Peranan internal auditor di tren tren yang munculDr. Zar Rdj
Dengan jumlah anggaran dan staf untuk menunjang kegiatan-kegiatan utama audit internal berada pada tingkat yang sama atau bagi sebagian besar mengalami peningkatan, kesempatan bagi audit internal untuk melakukan langkah-langkah ekstra yang diperlukan demi memenuhi dan melampaui harapan-harapan para pemangku kepentingan, mungkin tidak pernah lebih besar dari ini. Dengan dukungan sumber daya yang ada, sekarang merupakan saat yang paling baik untuk meraih kesempatan ini.
Dan, untuk melanjutkan pencapaian keunggulan dan status sebagai penasihat terpercaya, audit internal harus berada di garis depan untuk menanggapi masalah-masalah kritis organisasi. Sebagaimana 2016 Global Pulse survey menunjukkan, masalah-masalah yang mendesak seperti budaya, cybersecurity, dan big data adalah sebagian di antara isu-isu di mana audit internal perlu menggunakan banyak waktu, enerji, dan fokus.
Para pimpinan audit internal telah mengambil langkah-langkah ke depan, tetapi profesi ini secara keseluruhan sangat perlu mempercepat langkahnya dan pastinya jangan sampai kehilangan momentum.
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
Standar menggunakan istilah-istilah, sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam Daftar Istilah. Unuk dapat memahami dan menerapkan Standar secara benar, perlu dipertimbangkan makna khusus istilah pada Daftar Istilah. Lebih lanjut, Standar menggunakan istilah ‘harus’ untuk persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan istilah ‘semestinya’, untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan (kecuali apabila berdasarkan pertimbangan profesional, keadaan yang ada membenarkan perlunya deviasi).
Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal.
Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal.
Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/Assurance, dan kode (C) untuk konsultansi/Consulting.
Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subyek lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asurans ditentukan oleh auditor. Pada umumnya, terdapat tiga pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/assessment – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaaatkan hasil penilaian/assessment – disebut pengguna.
Peranan internal auditor di tren tren yang munculDr. Zar Rdj
Dengan jumlah anggaran dan staf untuk menunjang kegiatan-kegiatan utama audit internal berada pada tingkat yang sama atau bagi sebagian besar mengalami peningkatan, kesempatan bagi audit internal untuk melakukan langkah-langkah ekstra yang diperlukan demi memenuhi dan melampaui harapan-harapan para pemangku kepentingan, mungkin tidak pernah lebih besar dari ini. Dengan dukungan sumber daya yang ada, sekarang merupakan saat yang paling baik untuk meraih kesempatan ini.
Dan, untuk melanjutkan pencapaian keunggulan dan status sebagai penasihat terpercaya, audit internal harus berada di garis depan untuk menanggapi masalah-masalah kritis organisasi. Sebagaimana 2016 Global Pulse survey menunjukkan, masalah-masalah yang mendesak seperti budaya, cybersecurity, dan big data adalah sebagian di antara isu-isu di mana audit internal perlu menggunakan banyak waktu, enerji, dan fokus.
Para pimpinan audit internal telah mengambil langkah-langkah ke depan, tetapi profesi ini secara keseluruhan sangat perlu mempercepat langkahnya dan pastinya jangan sampai kehilangan momentum.
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
Standar menggunakan istilah-istilah, sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam Daftar Istilah. Unuk dapat memahami dan menerapkan Standar secara benar, perlu dipertimbangkan makna khusus istilah pada Daftar Istilah. Lebih lanjut, Standar menggunakan istilah ‘harus’ untuk persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan istilah ‘semestinya’, untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan (kecuali apabila berdasarkan pertimbangan profesional, keadaan yang ada membenarkan perlunya deviasi).
Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal.
Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal.
Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/Assurance, dan kode (C) untuk konsultansi/Consulting.
Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subyek lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asurans ditentukan oleh auditor. Pada umumnya, terdapat tiga pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/assessment – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaaatkan hasil penilaian/assessment – disebut pengguna.
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
1C_UTS_Gabriella Jessica_Teknologi Informasi dan KomunikasiGabriella Jessica
Ringkasan Materi Mengenai Tantangan Era Revolusi 4.0
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
1C_UTS_Gabriella Jessica_Teknologi Informasi dan KomunikasiGabriella Jessica
Ringkasan Materi Mengenai Tantangan Era Revolusi 4.0
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Pengembangan pendidikan tinggi indonesia di era teknologi 4.0Togar Simatupang
Dunia pendidikan tinggi sedang berada dalam perputaran teknologi disruptif dan dituntut untuk menjadi garda terdepan di era digital.
