SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Isu-Isu Hubungan Internasional 1
2020
PERAN (UN WOMEN) UNITED NATIONS WOMEN DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DI
AFGHANISTAN
Muhammad Yasir Abdad1
NIM. 20190510328
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai peran
UN Women dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan di Afghanistan.
Penelitian dimaksudkan guna menganalisis bagaimana langkah UN Women dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode pengumpulan data studi
literatur yang mana penulis menganalisis dan mengumpulkan data melalui buku,
jurnal, dan dokumen pendukung lain. Teori yang digunakan dalam penulisan ini
adalah seputar feminism dan organisasi internasional. Hasil penulisan dan
pengumpulan data ini menjelaskan bahwa peran yang dilakukan oleh UN Women
dimana organisasi ini dibawah naungan PBB adalah dengan memberi dukungan dan
program-program pengembangan kepada perempuan di Afghanistan. Dukungan
tersebut berupa membangun relasi untuk membangun ketahanan ekonomi,
pembangunan infrastruktur kesehatan, serta pembangunan sekolah untuk
menunjang hak pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Kesimpulan
menunjukkan terdapat perubahan yang baik ketika UN Women bergerak di
Afghanistan dengan kemampuannya untuk menanggulangi diskriminasi dengan
berbagai macam cara, perubahan tersebut berdampak pada perubahan positif bagi
perempuan di Afghanistan.
Keywords: UN Women, Afghanistan, diskriminasi, perempuan, feminisme.
1. Pendahuluan
Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, di era modern saat ini
perempuan sudah semakin meningkat keterlibatannya dalam berbagai bidang
kehidupan. Sebagai contoh, turut memberikan suaranya dalam penyaluran suara di
bidang politik, menjadi aktor penggerak ekonomi melalui perdagangan,
mengenyam pendidikan yang diinginkan, dan mendapatkan hak untuk masuk ke
dalam dunia kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak sedikit pula
diskriminasi terjadi kepada perempuan, semisal di dalam dunia kerja, perempuan
1 Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta. E-Mail: yazeerabdad@gmail.com
Isu-Isu Hubungan Internasional 2
2020
cenderung tidak diperhatikan kapasitas keterampilannya yang berdampak pada
kurangnya perlindungan HAM untuk perempuan.
Aturan yang berlaku bagi masyarakat Afghanistan sangat merugikan bagi
kalangan perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan anggapan bahwa
perempuan tidak memiliki kompetensi yang cukup serta pembagian upah yang
tidak sebanding dengan hasil kerja juga menjadi salah satu isu diskriminasi
perempuan di bidang ekonomi.2 Terjadinya perang saudara yang di wilayah
Afghanistan berakibat pada menghilangnya hak asasi perempuan dan golongan.
Diskriminasi besar-besaran di terjadi saat kelompok Taliban mulai menguasai
wilayah Afghanistan. Taliban adalah kelompok beraliran Nasionalis Islam Sunni
yang kebanyakan menduduki wilayah selatan dan timur Afghanistan yang telah
lama menyebarkan aliran Islam garis keras. Pada masa pemerintahan Taliban tahun
1996-2001 penjaminan hak politik perempuan di Afghanistan tidak diberikan oleh
Taliban dikarenakan bagi mereka tugas seorang perempuan adalah bekerja di dapur
tanpa harus terjun ke ranah politik.3 Afghanistan adalah negara yang dipenuhi
dengan banyak rintangan dan tantangan sehingga dinilai tidak aman bagi
perempuan untuk menetap di wilayah tersebut yang disebabkan karena masih
kuatnya budaya patriarki, terorisme, dan adanya stereotip kepercayaan agama yang
cenderung merugikan perempuan.
2 Muhammad Hafil, Perempuan_Afghanistan Masih_Hadapi Diskriminasi dan_Kemiskinan,
Terdapat dalam _Republika:http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/04/19/n49
c2g-perempuan-afghanistan-masih-hadapi-diskriminasi-dan-kemiskinan, Diakses pada: 13 Mei
2020 Pukul: 21.37
3 Ma’ruf Ali, 2005 dalam Antonius Yudi_Kristiyanto, Peran_United Nations Women Dalam
Mendukung_Peningkatan Partisipasi_Perempuan Pada Pemilu Presiden Afghanistan Tahun 2014
(Bandar Lampung: FISIPOL UNILA, 2018) hlm. 4
Isu-Isu Hubungan Internasional 3
2020
Pemerintah Afghanistan sebenarnya memiliki pandangan bahwa hal yang
dilakukan oleh organisasi Taliban sebagai tindakan yang merugikan rakyatnya
terutama perempuan, namun pada tahun 2014 pemerintahan Afghanistan justru
mendukung diberlakukannya undang-undang yang melegalkan seorang
perempuan/istri dipukul ketika dinilai tidak patuh terhadap suami, dan suami atau
laki-laki tersebut tidak akan dijatuhi hukuman oleh pemerintah setempat. Bahkan
jika perempuan yang dipukul tersebut melapor kepada penegak hukum saat terjadi
kekerasan, justru perempuan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara karena tidak
diawasi oleh suaminya ketika keluar rumah.
Diskriminasi dan maraknya kekerasan menjadi alasan perempuan
Afghanistan untuk membentuk sebuah kelompok untuk membela hak kaumnya.
Mereka membentuk The Afghan Women’s Mission pada tahun 2000, dan berhasil
menjalin kerja sama dengan RAWA (The Revolutionary Association of The Women
of Afghan). Selanjutnya, WDC (Women Development Centers) didirikan ole
UNIFEM atau MOWA (Ministry of Women’s Affairs) pada tahun 2002.4 Organisasi-
organisasi tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat memberi perlindungan
sekaligus menjadi media diskusi mereka dalam meperjuangkan hak perempuan.
Sebagai organisasi yang resmi bekerja di Afghanistan pada bulan Juli 2010
UN Women (United Nations Women) membawa visi dan misi untuk membela hak-
hak wanita dan kesetaraan gender.5 Kemudian, berdasar pada latar belakang yang
telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai “Bagaimana
4 Amelia,_C.M., Upaya United_Nations Women (UN Women) dalam Peyetaraan Gender di
Afghanistan, eJournal_Ilmu Hubungan Internasional: 2016, Vol.4, hlm. 89-102
5 UN_Women, UN Women_Engagement in Afghanistan. Terdapat dalam: https://asiapacific.
unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un-women-engagement-in-afghanistan_Diakses pada: 14
Mei Pukul: 13.28 WIB
Isu-Isu Hubungan Internasional 4
2020
peran UN Women dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di
Afghanistan?”.
2. Kerangka Dasar Teori dan Konsep
2.1 Feminisme
Pada abad ke-20 sejak pernag Dunia I, teori feminism telah seiring
berkembangnya teori Hubungan Internasional dan secara khusus sejak gerakan
