Hukum dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Secara umum demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang ruhnya berasal dari kultul dan adat istiadat masyarakat Indonesia sendiri yang jelas sangat berbeda dengan demokrasi Barat.

1. Ketua : Elliyen Sutisna (1513033057)
Sekretaris : Sukmawati (1513033061)
Anggota :
1. Armadira Eno Pangestika (1513033049)
2. Amin Suprayitno (1513033053)
3. Apri Doni Pratama (1513033055)
4. Nita Septriana (1513033059)
KELOMPOK 4

2. Hubungan Hukum
Dengan Demokrasi

3. Hukum diartikan sebagai sistem norma atau
kaidah (aturan yang hidup ditengah
masyarakat). Norma atau kaidah ini dapat
berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama,
dan hukum (yang tertulis) yang berlaku untuk
seluruh anggota masyarakat dan akan
mendapat sangsi bagi pelanggar.
Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-
aturan yang ditetapkan oleh negara dikenakan
sanksi atau konsekuensi.
Pengertian Hukum

4. Pendapat para ahli mengenai pengertian
hukum, yaitu :
Prof. Dr. P. Borst, menganggap bahwa hukum adalah
keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia
dalam masyarakat, yang pelaksaannya dapat dipaksakan dan
bertujuan mendapat tata atau keadilan.
Achmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma
tentang apa yang benar dan yang salah, yang dibuat dan diakui
eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam
aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang
mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara
keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan
tersebut.

5. Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani
yaitu “demos” artinya rakyat dan
‘kratos/kratein’ artinya pemerintahan.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme
sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
(kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut.

6. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :
Abraham Lincoln
Dalam pidato Gettyburg, Presiden Amerika
Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln
menyatakan bahwa demokrasi merupakan
suatu sistem pemerintahan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
Soekarno, dalam Kholid O. Santosa (2006 :
15) mengatakan bahwa, “demokrasi adalah
pemerintahan rakyat. Cara pemerintahan yang
memberi hak kepada semua rakyat untuk
memerintah”.

7. Hubungan Hukum Dengan Demokrasi
Hubungan antara hukum dan demokrasi
dapat diibaratkan dengan dua sisi mata
uang, dalam arti bahwa kualitas hukum
suatu negara menentukan kualitas
demokrasinya. Artinya, negara-negara
yang demokratis akan melahirkan pula
hukum-hukum yang berwatak demokratis,
sedangkan negara-negara yang otoriter
atau non demokratis akan lahir hukum-
hukum yang non demokratis. (Mahfud MD,
1999: 53).

8. Hubungan Demokrasi Dengan Supremasi Hukum
(Rule Of Law)
Pengertian Rule of Law atau Aturan
hukum juga disebut dengan supremasi
hukum. Hal itu berarti bahwa hukum
berada diatas semua orang dan itu
berlaku bagi semua orang.
Supremasi hukum yaitu penerapan dan
penegakan hukum yang menyeluruh dan
tegas berlaku untuk seluruh elemen yang
menjadi objeknya.

9. Hubungan Antara Demokrasi dan Negara
Hukum
Mengutip dari pendapat Fran-Magnis Suseno seorang
dosen STF Driyarkara. Beliau mengatakan, Hubungan
antara demokrasi dan negara hukum ada dua
kemungkinan. Dalam sejarah, misalnya sejarah Inggris,
Prancis, dan Jerman, yang pertama tercipta adalah Negara
hukum.
Artinya untuk melawan raja-raja yang otoriter, dikatakan
bahwa mereka terikat hukum, dan bahwa hukum itu suci,
dan dari keterikatan hukum itu kemudian diperluas
kebebasan demokratis sampai kemudian betul-betul
tercipta demokrasi.

10. Konsepsi Negara Hukum Indonesia
Satjipto Rahardjo (2006: 3-57)
memandang penafsiran tentang
konsepsi negara hukum Indonesia yang
disepadankan dengan doktrin the rule of
law adalah cara berbuat yang tidak
merdeka. Karena sebagai bangsa yang
merdeka sudah saatnya Indonesia juga
berbuat dan berfikir merdeka.