Adelfios Andyka Fatra, profile picture
Uploaded byAdelfios Andyka Fatra
PDF, PPTX5,793 views

Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggulan kawasan perdesaan

Dokumen ini menjelaskan pengertian dan pentingnya pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Undang-Undang No. 26/2007 dan No. 6/2014, menekankan kolaborasi antar desa dalam pengembangan ekonomi dan pelayanan. Pembangunan ini harus memperhatikan koordinasi kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat untuk mencapai keberlanjutan. Selain itu, dokumen menguraikan pola kerja sama antar desa dan pentingnya evaluasi hasil pelaksanaan kerja sama tersebut.

Embed presentation

Download as PDF, PPTX
 PENGERTIAN KAWASAN PERDESAAN? UNDANG-UNDANG NO.26/2007 MENJELASKAN BAHWA YANG DIMAKSUD KAWASAN PERDESAAN ADALAH KAWASAN YANG MEMPUNYAI KEGIATAN UTAMA PERTANIAN, TERMASUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN SEBAGAI TEMPAT PERMUKIMAN PERDESAAN, PELAYANAN JASA PEMERINTAHAN, PELAYANAN SOSIAL, DAN KEGIATAN EKONOMI.  MENGAPA HARUS MEMBANGUN KAWASAN PERDESAAN? MEMBANGUN DALAM SATUAN DESA PERLU DIHUBUNGKAN DENGAN KERJASAMA ANTAR DESA AGAR LEBIH PRODUKTIF
 BAGAIMANA MEMULAI KEGIATAN TERSEBUT? Pembangunan kawasan diperlukan dalam kerangka pengembangan wilayah yang lebih luas dengan pendekatan koordinasi atau sinkronisasi kebijakan dan program yang meliputi: 1. Koordinasi dan Sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan perdesaan, serta kawasan strategis/khusus, dan wilayah lebih luas 2. Sinkronisasi untuk pemerataan Pelayanan Dasar melalui Sistem Simpul-simpul Pelayanan; 3. Integrasi antar kegiatan ekonomi terkait hulu-hilir (value-chain), perdesaan – perkotaan (ruralurban linkage); 4. Kerjasama dan kemitraan antar lembaga dalam desa, kawasan, dan wilayah.
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Undang-undang No.26/2007 Undang-undang No.6/2014 1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan 2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya 3. Konservasi sumber daya alam 4. Pelestarian warisan budaya lokal 5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan 6. Penjagaan keseimbangan pembangunan 1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. 2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. 3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. 4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERMENDES PDTT NO.5/2016 PENJELASAN PENETAPAN Pembangunan Kawasan Perdesaan memperjelas bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Memperhatikan: 1. Kegiatan Pertanian; 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya; 3. Tempat Permukiman Perdesaan; 4. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan, Sosial Dan Ekonomi Perdesaan; 5. Nilai Strategis dan Prioritas Kawasan; 6. Keserasian Pembangunan Antar Kawasan dalam Wilayah Kabupaten/Kota; 7. Kearifan Lokal dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat; 8. Keterpaduan dan Keberlanjutan Pembangunan.
prinsip: a. partisipasi; b. holistik dan komprehensif; c. berkesinambungan; d. keterpaduan; e. keadilan; f. keseimbangan; g. transparansi; dan h. akuntabilitas. TUJUAN: • Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. • Mengembangankan potensi dan/ atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan
• Kumpulan dari Desa-Desa yang berdakatan dan berhubungan • Mempunyai satu kesamaan baik potensi atau pun masalah • Melaksanakan kegiatan dan program yang direncanakan bersama melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan. Pembangunan kawasan perdesaan Contoh : Kumpulan Desa yang berdekatan (Kawasan Perdesaan) yang mempunyai Lahan Gambut mempunyai kebijakan dan program pelestarian dan pemanfatan gambut melalui bidang pertanian yang menggunakan anggaran desa.
Luasan lahan gambut di Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 1.254.502,34 hektare. Dari luasan tersebut sekitar 738.137,84 hektare dijadikan perkebunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. 17 perusahaan HTI menguasai sekitar 478.969,20 hektare dan sisanya, 70 perusahaan perkebunan sawit menguasai 259.168,64 hektare lahan gambut . Lahan gambut seluas 1.254.502,34 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 570-an ribu hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 283-an ribu hektare, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas 298-an ribu hektare, Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 45-an ribu hektare, serta Musirawas dan Musirawas Utara seluas 58-an ribu hektare. “Perusahaan HTI di Kabupaten OKI paling luas menguasai lahan gambut, sekitar 308.862,46 di tangan tiga perusahaan. Perusahaan perkebunan sawit paling besar menguasai lahan gambut di Kabupaten Muba seluas 95.514,15 hektare di tangan 21 perusahaan,” kata Dedi Permana dari Hutan Kita Institute (HaKI), awal Juni 2016. Sumber : http://www.mongabay.co.id/2016/06/11/hampir-70-persen-gambut-di-sumatera-selatan- dikuasai-perusahaan-masih-adakah-untuk-masyarakat/ Jadi + 262 ribu hektare yang bukan HTI yang merupakan bagian dari kawasan perdesaan & perlu mendapatkan perhatian khusus.
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 18 KECAMATAN DESA KELURAHAN DESA 314 KELURAHAN 13 DUSUN 1.140 LINGKUNGAN 59 RW 1.379 RW 8 RT 3.927 RT 129 ADAT 2.748 org ADAT 117 org LPM/LKMD 9.420 org LPM/LKMD 390 org HANSIP 4.710 org HANSIP 195 org PKK 7.222 org PKK 299 org KARANG TARUNA (PENGURUS INTI) 874 org KARANG TARUNA (PENGURUS INTI) 39 orang BPD 2.404 org PERANGKAT DESA (SEKDES, KAUR & KASI) 1.570 org
KERJASAMA ANTAR DESAKERJA SAMA DESA Kerja Sama dengan pihak ketiga.Kerja Sama antar-Desa - Dilakukan antara Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten - Pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. • Dapat berasal dari atas prakarsa Desa dan/ atau atas prakarsa Pihak Ketiga • Pelaksanaan diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. ISI PERATURAN & PERJANJIAN BERSAMA, minimal: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerjasama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan. PERTIMBANGAN KERJA SAMA DESA - Kebutuhan Desa - Kemampuan APB Desa
