Dokumen tersebut merupakan makalah kolokium tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap praktik birokrasi di Desa Situ Udik. Dibahas latar belakang masalah praktik birokrasi desa, tujuan penelitian untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa Situ Udik dan sejauh mana penerapan batasan birokrasi. Desa Situ Udik terpilih karena prestasinya sebagai Desa Ter

1. 1
MAKALAH KOLOKIUM
Nama Pemrasaran/NIM : Muhammad Habibi Karamallah/I34100034
Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Pembahas 1 : Mutmainna/I34100063
Dosen Pembimbing/NIP : Dr. Sofyan Sjaf/19781003 200912 1 003
Judul Rencana Penelitian : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Praktik Birokrasi
Pedesaan
Tanggal dan Waktu : 25 Maret 2014, 09.00-09.50 WIB
1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setelah runtuhnya Rezim Orde Baru, masyarakat Indonesia sangat mengharapkan adanya
perubahan pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik. Sistem pemerintah yang sebelumnya
menganut paham otoriatiran kini telah berubah dengan paham pemerintahan yang lebih
demokratif dan delegatif1
. Timbulnya peran dari partisipasi masyarakat kini dapat dirasakan dalam
beberapa kegiatan politik. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)2
.
Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat dapat digambarkan sebagai bentuk wujud kedaulatan
rakyat guna menghasilkan suatu sistem pemerintahan negara yang demokratis serta berdasarkan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai
dengan pendapat Woods dalam Dasuki (2013) yang menyatakan bahwa, “prinsip pemerintahan
yang baik harus meliputi keterlibatan masa rakyat dalam proses demokratisalsi, akuntabilitas, dan
transparansi didalamnya”. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pemerintahan harus dimulai
berdasarkan keinginan, kebutuhan serta partisipasi dari masyarakat.
Tidak hanya di tingkat nasional, saat ini pemilihan umum juga digunakan sebagai bentuk
demokrasi di tingkat daerah. Salah satunya adalah pemilihan umum yang dilakukan di desa.
Dalam membentuk suatu pemerintahan desa, pemerintah daerah melaksanakan peilihan umum
guna mencari sosok pemimpin di tingkat desa, yakni kepala desa. Kepala desa dipilih langsung
oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dalam masa jabatan selama
enam tahun. Kepala desa memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan desa. Salah satu
tugas kepala desa adalah membentuk struktur organisasi desa untuk melayani segala bentuk
kebutuhan masyarakat. Kepala desa juga berperan dalam mengatur pemerintahan desa yang
terdiri atas perangkat desa dan sekretaris desa yang diisi oleh pegawai negeri sipil yang telah
memenuhi persyaratan. Perangkat desa memiliki tugas dalam melayani masyarakat, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai
bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu bentuk organisasi
birokrasi dalam melayani masyarakat, pemerintahan desa harus memperhatikan segala bentuk
praktik birokrasi yang diterapkan agar masyarakat mampu mendapatkan pelayanan yang
maksimal.
Praktik birokrasi desa saat ini kerap dihubungkan dengan proses pengurusan surat atau
dokumen yang terkesan sangat berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, dan
sebagainya. Menurut Weber dalam Martini (2012), birokrasi harus diciptakan sebagai ”sebuah
oganisasi yang terstruktur, kuat dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik”. Birokrasi
terciplta karena adanya hubungan kebutuhan antara masyarakat dan negara. Dengan demikian,
organisasi birokrasi desa dalam hal pelayanan publik merupakan sutu kegiatan hubungan timbal
balik di antara pemberi pelayanan (aparatur desa) dan pengguna layanan (masyarakat).
1
Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menunjukan adanya perubahan sistem kepemimpinan yang otoriter
menjadi lebih delegatif. Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang dimana perubahan tersebut ditetapkan kedalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

2. 2
Berdasarkan penelitian Soeharto & Sugiharto (2012) di Desa Kepuh Kemiri Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa. Pelayanan publik tersebut terdiri dari pelayanan dalam bidang administrasi
kependudukan, pelayanan administratif, pelayanan kebersihan dan pelayanan pemberian fasilitas
pemakaman. Segala bentuk pelayanan tersebut merupakan segala macam kebutuhan pelayanan
yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat desa pada umumnya.
Segala bentuk praktik pelayanan publik tersebut tidak lepas dari adanya kontrol seorang
pemimpin yang dalam kondisi ini dipimpin oleh kepala desa yang memiliki kuasa penuh atas
jalannya birokrasi desa. Gaya kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam
meningkatan kualitas kinerja aparatur desa. Penempatan posisi dan jabatan aparatur juga harus
desa sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Agar mampu menggerakan pegawai dalam mencapai
tujuan pemimpin, Menurut Bass dalam Anchok D. (2012), kepemimpinan terbagi kedalam dua
gaya yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya
kepemimpinan transaksional bercirikan tentang adanya transaksi diantara yang dipimpin dengan
yang memimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan transformaslional bercirikan memanusiakan
pegawainya yang dimana gaya kepemimpinan ini mampu memunculkan potensi insani bagi para
pegawainya. Kedua gaya kepemimpinan tersebut sangat mengambarkan adanya perpaduan
antara keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seorang pemimpin terhadap
kemampuan pegawainya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan seorang kepala desa sangatlah
berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang dapat dinilai dari mobilitas pelaksanaan praktik
birokrasi pelayanan publik yang dilakukannya terhadap masyarakat.
Desa Situ Udik merupakan desa yang berada di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten
Bogor. Tepatnya di Kecamatan Cibungbulang bagian selatan yang berbatasan langsung dengan
Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Leuwiliang. Jumlah penduduk Desa Situ Udik pada tahun
2013 mencapai 14.500 jiwa. Dengan melihat potensi yang ada, Desa Situ Udik ke depannya bila
dikelola dengan baik akan menjadi desa yang berkembang baik pertanian, perikanan maupun
industri kecil dan menengah. Salah satu yang menjadi produk unggulan yaitu peternakan sapi.
Desa Situ Udik merupakan desa dengan Tipe Desa Persawahan, yaitu tipe desa yang sebagian
besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan
teknis, dan non teknis. Mata pencaharian penduduknya mayoritasnya adalah petani dan buruh
tani.
Desa Situ Udik merupakan Desa Terbaik Se-Jawa Barat pada tahun 2009. Prestasi terakhir
yang diraih oleh Kepala Desa Situ Udik yaitu Bapak Enduh Nuhudawi yang diberi gelar oleh
Presiden Republik Indonesia sebagai kepala desa terbaik Se-Indonesia pada 18 Desember 2013
lalu. Hal tersebut menjadi relevan terhadap penelitian pengaruh gaya kepemimpinan beliau
terhadap praktik birokrasi Desa Situ Udik.
1.2. MASALAH PENELITIAN
Kepemimpinan kepala desa sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan
maju-mundurnya aktivitas organisasi pedesaan. Pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan
penentuan aparatur desa hingga proses pembentukan hirarki dan garis perintah organisasi
tersebut. Selain hal tersebut, dalam mepengaruhi anggota untuk mencapai suatu tujuan yang
diinginkan oleh kepala desa, kepala desa memiliki gaya kepemimpinan yang diterapkan
berdasarkan kepada norma dan institusi nilai tertentu sesuai dengan kondisi didalam organisasi
tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk peneliti Apakah gaya kepemimpinan yang
diterapkan oleh Kepala Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang ?
Prestasi yang diraih Desa Situ Udik tidak terlepas dari adanya pengaruh kepemimpinan
kepala desa yang diterapkan kepada seluruh anggota pegawai aparatur desa. Dimulai dari
pemilihan aparatur desa serta jabatan hingga penggajian pegawai sangat melalui sejumlah
kualifikasi yang dittentukan oleh kepala desa. Begitu pula dengan bentuk batasan birokrasi
pegawai. Merujuk kepada teori birokrasi Weber (1948), terdapat sepuluh batasan birokrasi yang
dianggap ideal dalam menjalani organisasi birokrasi. Oleh karena itu sangat penting bagi peneliti
untuk mengetahui Sejauh mana batasan birokrasi yang telah diterapkan oleh Kepala Desa
Situ Udik kepada pegawai terhadap pelayanan publik masyarakat desa ?