Namun kemampuan pendidikan tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi mempunyai berbagai macam kendala internal dan eksternal baik yang bersifat kebijakan, pola pikir, kapabilitas, maupun fasilitas.
Perguruan tinggi perlu mengembangkan kemampuan inovasi yang bersifat kolektif dan replikatif supaya mampu menanggapi kebutuhan masyarakat yang telah banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara daring.
Berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan pendidikan tinggi yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan kemajuan teknologi dan sekaligus menjaga nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KEJURUAN DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0SMK Negeri 6 Malang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang terjadi dalam program link and match yang berkaitan dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan masyarakat ekonomi ASEAN. Akan tetapi, masih ada masalah yang terkait dengan pengangguran, masalah pendidikan (kurikulum, desain silabus, dan proses pembelajaran) serta perubahan zaman yang cepat. Hal tersebut dapat diminalkan dengan penyelenggaraan SMK 4 tahun sehingga dapat memenuhi KKNI level 3 dan meningkatkan kesejahteraan lulusan SMK. Selain itu, perubahan hubungan dengan DU/DI disarankan untuk diwujudkan seperti Voolzeit dan Teilzeit di Jerman, karena sepertinya model hubungan ini lebih memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Skill yang harus dimiliki Lulusan Perguruan Tinggi di era industri 4.0LSP3I
Era revolusi industri 4.0 membuka kesempatan bagi sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk itu, diperlukan kesiapan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (reskilling) para peserta didik berdasarkan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Perguruan tinggi, sudah menyadari pentingnya pendidikan soft skill untuk para mahasiswanya. Perguruan tinggi saat ini tak hanya membekali anak didiknya dengan ilmu pengetahuan dan hard skill, tetapi juga mulai melakukan pengembangan soft skill. Perguruan tinggi harus secara konsisten mendidik dan mempersiapkan anak didik mereka agar kelak dapat beradaptasi dengan dunia kerja dewasa ini melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang menyelarasakan kebutuhan hardskill dan softskill kekinian, yang menjadi tuntutan dalam era revolusi industri 4.0.
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...SubmissionResearchpa
The development of the world of technology cannot be avoided, educational institutions as centers of education and learning must follow these technological developments so that they can exist more. In the industrial era 4.0 which was marked by advances in information and communication technology, accelerating and providing various kinds of convenience in accessing information and data on various aspects of life. This acceleration and convenience has become a necessity and a lifestyle. Therefore, schools as educational institutions that have various kinds of data must be willing to make changes, adjust to these demands, so that the education and learning process can take place properly, quickly, and accurately. Schools must take advantage of information and communication technology. Carry out the education and learning process online. Consequently, it must have facilities and infrastructure, in the form of information and communication technology. However, the reality in the field is that not all schools have and apply this technology, due to various limitations, financial and workforce quality. The problem then is, is this true, information and communication technology is a major need, without this technology learning cannot take place optimally, the continuity of the institution and its existence is threatened. From here the researcher was moved to research on the implementation of information systems online. Aims to find out and understand the effectiveness of online information system implementation in Era 4.0 as a database and educational information service center at the Krian 1 Muhammadiyah Primary School. by Muhammad Triandoyo and Isa Anshori 2020. Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan Administrasi Sistem Pe Nilaian Al Islam, Kemuhammadiyahan Dan Bahasa Arab (Ismuba) Pada Era Industri 4.0 Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo. International Journal on Integrated Education. 3, 9 (Sep. 2020), 70-76. DOI:https://doi.org/10.31149/ijie.v3i9.591. https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/591/565 https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/591
Similar to Peran dan tantangan internal auditor di era revolusi industri 4.0 (20)
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
Fraud is currently rife, not only in the private sector but also in the government sector. The government sector, which is the central point in this research, is the world of health, especially hospitals, related to procuring goods and services for covid 19. This study aimed to analyze the factors that affect the procurement of goods and services during the covid 19 pandemic. This casual-comparative research type is research with the characteristics of the problem in the form of a cause-and-effect relationship between two or more variables. The study was conducted at six government hospitals in Maluku Province. The study results indicate significant fraud related to procuring goods and services for covid 19. Thus, the quality of the committee, systems and procedures, environment, internal control, and organizational commitment affect the prevention of fraud in procuring goods in hospitals in Maluku province, Indonesia.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Peran dan tantangan internal auditor di era revolusi industri 4.0
1. Peran dan Tantangan Internal Auditor
menyongsong Era Revolusi Industri 4.0.
