254)
• Menurut Emil salim prisma no 1 tahun xx:11 pembangunan
berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumber alam secara
berkelanjutan, tetapi juga berkelanjutan social (social sustainability)
dan ketahanan social (social resilience).(soetomo. 2012 : 254)

6. • Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa
Arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi).
Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok
manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan
saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.
• Masyarakat merupakan satuan kehidupan yang bersifat
multidimensi. Dalam dinamika kehidupan keseharian,
masing-masing dimensi tidak berdiri sendiri melainkan
saling berkaitan bahkan dalam hubungan yang bersifat
interdependensi.
Masyarakat

7. DIMENSI MASYARAKAT
• Adapun dimensi-dimensi dari masyarakat ada 2, yaitu :
1.
DimensI yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam
kelompok sosial, keluarga dan sesama
lainnya serta penerimaan norma sosial dan pengendalian
tingkah laku.
2.
Adalah tata cara ataupun aturan main untuk
pembangunan itu sendiri. Artinya hal ini menyangkut
dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dalam hal
ini sebagai warga indonesia yang pro-indonesia pula.
Dimensi social
Dimensi politik

8. PENGERTIAN MASYARAKAT
MENURUT PARA AHLI
1. Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah
sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama
dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu,
memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar
kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.
2. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah
proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan
mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu Interaksi
sosial dan komunikasi

9. • Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris
“empowerment”, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai
“pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan
“kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau
tidak beruntung (disadvantaged). Empowerment aims to
increase the power of disadvantaged, menurut Jim Ife
seperti dikutip Suharto (1997: 214).
• Craig dan Mayo (1995: 50) mengatakan bahwa
konsep pemberdayaan termasuk dlam pengembangan
masyarakat dan terkait dengan konsep-
konsep:kemandirian (self-help), partisipasi (partisipation),
jaringan kerja (networking), pemerataan (equity).
Pemberdayaan Masyarakat

10. TINGKATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
• Terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs)
• Penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber
yang di berikan
• Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi,
kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungan
• Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai
kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan lebih luas.
• Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungan.
Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan
dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan
mengendalikan berbagai program kebijakan institusi
pemerintahan

11. STRATEGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.
Membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas
kehidupannya. Model ini sering disebut dengan pendekatan
yang berpusat pada tugas (task centered approach)
2.
Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien.
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok
sebagai media intervensi.
3.
pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large
system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada
sistem lingkungan yang luas.
Aras Micro
Aras Mezzo
Aras Macro

12. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global.
Artinya, kemisikinan merupakan masalah yang dihadapi dan
menjadi perhatian banyak orang didunia. Semua negara di
dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema
kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan
peradabaan. Piven dan cloward (1993) swanson (2001)
misalnya, menunjukkan bahwa kemisikinan berhubungan
dengan kekruangan materi, rendahnya penghasilan, dan
adanya kebutuhan sosial.
Kemiskinan

13. PENYEBAB KEMISKINAN
• Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi
fisik dan psikologis si miskin.
• perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin
dalam menghadapi hidupnya.
• Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak
seseorang menjadi miskin.
• Diskriminasi ras, gender, etnits
• kondisi social dan ekonomi keluarga si miskin
yang menyebabkan kemisikinan antar generasi.
• Kualitas budaya yang menyebabkan kemisikinan.
• Sikap negative seperti malas, menyerah pada
nasib, tidak berjiwa usaha, kurang menghormati
etos kerja.
• Sistem yang tidak adil tidak sensitif dan tidak
acessible
Faktor individual
Faktor sosial
Faktor Kultural
Faktor struktural

14. UKURAN KEMISKINAN
• Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan
yaitu kemiskinan absolut dan kemisikinan relatif.
1. Kemiskinan absolut
kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat
pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang
dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.
Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas
antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering
disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan
minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik
terhadap makanan, pakaian, dan perumahaan untuk
menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997).
Kemiskinan absolut
kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan
orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk
memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum
merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin
atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan,
pakaian, dan perumahaan untuk menjamin kelangsungan hidup
(Todaro, 1997).