pembelaan hak pilih perempuan muncul di Amerika Serikat dan Inggris.6 Secara
general, terdapat tiga pendekatan teoritis mengenai kajian isu kesetaraan gender.
Pertama, feminism liberal yang menginginkan hak yang sama antara perempuan
dan laki-laki di semua bidang. Kedua, feminism marxis/sosialis yang memposisikan
perempuan lebih rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial pada sistem
kapital. Mereka beranggapan ketika perempuan ingin mendapat tempat yang sama
dengan laki-laki maka suistem ekonomi kapital harus terlebih dahulu dihancurkan.
Ketiga, feminism radikal yang menentang keras segala jenis kerja sama. Mereka
beranggapan baha patrialisme adalah sumber dari segala pendindasan yang
memiliki sistem hirarkis dimana seorang lelaki mendapatkan kekuasaan superior
dan economic previlage. Feminisme radikal menolak perempuan adalah sama
dengan laki-laki.7 Feminisme radikal ini memiliki kelebihan untuk mencapai
kekuasaan dengan cepat, namun tidak dapat memberikan panduan akomodasi
karakter perempuan yang tersebar di setiap negara di dunia, maka banyak dari kaum
feminis itu sendiri menolak adanya feminism radikal yang menyerukan kekerasan.
6 Scott Burchill and Andrew Linkater, Theories of International Relation (New York: 1996, ST
Martin’s Press)
7 Robert Jackson and Georg Sorensen, Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional (Yogyakarta:
2016, Pustaka Pelajar)
Isu-Isu Hubungan Internasional 5
2020
Untuk menempatkan hirarki gender dan permasalahan mengenai masalah
hak perempuan, perubahan teori mengenai feminism sangat diperlukan. Kemudian
hal tersebut akan mengubah kajian kesetaraan gender dalam Hubungan
Internasional yang bersifat luas menjadi fokus pada permasalahan emansipasi
manusia.
2.2 Organisasi Internasional
Dalam bukunya yang berjudul Essentials of International Relation, Karen
Mingst mengatakan bahwa organisasi internasional adalah agen atau lembaga
internasiona yang dibentuk sekelompok negara anggota dan dikendalikan oleh
anggota-angotanya, yang berhubungan tujuan atau kepentingan bersama.8
Sementara itu, dalam buku International Organization disebutkan bahwa struktur
formal dalam organisasi internasional yang berkelanjutan dibentuk melalui
persetujuan di antara anggota yang terlibat disalamnya, baik pemerintah maupun
non pemerintah, yang sedikitnya berjumlah dua negara berdaulat dengan
tujuan_mencapai kepentingan bagi semua anggotanya.9
Ketika membahas mengenai peran international organization, Clive Archer
menyatakan bahwa international organization memiliki setidaknya tiga peran
utama, yaitu:
2.2.1 Organisasi internasional sebagai instrument yang dipakai untuk
meraih tujuan dari suatu politik luar negeri untuk suatu negara.
2.2.2 Organisai internasional sebagai arena yang berperan sebagai media
berkumpulnya anggota untuk membahas isu atau permasalahan yang
berkembang di dunia internasional.
8 Karen Mingst, Essenttials of International Relation (New York: 1999, W.W. Norton)
9 Clive Archer, International Organization (London:2001, Routledge)
Isu-Isu Hubungan Internasional 6
2020
2.2.3 Organisasi internasional merupakan actor independent yang dapat
menentukan tindakan atau keputusan independen tanpa adanya intervensi dari
pihak manapun.
Dari pengertian inilah fungsi organisasi internasional termasuk UN Women
(United Nations Women) adalah sangat penting keberadaannya. Dalam studi ilmu
hubungan internasional, fungsi tersebut dikatakan sangat penting dengan
pertimbangan bahwa IO (International Organization) tidak hanya bertindak
sebagai faktor yang memberikan pengaruh, namun aktor yang dapat dipengaruhi
dalam perkembangan studi hubungan internasional, terlebih ketika membahas
fenomena yang sedang terjadi di suatu negara.
3. Teknik Pengumpulan data
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi literatur, yaitu
mencari, menganalisa dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau
pustaka, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, dokumen yang diterbitkan maupun
tidak diterbitkan baik secara resmi atau tidak resmi, situs web ataupun media lain
yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Penulisan kali ini hanya difokuskan pada
peran UN Women dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan di
Afghanistan.
4. Hasil Penelitian
4.1 Bentuk-bentuk diskriminasi perempuan Afghanistan
Afghanistan merupakan sebuah negara yang dinilai sangat berbahaya bagi
wanita disebabkan oleh maraknya diskriminasi dan kemiskinan yang
berkepanjangan.10 Perempuan menjadi penerita terbesar akibat diskriminasi dan
10 Ahmad Khan, Women and Gender in Afghanistan (Virginia: 2012, The Civil-Military Centre)
Isu-Isu Hubungan Internasional 7
2020
krisis kemanusiaan.11 Keterbatasan akses dapat ditemui dalam aspek ekonomi,
kesehatan, dan pendidikan. Terkait pegadaan tenaga kerja, sebuah negara
diwajibkan untuk meniadakan tindakan diskriminasi kepada wanita di lingkungan
pekerja yang diantaranya berisi hak yang sama dalam mendapat pekerjaan, serta
jaminan sosial yang sama. Hal tersebut terdapat dalam Konvensi Wanita pasal 11
12 Namun sejak kelompok Taliban mulai menginvasi Afghanistan, yang terjadi
adalah pembatasan kinerja perempuan.
Dilihat dari aspek kesehatan, Afghanistan menempati peringkat ke-2 sebagai
negara dengan tingkat kematian ibu melahirkan dengan jumlah 15.000 mortalitas
setiap tahun.13 Kemudian, pada aspek pendidikan hanya terdapat 17% perempuan
Afghanistan yang terkonfirmasi sebagai warga melek huruf.14
4.2 Fungsi UN Women dalam penanggulangan diskriminasi perempuan
Afghanistan.
Dalam melaksanakan tugasnya, UN Women di Afghanistan juga
memiliki dua fungsi utama yaitu:
4.2.1 Menjadi media diskusi bagi kaum perempuan untuk menjalin kerja sama
yang saling menguntungkan.
4.2.2 Menjadi Lembaga independent dalam pelaksanaan kegiatan yang
menunjang penyelesaian permasalahan gender yaitu kegiatan sosial,
kemanusiaan, peace keeping dan operasi lainnya.15
11 Zachary Laub, The Taliban in Afghanistan ( New York: 2014, Council on Foreign Relation)
12 Tapi Ohmas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Bandung: 2000, Penerbit
Alumni)
13 Steven A, Zyck, Women & Gender in Afghanistan (Washington: 2012, Civil-Military Fusion
Center)
14 UNESCO, 2016, UNESCO Kabul's Enhancement of Literacy in Afghanistan (ELA) Program,
Terdapat dalam: https://www.youtube.com/watch?v=YF0ULat62FU Diakses pada: 14 Mei 2020
Pukul 23.11 WIB
15 Fitrah Awaliyah Rumadaul, Peran United Nations Women_Dalam menanggulangi_Diskriminasi
Terhadap Perempuan Di_Afghanistan, Global Political Studies Journal:2017 Vol.1 No.1. hlm. 72
Isu-Isu Hubungan Internasional 8
2020
4.3 Upaya penyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di Afghanistan
yang dilakukan UN Women
Dalam penyelesaian permasalahan diskriminasi perempuan dan
kesetaraan gender di Afghanistan, UN Women mengambil langkah sebagai
berikut:
4.3.1 Mendukung penuh gerakan perempuan di bidang politik
Di ranah politik, UN Women sebagai organisasi internasional yang
berorientasi pada kesetaraan gender, mendukung penuh partisipasi aktif
perempuan dalam kancah perpolitikan. Pada pemilu tahun 2009 perempuan
diperbolehkan untuk turut andil menyuarakan pilihannya untuk memilih
presiden Afghanistan yang baru. UN Women juga telah meratifikasi Afghan
Womens Network (AWN) yang terdapat pada laporan CEDAW yang isinya
merupakan jejak pendapat masyarakat selama 10 tahun dalam pelaksanaan
konvensi di Afghanistan.16
4.3.2 Mendukung peran perempuan di bidang ekonomi
UN Women menjalin relasi dengan Ministry of Rural Rehabilitation and
Development yang menyuplai fasilitas pelatihan bagi perempuan untuk sarana
peningkatan kesadaran_dalam program_pencaharian. Pelatihan_ini fokus
kepada konsep kesetaraan gender_untuk memberi strategi dan metode yang
mengutamakan_pemberian kuasa terhadap wanita dalam perekonomian.17
4.3.3 Mendukung peran perempuan dalam pengembangan pendidikan
Berdasarkan pada laporan Afghan Goverment’s Ministry of Education
(MoE) pada 2011 anak perempuan merupakan 38% dari total populasi siswa di
16 Ibid, hlm. 72
17 Ibid, hlm. 72
Isu-Isu Hubungan Internasional 9
2020
Afghanistan. Tingkat melek huruf anak perempuan berusia 12-16 tahun
meningkat menjadi 37%. Dan sebanyak 9000 sekolah baru telah dibangun dan
beberapa diantaranya dikhususkan untuk pendidikan perempuan. Selain itu,
36% dari total guru yang dipekerjakan sejak tahun 2002 adalah dari kalangan
perempuan.18
4.3.4 Pembangunan inftrastruktur kesehatan
Ribuan mil jalan baru dibangun untuk akses menuju klinik dan rumah
sakit yang dibangun dengan dukungan internasional. Selain itu distribusi ponsel
yang massif untuk memudahkan wanita meminta bantuan medis atau saran
tanpa meninggalkan rumah. The Afghan Ministry of Public Health (MoPH)
mengatakan bahwa peluasan akses kesehatan terhadap perempuan merupakan
prioritas utama mereka. Menurut UK Department for International
Development (DFID), pada tahun 2002 hanya terdapat 10% populasi
Afghanistan yang memiliki akses kesehatan. Namun saat ini sebanyak 85%
warga Afghanistan telah memiliki akses ke fasilitas kesehatan.19
Dilaksanakannya kegiatan ataupun program pendidikan dan pembinaan
yang ditujukan kepada perempuan di Afghanistan merupakan bukti konkret UN
Women dalam upaya penyelesaian masalah diskriminasi perempuan
Afghanistan di ruang publik.
18 Steven A, Zyck, Women & Gender in Afghanistan (Washington: 2012, Civil-Military Fusion
Center)
19 Ibid, hlm. 5
Isu-Isu Hubungan Internasional 10
2020
5. Kesimpulan
UN Women adalah salah satu lembaga yang pergerakannya berfokus pada
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dibawah naungan PBB. Upaya-
upaya yang dilakukan UNWomen dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi
perempuan di Afghanistan adalah melalui program yang mendukung peningkatan
kesadaran perempuan dan kapasitasnya dalam memberikan perannya di bidang
ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai pada ranah politik.
Upaya yang dilakukan UN Women dapat dikatakan berhasil, sebab melalui
program pembangunan infrastruktur pendidikan yang baik sangat membantu
berjalannya proses belajar mengajar di Afghanistan. Semakin meningkatnya jumlah
fasilitas kesehatan yang didirikan oleh UN Women dan pemerintah Afghanistan
serta dukungan internasional berdampak pada semakin kecilnya angka kematian
ibu yang melahirkan.
Perempuan Afghanistan juga berkesempatan untuk berpendapat dan
membela hak mereka. Selain itu, saai ini juga perempuan Afghanistan dapat
menduduki kursi parlemen yang mana pada tahun awal kemunculan kelompok
Taliban kesempatan tersebut sangat terbatas bahkan mustahil didapatkan.
Selanjutnya, pada sektor ekonomi, perempuan Afghanistan juga telah banyak
terlibat, kondisi demikian berdampak pada ketahanan ekonomi perempuan
Afghanistan. UN Women memiliki peran untuk memberikan pelatihan-pelatihan
yang menunjang ketahanan ekonomi bagi perempuan di Afghanistan.
Isu-Isu Hubungan Internasional 11
2020
Daftar Pustaka
Buku:
Archer, C., 2001. International Organization. London: Routledge.
Ihromi, T. O., 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung:
Penerbit Alumni.
Linkater, S. B. a. A., 1996. Theories of International Relation. New York: ST
Martin's Press.
Mingst, K., 1999. Essenttials of International Relation. New York: W.W. Norton.
Sorensen, R. J. a. G., 2016. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 5 ed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jurnal/Skripsi:
Amelia, C., 2016. Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Peyetaraan
Gender di Afghanistan. eJournal Ilmu Hubungan Internasional,
Volume 4, pp. 86-102.
Kristiyanto, A. Y., 2018. Peran United Nations Women dalam Mendukung
Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pemilu Presiden
Afghanistan tahun 2014. Bandar Lampung, FISIPOL UNILA.
Rumadanul, F. A., 2017. Peran United Nations Women Dalam menanggulangi
Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan. Global Political
Studies, Volume 1, p. 72.
Laporan Resmi:
Khan, A., 2012. Women and Gender in Afghanistan , Virginia: The Civil-Military
Centre.
Lanub, Z., 2014. The Taliban in Afghanistan , New York: Council on Foreign
Relation.
Zyck, S. A., 2012. Women & Gender in Afghanistan , Washington: Civil-Military
Fusion Centre.
Isu-Isu Hubungan Internasional 12
2020
Website:
Hafil, M., 2014. Republika. [Online]
Available at:
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/04/19/n49c2
g-perempuan-afghanistan-masih-hadapi-diskriminasi-dan-kemiskinan
[Accessed 13 Mei 2020].
Unesco Kabul's Enhancement of Literacy in Afghanistan (ELA) Programme. 2016.
[Film] s.l.: UNESCO.
Women, U., 2010. UN Women Engagement in Afghanistan. [Online]
Available at:
https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un-
women-engagement-in-afghanistan
[Accessed 14 Mei 2020].