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Ahli Muda Itjen Kemenristekdikti
Revolusi industri merupakan suatu perubahan secara cepat di bidang ekonomi yaitu dari
kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah
bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Istilah “Revolusi Industri” diperkenalkan oleh
Friedrich dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke 18. (Latucosina MA, 2017).
Menurut Latucosina MA, 2017, Revolusi Industri yang pertama terjadi di Inggris sekitar
tahun 1760, ditandai dengan masih dipergunakannya teknik kuno, yaitu penggunaan uap untuk
menggerakkan mesin yang berbahan bakar kayu atau batu bara. Revolusi Industri kedua terjadi
di Amerika Serikat dan Uni Soviet pada abad ke-20. ditandai dengan penggunaan teknik baru
berupa mesin bermotor yang berbahan bakar listrik atau bensin. Revolusi tahap kedua ini
terjadi di Amerika Serikat dan Jerman pada abad ke-19. Revolusi Industri III ditandai dengan
penggunaan teknik kimia-hayati berbahan bakar atom atau nuklir. yang juga dikenal sebagai
Revolusi Digital, yang ditandai oleh proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua
bidang. Otomatisasi di semua bidang dan konektivitas adalah tanda-tanda yang nyata.
Salah satu petanda unik dan khusus dari Revolusi Industri keempat adalah terjadinya
aplikasi Artificial Intelligence (AI). Transformasi pada Revolusi Industri keempat ini berbeda
dari pendahulunya dalam beberapa aspek. Pertama, inovasi dapat dikembangkan dan
disebarkan lebih cepat dari sebelumnya. Kedua, adanya penurunan biaya produksi marginal
secara signifikan dan munculnya platform yang menggabungkan beberapa aktivitas
konsentrasi di beberapa sektor dan meningkatkan agregat hasil. Ketiga, revolusi ini terjadi pada
tingkat global dan akan mempengaruhi, serta dibentuk oleh, hampir semua negara. Akibatnya,
revolusi industri keempat ini akan berdampak sangat sistemik di banyak tempat.
(https://www.researchgate.net/publication/293695551)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam paparannya pada Dies Natalis
Universitas Indonesia ke-68 menegaskan pentingnya respons aktif perguruan tinggi dalam
menghadapi revolusi industri 4.0. dalam kesempatan tersebut juga menyatakan bahwa
Indonesia masih banyak membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk
memenangkan kompetisi global. Melalui perguruan tinggi (PT), sumber daya manusia
progresif dihasilkan yang diharapkan mampu memberikan terobosan dan antisipatif dalam
merespons revolusi industri 4.0. Menurut Presiden, kemajuan Indonesia tidak mungkin dicapai
dengan upaya yang biasa saja. Bahkan standar keilmuan pun, diakuinya terus berevolusi
mengejar perkembangan zaman dan Indonesia harus terbuka pada hal tersebut. (Kabar24.com
edisi 2 Februari 2018).
Hal senada disampaikan pada lokakarya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Vietnam
(setingkat Inspektorat Jenderal Kementerian di Indonesia) pada tanggal 15 November 2017,
diantaranya bahwa pengetahuan tentang revolusi industri 4.0 dan mengidentifikasikan
tantangan-tantangan untuk berinisitatif mengajar kecenderungan zaman dan melakukan
integrasi dengan dunia yang berbudaya dan sedang melangkah maju dengan kuat ke era
revolusi industri 4.0, hal yang penting yaitu harus melakukan pembaruan menurut arah
2. modernisasi dari pendidikan untuk menciptakan barisan pekerja yang cukup pengetahuan dan
ketrampilan untuk menghadapi zaman baru. Pada masa depan, semua unit BPK negera
Vietnam dari berbagai kementerian, instansi dan daerah akan memperkuat penerapan teknologi
digital ke dalam aktivitasnya, dari aktivitas pengelolaan sampai keuangan dan audit.
(http://vovworld.vn/Industrial revolution 4.0 and challenges to the State Finance Audit-
594783.vov)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyiapkan 5
elemen yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi revolusi industri 4.0.
Revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk bidang
pengetahuan di pendidikan tinggi. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 Kemenristekdikti
harus berupaya untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih inovatif, rekonstruksi
kebijakan kelembagaan, peningkatan kualitas dosen, dan terobosan hasil riset. Disrupsi
teknologi membawa segala hal menjadi tanpa batas. Pasalnya, perkembangan internet dan
teknologi digital sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin
semakin masif dan revolusi industri 4.0 harus direspons secara cepat dan tepat oleh seluruh
pemangku kepentingan. (www.pikiranrakyat.com edisi 17 Januari 2018)
Menristekdikti Mohammad Nasir pada kesempatan Rapat Kerja Nasional (rekernas)
Kemenristekdikti Tahun 2018 menyampaikan persiapan kemenristekdikti dalam menyongsong
era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Pertama, perguruan tinggi dituntut mempersiapkan sistem
distance/online learning yg merujuk pada Peraturan Menteri tentang Standar Pendidikan
Tinggi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kedua, Kemenristekdikti dan perguruan tinggi harus
melakukan penyediaan infrastruktur yang mendukung gaya pendidikan di era revolusi industri
4.0, serta melaksanakan rekrutmen dan manajemen dosen yang relevan dengan perkembangan
zaman guna menyediakan sumber daya manusia (SDM) masa depan Indonesia yang
berkualitas. Selain itu, Menristekdikti juga menyamaikan perlunya penyelarasan paradigma
tridarma perguruan tinggi dengan era industri 4.0 dan perguruan tinggi dan lembaga litbang
diwajibkan melakukan harmonisasi hasil-hasil riset pengembangan dan penerapan teknologi
melalui Lembaga Manajemen Inovasi, serta perguruan tinggi diwajibkan melaksanakan proses
inovasi produk melalui inkubasi dan pembelajaran berbasis industri.
(http://www.republika.co.id edisi 17 Januari 2018)
Pada kesempatan Rakernas tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
(Belmawa), Intan Ahmad menyampaikan bahwa kebijakan Pendidikan Tinggi menyongsong
era revolusi industri 4.0 diantaranya adalah : a. Reorientasi kurikulum; b. Hybrid/Blended
Learning, Online; c. Unit Khusus Lifelong Learning; d. Hibah dan Bimtek dari Belmawa untuk
reorientasi kurikulum bagi 400 Perguruan Tinggi. Reorientasi kurikulum diwujudkan dengan
pengembangan literasi baru dalam pengajaran (data, teknologi, humanities), kegiatan ekstra
kurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus
dikembangkan, serta kewajiban pembelajaran entrepreneurship dan internship. Penerapkan
Hybrid/Blended Learning Online diantaranya adalah dengan sisem pengajaran secara online
melalui Sistem Pembelajaran Daring Indonesia dan Video Conference, Online Learning,
Resource Sharing (SPADA-IdREN). Perguruan tinggi ke depan juga diharapkan membentuk
Unit Khusus Lifelong Learning, yaitu sebagai fasilitator semua kalangan masyarakat dengan
konsep belajar sepanjang hayat. Program ini disediakan untuk pembelajar lanjut yang ingin
memperoleh pengetahuan/ keterampilan atau kompetensi baru yang sesuai dengan perubahan
teknologi/pekerjaan. Dirjen Belmawa akan memberikan Bimbingan Teknis dan Hibah untuk
reorientasi kurikulum untuk 400 perguruan tinggi sesuai dengan milestone SPADA 2018 –
2020. Disamping itu, Dirjen Belamwa juga menyampaikan bahwa literasi manusia menjadi
penting untuk bertahan di era ini, tujuannya adalah agar manusia bisa berfungsi dengan baik
dilingkungan manusia dan dapat memahami interaksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu
3. universitas perlu mencari metoda untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa: higher
order mental skills, berpikir kritis & sistemik, amat penting untuk bertahan di era revolusi
industri 4.0. (http://belmawa.ristekdikti.go.id)
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15
Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Diantaranya
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; b. pelaksanaan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c.
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri; d. penyusunan laporan
hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; e.
pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Menteri.