15. 2 . Kemiskinan Relatif
Ada ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai
tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut
masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih
banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang
yang bersangkutan (Miller, 1971).
Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami
perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas
merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep
kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

16. 1. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
2. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok
minuman dan makanan.
3. Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin
di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu
yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup
di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah
penduduk di wilayah terrsebut.
4. Biasanya BPS mengadakan pengukuran Jumlah dan persentase
penduduk miskin dengan survey Susenas (Survey Sosial
Ekonomi Nasional) dan mengeluarkan data pada maret dan
sepetember tahun yang bersangkutan (Sumber: BPS,
Eknsiklopedia BPS).
Indikator kemiskinan

17. CARA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas). Di dalamnya ada empat
strategi penanggulangan kemiskinan yang diajukan melalui :
1. penciptaan kesempatan (create opportunity).
2. pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dengan
peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik.
3. peningkatan kemampuan (increasing capacity) melalui
pendidikan dan perumahan, dan perlindungan sosial (social
protection) untuk mereka yang menderita cacat fisik, fakir
miskin, keluarga terisolasi, terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK), dan korban konflik sosial.

18. Pembangunan berbasis masyarakat adalah
mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah prilaku
masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu
menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu
hidupnya. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa
pembangunan berbasis masyarakat pada hakekatnya
merupakan proses perubahan yang terencana (planet change).
Oleh sebab itu, kegiatan perecanaan dalam penyelenggaraan
kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi suatu
keharusan yang harus dilakukan oleh para administrator dan
fasilitator.
Pembangunan berbasis
masyarakat

19. LEGITIMASI PERENCAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT
Pengertian legitimasi
legitimasi adalah secara harafiah dapat diartikan sebagai pengakuan
atau pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tentang
perubahan yang diinginkan. Legitimasi, bukanlah sekedar
pembubuhan tanda tangan atau pemberian “stample karet” (rubber
stamp), akan tetapi suatu proses pengkajian yangg cermat dan
mendalam atas ide perubahan yang disampaikan. Tidak saja tentang
kemungkinan dapatnya diterima, dilaksanakan, tercapainya tujuan
yang diinginkan, dan diperoleh dukungan/partisipasi masyarakat
pada saat pelaksanaannya. Akan tetapi juga kajian atas dampaknya
(yang diduga dapat terjadi) terhadap kelangsungan upaya-upaya
perubahan dimasa mendatang (baik dampak social-ekonomi, politik,
dan ketahanan nasional).

20. TAHAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS
MASYARAKAT
Perencaan terhadap tahapan-tahapan perencanaan program/kegiatan
pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Mardikanto
(2009), dapat disimpulkan seperti yang dikemukakan oleh Bradfield
(1966) yang menawarkan suatu model dari proses perumusan
perencanaan program yang merupakan siklus terdiri dari sembilan
tahapan, tiga diantaranya adalah :
• Pengumpulan data keadaan
merupakan kegiatan pengumpulan data-dasar (data-base) yang
diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan
atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan
dilakukan dengan memanfaatkan data-skuler yang kemudian dilengkapi
dengan kegiatan survey mandiri (community self survey) atau yang
kemudian lebih dikenal sebagai “survey mawas diri” yaitu serangkaian
kegiatan pengumpulan data, wawancara, dan pengamatan yang
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya.

21. merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang
tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan
tidak tercapai keadaan yang dikehendaki.
bertolak dari hasil penelitian masalah yang akan
dipecahkan, tahapan berikut yang harus dilaksanakan adalah
perumusan tujuan atau penerima manfaat yang hendak
dicapai.
Identifikasi masalah
Perumusan tujuan masalah

22. INDIKATOR DAN PENGUKURAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
Phillips dan Pittman (2010) mengemukakan beberapa indicator
pembangunan berbasis masyarakat yang mencakup :
1. Mutu Hidup
Merupakan indicator yang utama karena pada hakikatnya,
pembangunan berbasis masyarakat bertujuan untuk memperbaiki
mutu-hidup masyarakat.
2. Pembangunan berbasis kepemimpinan
menjadi indicator yang penting diperhatikan, karena
didalam setiap upaya pembangunan berbasis masyarakat selalu
dilakukan pengorganisasian masyarakat.

25. REFERENSI
• Hikmat, H. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora.
• Theresia, A. dkk (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat.
Alfabeta.
• Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia
Pustaka Utama dan Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu Ekonomi
Universitas Indonesia.
• Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian Dan Pengembangan
Masyarakat. Humaniora.
• Soetomo. (2012). Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar.
• Suharto, E. (2017). Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di
Indonesia. Alfabeta.
• Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN.

26. Terima kasih