a

1. SIBERMATA DESA
(Sistem Belajar Mandiri Tata Kelola Desa)
MATERI KELEMBAGAAN
BPD

2. Dasar REGULASI
1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Spirit Undang-Undang Desa
 Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

4. Pengaturan Desa bertujuan:
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat
Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. PEMBANGUNAN DESA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA
KUALITAS HIDUP MANUSIA
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
TUJUAN
melalui
 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA
 PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL
 PEMANFAATAN SDA DAN LINGKUNGAN SECARA
BERKELANJUTAN

6. DESA
Pemerintahan
Desa
BPD
Pemerintah Desa
(Kepala Desa dan
Perangkat)
Masyarakat
Desa
LKD & LAD
(PKK, Karang Taruna
LPM, RT, RW, Posyandu)

9. Fungsi BPD

10. 2. Fungsi membahas dan menyepakati Perdes
bersama Kepala Desa:
a. menyelenggarakan musyawarah BPD;
b. menyelenggarakan musyawarah Desa;
c. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
d. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus
untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;dan
e. membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
TUGAS BPD berdasarkan FUNGSI

13. 1. Fungsi menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;dan
d. menyalurkan aspirasi masyarakat.
TUGAS BPD berdasarkan FUNGSI

16. 3. Fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa:
a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa;
b. melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya;dan
d. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS BPD berdasarkan FUNGSI

19. Anggota BPD berhak :
 mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 mengajukan pertanyaan;
 menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 memilih dan dipilih; dan
 mendapat tunjangan dari APBDesa.
Selain itu, Anggota BPD juga berhak :
 memperoleh pengembangan kapasitas melalui
Diklat, Sosialisasi, Bimtek dan kunjungan
lapangan di dalam negeri;
 Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah provinsi dan Pemda Kab/Kota bagi
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

28. • Laporan Kinerja BPD merupakan laporan atas
pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
• Laporan Kinerja BPD dibuat dengan Sistematika :
a. Dasar hukum;
b. Pelaksanaan tugas;dan
c. penutup.
• Laporan Kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada
Bupati/Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada
Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis
dan atau lisan.
• Laporan Kinerja BPD disampaikan paling lama 4 (empat)
bulan setelah selesai tahun anggaran
LAPORAN KINERJA BPD

29. • Laporan Kinerja BPD digunakan
Bupati/Wali kota untuk evaluasi kinerja
BPD serta pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
• Laporan Kinerja BPD yang disampaikan
pada forum musyawarah Desa merupakan
wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan
tugas BPD kepada masyarakat Desa.
LAPORAN KINERJA BPD