3. 3
1.3. TUJUAN PENELITIAN
Penulisan studi pustaka dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Praktik
Birokrasi Desa” ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Situ Udik berdasarkan
hasil-hasil penelitian.
2. Mengetahui sejauh mana batasan birokrasi yang telah diterapkan oleh Kepala Desa Situ
Udik kepada pegawai terhadap pelayanan publik masyarakat desa melalui hasil penelitian.
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berminat
maupun yang terkait dalam hal kepemimpinan, khususnya kepada :
1. Peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis gaya
kepemimpinan serta mampu mempelajari secara ilmiah fenomena yang terjadi. Sedangkan
untuk Civitas Akademika dapat memperoleh koleksi terbaru penelitian yang akan
memperkaya perkembagan pengetahuan kepemimpinan.
2. Kalangan non akademisi, seperti LSM atau perusahaan dapat bermanfaat menjadi bahan
pertimbangan dan data untuk mengetahui situasi kepemimpinan Desa Situ Udik sesuai
dengan kepentingannya masing-masing dalam menunjang efekifitas.
3. Masyarakat, dapat memperoleh pengetahuan serta gambaran mengenai gaya
kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa. Pihak pemerintah juga dapat
memperoleh informasi mengenai situasi kepemimpinan desa situ udik dalam menentukan
arah kebijakan dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
2. PENDEKATAN TEORETIS
2.1. TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam
mempengaruhi atau memberikan contoh kepada anggotanya agar mampu melaksanakan tugas
sesuai dengan tujuannya. Tujuan tersebut bisa diperoleh berdasarkan hasil pemikiran bersama
maupun hasil pemikiran dari seorang pemimpin itu sendiri. Sesuai dengan pendapat RA Argawal
dalam Sukanto Rekso Hadiprojo (1999) bahwa kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi
orang lain, mengarahkan kemauan mereka, kemampuan dan usaha-usaha untuk mencapai tujuan
pimpinan. Selain itu Wexley dan Yukl dalam Runtu (2013) menyatakan lebih jelas bahwa
kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga
dalam melaksanakan tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Kepemimpinan adalah suatu
seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan
sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok.
Kepemimpinan yang efektif juga harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memberikan
pengarahan kepada anggotanya. Hal ini dikarenakan pemimpin yang efektif akan selalu
mengupayakan berbagai bentuk cara agar arahannya dapat mampu didengar dan dilaksanakan
guna mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitiannya Kepemimpinan tanpa adanya pengarahan
maka hubungan antara tujuan seseorang (pribadi) dengan tujuan organisasi akan menjadi
renggang. Tujuan organisasi juga membutuhkan adanya bentuk kebersamaan dalam menjalankan
segala bentuk atribut kegiatannya. Oleh sebab itu seorang pemimpin haruslah membuka adanya
aktivitas kerjasama di lingkungan organisasi.
Dalam mncapai tujuan organisasi, seorang pemimpin juga tidak diperkenankan untuk
menggunakan gaya kepemimpinan yang memaksa. Oleh karena dapat diambil kesimpulan bahwa

4. 4
kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi
dan memberikan pengarahan kepada anggota untuk menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan
organisasi dengan membentuk suatu budaya bekerjasama.
Gaya Kepemimpinan
Dalam praktik kepemipinan, seorag pemimpin memiliki beberapa cara dalam memberi
pengaruh terhadap anggotanya agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Cara-cara tersebut
mampu menggambarkan gaya kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin dalam
mempengaruhi setiap anggotanya. Seorang pemimpin harus mampu dan piawai dalam
menerapkan gaya kepemimpinan di berbagai situasi. salah satu ciri pemimpin di era modern
seperti saat ini, seorang pemimpin dituntut untuk mampu menerapkan berbagai macam gaya
kepemimpinan di berbagai situasi dan kondisi yang dinamis. Hal tersebut mengingat beragamnya
bentuk aktivitas organisasi serta dimensi manusia yang heterogen. Seperti pernyataan Soetarto
dalam Alex S Nitisemito dalam Anchok (2012) mengatakan bahwa: “maju mundurnya organisasi,
sebagian ditentukan oleh tepat tidaknya gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi”.
Seorang pemimpin harus mampu dan piawai dalam menerapkan gaya kepemimpinan di berbagai
situasi. salah satu ciri pemimpin di era modern seperti saat ini, seorang pemimpin dituntut untuk
mampu menerapkan berbagai macam gaya kepemimpinan di berbagai situasi dan kondisi yang
dinamis. Hal tersebut mengingat beragamnya bentuk aktivitas organisasi serta dimensi manusia
yang heterogen.
Menurut Bass dikutip anchok (2012) juga membagi jenis kepemimpinan kedalam dua gaya,
yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Bila dikaitkan
dengan pendapat Hickman, gaya kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan bergaya
manager dan gaya kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan bergaya leader.
a. Gaya Kepemimpinan Transaksional
Merupakan aya kepemimpinan yang ditandai dengan adanya transaksi antara pemimpin
dengan anggotanya, seperti :
• Menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dikerjakan
• Meminta anggota untuk mematuhi segala bentuk aturan dan standar kerja
• Mengatur kesepakatan kontraktual, dmana pemimpin membuat perjanjian mengenai
target kerja bagi angotanya
• Mengawasi kinerja anggota dalam bekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan efektif. Baik secara aktif (active management
by exception) maupun secara pasif (passive managent by exception)
• Memperhatikan apa yang sudah disepakati oleh organisasi tentang apa yang harus
dilakukan
• Memotivasi anggota dengan memberikan hadiah (reward) agar mau bekerja
• Menjamin agar hadiah terbagi secara adil
b. Gaya Kepemimpinan Transformasional
Merupakan gaya kepemimpinan yang bercirikan dengan timbulnyan sifat memanusiakan
pengikutnya, memperlakukan pengikutnya sebagai manusia cerdas dan terhormat agar
mampu mmunculkan potensi insaniah secara maksimal. Secara lebih rinci, ciri-ciri gaya
kepemimpinan transformasional dapat dilihat sebagai berikut:
 Pengauh yang diidealkan (idealied influence)
Terdapat sifat-sifat keteladanan yang dikagumi oleh seorang pemimpin terhadap
pengikutnya, seperti meberikan contoh bagaimana dia berperilaku dalam melayani
orang lain serta wujud-wjud sifat keteladanan melalui perilaku dan ucapan.
 Stimulasi intelektual (intellectual stimulation)

5. 5
Pemimpin mengajak pengikutnya dalam mencari cara baru dalam mengerjakan
sesuatu hal. Pemimpin lebih fokus terhadap pemberian apresiasi pada setiap gagasan,
sekecil apapun bentuk gagasan itu. Dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan
anggoana, pemimpin memanfaatkan kesalahan tersebut sebagai media pembelajaran.
 Motivasi yang Inspirasional (Inspirasional motivation)
Merupakan sifat pemimpin yang memberikan inspirasi dalam bekerja, mengajak
karyawan untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama agar hidup dan karya mereka
menjadi bermakna. Pemimpin memberikan pandangan bahwa bekera bukan hanya
saana untuk mencapai tujuan, akan tetapi sebagai wahana untuk menemukan
keermaknaan dalam hidup.
Dengan melihat pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan
merupakan suatu bentuk proses mepengaruhi anggota guna mencapai suatu tujuan yang
diinginkan berdasarkan kepada norma dan institusi nilai tertentu sesuai dengan kondisi di dalam
organisasi tersebut. Berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, maka
dapat ditentukan bahwa haya kepemimpinan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu gaya
kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Dalam hal kinerja
anggota, gaya kepemimpinan transformasional dianggap mampu meningkatkan kemampuan dan
potensi yang dimiliki oleh anggotanya. Berbeda dengan gaya kepemimpinan transaksional, gaya
kepemimpinan ini kurang handal dalam meningkatkan kemampuan dan potensi anggota. Hal ini
karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional masih berorientasi kerja jangka
pendek dan hanya menerima tugas berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.
Konsep Birokrasi
Perilaku birokrasi merupakan pencerminan sebagian budaya politik suatu negara, bahkan
mungkin merupakan aspek budaya politik terpenting, karena perilaku birokrasi sangat
mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan politik lainnya dalam masyarakat. Secara umum
birorasi menurut kamus umum Bahasa Indonesia “biro” diartikan kantor dan istilah birokrasi
diartikan sebagai Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh
rakyat. Cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut aturan, kebiasaan,
dan banyak liku-likunya. Negara Indonesia sebagai bentuk organisasi pemerintahan, birokrasi bisa
didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara
dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah Departemen dan Lembaga-lembaga Non
Departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan
Kecamatan, bahkan pada tingkat Kelurahan dan Desa.
Yahya Muhaimin dalam Martini (2012), mengartikan birokrasi sebagai “Keseluruhan aparat
pemerintah, sipil maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji
dari pemerintah karena statusnya itu”. Sedangkan menurut pandangan Karl Marx Birokrasi adalah
alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitasi kaum proletar.
Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan
dipergunakan untuk menhisap kelas proletar.
Pemikiran Weber dalam Martini (2012), tentang birokrasi, diawali dengan pemahaman
Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran
pertama Weber dikenal dengan “ SOCIAL ACTION ”. Social action menyatakan bahwa semua
aktifitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu, oleh karena itu maksud dan motivasi
di belakang ak tifitas itu harus dimengerti. Pemikiran kedua Weber tentang birokrasi adalah
adanya anggapan bahwa semua aktifitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok
(membentuk sebuah organisasi). Oleh karena itu harus berdasar pada aturan-aturan yang jelas,
sebab sebuah Negara pasti berdasar atas hukum. Dan setiap anggota organisasi itu harus
mematuhi hukum yang diberlakukan (otoritas legal). tahapan ketiga pemikiran Weber adalah
pemikiran bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dalil-dalil (aturan-aturan) yang harus dipatuhi
oleh orang-orang (sebagai anggota organisasi) tersebut, yaitu :