KERJASAMA ANTAR DESA KERJASAMA ANTAR-DESA, meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar- Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG MENJADI KERJA SAMA DESA Meliputi bidang: a. Pemerintahan Desa; b. Pembangunan Desa; c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa. kerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
KERJASAMA ANTAR DESA • Bidang dan/atau potensi Desa Kerjasama harus tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. • Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa. • Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.
KERJASAMA ANTAR DESA Dapat dibentuk BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD), dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa, yang terdiri dari: a. pemerintah Desa; b. anggota badan permusyawaratan Desa; c. lembaga kemasyarakatan Desa; d. lembaga Desa lainnya; dan e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa. BKAD mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
KERJASAMA ANTAR DESA Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan; b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa; c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa; d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
KERJASAMA ANTAR DESA Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama; b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit: 1. bidang dan/atau potensi Desa; 2. ruang lingkup kerja sama; 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; 4. jangka waktu; 5. hak dan kewajiban; 6. pendanaan; 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan 8. penyelesaian perselisihan. c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama; d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
KERJASAMA ANTAR DESA Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kades menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran. b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan; c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa; d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati melalui camat, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat; e. apabila dalam batas waktu dimaksud, tidak ada masukan dari bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
KERJASAMA ANTAR DESAKerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
KERJASAMA ANTAR DESAKerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD. a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati melalui camat; dan b. laporan sebagaimana, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.
KERJASAMA ANTAR DESA • Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. • Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama Desa berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian; b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai; c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian; e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama; f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian. PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA
KERJASAMA ANTAR DESA Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. • Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain. • Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati. • Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. • Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KERJASAMA ANTAR DESA • Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa. • Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa. • Hasil pelaksanaan kerja sama Desa, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa. HASIL KERJA SAMA DESA
KERJASAMA ANTAR DESA • BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD. • Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa. • Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada camat dan bupati. • Laporan kerjasama ini juga dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi. • Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat. PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH KADES DILANTIK PEMBENTUKAN TIM PENYELARASA N ARAH KEBIJAKAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA PENYUSUNAN RPD MELALUI MUSDES PENYUSUNAN RPJMDES PENYUSUNAN RPD MELALUI MUSRENBANGDES PENETAPAN RPJMDES KEP.KEPALA DESA 7-11 ORG MELIHAT PERENC. DAERAH PERBAIKI DATA, GALI ASPIRASI, BUAT LAPORAN KAJIAN BPD GELAR MUSYAWARAH BAHAS HASIL KAJIAN PENYUSUNAN RPJMDESS DAN BUAT BERITA ACARA PEM. DESA BUAT MUSY BAHAS RANCANGAN RPJMDES RANCANGAN RPJM DIBAHAS PEM.DES DAN BPD MENJADI PERDES RPJMDES
BPD GELAR MUSDES BAHAS RPJMDES DAN PENCERMTN ULANG JENIS KEGIATAN KEPALA DESA BENTUK TIM KEPALA DESA MENERIMA INDIKATIF PROG KE DESA PENYUSUNAN RKP DESA PEMBAHASAN RKP MELALUI MUSRENBANG PENETAPAN RKP MELALUI PERDES JUNI TA.SBLM AKHIR JUNI JULI JULI JULI PENYUSUNAN RKP DESA KETERLAMBATAN PENYUSUAN RKP DESA SERING TERJADI PADA TAHUN YBS KARENA: FAKTOR KETERLAMBATAN DESA DALAM MEMPERTANGGUNG JAWABKAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN KETERLAMBATAN PENERIMAAN PROGRAM & PAGU INDUKTIF UNTUK DESA TERUTAMA BESARAN DANA YANG AKAN DITERIMA OLEH DESA .
TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; penyusunan rancangan RKP Desa penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa penetapan RKP Desa; perubahan RKP Desa pengajuan daftar usulan RKP Desa
MUSYAWARAH DESA RUANG PERTEMUAN BALAI DESA • Penjelasan BPD • Paparan Kepala Desa ttg rencana prioritas kebijakan pembangunan • Diskusi terarah TEMPAT PESERTA AGENDA METHODE OUT PUT Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU  mencermati ulang dokumen RPJM Desa;  menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;  membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan BPD, Pemdes, delegasi dusun / Rt; Warga Miskin; Kelp. Perempuan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Toga / Tomas; Berita acara hasil kesepakatan untuk pedoman penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RUANG PERTEMUAN BALAI DESA pemdes; bpd wakil rw / rt; warga miskin; kelp perempuan lembaga kemasyarakatan desa; toga / tomas; sambutan kepala desa sambutan ketua lkmd/ koord pokja sambutan kades pengantar fisilitator • Paparan Kepala Desa • Sosialisasi rencana penyusunan RKP Desa • Musyawarah pembentukan tim penyusun Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Perencanaan Desa Jumlah 7-11 orang TEMPAT PESERTA ACARA METHODE OUT PUT Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU • Kepala Desa selaku pembina; • Sekretaris Desa selaku ketua; • Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; • Anggota meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat • pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; • penyusunan rancangan RKP Desa; dan • penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa Tugas Tim
Kades Tim Penyusun Tim Penyusun Output Bupati Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa Data dan informasi : • Pagu indikatif Desa • rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa pencermatan pagu indikatif Desa: • rencana Dana Desa; ADD; BHPR Daerah; rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa: • rencana kerja pemerintah kabupaten; • rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; • hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa 1. menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa 2. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan
Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim Penyusun Pedoman Pelaksana Kegiatan Isi rancangan RKP Desa Tenaga Ahli Out put mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan dijadikan dasar penyusun rancangan RKP Desa hasil kesepakatan musyawarah Desa;pagu indikatif Desa; pendapatan asli Desa;rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga •ketua; •sekretaris; •bendahara; dan anggota pelaksana dengan melibatkan perempuan • evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; • rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan • pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional • rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (skala desa) • Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa • DU-RKP Desa (prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota) • berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
Musrenbang Desa Kades Peserta Muatan Sumber Pendanaan Dasar Penilaian Out put menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat •Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa • pagu indikatif Desa; • pendapatan asli Desa; • swadaya masyarakat Desa; • bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan • bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. • peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; • peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; • pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; • pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; • pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; • pendayagunaan sumber daya alam; • pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; • peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan • peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa • Berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan RKP Desa
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa • Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan • Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri Rancangan RKP Desa Penetapan RKP Desa • Pembahasan dan penyepakatan bersama Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa oleh BPD bersama Kepala Desa • Penetapan Raperde menjadi Perdes RKP Desa
terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, Kades melaksanakan: berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; menyusun rancangan RKP Desa perubahan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Kades melaksanakan: mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB menyusun rancangan RKP Desa perubahan Tahap Perubahan RKP Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan out putnya Perdes RKP Desa perubahan sebagai dasar penyusunan perubahan APB Desa dan/atau
Tahap Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya paling lambat bulaan Juli tahun berikutnya
LAHAN GAMBUT MERUPAKAN SALAH SATU OBJEK YANG PERLU DI KERJASAMAKAN ANTAR DESA Baik Pelestarian maupun Pemanfaatannya, koordinasikan dengan pihak yang mengerti tentang Lahan Gambut dan Gunakan Potensi yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan gambut sesuai dengan karekteristik lahan gambut tersebut. Apabila gambut hilang dan rusak maka wilayah kita adakan berkurang dan iklim akan rusak.... Itu tanggung jawab kita bersama Susun kebijakan, Program & Kegiatan di Desa dengan baik
Kerjasamakan antar Desa kemudian koordinasikan dengan pihak terkait pemanfaatan gambut sebagai lahan untuk peningkatan ekonomi kemasyarakatan tanpa harus merusak ekosistem gambut tersebut...... Gunakan Dana Desa untuk melahirkan produk unggulan kawasan perdesaan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Selamat Bekerja dan melahirkan inspirasi baru....!!!
Apa yang kita sampaikan dan kerjakan hari ini, berhasil jika bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi baru Bagi yang melihat dan yang mendengarkannya Kerja keras dengan niat yang tulus akan melahirkan Inspirasi-Inspirasi baru bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dalam berbuat dan bertindak untuk mengukir prestasi CIPTAKAN INSPIRASI BARU DAN BERIKAN MOTIVASI

