Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PERANBPD
Similar to PERANBPD (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
PERANBPD
- 2. Kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi atau aduan warga desa dapat diserap dan dikelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindaklanjuti bersama pemerintah desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar dengan pemerintah desa.BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. RPJMDesa RKPDesa APBDesa Musyawarah Desa Masyarakat Pemerintah Desa BPD 1. Kebijakan Pemkab/Pemkot 2. RPJMD 3. Program/Proyek masuk desa yang terpadu secara nasional, provinsi, dan kab/kota 1. Kondisi obyektif desa 2. Sumber Daya Desa 3. Aspirasi Masyarakat - Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia - Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi - Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa
- 3. (Pasal 55 UU 6 th 2014 / Pasal 31 Permendagri 110 th 2016) FUNGSI DAN TUGAS BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 1. menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 2. menyelenggarakan musyawarah BPD; 3. menyelenggarakan musyawarah Desa; 4. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 5. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk Pilkades antarwaktu; 6. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 7. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 8. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 9. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 10. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan FUNGSI TUGAS (Pasal 32 Permendagri 110 th 2016)
- 4. HAK 1 Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 Menyatakan pendapat 3 Mendapatkan biaya operasional KEWAJIBAN 1 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 2 Melaksanakan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan 3 Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/ kelompok 4 Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa 5 Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja 6 Mengawal aspirasi masyarakat WEWENANG 1 mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi 2 menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa 3 mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya 4 melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa 5 meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa 6 menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 7 mengawal aspirasi masyarakat 8 menyusun peraturan tata tertib BPD 9 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat 10 menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD 11 mengelola biaya operasional BPD 12 mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa 13 melakukan kunjungan kepada masyarakat HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD
- 5. 1. Keberadaan BPD masih sebatas pelengkap (BPD cenderung menyepakati begitu saja RAPBDesa tanpa pembahasan secara internal BPD untuk kemudian memberikan catatan); 2. BPD masih lemah dalam menampung aspirasi masyarakat, buktinya warga langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa melalui kepala dusun; 3. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga; 4. BPD belum memiliki ruang/kantor khusus BPD; 5. BPD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala Desa karena BPD belum memahami Tata Kelola Pemerintahan Desa terkhusus pada mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa & Pelaksanaan APBDes, dan Penyusunan Produk Hukum Desa; 6. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD (Termasuk Kekosongan Regulasi tentang BPD di Daerah); 7. Rendahnya tingkat pendidikan BPD (sebagian besar daerah); 8. Minimnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas untuk BPD (sebagian besar daerah); 9. Minimnya Pendapatan dan Dana Operasional BPD (sebagian besar daerah); 10. Struktur BPD masih beragam (tidak sesuai Permendagri no 110 tahun 2016); 11. BPD belum menyusun Rencana Kerja (sebagian besar daerah); 12. BPD belum optimal melakukan fungsi legislasi, serap aspirasi dan pengawasan; 13. BPD tidak membuat dokumentasi dan administrasi atas kinerja BPD serta tidak membuat laporan kinerja; PERMASALAHAN BPD YANG PADA UMUMNYA TERJADI DI DAERAH
- 7. Perencanaan yang tidak dibangun dengan kesamaan persepsi akan menghasilkan ketidaksinambungan dan perbedaan hasil akhir
- 8. PROSES KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDESA 1. Pembentukan Tim Penyusun 2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/Kota 3. Pengkajian Keadaan Desa 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa 5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa 6. Pembahasan Rancangan RPJM Desa 7. Penetapan RPJM Desa BPD BPD
- 9. PROSES KEGIATAN PENYUSUNAN RKPDESA 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa 2. Pembentukan Tim Penyusun 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa 4. Pencermatan Ulang RPJM Desa 5. Penyusunan Rancangan RKP Desa 6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 7. Penetapan RKP Desa BPD BPD
- 10. 1. menggali aspirasi masyarakat 2. menampung aspirasi masyarakat 3. mengelola aspirasi masyarakat 4. menyalurkan aspirasi masyarakat 5. menyelenggarakan Musyawarah BPD 6. menyelenggarakan Musdes 7. membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa TUGAS BPD TERKAlT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 11. MUSYAWARAH DESA MUSYAWARAH ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS. PASAL 54 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 80 PP TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 6/2014 PERMENDES 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSDES
- 12. Penataan Desa Perencanaan Desa Kerja Sama Desa Rencana Investasi Yang Masuk Ke Desa Pembentukan Bumdesa Penambahan Dan Pelepasan Aset Desa Kejadian Luar Biasa. HAL-HAL STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM MUSDES
- 13. 1. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes adalah kewenangan desa 2. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes menunjang visi dan misi kepala desa 3. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes adalah program/kegiatan RKPDes 4. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Perdes lainnya 5. Pastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum 6. Pastikan bahwa hasil (output) program/kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perdes sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat (dapat dinikmati oleh masyarakat) Beberapa Acuan dalam Pembahasan Rancangan Perdes APBDes
- 14. TERIMA KASIH Desa Tangguh Indonesia Tumbuh
Editor's Notes
- Prioritas prog, keg dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: