Memuat tentaang Peraturan desa

1. TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

2. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.
• Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa.

3. Asas Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi
muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

4. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan, terdiri atas :
• Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
• Ketetapan MPR;
• UU/Perppu;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah Provinsi; dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. PERATURAN DI DESA
Peraturan yang meliputi Peraturan Desa,
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan
Kepala Desa.

6. JENIS PERATURAN DI DESA
1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Peraturan Kepala Desa.

7. Peraturan di desa, dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.
Catatan :
Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan
yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga
masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum,
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap
suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan
gender (Pasal 1 angka 28 Permendagri No. 80 Tahun 2015).

8. Peraturan Desa
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

9. Materi Muatan Peraturan Desa
Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan
kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut
dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.

10. Fungsi Peraturan Desa
• Melaksanakan pengaturan mengenai
kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak
asal usul desa. Tentang hak asal usul desa
merupakan hak dan kewenangan desa secara
historis, seperti hak atas tanah “bengkok”, hak
atas kebun desa, dll.
• Melaksanakan pengaturan mengenai
kewenangan yang diperoleh melalui peraturan
perundang-undangan diatasnya sebagai urusan
desa.
• Melaksanakan pengaturan tentang tata cara
teknis penyelenggaraan tugas pembantuan
(medebewind).

11. TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN
DESA
• PERENCANAAN
• PENYUSUNAN
• PEMBAHASAN
• PENETAPAN
• PENGUNDANGAN
• PENYEBARLUASAN
• EVALUASI DAN KLARIFIKASI

12. PERENCANAAN
• Perencanaan penyusunan rancangan Perdes
ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam
rencana kerja Pemerintah Desa.
• Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan
lembaga desa lainnya di desa dapat
memberikan masukan kepada Pemerintah
Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan
rancangan Perdes.

13. PENYUSUNAN OLEH PEMERINTAH DESA
• Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
• Rancangan Perdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan.
• Rancangan Perdes yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat
atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi
pengaturan.
• Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa
untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Perdes.
• Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa
kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

14. PENYUSUNAN OLEH BPD
• BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan
Peraturan Desa.
• Rancangan Perdes tersebut, kecuali untuk rancangan
Perdes tentang rencana pembangunan jangka
menengah Desa, rancangan Perdes tentang rencana
kerja Pemerintah Desa, rancangan Perdes tentang APB
Desa dan rancangan Perdes tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
• Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD
kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai
rancangan Perdes usulan BPD.

15. PEMBAHASAN
• BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan
menyepakati rancangan Perdes.
• Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa
Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang
sama, maka didahulukan usulan BPD, sedangkan
usulan Kepala Desa digunakan untuk dipersandingkan.
• Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik
kembali oleh pengusul.
• Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat
ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama
antara Pemerintah Desa dan BPD.

16. • Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala
Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling
lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal
kesepakatan.
• Rancangan Perdes wajib ditetapkan oleh kepala
Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya
rancangan Perdes dari pimpinan BPD.

17. PENETAPAN
• Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda
tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa
untuk diundangkan.
• Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani
Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut
wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan
sah menjadi Perdes.

18. PENGUNDANGAN
• Sekretaris Desa mengundangkan Perdes
dalam lembaran desa.
• Perdes dinyatakan mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sejak diundangkan.

19. PENYEBARLUASAN
• Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan BPD sejak penetapan rencana
penyusunan rancangan Perdes, penyusunan
Rancangan Peratuan Desa, pembahasan
Rancangan Perdes, hingga Pengundangan
Perdes.
• Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan
informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.

20. EVALUASI PERDES
• Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata
ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas
dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.
• Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan
sendirinya.
• Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh
Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak
diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh
Bupati/Walikota.
• Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil
evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.

21. • Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes
paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil
evaluasi.
• Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk
memperbaiki rancangan Perdes.
• Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
• Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti
hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi
Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes
dengan Keputusan Bupati/Walikota.
• Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi
Rancangan Perdes yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.