More Related Content

PPTX
Indek perkembangan kawasan perdesaan
byEkoWahyudi107
 
PPTX
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
byBudyHermawan3
 
PPTX
Penyusunan RPJMDesa
byUmi Arifah
 
PPTX
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
byerisugiartoeri
 
PPTX
Slide BKAD 2020.pptx
bySeNkLaId1
 
PPT
SLIDE PAPARAN PERENCANAAN PEMB DESA 2024 (TERBARU JULI).ppt
byDaniDonayt
 
PPTX
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
byrustaneffendy1
 
PPTX
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
byTeguh Kristyanto
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
byEkoWahyudi107
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
byBudyHermawan3
 
Penyusunan RPJMDesa
byUmi Arifah
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
byerisugiartoeri
 
Slide BKAD 2020.pptx
bySeNkLaId1
 
SLIDE PAPARAN PERENCANAAN PEMB DESA 2024 (TERBARU JULI).ppt
byDaniDonayt
 
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
byrustaneffendy1
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
byTeguh Kristyanto
 

What's hot

PPTX
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
byAulia Arif
 
PPTX
Peningkatan kapasitas aparatur desa
byPusdiklatpemdaPemeri
 
PPTX
Perencanaan pembangunan desa
byPerigi Tua
 
PPTX
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
PPTX
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
byFormasi Org
 
PPTX
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
byArdi Susanto
 
PPTX
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
bySuwantoSribhawono
 
PPT
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
byTV Desa
 
PPT
Penyusunan RKP Desa
byUmi Arifah
 
PPTX
Kewenangan desa
byEka Saputra
 
PPTX
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
byFadlan43
 
PPTX
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
byEka Saputra
 
PPTX
Pembangunan infrastruktur desa
byEka Saputra
 
PPTX
Paparan profil desa
byelpiputriyanti
 
PPT
SOTK Pemerintah Desa
byFormasi Org
 
PPTX
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
byTV Desa
 
PPTX
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
byEka Saputra
 
PPT
Pedoman penyusunan profil desa
byMochamad Syahidu
 
PPTX
Badan Usaha Milik Desa
byFormasi Org
 
PDF
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
byRyadhi EthniCitizen
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
byAulia Arif
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
byPusdiklatpemdaPemeri
 
Perencanaan pembangunan desa
byPerigi Tua
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
byFormasi Org
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
byArdi Susanto
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
bySuwantoSribhawono
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
byTV Desa
 
Penyusunan RKP Desa
byUmi Arifah
 
Kewenangan desa
byEka Saputra
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
byFadlan43
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
byEka Saputra
 
Pembangunan infrastruktur desa
byEka Saputra
 
Paparan profil desa
byelpiputriyanti
 
SOTK Pemerintah Desa
byFormasi Org
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
byTV Desa
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
byEka Saputra
 
Pedoman penyusunan profil desa
byMochamad Syahidu
 
Badan Usaha Milik Desa
byFormasi Org
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
byRyadhi EthniCitizen
 

Similar to Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggulan kawasan perdesaan

PPTX
pengembangankerjasamaantardesadalammendukungpengembanganekonomiunggulankawasa...
byassisten1provsulut
 
PPTX
09_Materi PPT_PB1.SPB.3. Kerjasama Desa_5d586157a99198bc865c5b0a4722c83c_f094...
bydesapeundeuy26
 
PPTX
Paparan KERJA SAMA DESA mempercepat pembangunan desa.pptx
byDidikSulistyono6
 
PPTX
kerjasama desa by bina pemdes kemendagri
byBadiZulfaNihayati
 
PPTX
4.-KERJASAMA-DESA dalam pemerintahan di desa.pptx
byfaisalramadhan0686
 
PPTX
Paparan sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 27 Okt 22.pptx
bywildan175968
 
