5. Tax Haven Country
Tax Haven Country (Negara Suaka Pajak) merupakan suatu istilah yang menyatakan
bahwa sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak
sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya.
Dalam UU PPh terbaru, tax haven disebut-sebut sebagai alat menghindari pajak yakni
dalam pasal 18 (3c) UU PPh tahun 2008 sebagai berikut,
“Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose
company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak
(tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai
penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau
bentuk usaha tetap di Indonesia.”
6. Sejumlah negara di dunia memberikan tarif pajak rendah bahkan sampai
nol persen demi menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan
uangnya di negara tersebut. Beberapa negara yang termasuk Tax Haven
Countries antara lain: Andorra, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Cayman
Islands, Costa Rica, British Virgin Islands, Isle of Man, Guernsey, Samoa,
Bermuda, Cyprus, Gibraltar, Dominica, Belize, Hongkong, Singapura, dan
Vanuatu.
Kebanyakan negara-negara tersebut merupakan negara kepulauan kecil
sehingga sering juga dijuluki sebagai offshore financial centres karena
kebaradaannya yang jauh di tengah lautan. Meskipun demikian, tidak sedikit pula
negara daratan yang dikategorikan negara tax haven seperti Swiss, Monaco,
Panama dan sebagainya.
7. Ciri-ciri tax haven country
Sebuah negara, negara bagian atau yurisdiksi dalam suatu negara yang:
• Menerapkan tariff pajak rendah bahkan 0%,
• Tidak transparan dalam pemberian pelayanan admisnitratif dan legislative, terutama
menyangkut masalah keuangan,
• Memberikan struktur pajak istimewa hanya kepada perusahaan asing saja, tetapi tidak
memberikannya kepada penduduk dan usaha lokal,Menerapkan peraturan yang tidak
memungkinkan pertukaran data keuangan dengan pemerintah negara lain; serta
dimaksudkan semata untuk menarik investasi asing.
2. Sebuah negara yang menerapkan tingkat pajak yang relative lebih rendah
dibandingkan negara lainnya,
3. Suatu negara dengan tarif pajak rendah bahkan 0%, disertai layanan jasa keuangan
dan hukum dengan kerahasiaan tinggi bagi bagi warga dan perusahaan asing.
8. Suatu negara/wilayah dapat dikategorikan sebagai Tax Haven Country, menurut
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-
operation Development/OECD), jika memenuhi salah satu faktor:
1. Pajaknya sangat rendah, bahkan tidak ada pajak yang dikenakan, dengan tujuan untuk
menyediakan negara/wilayahnya sebagai negara/wilayah tempat pelarian warga asing
yang akan menghindarkan pajak.
2. Memiliki fasilitas perlindungan yang sangat ketat terhadap informasi nasabah.
3. Tidak adanya transparansi dalam operasi tax haven tersebut.
4. hukum dengan kerahasiaan tinggi bagi bagi warga dan perusahaan asing.
5. Keberadaan negara-negara tax haven jelas merupakan isu penting bagi negara lain
yang berusaha mengamankan penerimaan negaranya demi mendukung
pembangunan. Selain itu, Financial Action Tax Force – FATF (semacam Satgas Anti
Pencucian Uang) negara-negara tax haven ditengarai sebagai tempat menyalurkan
dana yang diperoleh dari berbagai kejahatan seperti terorisme, perdagangan illegal,
penyelundupan, kejahatan terorganisir dan sebagainya.
9. Suatu negara/wilayah dapat dikategorikan sebagai Tax Haven Country, menurut
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-
operation Development/OECD), jika memenuhi salah satu faktor:
1. Pajaknya sangat rendah, bahkan tidak ada pajak yang dikenakan, dengan tujuan untuk
menyediakan negara/wilayahnya sebagai negara/wilayah tempat pelarian warga asing
yang akan menghindarkan pajak.
2. Memiliki fasilitas perlindungan yang sangat ketat terhadap informasi nasabah.
3. Tidak adanya transparansi dalam operasi tax haven tersebut.
Berikut daftar negara tax haven berdasarkan KMK No. 650/KMK.04/1994:
Argentina, Bahama, Bahrain Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman
Island, Channel Island Greensey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Savador, Estoni,
Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Makau, Mauritius, Meksiko, Nederland Antiles,
Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay,
Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia.
10. Negara-negara Tax Haven sering juga disebut dengan istilah sebagai
berikut:
1. Negara Pusat Keuangan (Financial Centre).
2. Negara Surga Perpajakan (Fiscal Paradise).
3. Negara Perlindungan Pajak Luar Negeri (Offshore Tax Haven).
11. Pada dasarnya tidak ada suatu negara tax haven di dunia yang
sempurna, setiap negara tax haven memiliki keunggulan masing-
masing dan sebaliknya kelemahan masing-masing, tergantung kepada
apa yang ingin dicapai oleh negara tax haven tersebut. Contohnya pada
saat ini negara tax haven seperti bahamas da caymans island sangat
dikenal di dunia sebagai negara tax haven utama, akibat uasnya
publisitas namun tidaklah berarti bahwa akibat kepopulerannya siapa
pun akan Akertarik untuk investasi di kedua negara tax haven tersebut.
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yaitu, secara
umum ada 3 faktor dan dapat digunakan untuk dijadikan dasar
pertimbangan dalam rangka menggunakan tax haven untuk efesiensi
pembayaran pajak secara global dan yang terpenting disini adalah
bagaimana negara tax haven tersebut dapat memenuhi keunggulan
yang lebih dibandingkan dengan negara tax haven lainnya.
Faktor-faktor yang Menentukan Tax Haven Country
13. Pada KTT G20 London pada tanggal 2 April 2009, negara-negara
G20 sepakat untuk mengumumkan daftar hitam (black list) tax haven country,
yang diklasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan standar yang disepakati
secara internasional (internationally agreed tax standard). Daftar hitam
tersebut pertama kali diterbitkan oleh OECD, dan telah diperbaharui pada
tanggal 2 April 2009 dalam rangka pertemuan G20 di London. Perubahan
berikutnya dibuat 7 April 2009 untuk mengeluarkan beberapa negara yang
masuk dalam kategori tidak kooperatif.
14. Menurut para ahli
Maswadi Muslihah
Menurut Muslihah, kaderisasi merupakan proses penurunan dan pemberian nilai-
nilai secara umum maupun khusus oleh sebuah institusi yang bersangkutan.
Daryanto
Kaderisasi merupakan sebuah proses, cara, mendidik, atau membentuk
seseorang untuk menjadikan seorang kader.
Partanto dan Bahri
Menurut Partanto dan Bahri, kegiatan kaderisasi adalah proses mendidik
seseorang untuk melanjutkan tongkat estafet dalam suatu partai politik atau
organisasi.
Tead
Selanjutnya menurut Tead, kaderisasi ialah proses menyiapkan seorang
pemimpin di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan
besar dalam lingkungan organisasi.
15. Kesimpulan
kaderisasi adalah menyiapkan seseorang yang
dipercaya dalam suatu organisasi atau
perusahaan untuk menjadikannya pemimpin
di masa depan yang akan melakukan tugas
dan tanggung jawab penting untuk
kepentingan bersama
17. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kualitas Kinerja
Hasil analisis menyatakan bahwa kepemimpinan
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Hal ini
berarti bahwa semakin baik kepemimpinan maka kinerja
karyawan akan meningkat. Gaya kepemimpinan yang efektif
sangat berpengaruh dalam mengelolah sumber daya
manusia. Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi perilaku
kinerja yang diindikasikan dengan peningkatan kinerja
karyawan.
18. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku
kinerja karyawan
(1). Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Apabila
Gaya kepemimpinan kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja karyawan
akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya apabila kepemimpinan yang diberikan
kepada karyawan rendah maka kinerja karyawan akan menurun.
(2). Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Apabila
kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan baik, maka kepuasan kerja karyawan
akan tercipta sehingga karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja. Begitu pula
sebaliknya apabila kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan rendah maka
kepuasan kerja karyawan tidak akan tercipta pada diri karyawan.
(3). Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Apabila
kepuasan kerja yang diberikan tinggi, maka kinerja karyawan akan meningkat.
19. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kepemimpinan
A. kepribadian (personality)
B. harapan dan perilaku atasan
C. karakteristik
D. kebutuhan tugas
E. iklim dan kebijakan organisasi
F. harapan dan perilaku rekan
20. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Thanks
Kelompok 12