More Related Content

What's hot

Ancaman dan tantangan dalam membangun integritas nasional
Ancaman dan tantangan dalam membangun integritas nasionalAncaman dan tantangan dalam membangun integritas nasional
Ancaman dan tantangan dalam membangun integritas nasionalcristianyedogawa
 
Peran Perempuan dalam Perdamaian
Peran Perempuan dalam PerdamaianPeran Perempuan dalam Perdamaian
Peran Perempuan dalam PerdamaianLestari Moerdijat
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianBadrotuz Zahro
 
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMAHak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMAVanya Angellista
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiaabd_
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalismeRizal Komarudin
 
Hubungan Hukum Dengan Demokrasi
Hubungan Hukum Dengan DemokrasiHubungan Hukum Dengan Demokrasi
Hubungan Hukum Dengan DemokrasiArmadira Enno
 
Sejarah politik aphartheid di afrika selatan
Sejarah politik aphartheid di afrika selatanSejarah politik aphartheid di afrika selatan
Sejarah politik aphartheid di afrika selatanGilangSurya10
 
Bab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fix
Bab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fixBab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fix
Bab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fixRezaWahyuni5
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
Periode Pengesahan Pancasila
Periode Pengesahan PancasilaPeriode Pengesahan Pancasila
Periode Pengesahan Pancasiladayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsaPancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsaGeby Otivriyanti
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 
Politik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangPolitik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangDevindra Oktaviano
 

What's hot (20)

Integrasi nasional ppt
Integrasi nasional pptIntegrasi nasional ppt
Integrasi nasional ppt
 
Ancaman dan tantangan dalam membangun integritas nasional
Ancaman dan tantangan dalam membangun integritas nasionalAncaman dan tantangan dalam membangun integritas nasional
Ancaman dan tantangan dalam membangun integritas nasional
 
Peran Perempuan dalam Perdamaian
Peran Perempuan dalam PerdamaianPeran Perempuan dalam Perdamaian
Peran Perempuan dalam Perdamaian
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxian
 
Sistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiaSistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesia
 
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMAHak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalisme
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Hubungan Hukum Dengan Demokrasi
Hubungan Hukum Dengan DemokrasiHubungan Hukum Dengan Demokrasi
Hubungan Hukum Dengan Demokrasi
 
Sejarah politik aphartheid di afrika selatan
Sejarah politik aphartheid di afrika selatanSejarah politik aphartheid di afrika selatan
Sejarah politik aphartheid di afrika selatan
 
Bab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fix
Bab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fixBab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fix
Bab 4 konflik, kekerasan, dan perdamaian std fix
 
Presentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAMPresentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAM
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
Periode Pengesahan Pancasila
Periode Pengesahan PancasilaPeriode Pengesahan Pancasila
Periode Pengesahan Pancasila
 
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsaPancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
Politik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangPolitik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan Jepang
 

Similar to UNWOMEN

Hia3033 pemikiran islam semasa p.point
Hia3033 pemikiran islam semasa p.pointHia3033 pemikiran islam semasa p.point
Hia3033 pemikiran islam semasa p.pointNur Adawiyah Sofi
 
3. liberal dan radikal
3. liberal dan radikal3. liberal dan radikal
3. liberal dan radikalevinurleni
 
JANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docx
JANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docxJANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docx
JANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docxIvannyLeoni1
 
Gender-dan-Kesetaraan.ppt
Gender-dan-Kesetaraan.pptGender-dan-Kesetaraan.ppt
Gender-dan-Kesetaraan.pptDPKPLHNiasBarat
 
TEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptx
TEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptxTEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptx
TEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptxnandapianie
 
Korelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenial
Korelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenialKorelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenial
Korelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenialwidia wati
 