PPTX
Kerjasama Lintas Kab... Serang 2024.pptx
byJaelaniBtn1
 
PDF
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
byinputdatakabupaten
 
PDF
Bappenas PKP
byMKemalPashery1
 
PPTX
Mekanisme kawasan perdesaaan
byEkoWahyudi107
 
PPTX
2018_Materi Musyawarah antar desa CIBADAK.pptx
byssusere12b67
 
DOCX
pembangunan kawasan perdesaan bahan.docx
byocta63
 
PDF
Pemanfaatan dana desa
byLove Circle Community
 
PPTX
SPB 2.4. Kerja Sama Pemerintahan Desa.pptx
byRosidS
 
PPTX
3. Dir. Perencanaan Teknis - Kebijakan Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan...
bybwitpp
 
PPTX
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
bydeivie dedep
 
pengembangankerjasamaantardesadalammendukungpengembanganekonomiunggulankawasa...
byassisten1provsulut
 
09_Materi PPT_PB1.SPB.3. Kerjasama Desa_5d586157a99198bc865c5b0a4722c83c_f094...
bydesapeundeuy26
 
Paparan KERJA SAMA DESA mempercepat pembangunan desa.pptx
byDidikSulistyono6
 
kerjasama desa by bina pemdes kemendagri
byBadiZulfaNihayati
 
4.-KERJASAMA-DESA dalam pemerintahan di desa.pptx
byfaisalramadhan0686
 
Paparan sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 27 Okt 22.pptx
bywildan175968
 
Kerjasama Lintas Kab... Serang 2024.pptx
byJaelaniBtn1
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
byinputdatakabupaten
 
Bappenas PKP
byMKemalPashery1
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
byEkoWahyudi107
 
2018_Materi Musyawarah antar desa CIBADAK.pptx
byssusere12b67
 
pembangunan kawasan perdesaan bahan.docx
byocta63
 
Pemanfaatan dana desa
byLove Circle Community
 
SPB 2.4. Kerja Sama Pemerintahan Desa.pptx
byRosidS
 
3. Dir. Perencanaan Teknis - Kebijakan Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan...
bybwitpp
 
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
bydeivie dedep
 

More from Adelfios Andyka Fatra

PDF
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Perbub 44 th 2018 bpd
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
#Administrasi dan pelaporan
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
#Bpd dan kelembagaan andyka
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Draft perbub bpd oki
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Draft lampiran perbup bpd oki
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
#Tupoksi kepala desa andyka
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
#Managemen pemdes andyka fatra
byAdelfios Andyka Fatra
 
PPT
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Contoh sk perangkat desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Contoh persetujuan camat
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Pengantar perangkat desa sukamulya
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
03 persyaratan perangkat desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
04 form daftar riwayat hidup
byAdelfios Andyka Fatra
 
PDF
02 sk panitia
byAdelfios Andyka Fatra
 
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
byAdelfios Andyka Fatra
 
Perbub 44 th 2018 bpd
byAdelfios Andyka Fatra
 
#Administrasi dan pelaporan
byAdelfios Andyka Fatra
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
byAdelfios Andyka Fatra
 
Draft perbub bpd oki
byAdelfios Andyka Fatra
 
Draft lampiran perbup bpd oki
byAdelfios Andyka Fatra
 
#Tupoksi kepala desa andyka
byAdelfios Andyka Fatra
 
#Managemen pemdes andyka fatra
byAdelfios Andyka Fatra
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
byAdelfios Andyka Fatra
 
Contoh sk perangkat desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
Contoh persetujuan camat
byAdelfios Andyka Fatra
 
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
byAdelfios Andyka Fatra
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
byAdelfios Andyka Fatra
 
Pengantar perangkat desa sukamulya
byAdelfios Andyka Fatra
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
byAdelfios Andyka Fatra
 
03 persyaratan perangkat desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
04 form daftar riwayat hidup
byAdelfios Andyka Fatra
 
