Musrenbang 2024 Kota Semarang

1. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024
Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan dalam Musrenbang RKPD
Kota Semarang Tahun 2024
Selasa, 18 April 2023

2. Secara Substansial Secara Normatif Secara Operasional Secara Faktual
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri 86
Tahun 2017, Kepmendari No. 050-5889 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021
PERAN STRATEGIS RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
memuat arah
kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah,
rencana program,
kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran,
lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan
Perangkat Daerah
menjadi dasar
penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
(PPAS) yang akan
diusulkan oleh kepala
daerah untuk
disepakati bersama
dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan
memuat arahan untuk
peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang
pelayanan dan
pemberdayaan
masyarakat serta
pemerintah daerah yang
menjadi tanggung jawab
masing-masing kepala
perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan
menjadi tolak ukur
untuk menilai capaian
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
merealisasikan
program dan kegiatan
dalam mewujudkan
kesejahteraan

3. DASAR HUKUM
INMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2022 TTG
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir th 2023 untuk Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026,
serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026

4. Isu Strategis
Perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
Tantangan kondisi global (perang yang berdampak pada ketahanan energi dan
pangan), inflasi dunia; potensi sektor unggulan (pertanian, industri pengolahan,
perdagangan, pariwisata), investasi, ekspor, konsumsi masy; berpengaruh pada TPT
dan NTP
Tata Kelola pemerintahan yang dinamis
RB bukan hanya administrasi, tapi berorientasi pada dampak; perubahan paradigma
menuntut pemerintahan yg adaptif pada kapasitas SDM aparatur, sistem dan pola kerja
(proses bisnis), digitalisasi, pelayanan publik; serta pemerintahan yg kolaboratif
Sumber daya manusia yg berdaya saing, berkarakter, dan adaptif
Tantangan daya saing SDM (Pendidikan, Kesehatan), jumlah penduduk yang
meningkat berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, SDM
berkarakter (nilai-nilai budaya dan kearifan lokal)
Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Daya dukung dan daya tampung menurun, perubahan iklim, risiko bencana
tinggi
01
02
03
04
Isu Utama
Kesejahteraan masy
(terkait kemiskinan, pen
dapatan/ kapita, ketimp
angan)

5. Kebijakan Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026
MASYARAKAT
JAWA TENGAH YG
SEMAKIN
SEJAHTERA DAN
LESTARI
SASARA
N 1
SASARA
N 2
SASAR
AN 3
SASAR
AN 4
Meningkatnya kualitas SDM yg berdaya
saing, berkarakter, dan adaptif
Meningkatkan kualitas Pendidikan, derajat
Kesehatan, kebugaran, literasi,
pembangunan kepemudaan, nilai-nilai
budaya, pembangunan berbasis gender,
ketahanan keluarga
IK: IPM, Indeks Pembangunan
Kebudayaan, Indeks Pembangunan
Gender, Indeks Pembangunan Keluarga
Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang dinamis
Meningkatkan pemerintahan yg adaptif
dengan peningkatan ASN professional,
proses bisnis yang adaptif (manajemen
organisasi, organisasi tepat fungsi,
digitalisasi, pelayanan publik); dan
pemerintahan yang kolaboratif
IK: Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perekonomian tangguh yg
berdaya saing dan berkelanjutan
Memperkuat sektor unggulan, penanaman
modal, kemandirian fiskal, pemeratan
ekonomi, pengendalian inflasi, daya saing
naker, kesejahteraan petani
IK: Pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPT,
NTP
Meningkatnya ketahanan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
Meningkatkan pengelolaan sumber daya
alam dan LH mendukung adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, ketahanan energi,
ketahanan sumber daya air,
penanggulangan bencana
IK: Indeks Kualitas LH, Indeks Risiko
Bencana
Tujuan Daerah
IK Tujuan Daerah
PDRB per Kapita,
Angka Kemiskinan, Rasio Gini

6. Arah Kebijakan Tahunan
Tahun 2024
Peningkatan
perekonomian yang
berdaya saing dan
merata, didukung dg
sumber daya
manusia yg
berkualitas
Tahun 2025
Peningkatan
perekonomian daerah
yang berdaya saing dan
berkelanjutan, didukung
dg sumber daya
manusia yang semakin
berkualitas dan
berkarakter
Tahun 2026
Penguatan
perekonomian
Tangguh, kualitas
sumber daya manusia,
didukung dg
ketahanan sumber
daya alam dan LH,
serta tata Kelola
pemerintahan yg
dinamis

7. Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024
Fokus pada:
 Produksi dan produktivitas sektor
unggulan, investasi, kapasitas fiskal,
kondusivitas wilayah
 Akses ekonomi produktif, perluasan
lapangan kerja, akses layanan dasar
untuk pddk miskin
 Pengendalian inflasi
 Daya saing naker
 Kesejahteraan petani
Peningkatan kapasitas perekonomi-
an yg berdaya saing dan merata
berbasis sektor unggulan didukung
pengendalian inflasi yang lebih
optimal dan infrastruktur yang
merata dan berkualitas
Peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang lebih pintar, sehat,
bugar dan adaptif secara inklusif dan
merata
Fokus pada:
 Kualitas pendidikan masy yang inklusif
dan merata
 Pemerataan akses layanan Kesehatan
 Penyadaran & literasi kebugaran masy
 Akses layanan literasi bagi masy
 Kepemimpian, kepeloporan,
pemberdayaan pemuda
 Nilai-nilai budaya dan kearifan local
 Pembangunan berbasis gender
 Penurunan kekerasan berbasis gender,
pemenuhan hak anak
Peningkatan pengelolaan
SDA dan lingkungan hidup
dlm rangka mengoptimalkan
daya dukung dan daya
tampung
Fokus pada:
 Pengelolaan sumber daya
alam dan LH dlm rangka
mendukung adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
 Ketahanan energi
 Ketahanan sumber daya air
 Penanggulangan bencana
(kapasitas dan kerentanan
bencana)
Perbaikan tata kelola pemerin-
tahan yg adaptif & kolaboratif
Fokus pada:
 Penyempurnaan peta proses
bisnis berbasis digital
 Evaluasi struktur organisasi
berbasis peta proses bisnis
 Pengembangan kompetensi dan
kinerja ASN
 Pemetaan kesenjangan
kompetensi dan kinerja
 Manajemen organisasi berbasis
risiko dan riset didukung data
berbasis IT
 Perluasan jejaring dan
Kerjasama daerah
1 2 3 4
TEMA “Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan
merata, didukung dengan sumber daya manusia yang
berkualitas”
Prioritas Daerah

8. DUKUNGAN AKSELERASI KEBIJAKAN
NASIONAL
Penghapusan kemiskinan
ekstrem menjadi 0 persen
Penurunan stunting menjadi 14
persen
Implementasi Satu Data
Indonesia (SDI)
Pengendalian inflasi
Implementasi Desa Anti
Korupsi

9. Proyeksi IKU Daerah 2024
01
02
03
04
05
06
07
PDRB per Kapita
40,93 juta rupiah
Angka Kemiskinan
9,44 – 8,52 %
Rasio Gini
0,372
Pertumbuhan Ekonomi
4,70 – 5,50 %
Inflasi
3 ± 1 %
Tingkat Pengangguran Terbuka
5,44 – 4,94 %
Nilai Tukar Petani
105,45
08
09
10
11
12
13
14
Indeks Pembangunan Manusia
73,43
Indeks Pembangunan Kebudayaan :
57,56
Indeks Pembangunan Gender
92,68
Indeks Pembangunan Keluarga
58,20
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :
66,28
Indeks Risiko Bencana
Turun 4%/tahun
Indeks Reformasi Birokrasi
82,00

10. Pembangunan Kewilayahan
 Arah kebijakan umum
pengembangan wilayah Jateng
berorientasi pd pendekatan
pertumbuhan dan pemerataan
dengan upaya:
a.Mengurangi ketimpangan antar
wilayah;
b.Penguatan pusat pertumbuhan
wilayah;
c.Pemenuhanan pelayanan dasar &
peningkatan daya saing;
Optimalisasi pemanfaatan ruang
kawasan lindung dan kawasan
budidaya;
 Sinergi prog/keg, sasaran &
lokus dlm upaya peningk
pertumbuhan perekonomian &
pengurangan kemiskinan;
 Mempedomani Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah.
 Mempertimbangkan kondisi umum wilayah,
infrastruktur, serta upaya adaptasi dan mitigasi
terhadap ancaman bencana dan perubahan
iklim, pembangunan wilayah Jateng diarahkan
pada:
a.Koridor yg dikembangkan dg pengendalian serta
rehabilitasi sbg upaya pengurangan risiko bencana di
sepanjang Koridor Pantai Utara Jawa Tengah;
b.Koridor yg dikembangkan dg memantabkan
pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor
Semarang hingga Solo & Koridor Jepara-Kudus-
Rembang;
c.Koridor yg dikembangkan dg percepatan &
pengendalian sbg upaya pengurangan risiko bencana di
sepanjang Koridor Pantai Selatan dr Perbatasan Jabar
hingga Perbatasan DIY;
d.Koridor yg dikembangkan dg percepatan mitigasi
berada pada koridor Utara-Selatan di bagian barat