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan
penggabungan Inspektorat Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggabungan ini dimaksudkan
untuk menanggulangi banyaknya permasalahan pada perguruan tinggi baik negeri maupun
swasta. Penggabungan ini memerlukan dukungan seperti anggaran, sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana. Permasalahan yang dihadapi oleh Itjen Kemenristekdikti saat ini
diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana dan
ruang kantor yang kurang memadai serta peningkatan kualitas. (Laporam Kinerja Itjen
Kemenristekdikti Tahun 2016)
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menyebutkan
bahwa salah satu alat yang dipakai untuk mengukur efektifitas peran audit intern di sektor
publik adalah model penilaian yang disebut Internal Audit Capability Model (IA-CM). Pada
IA-CM terdapat lima tingkat kapabilitas (capability levels) pengawasan internal, dari yang
terendah sampai tertinggi yaitu (1) initial; (2) Infrastructure; (3) Integrated; (4) Managed; dan
(5) Optimizing. Hasil penilaian BPKP (2016) terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dengan menggunakan pendekatan IA-CM, Inspektorat Jenderal
Kemenristekdikti berada pada level 2 (infrastructure). Hal ini berarti bahwa Itjen
Kemenristekdikti dinilai belum dapat berperan baik menyelesaikan permasalahan stratejik,
memberikan assurance atas efisien dan efektifitas, serta belum dapat berperan sebagai early
warning system dalam pencegahan korupsi. Dengan kondisi Itjen Kemenristekdikti yang
dianggap belum mampu berperan sebagai early warning system dalam pencegahan korupsi
tersebut, maka peran manajemen dalam hal ini pengendalian internal pada setiap unit satuan
kerja sangat berperan dalam pencegahan adanya perilaku fraud dan korupsi pada organisasi.
(Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenristekdikti).
Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Kemenristekdikti tahun 2016, masih berada di level “berkembang”, dengan nilai rata-rata
maturitas sebesar 2,499. Dengan maturitas “berkembang”, maka terdapat sub unsur yang masih
memerlukan perbaikan, diantaranya : peran APIP yang efektif, identifikasi dan analisis risiko,
pengendalian fisik atas aset dan pemantauan yang berkelanjutan. Dalam laporan tersebut juga
disebutkan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, diantaranya penguatan peran
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, mendorong disusunnya ketentuan tentang penerapan
manajemen risiko, melakukan penilaian risiko secara lebih komprehensif, peningkatan
4. akuntabilitas pengeloaan keuangan negara, serta menjalankan fungsi pemantauan secara
berkelanjutan.
Menurut Hery (2018), audit internal (Inspektorat Jenderal) dibentuk untuk
mengembangkan dan menjaga efektifivitas sistem pengendalian internal, menjamin
terlaksananya good governance untuk menghindari terjadinya keterpurukan serta kegagalan
dalam organisasi. Agar peran dari pengawas internal ini dapat berjalan dengan efektif, ada lima
hal yang dapat dijadikan sebagai benchmark dalam menilai kualitas dari dilakukannya sebuah
audit internal dalam organisasi. Kelima indikator tersebut adalah watchdog, kinerja auditan,
preventif, konsultan internal, dan pengetahuan.
1. Watchdog
Orientasi pelaksanaan audit internal seyogyanya tidak terbatas pada pengawasan ketaatan
atau kepatuhan terhadap segala prosedur, ketetapan dan kebijakan manajemen semata.
Dalam era globalisasi, sifat pekerjaan audit internal yang hanya sebatas pada compliance
audit ini sudah tidak lagi memenuhi harapan manajemen. Auditor internal tidak hanya
sekedar menjadi penjaga yang menunggu hingga proses pemeriksaan dilakukan di tahap
akhir, akan tetapi sudah sejak dari awal seharusnya auditor internal dapat membantu
memberi keyakinan dan masukan konsultatif kepada manajemen secara independen untuk
memastikan bahwa keseluruhan proses telah berada pada jalur yang benar.
2. Kinerja Auditan
Audit internal yang dilakukan secara efektif dalam sebuah organisasi akan dapat
memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja satuan kerja/auditan. Dalam
melakukan auditnya, auditor internal harus dapat menilai, mengevaluasi, termasuk
memberikan rekomendasi kepada satuan kerja mengenai seberapa jauh tingkat efisiensi dari
penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Sebuah audit internal yang
berkualitas tentu saja harus dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan secara
langsung akan berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.
3. Preventif
Audit internal terhadap kegiatan operasional satuan kerja seyogyanya dilaksanakan secara
teratur, baik sebelum dirasakan adanya suatu masalah maupun sesudah terlanjur terjadi
masalah. Audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu
masalah, karena auditor internal akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi
masalah serta mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasinya sebelum masalah
tersebut menjadi berkelanjutan. Suatu audit internal dapat dikatakan berkualitas jika mampu
melaksanakan tugas-tugas pencegahan terjadinya masalah dan memberikan dukungan
kepada manajemen dalam mengevaluasi pengendalian intenal yang digunakan untuk
menemukan atau memperkecil risiko tindakan kecurangan (fraud), mengevaluasi risiko
fraud, dan juga ikut terlibat dalam melakukan investigasi fraud.
4. Konsutan Internal
Auditor internal harus dapat menjadi konsultan internal yang profesional bagi satuan kerja.
Peran ini akan membantu manajemen dalam hal pemberian informasi strategis sebagai
bentuk pelayanan prima nya terhadap organisasi. Peran internal audit sebagai konsutan
internal merupakan ekspresi tertinggi dalam peran sebagai pengawas internal.
Peran konsultan internal ini dapat berupa pemberi informasi strategis kepada satuan kerja
dalam hal pemberian alternatif dan solusi pemecahan suatu masalah, selain itu juga dapat
berperan sebagai pemberi informasi terkait evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang
dapat mencegah timbulnya suatu masalah.
5. 5. Pengetahuan
Tuntutan dan tantangan peran auditor internal pada era globaliasi seperti yang sudah
disebutkan di atas, mewajibkan tim audit internal untuk tidak hanya memiliki keahlian
dalam bidang tertentu saja seperti auditing, keuangan, sumber daya manusia, dan
sebagainya, tetapi juga diperlukan pengetahuan teknologi dan informasi mengikuti era
revolusi industri yang suka tidak suka akan dihadapi. Kualitas/kinerja auditor internal sangat
dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan.keahlian yang merupakan unsur profesionalisme yang
dimilikinya.
Kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan lingkungan yang sangat
fenomenal ditandai dengan bergesernya masyarakat industrial menuju masyarakat informasi.
Dalam dunia pendidikan tinggi akan berdampak pada tuntutan lulusan perguruan tinggi yang
tidak hanya punya skill pengetahuan sesuai background masing-masing, namun juga dituntut
menguasai kemampuan teknologi digital agar mudah terserap di dunia kerja. Tantangan
revolusi industri 4.0 harus direspons cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sehingga, mampu
meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global.
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti yang mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus
ikut ambil bagian dalam upaya mengawal kebijakan riset dan pendidikan tinggi menghadapi
era revolusi industri 4.0 yang sudah di depan mata. Dengan segala keterbatasan sumber daya
yang ada Itjen Kemenristekdikti diharapkan segera berbenah diri, terutama dalam upaya
peningkatan efektifitas peran audit intern menuju level 3 Internal Audit Capability Model (IA-
CM).
Di samping itu Itjen Kemenristekdikti juga harus segera mengembangkan sumber daya
yang ada, baik dari terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung maupun
pengembangan kapabilitas pegawai terutama para auditornya yang akan bersinggungan
langsung dengan satuan kerja. Para auditor internal ini diharapkan akan berperan sebagai
konsultan internal yang akan membawa perubahan pada peningkatan kinerja satuan kerja dan
lebih luas lagi dapat ikut mengawal semua kebijakan Kemenristekdikti menyongsong era
revolusi industri 4.0.
Daftar pustaka
Hery, 2018, Modern Internal Auditing, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2018.
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP
Latucosina MA, 2017. Sistem Informasi dan Pengendalian Internal pada Revolusi Industri Ke-
4. Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Itjen Kemenristekdikti, BPKP, 2016
Lapran hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelengaraan SPIP Kemenristekdikti, BPKP, 2016.
6. http://vovworld.vn/Industrial revolution 4.0 and challenges to the State Finance Audit-
594783.vov
http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-persiapkan-
literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/
https://www.researchgate.net/publication/293695551_Industri_40_revolusi_industri_abad_ini
dan_pengaruhnya_pada_bidang_kesehatan_dan_bioteknologi [accessed February,7 2017].
http://visiuniversal.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-revolusi-industri-di-inggris.html. [accessed
February,7 2017]
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/01/17/ini-5-elemen-untuk-hadapi-revolusi-
industri-40-418079
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/18/p2qhdr368-ristekdikti-hasilkan-
rekomendasi-hadapi-revolusi-industri