02 sk panitia
byAdelfios Andyka Fatra
 

Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggulan kawasan perdesaan

  • 3.
     PENGERTIAN KAWASANPERDESAAN? UNDANG-UNDANG NO.26/2007 MENJELASKAN BAHWA YANG DIMAKSUD KAWASAN PERDESAAN ADALAH KAWASAN YANG MEMPUNYAI KEGIATAN UTAMA PERTANIAN, TERMASUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN SEBAGAI TEMPAT PERMUKIMAN PERDESAAN, PELAYANAN JASA PEMERINTAHAN, PELAYANAN SOSIAL, DAN KEGIATAN EKONOMI.  MENGAPA HARUS MEMBANGUN KAWASAN PERDESAAN? MEMBANGUN DALAM SATUAN DESA PERLU DIHUBUNGKAN DENGAN KERJASAMA ANTAR DESA AGAR LEBIH PRODUKTIF
  • 4.
     BAGAIMANA MEMULAIKEGIATAN TERSEBUT? Pembangunan kawasan diperlukan dalam kerangka pengembangan wilayah yang lebih luas dengan pendekatan koordinasi atau sinkronisasi kebijakan dan program yang meliputi: 1. Koordinasi dan Sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan perdesaan, serta kawasan strategis/khusus, dan wilayah lebih luas 2. Sinkronisasi untuk pemerataan Pelayanan Dasar melalui Sistem Simpul-simpul Pelayanan; 3. Integrasi antar kegiatan ekonomi terkait hulu-hilir (value-chain), perdesaan – perkotaan (ruralurban linkage); 4. Kerjasama dan kemitraan antar lembaga dalam desa, kawasan, dan wilayah.
  • 5.
    PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Undang-undangNo.26/2007 Undang-undang No.6/2014 1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan 2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya 3. Konservasi sumber daya alam 4. Pelestarian warisan budaya lokal 5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan 6. Penjagaan keseimbangan pembangunan 1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. 2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. 3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. 4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
  • 6.
    PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERMENDESPDTT NO.5/2016 PENJELASAN PENETAPAN Pembangunan Kawasan Perdesaan memperjelas bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Memperhatikan: 1. Kegiatan Pertanian; 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya; 3. Tempat Permukiman Perdesaan; 4. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan, Sosial Dan Ekonomi Perdesaan; 5. Nilai Strategis dan Prioritas Kawasan; 6. Keserasian Pembangunan Antar Kawasan dalam Wilayah Kabupaten/Kota; 7. Kearifan Lokal dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat; 8. Keterpaduan dan Keberlanjutan Pembangunan.
  • 7.
    prinsip: a. partisipasi; b. holistikdan komprehensif; c. berkesinambungan; d. keterpaduan; e. keadilan; f. keseimbangan; g. transparansi; dan h. akuntabilitas. TUJUAN: • Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. • Mengembangankan potensi dan/ atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan
  • 8.
    • Kumpulan dariDesa-Desa yang berdakatan dan berhubungan • Mempunyai satu kesamaan baik potensi atau pun masalah • Melaksanakan kegiatan dan program yang direncanakan bersama melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan. Pembangunan kawasan perdesaan Contoh : Kumpulan Desa yang berdekatan (Kawasan Perdesaan) yang mempunyai Lahan Gambut mempunyai kebijakan dan program pelestarian dan pemanfatan gambut melalui bidang pertanian yang menggunakan anggaran desa.
  • 9.
    Luasan lahan gambutdi Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 1.254.502,34 hektare. Dari luasan tersebut sekitar 738.137,84 hektare dijadikan perkebunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. 17 perusahaan HTI menguasai sekitar 478.969,20 hektare dan sisanya, 70 perusahaan perkebunan sawit menguasai 259.168,64 hektare lahan gambut . Lahan gambut seluas 1.254.502,34 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 570-an ribu hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 283-an ribu hektare, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas 298-an ribu hektare, Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 45-an ribu hektare, serta Musirawas dan Musirawas Utara seluas 58-an ribu hektare. “Perusahaan HTI di Kabupaten OKI paling luas menguasai lahan gambut, sekitar 308.862,46 di tangan tiga perusahaan. Perusahaan perkebunan sawit paling besar menguasai lahan gambut di Kabupaten Muba seluas 95.514,15 hektare di tangan 21 perusahaan,” kata Dedi Permana dari Hutan Kita Institute (HaKI), awal Juni 2016. Sumber : http://www.mongabay.co.id/2016/06/11/hampir-70-persen-gambut-di-sumatera-selatan- dikuasai-perusahaan-masih-adakah-untuk-masyarakat/ Jadi + 262 ribu hektare yang bukan HTI yang merupakan bagian dari kawasan perdesaan & perlu mendapatkan perhatian khusus.
  • 11.
    KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR 18 KECAMATAN DESA KELURAHAN DESA 314 KELURAHAN 13 DUSUN 1.140 LINGKUNGAN 59 RW 1.379 RW 8 RT 3.927 RT 129 ADAT 2.748 org ADAT 117 org LPM/LKMD 9.420 org LPM/LKMD 390 org HANSIP 4.710 org HANSIP 195 org PKK 7.222 org PKK 299 org KARANG TARUNA (PENGURUS INTI) 874 org KARANG TARUNA (PENGURUS INTI) 39 orang BPD 2.404 org PERANGKAT DESA (SEKDES, KAUR & KASI) 1.570 org
  • 12.
    KERJASAMA ANTAR DESAKERJASAMA DESA Kerja Sama dengan pihak ketiga.Kerja Sama antar-Desa - Dilakukan antara Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten - Pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. • Dapat berasal dari atas prakarsa Desa dan/ atau atas prakarsa Pihak Ketiga • Pelaksanaan diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. ISI PERATURAN & PERJANJIAN BERSAMA, minimal: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerjasama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan. PERTIMBANGAN KERJA SAMA DESA - Kebutuhan Desa - Kemampuan APB Desa
  • 13.
    KERJASAMA ANTAR DESA KERJASAMAANTAR-DESA, meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar- Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG MENJADI KERJA SAMA DESA Meliputi bidang: a. Pemerintahan Desa; b. Pembangunan Desa; c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa. kerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  • 14.
    KERJASAMA ANTAR DESA •Bidang dan/atau potensi Desa Kerjasama harus tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. • Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa. • Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.
  • 15.
    KERJASAMA ANTAR DESA Dapatdibentuk BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD), dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa, yang terdiri dari: a. pemerintah Desa; b. anggota badan permusyawaratan Desa; c. lembaga kemasyarakatan Desa; d. lembaga Desa lainnya; dan e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa. BKAD mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
  • 16.
    KERJASAMA ANTAR DESA Kerjasama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan; b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa; c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa; d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
  • 17.
    KERJASAMA ANTAR DESA Kerjasama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama; b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit: 1. bidang dan/atau potensi Desa; 2. ruang lingkup kerja sama; 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; 4. jangka waktu; 5. hak dan kewajiban; 6. pendanaan; 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan 8. penyelesaian perselisihan. c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama; d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
  • 18.
    KERJASAMA ANTAR DESA Kerjasama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kades menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran. b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan; c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa; d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati melalui camat, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat; e. apabila dalam batas waktu dimaksud, tidak ada masukan dari bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
  • 19.
    KERJASAMA ANTAR DESAKerjasama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
  • 20.
    KERJASAMA ANTAR DESAKerjasama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD. a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati melalui camat; dan b. laporan sebagaimana, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.
  • 21.
    KERJASAMA ANTAR DESA •Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. • Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama Desa berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian; b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai; c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian; e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama; f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian. PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA
  • 22.
    KERJASAMA ANTAR DESA Setiapperselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. • Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain. • Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati. • Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. • Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
  • 23.
    KERJASAMA ANTAR DESA •Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa. • Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa. • Hasil pelaksanaan kerja sama Desa, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa. HASIL KERJA SAMA DESA
  • 24.
    KERJASAMA ANTAR DESA •BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD. • Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa. • Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada camat dan bupati. • Laporan kerjasama ini juga dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi. • Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat. PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA
  • 25.
  • 26.
    PENYUSUNAN RPJM DESA PALINGLAMBAT 3 BULAN SETELAH KADES DILANTIK PEMBENTUKAN TIM PENYELARASA N ARAH KEBIJAKAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA PENYUSUNAN RPD MELALUI MUSDES PENYUSUNAN RPJMDES PENYUSUNAN RPD MELALUI MUSRENBANGDES PENETAPAN RPJMDES KEP.KEPALA DESA 7-11 ORG MELIHAT PERENC. DAERAH PERBAIKI DATA, GALI ASPIRASI, BUAT LAPORAN KAJIAN BPD GELAR MUSYAWARAH BAHAS HASIL KAJIAN PENYUSUNAN RPJMDESS DAN BUAT BERITA ACARA PEM. DESA BUAT MUSY BAHAS RANCANGAN RPJMDES RANCANGAN RPJM DIBAHAS PEM.DES DAN BPD MENJADI PERDES RPJMDES
  • 27.
    BPD GELAR MUSDES BAHASRPJMDES DAN PENCERMTN ULANG JENIS KEGIATAN KEPALA DESA BENTUK TIM KEPALA DESA MENERIMA INDIKATIF PROG KE DESA PENYUSUNAN RKP DESA PEMBAHASAN RKP MELALUI MUSRENBANG PENETAPAN RKP MELALUI PERDES JUNI TA.SBLM AKHIR JUNI JULI JULI JULI PENYUSUNAN RKP DESA KETERLAMBATAN PENYUSUAN RKP DESA SERING TERJADI PADA TAHUN YBS KARENA: FAKTOR KETERLAMBATAN DESA DALAM MEMPERTANGGUNG JAWABKAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN KETERLAMBATAN PENERIMAAN PROGRAM & PAGU INDUKTIF UNTUK DESA TERUTAMA BESARAN DANA YANG AKAN DITERIMA OLEH DESA .
  • 28.
    TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNANRKP DESA penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; penyusunan rancangan RKP Desa penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa penetapan RKP Desa; perubahan RKP Desa pengajuan daftar usulan RKP Desa
  • 29.
    MUSYAWARAH DESA RUANG PERTEMUAN BALAIDESA • Penjelasan BPD • Paparan Kepala Desa ttg rencana prioritas kebijakan pembangunan • Diskusi terarah TEMPAT PESERTA AGENDA METHODE OUT PUT Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU  mencermati ulang dokumen RPJM Desa;  menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;  membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan BPD, Pemdes, delegasi dusun / Rt; Warga Miskin; Kelp. Perempuan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Toga / Tomas; Berita acara hasil kesepakatan untuk pedoman penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