6. 6
a. Pertama, para staf administrasi secara pribadi adalah bebas, mereka hanya menjalankan
tugas apabila diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh peraturan.
b. Kedua, terdapat hirarki jabatan yang jelas
c. Ketiga, fungsi-fungsi dalam masing-masing jabatan itu diperinci dengan jelas (job
description).
d. Keempat, para pejabat birokrasi diangkat atas dasar kontrak (ada periodesasi dan evaluasi
masa jabatan)
e. Kelima, para pegawai/pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesional (merit sistem)
f. Keenam, para pejabat digaji dengan uang dan diberi pensiun sesuai kedudukan mereka
dalam hirarki.
g. Ketujuh, pekerjaan pejabat adalah pekerjaan utama dan satu-satunya
h. Kedelapan, ada struktur karir yang memungkinkan kenaikan pangkat baik melalui
senioritas, prestasi, atau penilaian lain sesuai kebutuhan atasan.
i. Kesembilan, pejabat tidak dapat mengambil kedudukannya sebagai milik pribadi (begitupun
sumber-sumber yang melekat pada jabatannya itu, yaitu fasilitas,anggaran, dan
wewenang).
j. Kesepuluh, pejabat tunduk pada suatu pengendalian yang dipersatukan oleh sistem yang
disipliner.
Dalam kaitannya dengan pemerintahan, birokrasi sangat berperan dalam menentukan maju
mundurnya kehidupan masyarakat dan sebuah negara. Hal ini disebabkan karena birokrasi
merupakan mesin dari sebuah negara. Untuk melihat hubungan birokrasi di antara negara dengan
masyarakat dapat dilihat melalui bagan dibawah ini:
Gambar 1. Hubungan Antara Negara dan Birokrasi Rakyat
Berikut merupakan fungsi-fungsi negara yang dilaksanakan oleh birokrasi di Indonesia, yaitu:
a. Fungsi pertahanan-keamanan dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan,
ABRI, dan Intelijen
b. Fungsi ketertiban dilaksanakan oleh Kepolisian
c. Fungsi Keadilan dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman, dan Kejaksanaan
Negara
Masyarakat
Kontrak Sosial
PejabatRule of The Game
(Aturan main)
Birokrasi
Norma dan Tradisi
Penyelenggara Administrasi
Kenegaraan

7. 7
d. Fungsi Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Departemen Pemukiman dan Perhubungan
e. Fungsi kesejahteraan dilaksanakan oleh Departemen Sosial, Koperasi, Kesehatan,
Pendidikan, dan Perdagangan.
f. Fungsi Pemeliharaan SDA dan lingkungan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian,
Kehutanan, Pertambangan, dan sebagainya.
Oleh karena itu, setiap aparatur birokrasi memiliki peran yang penting dalam menentukan
seluruh kehidupan warga negara sejak dilahirkan (akte kelahiran), ketika menikah (permohonan
Kartu Keluarga), hingga kematian (Permohonan surat kematian). Dapat kita tarik kesimpulan
bahwa birokrasi merupakan segala bentuk Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai yang
dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya, yang terstruktur, dalam sistem hirarki
yang jelas, dan dilakukan secara tertulis sesuai dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh
anggota organisasi.birokrasi tidak terlepas dari adanya peran masyarakat dan negara.
Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang
tingkat pemuasannya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani karena
adanya satu bentuk interaksi. Bentuk interaksi yang berlangsung diantara kedua pihak yang
melayani dan yang dilayani sangat mempengaruhi kepuasan terhadap bentuk-bentuk pelayan.
Pelayanan publik merupakan serangkaian bentuk pelaksaaan kepentingan umum yang bergerak
dibidang jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat dan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan serta tanggung jawab pelayanan publik dikerjakan oleh Instansi
Pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelayanan publik pada masyarakat pada
umumnya dapat dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:
a. Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan
merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Keluarga
(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), proses surat pindah datang serta pembuatan akta
kelahiran.
b. Pelayanan dalam bidang kebersihan
Merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang bergerak dibidang kebersihan
dan pengelolaan lingkungan.
c. Pelayanan dalam bidang fasilitas pemakaman
Merupakan bentuk pelayanan publik yang bergerak dibidang pemakaman baik dalam
bentuk administrasi maupun prosesi pemakaman.
Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum
atau publik terdiri dari tiga bentuk pelayanan yaitu :
a. Pelayanan administratif
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh
publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK),
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah
dan sebagainya.

8. 8
b. Pelayanan barang
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan
oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan
sebagainya.
c. Pelayanan jasa
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik,
seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan
sebagainya.
Oleh karena itu, pelayanan publik yang baik sangat berpengaruh dalam menjaga loyalitas
pihak yang dilayani, demikian pula halnya dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada para masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi. bila masyarakat
merasa tidak mendapat pelayanan yang memuaskan maka masyarakat akan mencari daerah lain
yang lebih kompetitif untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa, pelayanan publik merupakan sebuah bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang atau
jasa yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan guna
memenuhi kebutuhan masyarakat. dengan melihat uraian di atas maka jenis-jenis kegiatan
pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pelayanan, yaitu pelayanan administratif,
pelayanan jasa, dan pelayanan barang.
2.2. KERANGKA PEMIKIRAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan yang diterapkan
oleh kepala desa dalam menentukan maju-mundurnya aktivitas dalam organisasi. Dalam proses
mempengaruhi pegawai dalam mencapai tujuan, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh
pemimpin dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan
gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transaksional bercirikan dengan
adanya transaksi antara pemimpin dan anggota. Sedangkan gaya kepemimpinan transformasional
bercirikan bahwa dalam memberikan arahan seorang pemimpin memiliki sikap memanusiakan
anggota. Masing-masing dari kedua bentuk gaya kepemimpinan tersebut memiliki kriterianya serta
perbedaannya masing-masing dalam menjalankan aktivitas organisasi. Selain berpengaruh dalam
menjalankan kegiatan organisasi, gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap maju
mundurnya praktik birokrasi yang dijalankan oleh pegawai. Hal ini juga tergantung pada
bagaimana seorang pemimpin memberikan arahan terhadap pegawai sesuai dengan kemampuan
dan keahlian dibidangnya dengan membentuk batasan-batasan birokrasi tertentu.
Terdapat beberapa batasan-batasan birokrasi yang dapat diterapkan oleh pemimpin dalam
meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan teori birokrasi Weber (1948) dalam Martini R. (2012),
terdapat beberapa aspek batasan birokrasi yang harus dimiliki oleh pegawai, seperti pemberian
tanggung jawab, hirarki jabatan, fungsi jabatan, kontrak kerja, seleksi pegawai, sistem penggajian
dan struktur karir (kenaikan pangkat). Batasan-batasan birokrasi yang telah ditentukan oleh
pemimpin diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam bentuk pelaksanaan
praktik-praktik birokrasi yang dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan publik. Berdasarkan
keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003, pelayanan publik terbagi kedalam tiga aspek
pelayanan yang sekaligus dijadikan indikator kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan oleh
pegawai pemerintah terhadap penerima layanan, yaitu pelayanan administrasi kependudukan,
pelayanan barang, dan pelayanan jasa.
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bentuk pelayanan publik yang bergerak
dalam proses pembuatan berbagaimacam kebutuhan administrasi masyarakat desa, seperti Kartu
Tanda Pendudukan (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya. Berbeda dengan pelayanan barang,
pelayanan ini bergerak dalam bidang pengadaan jenis barang yang digunakan oleh publik, seperti
pengadaan jaringan telepon, pengadaan tenaga listrik, dan sebagainya. Bentuk pelayanan jasa
dapat dinilai dari bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti penyelenggaraan pendidikan,