11. ARAHAN PENGEMBANGAN WP KEDUNGSEPUR
Wilayah Pengembangan Kedungsepur berpusat di
kawasan perkotaan Semarang dengan arah
pengembangan meliputi :
1. Memadukan pembangunan Kota Semarang dan
wilayah disekitarnya;
2. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor
unggulan meliputi: Perdagangan dan jasa; Pertanian;
Industri pengolahan; Pariwisata; Perikanan; Panas
bumi; Pertambangan; Minyak dan gas; dan Real
estate.
No
Kabupaten/
Kota
PE KIN (%) TPT (%) IPM
1 Kab. Grobogan 5+1 10,03 – 10,63 4,2 71,53
2 Kab. Demak 4,08-5,05 10,91-12,00 5,11-6,11 73,97
3 Kab. Semarang 4,0 – 5,4 7,25 – 6,35 4,53 75,2
4 Kab. Kendal 5,38 – 5,70 9,39 – 9,19 5,43 75,61
5
Kota
Semarang
5,70 – 6,20 3,84 – 4,04 7,70 – 8,00 84,00 – 84,40
6 Kota Salatiga 4,86 – 5,44 4,67 – 4,59 6,46 – 5,51 84,98
TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2024

12. Isue Strategis Wilayah Kedungsepur
Dimensi Sumber Daya Manusia :
a) Pengurangan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani;
b) Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai potensi kebutuhan
kawasan industri yang sedang dikembangkan;
c) Penanganan stunting diantaranya melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih
dan pemenuhan gizi anak;
d) Peningkatan penanganan anak putus sekolah.
Dimensi Perekonomian :
a) Pengembangan aglomerasi pariwisata yang didukung dengan pemenuhan infrastruktur
dan promosi bersama yang melibatkan pelaku wisata, ekonomi kreatif dan UMKM;
b) Peningkatan produktifitas pertanian dan pemenuhan cadangan pangan melalui
optimalisasi food supply chain untuk mencegah inflasi.
c) Peningkatan jaringan irigasi dan pemenuhan infrastruktur pendukung investasi.
Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
a) Penanganan banjir, sedimentasi, rob, abrasi, dan land subsidence;
b) Konservasi lingkungan secara terintegrasi dari hulu – hilir;
c) Pencegahan alih fungsi lahan.
Sumber: Hasil FGD Penajaman Isu Kewilayahan Jawa Tengah Tahun 2022, diolah
1
2
3

13. Pada tanggal 23 Mei 2022 terjadi banjir rob hampir di seluruh wilayah pantai utara Jawa Tengah dengan pencatatan pasang
tertinggi 2,10 meter di atas MSL yang menyebabkan jebolnya dinding penahan di beberapa titik dalam kawasan Pelabuhan
Tanjung Mas.
Sumber : Dinas Pusdataru Jawa Tengah
Daerah Rawan Banjir
Rob
Panjang garis pantai utara 645,08 km
Terdiri dari 10 Kabupaten dan 3 Kota Pusat perkembangan ekonomi didukung oleh infrastruktur transportasi (darat, laut dan
udara)
40% penduduk Jawa Tengah mendiami wilayah Pesisir Utara
Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah

14. Semarang
Demak
Garis Pantai 2021
Garis Pantai 2000
Panjang Garis Pantai Brebes –Rembang ± 497 KM
ABRASI - AKRESI - BANJIR -
ROB
Sumber : Kementerian PUPR
Fenomena Alam Pantai Utara Jawa Tengah

15.  Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur,
akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), dan berbasis risiko
(riskbased planning) dengan pendekatan money follow programme dan
programme follow result, inovatif dan kreatif, dalam menyelesaikan
permasalahan pembangunan, serta mendukung sinergi prioritas/program
strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 Memperhatikan dan mensinergikan upaya penghapusan kemiskinan
ekstrim, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi,
implementasi Satu Data Indonesia dan kondusivitas wilayah;
 Proses perencanaan agar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan (pentahelix approach) termasuk diantaranya
Point Arahan

16. TERIMA KASIH