Benarkah kartini mengajarkan emansipasi
Benarkah kartini mengajarkan emansipasiBenarkah kartini mengajarkan emansipasi
Benarkah kartini mengajarkan emansipasiLoneli Costaner
 
Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !!
Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !! Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !!
Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !! Ar Rayyan
 
Tor lkk kota bogor
Tor lkk kota bogorTor lkk kota bogor
Tor lkk kota bogorYunda Wiedya
 
Komunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptx
Komunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptxKomunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptx
Komunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptxRintaArina
 
GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI
GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSIGERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI
GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSIKuliahMandiri.org
 
Hak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalHak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalNarulitaMD
 
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima Wilayah
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima WilayahPotensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima Wilayah
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima WilayahLestari Moerdijat
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordkurniawanbudi96
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordpkrhoy harahap
 

Similar to UNWOMEN (20)

feminisme
feminismefeminisme
feminisme
 
Hia3033 pemikiran islam semasa p.point
Hia3033 pemikiran islam semasa p.pointHia3033 pemikiran islam semasa p.point
Hia3033 pemikiran islam semasa p.point
 
Gender
GenderGender
Gender
 
3. liberal dan radikal
3. liberal dan radikal3. liberal dan radikal
3. liberal dan radikal
 
JANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docx
JANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docxJANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docx
JANJI PALSU FEMINISME UNTUK MENYEJAHTERAKAN GENERASI MUDA.docx
 
Gender-dan-Kesetaraan.ppt
Gender-dan-Kesetaraan.pptGender-dan-Kesetaraan.ppt
Gender-dan-Kesetaraan.ppt
 
Gender dan Kesetaraan
Gender dan KesetaraanGender dan Kesetaraan
Gender dan Kesetaraan
 
FEMINISME
FEMINISMEFEMINISME
FEMINISME
 
TEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptx
TEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptxTEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptx
TEORI FEMINISME KEL 10 DDIS.pptx
 
Korelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenial
Korelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenialKorelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenial
Korelasi feminisme terhadap krisis moral wanita era milenial
 
Benarkah kartini mengajarkan emansipasi
Benarkah kartini mengajarkan emansipasiBenarkah kartini mengajarkan emansipasi
Benarkah kartini mengajarkan emansipasi
 
Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !!
Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !! Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !!
Konsep FEMINISME dalam fahaman LIBERAL !!
 
Tor lkk kota bogor
Tor lkk kota bogorTor lkk kota bogor
Tor lkk kota bogor
 
Komunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptx
Komunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptxKomunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptx
Komunikasi Gender 2-3_Feminism Wave(s) and Gender Difference.pptx
 
GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI
GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSIGERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI
GERAKAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI
 
Hak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalHak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala Global
 
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima Wilayah
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima WilayahPotensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima Wilayah
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima Wilayah
 
PPTKelompok2Pancasila.pptx
PPTKelompok2Pancasila.pptxPPTKelompok2Pancasila.pptx
PPTKelompok2Pancasila.pptx
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-word
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-word
 

More from Muhammad Yasir Abdad

Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...
Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...
Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...Muhammad Yasir Abdad
 
Profile Program Studi Hubungan Internasional UMY
Profile Program Studi Hubungan Internasional UMYProfile Program Studi Hubungan Internasional UMY
Profile Program Studi Hubungan Internasional UMYMuhammad Yasir Abdad
 
Karya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik
Karya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi PolitikKarya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik
Karya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi PolitikMuhammad Yasir Abdad
 
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Muhammad Yasir Abdad
 
Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)
Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)
Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)Muhammad Yasir Abdad
 
Karya tulis ilmiah tema Politik dan Demokrasi
Karya tulis ilmiah tema Politik dan DemokrasiKarya tulis ilmiah tema Politik dan Demokrasi
Karya tulis ilmiah tema Politik dan DemokrasiMuhammad Yasir Abdad
 

More from Muhammad Yasir Abdad (7)

Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...
Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...
Sistem Senjata Otonom: Sebuah Tinjauan Hukum Humaniter dan Norma Hubungan Int...
 
Profile Program Studi Hubungan Internasional UMY
Profile Program Studi Hubungan Internasional UMYProfile Program Studi Hubungan Internasional UMY
Profile Program Studi Hubungan Internasional UMY
 
Karya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik
Karya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi PolitikKarya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik
Karya Tulis Ilmiah Tema Politik-Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik
 
Pengantar hukum internasional
Pengantar hukum internasionalPengantar hukum internasional
Pengantar hukum internasional
 
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
 
Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)
Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)
Karya Tulis Ilmiah Tema Lingkungan (Pengelolaan Limbah Plastik)
 
Karya tulis ilmiah tema Politik dan Demokrasi
Karya tulis ilmiah tema Politik dan DemokrasiKarya tulis ilmiah tema Politik dan Demokrasi
Karya tulis ilmiah tema Politik dan Demokrasi
 

Recently uploaded

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 

Recently uploaded (20)