9. 9
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya. Bentuk-bentuk
pelayanan publik tersebut kerap diselenggarakan oleh instansi pemerintah desa hampir diseluruh
wilayah Indonesia. Segala bentuk rangkaian aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh
pegawai merupakan bentuk kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan perundang-
undangan dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai pihak yang
melayani masyarakat, aparatur desa harus mampu menjalankan segala aspek bidang pelayanan
dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana peran gaya kepemimpinan yang diterapkan
kepala desa mampu memberikan dorongan moril kepada pegawainya.
Gambar 2. Kerangka Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Praktik Birokrasi Desa
2.3. HIPOTESIS PENELITIAN
1. Gaya kepemimpinan transformasional mampu menentuan birokrasi pegawai lebih baik
dibandingkan dengan gaya kempemimpinan transaksional.
2. Semakin terstruktur birokrasi yang diterapkan oleh pemimpin, maka semakin baik
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pegawai desa terhadap masyarakat
Birokrasi
• Pembagian Kerja
• Hirarki Jabatan
• Rincian Fungsi Jabatan
• Sistem Kontrak Kerja
• Seleksi Pegawai
• Penggajian/Honor
• Struktur Karir (kenaikan
pangkat)
PELAYANAN PUBLIK
Administrasi Kependudukan
• Pembuatan KTP
• Akte Kelahiran
• Akte Kematian
• Surat Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB)
• Surat Sertifikasi Tanah
Kebersihan
• Pengelolaan sampah
• Pengadaan Air Bersih
Jasa
• Penyelenggaraan
pendidikan
• Pemeliharaan Kesehatan
• Penyelenggaraan Sarana
Transportasi
Keterangan:
: Garis Pengaruh
: Garis Hubungan (Tidak Di Uji
Statistik)
Gaya
Kepemimpinan
Transaksional
Gaya
Kepemimpinan
Transformasional

10. 10
2.4. DEFINISI OPERASIONAL
Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan untuk mengukur
variabel. Masing-masing variabel diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan indikator
pengukurannya. Istilah-istilah yang digunakan adalah:
Gaya Kepemimpinan Transaksional
Merupakan salah satu bentuk cara yang dilakukan oleh pemipin dalam mempengaruhi
anggota yang ditandai dengan adanya transaksi di antara pemimpin dengan anggotanya. Gaya
kepemimpinan transaksional ditandai dengan :
1. Penjelasan Kontrak Pegawai
Pemimpin menjelaskan kepada yang dipimpin tentang hal-hal yang harus dilakukan terhadap
pegawai yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai deskripsi tugas. Variabel ini diukur
dengan menggunakan skala Nominal, yaitu:
• Ya (skor 2)
• Tidak (Skor 1)
Indikator yang digunakan untuk mengukur penjelasan kontrak pegawai adalah
• Terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan pengalaman kerja pegawai
• Terdapat rincian tugas yang jelas kepada pegawai sesuai dengan jabatan yang telah
diberikan
• Pembagian tugas dilakukan secara bertahap dari tugas ringan hingga tugas yang berat
• Terdapat pembagian tugas sesuai dengan struktur kepegawaian yang telah ditentukan
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka Penjelasan
kontrak kerja yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 6 ≤ x ≤ 8
• Sedang : skor 3 ≤ x ≤ 5
• Rendah : skor 0 < x ≤ 2
2. Aturan dan Standar Kerja
Pemimpin memiliki peran dalam mengingatkan kepatuhan kepada peraturan kerja serta
standar hasil kerja yang harus dipenuhi pegawai. Variabel ini diukur dengan menggunakan
skala Nominal, yaitu:
• Ya (skor 2)
• Tidak (Skor 1)
Indikator yang digunakan untuk mengukur Aturan dan standar kerja adalah
• Kepala desa menetapkan aturan kerja telah yang disepakati oleh pegawai
• Kepala desa memberikan standar kerja yang harus dipenuhi pegawai
• Kepala desa memeriksa pencapaian kerja yang telah dilakukan pegawai
• Pegawai akan menerima hukuman jika tidak melaksanakan tugas
• Hukuman yang diberikan kepala desa sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh
pegawai

11. 11
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka Aturan dan
standar kerja yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 10
• Sedang : skor 4 ≤ x ≤ 7
• Rendah : skor 1 < x ≤ 4
3. Kesepakatan kontraktual
Pemimpin membuat perjanjian dengan pegawai kalau target kerja harus dilaksanakan dengan
baik. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat sesuai (skor 5)
• Sesuai (skor 4)
• Ragu-ragu (skor 3)
• Tidak sesuai (skor 2)
• Sangat tidak sesuai (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur Kesepakatan kontraktual pegawai adalah:
• Kepala desa menentukan target kerja terhadap anda secara terperinci
• Target kerja yang diberikan kepala desa sesuai dengan sasaran dan tujuan pekerjaan
anda
• Kepala desa memberikan perjanjian durasi kerja kepada pegawai setiap harinya
• Durasi kerja yang diberikan kepala desa pegawai tepat pada waktunya
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka kesepakatan
kontraktual yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 14 ≤ x ≤ 20
• Sedang : skor 7 ≤ x ≤ 13
• Rendah : skor 0 < x ≤ 6
4. Pengawasan dan Evaluasi Kerja:
Pemimpin mengawasi pegawai dalam bekerja agar pegawai bekerja secara efektif. Variabel
ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat sesuai (skor 5)
• Sesuai (skor 4)
• Ragu-ragu (skor 3)
• Tidak sesuai (skor 2)
• Sangat tidak sesuai (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur pengawasan dan evaluasi pegawai adalah:
• Kepala desa melakukan sistem pengawasan kerja kepada pegawai
• Kepala desa terlibat langsung dalam mengawasi pegawai di lokasi kerja
• Kepala desa melakukan pengawasan berdasarkan adanya laporan kesalahan yang
dilakukan pegawai
• Kepala desa melakukan kegiatan evaluasi kerja pegawai secara berkala dalam periode
tertentu
• Berdasarkan hasil evaluasi, kepala desa memberikan contoh kepada pegawai agar
pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan target kerja
• Evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan kepada ketentuan target kerja yang telah
ditentukan
• Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan mampu meningkatkan efektifitas kinerja pegawai

12. 12
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka pengawasan
dan evaluasi kerja yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 24 ≤ x ≤ 35
• Sedang : skor 12 ≤ x ≤ 23
• Rendah : skor 0 < x ≤ 11
5. Memotivasi Pegawai dengan Pemberian Hadiah (Gaji) Secara Adil
Pemimpin memberikan motivasi kepada anggota berupa motivasi ekstrinsik, seperti gaji,
bonus, dan kenaikan jabatan agar kinerja pegawai terus meningkat. Variabel ini diukur dengan
menggunakan skala Likert, yaitu :
• Sangat sesuai (skor 5)
• Sesuai (skor 4)
• Ragu-ragu (skor 3)
• Tidak sesuai (skor 2)
• Sangat tidak sesuai (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur bagaimana kepala desa memotivasi pegawai
dengan pemeberian hadiah (gaji) secara adil adalah :
• Kepala desa memberikan hadiah (Gaji) kepada pegawai secaara tepat waktu
• Kepala desa menjanjikan bonus hadiah kepada pegawai jika menyelesaikan suatu tugas
atau sasaran tertentu
• Pemberian gaji berdasarkan standar batas minimum nominal yang telah ditentukan
• Pemberian gaji yang dilakukan secara adil kepada seluruh pegawai
• Pemberian gaji diberikan berdasarkan kinerja yang telah dilakukan pegawai
• Kepala desa menerapkan sistem kenaikan pangkat atau promosi jabatan kepada pegawai
• Sistem penggajian yang diterapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka sikap
memotivasi pegawai dengan pemberian hadiah (gaji) secara adil yang diterapkan oleh kepala
desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 24 ≤ x ≤ 35
• Sedang : skor 12 ≤ x ≤ 23
• Rendah : skor 0 < x ≤ 11
Berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan secara keseluruhan, maka variabel gaya
kepemimpinan transaksional yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga
kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 72 ≤ x ≤ 108
• Sedang : skor 36 ≤ x ≤ 72
• Rendah : skor 0 < x ≤ 36
Gaya Kepemimpinan Transformasional
Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang bercirikan
dengan timbulnyan sifat memanusiakan pengikutnya, memperlakukan pengikutnya sebagai
manusia cerdas dan terhormat agar mampu memunculkan potensi insaniah secara maksimal.
Secara lebih rinci, ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional dapat dilihat sebagai berikut:
1. Pengaruh yang Diidealkan
Merupakan sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin yang dikagumi oleh
anggotanya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Nominal, yaitu :
• Ya (skor 2)

13. 13
• Tidak (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur pengaruh yang diidealkan adalah:
• Kepala desa memberikan contoh yang baik dalam memperlakukan pegawai ketika bekerja
• Kepala desa lebih mengutamakan kepentingan pegawai dibandingkan kepentingan pribadi
• Kepala desa mau bersama-sama dengan pegawai dalam menanggung resiko dari
keputusan yang diambil pegawai
• Kepala desa menunjukkan sikap keteladanan dengan bertutur kata yang baik serta
menjunjung tinggi etika dan moral berdasarkan nilai-nilai organisasi
• Kepala desa menunjukkan sikap rela berkorban dengan mengambil resiko pribadi untuk
kepentingan bersama
• Kepala desa memberikan harapan kerja yang tinggi agar kinerja pegawai lebih baik
daripada dirinya
• Kepala desa memiliki sikap rendah hati dengan menunjukkan sikap bahwa dirinya
merupakan bagian dari pegawai
• kepala desa menunjukkan sikap berani dalam bertindak jika terdapat suatu kesalahan
yang dilakukan oleh pegawai
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka pengaruh yang
diidealkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 12 ≤ x ≤ 16
• Sedang : skor 6 ≤ x ≤ 11
• Rendah : skor 0 < x ≤ 5
2. Stimulasi intelektual
Merupakan suatu kondisi dimana pemimpin mengajak anggota untuk mempertanyakan suatu
asumsi dalam mengerjakan sesuatu hal. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala
Nominal, yaitu :
• Ya (skor 2)
• Tidak (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur stimulasi intelektual pemimpin adalah:
• Kepala desa tidak mengkritik dan menilai gagasan yang dilontarkan pegawai dengan baik
• Kepala desa memberikan apresiasi terhadap setiap gagasan pegawai sekecil apapun
gagasan tersebut Memberikan apresiasi gagasan
• Kepala desa mengajak pegawai dalam berolah pikir dalam memecahkan suatu
permasalahan kerja
• Kepala desa mengajak pegawai dalam memikirkan cara baru dalam mengerjakan suatu hal
• Kepala desa memberikan fasilitas pendukung kerja agar anggota senang dengan hal-hal
baru
• Kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dimanfaatkan oleh kepala desa sebagai media
pembelajaran bersama
• Jika terdapat kesalahan yang dilakukan pegawai, kepala desa mengajak pegawai dalam
memikirkan kembali gagasan/tindakan yang lebih baik
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka stimulasi
intelektual yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 10 ≤ x ≤ 14
• Sedang : skor 6 ≤ x ≤ 9
• Rendah : skor 0 < x ≤ 5
3. Kepedulian secara perorangan