22. KLARIFIKASI PERDES
• Perdes yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak
diundangkan untuk diklarifikasi.
• Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan
membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak
diterima.
• Hasil klarifikasi dapat berupa:
 hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan
umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi; dan
 hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

23. • Dalam hal hasil klarifikasi Perdes tidak
bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota
menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi
hasil klarifikasi yang telah sesuai.
• Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Bupati/Walikota membatalkan Perdes tersebut
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

24. PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA
Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih
Kepala Desa dan bersifat mengatur.

25. Materi Muatan Peraturan Bersama
Kepala Desa
Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi
kerjasama desa.

26. TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA
• PERENCANAAN
• PENYUSUNAN
• PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN
PENGUNDANGAN
• PENYEBARLUASAN

27. PERENCANAAN
• Perencanaan penyusunan rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan
bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih
dalam rangka kerja sama antar-Desa.
• Perencanaan penyusunan rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan
setelah mendapatkan rekomendasi dari
musyawarah desa.

28. PENYUSUNAN
• Penyusunan rancangan Peraturan Bersama
Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa
pemrakarsa.
• Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang
telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat desa masing-masing dan dapat
dikonsultasikan kepada camat masing-masing
untuk mendapatkan masukan.
• Masukan dari masyarakat desa dan camat
digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses
penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepala
Desa.

29. PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN
PENGUNDANGAN
• Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
dilakukan oleh 2 Kepala Desa atau lebih.
• Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa
menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan
tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal
disepakati.
• Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah
dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh
Sekretaris Desa masing-masing desa.
• Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal
diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

30. PENYEBARLUASAN
Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan
kepada masyarakat Desa masing-masing.

31. PERATURAN KEPALA DESA
Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa dan bersifat mengatur.

32. Materi Muatan Peraturan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa berisi materi
pelaksanaan peraturan desa, peraturan
bersama kepala desa dan tindak lanjut
dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

33. Peraturan Kepala Desa
• Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa
dilakukan oleh Kepala Desa.
• Materi muatan Peraturan Kepala Desa
meliputi materi pelaksanaan Peraturan di
Desa dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
• Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam
Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

34. • Perdes Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma
adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
• Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa berlaku
secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur
penyusunan Peraturan di desa adat.
• Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa
untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
• Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa
dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
• Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota.

35. • Huruf Bookman Old style ukuran 12
• Spasi 1,5
• Kertas ukuran Folio warna putih
• Kop lambang Garuda warna emas
• Margin 2,5 cm
• Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran
yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan
Peraturan Perundang–undangan, memuat unsur: filosofis,
sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan
pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara
berurutan.
LEGAL DRAFTING

36. • Dasar hukum memuat: Dasar kewenangan pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Perundang-
undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
• Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya
sama atau lebih tinggi.
• Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan
Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan
Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum
resmi berlaku,tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

37. KERANGKA PRODUK HUKUM DESA
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Judul.
B. Pembukaan.
C. Batang Tubuh.
D. Penutup.
E. Penjelasan (jika diperlukan)
F. Lampiran (jika diperlukan)

38. Judul
• Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan
mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan,
dan nama peraturan perundang-undangan.
• Judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa
diakhiri tanda baca.
Contoh :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

39. • Judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan
singkatan atau akronim.
Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

40. • Pada nama peraturan perundang-undangan
perubahan ditambahkan frasa PERUBAHAN
ATAS di depan judul peraturan perundang-
undangan yang diubah.
Contoh :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN
UMUM

41. • Pada nama peraturan perundang-undangan
pencabutan ditambahkan kata PENCABUTAN
di depan judul peraturan perundang-
undangan yang dicabut.
Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR
11 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN
UMUM

42. PEMBUKAAN
Pembukaan Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas :
a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-
undangan;
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum; dan
e. Diktum.

43. BATANG TUBUH
• Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat
semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan
yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
• Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh
dikelompokkkan ke dalam :
a. Ketentuan umum;
b. Materi pokok yang diatur;
c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
e. Ketentuan penutup.

44. PENUTUP
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-
undangan yang memuat:
a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan
Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
Lembaraan Daerah Provinsi, Lembaran Daerah
Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi, Berita Daerah
Kabupaten/Kota, Lembaran Desa, Berita Desa.
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan
perundang-undangan.
c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-
undangan.
d. akhir bagian penutup.

45. SEKIAN
dan
TERIMA KASIH