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 

UNWOMEN

  • 1. Isu-Isu Hubungan Internasional 1 2020 PERAN (UN WOMEN) UNITED NATIONS WOMEN DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN Muhammad Yasir Abdad1 NIM. 20190510328 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai peran UN Women dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan di Afghanistan. Penelitian dimaksudkan guna menganalisis bagaimana langkah UN Women dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode pengumpulan data studi literatur yang mana penulis menganalisis dan mengumpulkan data melalui buku, jurnal, dan dokumen pendukung lain. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah seputar feminism dan organisasi internasional. Hasil penulisan dan pengumpulan data ini menjelaskan bahwa peran yang dilakukan oleh UN Women dimana organisasi ini dibawah naungan PBB adalah dengan memberi dukungan dan program-program pengembangan kepada perempuan di Afghanistan. Dukungan tersebut berupa membangun relasi untuk membangun ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur kesehatan, serta pembangunan sekolah untuk menunjang hak pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Kesimpulan menunjukkan terdapat perubahan yang baik ketika UN Women bergerak di Afghanistan dengan kemampuannya untuk menanggulangi diskriminasi dengan berbagai macam cara, perubahan tersebut berdampak pada perubahan positif bagi perempuan di Afghanistan. Keywords: UN Women, Afghanistan, diskriminasi, perempuan, feminisme. 1. Pendahuluan Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, di era modern saat ini perempuan sudah semakin meningkat keterlibatannya dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh, turut memberikan suaranya dalam penyaluran suara di bidang politik, menjadi aktor penggerak ekonomi melalui perdagangan, mengenyam pendidikan yang diinginkan, dan mendapatkan hak untuk masuk ke dalam dunia kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak sedikit pula diskriminasi terjadi kepada perempuan, semisal di dalam dunia kerja, perempuan 1 Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta. E-Mail: yazeerabdad@gmail.com
  • 2. Isu-Isu Hubungan Internasional 2 2020 cenderung tidak diperhatikan kapasitas keterampilannya yang berdampak pada kurangnya perlindungan HAM untuk perempuan. Aturan yang berlaku bagi masyarakat Afghanistan sangat merugikan bagi kalangan perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kompetensi yang cukup serta pembagian upah yang tidak sebanding dengan hasil kerja juga menjadi salah satu isu diskriminasi perempuan di bidang ekonomi.2 Terjadinya perang saudara yang di wilayah Afghanistan berakibat pada menghilangnya hak asasi perempuan dan golongan. Diskriminasi besar-besaran di terjadi saat kelompok Taliban mulai menguasai wilayah Afghanistan. Taliban adalah kelompok beraliran Nasionalis Islam Sunni yang kebanyakan menduduki wilayah selatan dan timur Afghanistan yang telah lama menyebarkan aliran Islam garis keras. Pada masa pemerintahan Taliban tahun 1996-2001 penjaminan hak politik perempuan di Afghanistan tidak diberikan oleh Taliban dikarenakan bagi mereka tugas seorang perempuan adalah bekerja di dapur tanpa harus terjun ke ranah politik.3 Afghanistan adalah negara yang dipenuhi dengan banyak rintangan dan tantangan sehingga dinilai tidak aman bagi perempuan untuk menetap di wilayah tersebut yang disebabkan karena masih kuatnya budaya patriarki, terorisme, dan adanya stereotip kepercayaan agama yang cenderung merugikan perempuan. 2 Muhammad Hafil, Perempuan_Afghanistan Masih_Hadapi Diskriminasi dan_Kemiskinan, Terdapat dalam _Republika:http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/04/19/n49 c2g-perempuan-afghanistan-masih-hadapi-diskriminasi-dan-kemiskinan, Diakses pada: 13 Mei 2020 Pukul: 21.37 3 Ma’ruf Ali, 2005 dalam Antonius Yudi_Kristiyanto, Peran_United Nations Women Dalam Mendukung_Peningkatan Partisipasi_Perempuan Pada Pemilu Presiden Afghanistan Tahun 2014 (Bandar Lampung: FISIPOL UNILA, 2018) hlm. 4
  • 3. Isu-Isu Hubungan Internasional 3 2020 Pemerintah Afghanistan sebenarnya memiliki pandangan bahwa hal yang dilakukan oleh organisasi Taliban sebagai tindakan yang merugikan rakyatnya terutama perempuan, namun pada tahun 2014 pemerintahan Afghanistan justru mendukung diberlakukannya undang-undang yang melegalkan seorang perempuan/istri dipukul ketika dinilai tidak patuh terhadap suami, dan suami atau laki-laki tersebut tidak akan dijatuhi hukuman oleh pemerintah setempat. Bahkan jika perempuan yang dipukul tersebut melapor kepada penegak hukum saat terjadi kekerasan, justru perempuan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara karena tidak diawasi oleh suaminya ketika keluar rumah. Diskriminasi dan maraknya kekerasan menjadi alasan perempuan Afghanistan untuk membentuk sebuah kelompok untuk membela hak kaumnya. Mereka membentuk The Afghan Women’s Mission pada tahun 2000, dan berhasil menjalin kerja sama dengan RAWA (The Revolutionary Association of The Women of Afghan). Selanjutnya, WDC (Women Development Centers) didirikan ole UNIFEM atau MOWA (Ministry of Women’s Affairs) pada tahun 2002.4 Organisasi- organisasi tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat memberi perlindungan sekaligus menjadi media diskusi mereka dalam meperjuangkan hak perempuan. Sebagai organisasi yang resmi bekerja di Afghanistan pada bulan Juli 2010 UN Women (United Nations Women) membawa visi dan misi untuk membela hak- hak wanita dan kesetaraan gender.5 Kemudian, berdasar pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai “Bagaimana 4 Amelia,_C.M., Upaya United_Nations Women (UN Women) dalam Peyetaraan Gender di Afghanistan, eJournal_Ilmu Hubungan Internasional: 2016, Vol.4, hlm. 89-102 5 UN_Women, UN Women_Engagement in Afghanistan. Terdapat dalam: https://asiapacific. unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un-women-engagement-in-afghanistan_Diakses pada: 14 Mei Pukul: 13.28 WIB