14. 14
Pemimpin memperhatikan kebutuhan anggota dan membantu anggota agar mereka dapat
maju dan berkembang seperti dirinya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert,
yaitu :
• Sangat sesuai (skor 5)
• Sesuai (skor 4)
• Ragu-ragu (skor 3)
• Tidak sesuai (skor 2)
• Sangat tidak sesuai (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur kepedulian secara perorangan yang dilakukan oleh
pemimpin adalah:
• Kepala desa menunjukkan rasa simpati pada permasalahan yang dimiliki anggota
• Pegawai diperlakukan dengan penuh rasa hormat sesuai dengan karakternya masing-
masing
• Kelebihan dan kekurangan masing-masing pegawai diketahui oleh kepala desa
• kekurangan yang dimiliki pegawai mampu dikembangkan oleh kepala desa agar pegawai
dapat berkontribusi lebih baik
• Jika terdapat pegawai yang merasa terabaikan dan kurang diperhatikan, maka kepala desa
memberikan perhatian secara pribadi kepadanya
• Kepala desa menunjukkan rasa hormat kepada pegawai dengan memberikan apresiasi
ketika telah melakukan tugas dengan baik
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka kepedulian
secara perorangan yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 20 ≤ x ≤ 30
• Sedang : skor 10 ≤ x ≤ 20
• Rendah : skor 0 < x ≤ 10
4. Motivasi yang Inspirasional
Pemimpin memberikan inspirasi dalam bekerja dan mengajak anggota untuk mewujudkan
sebuah cita-cita bersama. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu :
• Sangat sesuai (skor 5)
• Sesuai (skor 4)
• Ragu-ragu (skor 3)
• Tidak sesuai (skor 2)
• Sangat tidak sesuai (skor 1)
Indikator yang digunakan dalam mengukur motivasi inspirasional yang dilakukan oleh
pemimpin adalah:
• kepala desa memberikan motivasi kepada pegawai agar mencapai hasil kerja yang
maksimal
• Kepala desa menginspirasi pegawai agar mampu mencapai tujuan bersama untuk masa
yang akan datang
• Kepala desa menumbuhkan rasa bangga atas pekerjaan yang dilakukan pegawai dan
tujuan organisasi tempat dia bekerja
• Kepala desa menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat bekerja pegawai
• Kepala desa memberikan contoh mengenai apa yang diharapkan dalam bekerja dan
pentingnya bekerjasama
• Kepala desa membuat pegawai merasa bangga terhadap tim kerjanya dengan memberikan
apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh dirinya dan tim kerjanya

15. 15
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka motivasi
inspirasional yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 20 ≤ x ≤ 30
• Sedang : skor 10 ≤ x ≤ 20
• Rendah : skor 0 < x ≤ 10
Berdasarkan total kumulatif jumlah indikator yang digunakan secara keseluruhan, maka
variabel gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi
kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 60 ≤ x ≤ 90
• Sedang : skor 30 ≤ x ≤ 60
• Rendah : skor 0 < x ≤ 30
Birokrasi
Menurut Peter M. Blau dan W. Meyer (1956) birokrasi merupakan tipe organisasi yang
dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara
sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Menurut Weber (1948) birokrasi
harus memiliki beberapa batasan birokrasi yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi birokrasi,
yaitu:
1. Pembagian Kerja
Merupakan kondisi dimana Pegawai menjalankan tugas apabila diberikan tanggung jawab,
wewenang, dan peraturan. Pemeberian tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap tingkat
kedisiplinan pegawai. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat Menerima (skor 4)
• Menerima (skor 3)
• Kurang menerima (skor 2)
• Tidak menerima (skor 1)
2. Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka pemberian
Pembagian Kerja yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 11 ≤ x ≤ 16
• Sedang : skor 6 ≤ x ≤ 10
• Rendah : skor 0 < x ≤ 5
Indikator yang digunakan dalam mengukurpemeberian tanggung jawab adalah:
- Pegawai menerima aturan kerja yang telah ditetapkan kepala desa Terdapat Aturan
kerja
- Pihak yang menetapkan peraturan kepada pegawai
- Pihak yang memiliki peran dalam pemberian tanggung jawab kepada pegawai
- Terdapat hukuman kepada pegawai jika tidak mengerjakan aturan dan tanggung jawab
yang diberikan
3. Hirarki jabatan
Merupakan kondisi dimana kepala desa mengatur pegawai baik secara tertulis maupun tidak
tertulis sesuai dengan tingkatan atau jabatannya masing-masing. Variabel ini diukur dengan
menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat Menentukan (skor 4)
• Menentukan (skor 3)
• Kurang Menentukan (skor 2)

16. 16
• Tidak Menentukan (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka hirarki jabatan
yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 11 ≤ x ≤ 16
• Sedang : skor 6 ≤ x ≤ 10
• Rendah : skor 0 < x ≤ 5
Indikator yang digunakan dalam mengukurpemeberian tanggung jawab adalah:
- Kepala desa memiliki kuasa penuh dalam menentukan hirarki organisasi kepegawaian
- Kepala desa memberikan kejelasan garis perintah yang terhadap pegawai
- Aplikasi pelaksanaan garis perintah yang telah di bentuk
- Kepala Desa membentuk struktur organisasi berdasarkan dengan tingkatan jenis posisi
yang tersedia
4. Rincian Fungsi Jabatan
Kepala desa mampu memberikan rincian tugas kepada para pegawai berdasarkan dengan
posisi dan jabatannya masing-masing agar mampu meningkatkan kinerja pegawai. Variabel ini
diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat Lengkap (skor 4)
• Lengkap (skor 3)
• Kurang Lengkap (skor 2)
• Tidak Lengkap (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka rincian fungsi
jabatan yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 11 ≤ x ≤ 16
• Sedang : skor 6 ≤ x ≤ 10
• Rendah : skor 0 < x ≤ 5
Indikator yang digunakan dalam mengukur pemeberian tanggung jawab adalah:
- Kepala desa memberikan rincian tugas kepada anda pegawai sebeleum bekerja
- Dalam bekerja, hanya kepala desa yang memberikan tugas kepada pegawai dalam bekerja
- Dalam memperjelas kinerja pegawai, kepala desa melakukan pembagain posisi jabatan
secara merata
5. Sistem kontrak kerja
Merupakan sistem ikatan waktu yang di terapkan oleh kepala desa agar kinerja pegawai dapat
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala
Likert, yaitu:
• Sangat Jelas (skor 4)
• Jelas (skor 3)
• Kurang Jelas (skor 2)
• Tidak Jelas (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka sistem kontrak
kerja yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 10
• Sedang : skor 4 ≤ x ≤ 6
• Rendah : skor 0 < x ≤ 3