  • 30.
    PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RUANG PERTEMUANBALAI DESA pemdes; bpd wakil rw / rt; warga miskin; kelp perempuan lembaga kemasyarakatan desa; toga / tomas; sambutan kepala desa sambutan ketua lkmd/ koord pokja sambutan kades pengantar fisilitator • Paparan Kepala Desa • Sosialisasi rencana penyusunan RKP Desa • Musyawarah pembentukan tim penyusun Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Perencanaan Desa Jumlah 7-11 orang TEMPAT PESERTA ACARA METHODE OUT PUT Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU • Kepala Desa selaku pembina; • Sekretaris Desa selaku ketua; • Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; • Anggota meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat • pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; • penyusunan rancangan RKP Desa; dan • penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa Tugas Tim
  • 31.
    Kades Tim Penyusun Tim Penyusun Output Bupati PencermatanPagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa Data dan informasi : • Pagu indikatif Desa • rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa pencermatan pagu indikatif Desa: • rencana Dana Desa; ADD; BHPR Daerah; rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa: • rencana kerja pemerintah kabupaten; • rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; • hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa 1. menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa 2. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan
  • 32.
    Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim Penyusun Pedoman PelaksanaKegiatan Isi rancangan RKP Desa Tenaga Ahli Out put mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan dijadikan dasar penyusun rancangan RKP Desa hasil kesepakatan musyawarah Desa;pagu indikatif Desa; pendapatan asli Desa;rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga •ketua; •sekretaris; •bendahara; dan anggota pelaksana dengan melibatkan perempuan • evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; • rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan • pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional • rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (skala desa) • Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa • DU-RKP Desa (prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota) • berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
  • 33.
    Musrenbang Desa Kades Peserta Muatan Sumber Pendanaan Dasar Penilaian Output menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat •Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa • pagu indikatif Desa; • pendapatan asli Desa; • swadaya masyarakat Desa; • bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan • bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. • peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; • peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; • pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; • pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; • pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; • pendayagunaan sumber daya alam; • pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; • peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan • peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa • Berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan RKP Desa
  • 34.
    Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa • Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan • Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri Rancangan RKP Desa Penetapan RKP Desa • Pembahasan dan penyepakatan bersama Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa oleh BPD bersama Kepala Desa • Penetapan Raperde menjadi Perdes RKP Desa
  • 35.
    terjadi peristiwa khusus,seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, Kades melaksanakan: berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; menyusun rancangan RKP Desa perubahan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Kades melaksanakan: mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB menyusun rancangan RKP Desa perubahan Tahap Perubahan RKP Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan out putnya Perdes RKP Desa perubahan sebagai dasar penyusunan perubahan APB Desa dan/atau
  • 36.
    Tahap Pengajuan DaftarUsulan RKP Desa Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya paling lambat bulaan Juli tahun berikutnya
  • 37.
    LAHAN GAMBUT MERUPAKANSALAH SATU OBJEK YANG PERLU DI KERJASAMAKAN ANTAR DESA Baik Pelestarian maupun Pemanfaatannya, koordinasikan dengan pihak yang mengerti tentang Lahan Gambut dan Gunakan Potensi yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan gambut sesuai dengan karekteristik lahan gambut tersebut. Apabila gambut hilang dan rusak maka wilayah kita adakan berkurang dan iklim akan rusak.... Itu tanggung jawab kita bersama Susun kebijakan, Program & Kegiatan di Desa dengan baik
  • 42.
    Kerjasamakan antar Desakemudian koordinasikan dengan pihak terkait pemanfaatan gambut sebagai lahan untuk peningkatan ekonomi kemasyarakatan tanpa harus merusak ekosistem gambut tersebut...... Gunakan Dana Desa untuk melahirkan produk unggulan kawasan perdesaan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Selamat Bekerja dan melahirkan inspirasi baru....!!!
  • 43.
    Apa yang kitasampaikan dan kerjakan hari ini, berhasil jika bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi baru Bagi yang melihat dan yang mendengarkannya Kerja keras dengan niat yang tulus akan melahirkan Inspirasi-Inspirasi baru bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dalam berbuat dan bertindak untuk mengukir prestasi CIPTAKAN INSPIRASI BARU DAN BERIKAN MOTIVASI