  • 4. Isu-Isu Hubungan Internasional 4 2020 peran UN Women dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di Afghanistan?”. 2. Kerangka Dasar Teori dan Konsep 2.1 Feminisme Pada abad ke-20 sejak pernag Dunia I, teori feminism telah seiring berkembangnya teori Hubungan Internasional dan secara khusus sejak gerakan pembelaan hak pilih perempuan muncul di Amerika Serikat dan Inggris.6 Secara general, terdapat tiga pendekatan teoritis mengenai kajian isu kesetaraan gender. Pertama, feminism liberal yang menginginkan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki di semua bidang. Kedua, feminism marxis/sosialis yang memposisikan perempuan lebih rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial pada sistem kapital. Mereka beranggapan ketika perempuan ingin mendapat tempat yang sama dengan laki-laki maka suistem ekonomi kapital harus terlebih dahulu dihancurkan. Ketiga, feminism radikal yang menentang keras segala jenis kerja sama. Mereka beranggapan baha patrialisme adalah sumber dari segala pendindasan yang memiliki sistem hirarkis dimana seorang lelaki mendapatkan kekuasaan superior dan economic previlage. Feminisme radikal menolak perempuan adalah sama dengan laki-laki.7 Feminisme radikal ini memiliki kelebihan untuk mencapai kekuasaan dengan cepat, namun tidak dapat memberikan panduan akomodasi karakter perempuan yang tersebar di setiap negara di dunia, maka banyak dari kaum feminis itu sendiri menolak adanya feminism radikal yang menyerukan kekerasan. 6 Scott Burchill and Andrew Linkater, Theories of International Relation (New York: 1996, ST Martin’s Press) 7 Robert Jackson and Georg Sorensen, Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional (Yogyakarta: 2016, Pustaka Pelajar)
  • 5. Isu-Isu Hubungan Internasional 5 2020 Untuk menempatkan hirarki gender dan permasalahan mengenai masalah hak perempuan, perubahan teori mengenai feminism sangat diperlukan. Kemudian hal tersebut akan mengubah kajian kesetaraan gender dalam Hubungan Internasional yang bersifat luas menjadi fokus pada permasalahan emansipasi manusia. 2.2 Organisasi Internasional Dalam bukunya yang berjudul Essentials of International Relation, Karen Mingst mengatakan bahwa organisasi internasional adalah agen atau lembaga internasiona yang dibentuk sekelompok negara anggota dan dikendalikan oleh anggota-angotanya, yang berhubungan tujuan atau kepentingan bersama.8 Sementara itu, dalam buku International Organization disebutkan bahwa struktur formal dalam organisasi internasional yang berkelanjutan dibentuk melalui persetujuan di antara anggota yang terlibat disalamnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang sedikitnya berjumlah dua negara berdaulat dengan tujuan_mencapai kepentingan bagi semua anggotanya.9 Ketika membahas mengenai peran international organization, Clive Archer menyatakan bahwa international organization memiliki setidaknya tiga peran utama, yaitu: 2.2.1 Organisasi internasional sebagai instrument yang dipakai untuk meraih tujuan dari suatu politik luar negeri untuk suatu negara. 2.2.2 Organisai internasional sebagai arena yang berperan sebagai media berkumpulnya anggota untuk membahas isu atau permasalahan yang berkembang di dunia internasional. 8 Karen Mingst, Essenttials of International Relation (New York: 1999, W.W. Norton) 9 Clive Archer, International Organization (London:2001, Routledge)
  • 6. Isu-Isu Hubungan Internasional 6 2020 2.2.3 Organisasi internasional merupakan actor independent yang dapat menentukan tindakan atau keputusan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dari pengertian inilah fungsi organisasi internasional termasuk UN Women (United Nations Women) adalah sangat penting keberadaannya. Dalam studi ilmu hubungan internasional, fungsi tersebut dikatakan sangat penting dengan pertimbangan bahwa IO (International Organization) tidak hanya bertindak sebagai faktor yang memberikan pengaruh, namun aktor yang dapat dipengaruhi dalam perkembangan studi hubungan internasional, terlebih ketika membahas fenomena yang sedang terjadi di suatu negara. 3. Teknik Pengumpulan data Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi literatur, yaitu mencari, menganalisa dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau pustaka, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, dokumen yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan baik secara resmi atau tidak resmi, situs web ataupun media lain yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Penulisan kali ini hanya difokuskan pada peran UN Women dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan di Afghanistan. 4. Hasil Penelitian 4.1 Bentuk-bentuk diskriminasi perempuan Afghanistan Afghanistan merupakan sebuah negara yang dinilai sangat berbahaya bagi wanita disebabkan oleh maraknya diskriminasi dan kemiskinan yang berkepanjangan.10 Perempuan menjadi penerita terbesar akibat diskriminasi dan 10 Ahmad Khan, Women and Gender in Afghanistan (Virginia: 2012, The Civil-Military Centre)
  • 7. Isu-Isu Hubungan Internasional 7 2020 krisis kemanusiaan.11 Keterbatasan akses dapat ditemui dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Terkait pegadaan tenaga kerja, sebuah negara diwajibkan untuk meniadakan tindakan diskriminasi kepada wanita di lingkungan pekerja yang diantaranya berisi hak yang sama dalam mendapat pekerjaan, serta jaminan sosial yang sama. Hal tersebut terdapat dalam Konvensi Wanita pasal 11 12 Namun sejak kelompok Taliban mulai menginvasi Afghanistan, yang terjadi adalah pembatasan kinerja perempuan. Dilihat dari aspek kesehatan, Afghanistan menempati peringkat ke-2 sebagai negara dengan tingkat kematian ibu melahirkan dengan jumlah 15.000 mortalitas setiap tahun.13 Kemudian, pada aspek pendidikan hanya terdapat 17% perempuan Afghanistan yang terkonfirmasi sebagai warga melek huruf.14 4.2 Fungsi UN Women dalam penanggulangan diskriminasi perempuan Afghanistan. Dalam melaksanakan tugasnya, UN Women di Afghanistan juga memiliki dua fungsi utama yaitu: 4.2.1 Menjadi media diskusi bagi kaum perempuan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. 4.2.2 Menjadi Lembaga independent dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelesaian permasalahan gender yaitu kegiatan sosial, kemanusiaan, peace keeping dan operasi lainnya.15 11 Zachary Laub, The Taliban in Afghanistan ( New York: 2014, Council on Foreign Relation) 12 Tapi Ohmas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Bandung: 2000, Penerbit Alumni) 13 Steven A, Zyck, Women & Gender in Afghanistan (Washington: 2012, Civil-Military Fusion Center) 14 UNESCO, 2016, UNESCO Kabul's Enhancement of Literacy in Afghanistan (ELA) Program, Terdapat dalam: https://www.youtube.com/watch?v=YF0ULat62FU Diakses pada: 14 Mei 2020 Pukul 23.11 WIB 15 Fitrah Awaliyah Rumadaul, Peran United Nations Women_Dalam menanggulangi_Diskriminasi Terhadap Perempuan Di_Afghanistan, Global Political Studies Journal:2017 Vol.1 No.1. hlm. 72
  • 8. Isu-Isu Hubungan Internasional 8 2020 4.3 Upaya penyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di Afghanistan yang dilakukan UN Women Dalam penyelesaian permasalahan diskriminasi perempuan dan kesetaraan gender di Afghanistan, UN Women mengambil langkah sebagai berikut: 4.3.1 Mendukung penuh gerakan perempuan di bidang politik Di ranah politik, UN Women sebagai organisasi internasional yang berorientasi pada kesetaraan gender, mendukung penuh partisipasi aktif perempuan dalam kancah perpolitikan. Pada pemilu tahun 2009 perempuan diperbolehkan untuk turut andil menyuarakan pilihannya untuk memilih presiden Afghanistan yang baru. UN Women juga telah meratifikasi Afghan Womens Network (AWN) yang terdapat pada laporan CEDAW yang isinya merupakan jejak pendapat masyarakat selama 10 tahun dalam pelaksanaan konvensi di Afghanistan.16 4.3.2 Mendukung peran perempuan di bidang ekonomi UN Women menjalin relasi dengan Ministry of Rural Rehabilitation and Development yang menyuplai fasilitas pelatihan bagi perempuan untuk sarana peningkatan kesadaran_dalam program_pencaharian. Pelatihan_ini fokus kepada konsep kesetaraan gender_untuk memberi strategi dan metode yang mengutamakan_pemberian kuasa terhadap wanita dalam perekonomian.17 4.3.3 Mendukung peran perempuan dalam pengembangan pendidikan Berdasarkan pada laporan Afghan Goverment’s Ministry of Education (MoE) pada 2011 anak perempuan merupakan 38% dari total populasi siswa di 16 Ibid, hlm. 72 17 Ibid, hlm. 72
  • 9. Isu-Isu Hubungan Internasional 9 2020 Afghanistan. Tingkat melek huruf anak perempuan berusia 12-16 tahun meningkat menjadi 37%. Dan sebanyak 9000 sekolah baru telah dibangun dan beberapa diantaranya dikhususkan untuk pendidikan perempuan. Selain itu, 36% dari total guru yang dipekerjakan sejak tahun 2002 adalah dari kalangan perempuan.18 4.3.4 Pembangunan inftrastruktur kesehatan Ribuan mil jalan baru dibangun untuk akses menuju klinik dan rumah sakit yang dibangun dengan dukungan internasional. Selain itu distribusi ponsel yang massif untuk memudahkan wanita meminta bantuan medis atau saran tanpa meninggalkan rumah. The Afghan Ministry of Public Health (MoPH) mengatakan bahwa peluasan akses kesehatan terhadap perempuan merupakan prioritas utama mereka. Menurut UK Department for International Development (DFID), pada tahun 2002 hanya terdapat 10% populasi Afghanistan yang memiliki akses kesehatan. Namun saat ini sebanyak 85% warga Afghanistan telah memiliki akses ke fasilitas kesehatan.19 Dilaksanakannya kegiatan ataupun program pendidikan dan pembinaan yang ditujukan kepada perempuan di Afghanistan merupakan bukti konkret UN Women dalam upaya penyelesaian masalah diskriminasi perempuan Afghanistan di ruang publik. 18 Steven A, Zyck, Women & Gender in Afghanistan (Washington: 2012, Civil-Military Fusion Center) 19 Ibid, hlm. 5
  • 10. Isu-Isu Hubungan Internasional 10 2020 5. Kesimpulan UN Women adalah salah satu lembaga yang pergerakannya berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dibawah naungan PBB. Upaya- upaya yang dilakukan UNWomen dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di Afghanistan adalah melalui program yang mendukung peningkatan kesadaran perempuan dan kapasitasnya dalam memberikan perannya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai pada ranah politik. Upaya yang dilakukan UN Women dapat dikatakan berhasil, sebab melalui program pembangunan infrastruktur pendidikan yang baik sangat membantu berjalannya proses belajar mengajar di Afghanistan. Semakin meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang didirikan oleh UN Women dan pemerintah Afghanistan serta dukungan internasional berdampak pada semakin kecilnya angka kematian ibu yang melahirkan. Perempuan Afghanistan juga berkesempatan untuk berpendapat dan membela hak mereka. Selain itu, saai ini juga perempuan Afghanistan dapat menduduki kursi parlemen yang mana pada tahun awal kemunculan kelompok Taliban kesempatan tersebut sangat terbatas bahkan mustahil didapatkan. Selanjutnya, pada sektor ekonomi, perempuan Afghanistan juga telah banyak terlibat, kondisi demikian berdampak pada ketahanan ekonomi perempuan Afghanistan. UN Women memiliki peran untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang ketahanan ekonomi bagi perempuan di Afghanistan.
  • 11. Isu-Isu Hubungan Internasional 11 2020 Daftar Pustaka Buku: Archer, C., 2001. International Organization. London: Routledge. Ihromi, T. O., 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Penerbit Alumni. Linkater, S. B. a. A., 1996. Theories of International Relation. New York: ST Martin's Press. Mingst, K., 1999. Essenttials of International Relation. New York: W.W. Norton. Sorensen, R. J. a. G., 2016. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jurnal/Skripsi: Amelia, C., 2016. Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Peyetaraan Gender di Afghanistan. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, pp. 86-102. Kristiyanto, A. Y., 2018. Peran United Nations Women dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014. Bandar Lampung, FISIPOL UNILA. Rumadanul, F. A., 2017. Peran United Nations Women Dalam menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan. Global Political Studies, Volume 1, p. 72. Laporan Resmi: Khan, A., 2012. Women and Gender in Afghanistan , Virginia: The Civil-Military Centre. Lanub, Z., 2014. The Taliban in Afghanistan , New York: Council on Foreign Relation. Zyck, S. A., 2012. Women & Gender in Afghanistan , Washington: Civil-Military Fusion Centre.
  • 12. Isu-Isu Hubungan Internasional 12 2020 Website: Hafil, M., 2014. Republika. [Online] Available at: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/04/19/n49c2 g-perempuan-afghanistan-masih-hadapi-diskriminasi-dan-kemiskinan [Accessed 13 Mei 2020]. Unesco Kabul's Enhancement of Literacy in Afghanistan (ELA) Programme. 2016. [Film] s.l.: UNESCO. Women, U., 2010. UN Women Engagement in Afghanistan. [Online] Available at: https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un- women-engagement-in-afghanistan [Accessed 14 Mei 2020].