17. 17
Indikator yang digunakan dalam mengukur sistem kontrak kerja adalah:
- Kepala desa telah menentukan periodeisasi kerja kepada pegawai dalam melaksanakan
tugas
- Kepala desa melakukan evaluasi kinerja berdasarkan masa jabatan pegawai dalam kurun
waktu tertentu
6. Seleksi pegawai
Merupakan kegiatan yang digunakan kepala desa dalam memperoleh pegawai yang
dibutuhkan olehnya berdasarkan kualifikasi tertentu. Variabel ini diukur dengan menggunakan
skala Likert, yaitu:
• Sangat menerapkan (skor 4)
• Menerapkan (skor 3)
• Kurang Menerapkan (skor 2)
• Tidak Menerapkan (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka seleksi pegawai
yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 10
• Sedang : skor 4 ≤ x ≤ 6
• Rendah : skor 0 < x ≤ 3
Indikator yang digunakan dalam mengukur seleksi pegawai adalah
- Dalam menentukan pegawai, kepala desa melakukan penyeleksian terhadap calon
pegawai
- Dalam menentukan pegawai, kepala desa mempertimbangkan beberapa syarat kualifikasi
tertentu
7. Penggajian
Merupakan bentuk pembayaran upah kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja
yang telah diberikan oleh pegawai. Kegiatan ini sangan barmanfaat dalam membangun etos
kerja pegawai. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat sesuai (skor 4)
• Sesuai (skor 3)
• Kurang sesuai (skor 2)
• Tidak sesuai (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka penggajian
yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 8 ≤ x ≤ 12
• Sedang : skor 4 ≤ x ≤ 7
• Rendah : skor 0 < x ≤ 3
Indikator yang digunakan dalam penggajian pegawai adalah:
- Gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerja yang telah diberikan
- Pemberian gaji kepada pegawai dilaksanakan sesuai dengan periode yang telah di
tentukan
- Pembayaran gaji yang anda terima pegawai adalah berbentuk uang
8. Struktur karir (kenaikan pangkat)

18. 18
Merupakan suatu bentuk sistem yang dilakukan kepala desa dalam memberikan motivasi
kepada pegawai dalam bentuk Kenaikan pangkat. Variabel ini diukur dengan menggunakan
skala Likert, yaitu:
• Sangat menerapkan (skor 4)
• menerapkan (skor 3)
• Terkadang (skor 2)
• Tidak menerapkan (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka struktur karir
yang diterapkan kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 10
• Sedang : skor 4 ≤ x ≤ 6
• Rendah : skor 0 < x ≤ 3
Indikator yang digunakan dalam penggajian pegawai adalah:
- Kepala desa menerapkan sistem kenaikan pangkat kepada pegawai
- Kepala desa kerap menetapkan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam
menaikkan pangkat pegawai
Berdasarkan total kumulatif jumlah indikator yang digunakan secara keseluruhan, maka
variabel birokrasi yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Birokrasi tinggi, skor 72 - 100
• Birokrasi Sedang skor 36 - 71
• Birokrasi rendah, skor 0 - 35
Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat
dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa
dalam memenuhi harapan pengguna layanan. kegiatan pelayanan umum atau publik terdiri dari
tiga bentuk pelayanan yaitu :
1. Pelayanan administratif
Sebuah bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai desa yang melayani
masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan, sperti KTP, Akte, sertifikat rumah
dan sebagainya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat Baik (skor 4)
• Baik (skor 3)
• Kurang Baik (skor 2)
• Tidak Baik (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka pelayanan
administratif yang diterapkan pegawai desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 20 ≤ x ≤ 28
• Sedang : skor 12 ≤ x ≤ 19
• Rendah : skor 0 < x ≤ 11
Indikator yang digunakan dalam mengukur pelayanan administratif adalah:
- pegawai desa memberikan arahan prosedur yang baik kepada masyarakat dalam
memenuhi admisnistrasi kependudukan

19. 19
- pegawai desa memberikan pelayanan administratif yang baik dengan menunjukkan sikap
sopan dan ramah terhadap masyarakat
- kebersihan fasilitas kantor pelayanan desa
- Penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan pegawai desa kepada
masyarakat
- Sejauh mana ketepatan waktu pembuatan KTP dan Akte kelahiran yang dilakukan oleh
pegawai desa terhadap masyarakat
- Sejauh mana kemudahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam
memperoleh surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Masyarakat mudah mengurus proses sertifikasi kepemilikan atau penguasaan Tanah
2. Pelayanan Kebersihan
Mereupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menyediakan berbagai
fasilitas, seperti Pengelolaan Sampah dan Pengadaan Air bersih. Variabel ini diukur dengan
menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat sesuai (skor 4)
• sesuai (skor 3)
• Kurang sesuai (skor 2)
• Tidak sesuai (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka pelayanan
kebersihan yang diterapkan pegawai desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 12 ≤ x ≤ 16
• Sedang : skor 7 ≤ x ≤ 11
• Rendah : skor 0 < x ≤ 6
Indikator yang digunakan dalam mengukur pelayanan kebersihan adalah :
- Pemerintah desa mnyediakan sistem pembuangan dan pengelolaan sampah kepada
masyarakat
- pemerintah desa membangun pengadaan instalasi air bersih untuk kebutuhan warga
(MCK, dsb)
- masyarakat mudah dalam mengakses kebutuhan air bersih sehari-hari
3. Pelayanan jasa
Merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang melputi pelayanan
dibidang Pendidikan, Pemeliharaan Kesehatan, dan Perbaikan sarana jalan serta transportasi.
Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu:
• Sangat mudah (skor 4)
• Mudah (skor 3)
• Kurang mudah (skor 2)
• Tidak mudah (skor 1)
Jika diklasifikasikan berdasarkan total jumlah indikator yang digunakan, maka pelayanan jasa
yang diterapkan pegawai desa dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
• Tinggi : skor 20 ≤ x ≤ 28
• Sedang : skor 12 ≤ x ≤ 19
• Rendah : skor 0 < x ≤ 11

20. 20
Indikator yang digunakan dalam mengukur pelayanan jasa adalah :
- Pemerintah desa memberikan kemudahan kepada masyarakat desa dalam memperoleh
pendidikan bagi anak-anaknya
- Pemerintah desa meberikan kualitas infrastruktur pendidikan yang baik di desa
- jika terdapat anggota keluarga yang sakit, masyarakat sangat mudah mengakses lokasi
kesehatan
- Pemerintah desa memberikan fasilitas kesehatan desa dengan bersih dan nyaman
- Kondisi infrastruktur jalan desa saat ini
- Pemerintah desa memberikan sikap yang baik dalam memperhatikan kondisi sarana jalan
desa
- masyarakat mudah mengakses sarana transportasi untuk keluar-masuk desa
Berdasarkan total kumulatif jumlah indikator yang digunakan secara keseluruhan, maka
variabel pelayanan publik yang diterapkan oleh kepala desa dapat dibagi kedalam tiga kategori,
yaitu:
• Pelayanan Publik tinggi, skor 45 - 72
• Pelayanan Publik Sedang skor 25 - 48
• Pelayanan Publik Rendah, skor 0 - 24
3. PENDEKATAN LAPANGAN
3.1. LOKASI DAN WAKTU
Penelitian ini dilakukan di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
(Lampiran 1). Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara purposive (sengaja).
Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh, Desa Situ Gede merupakan Desa Terbaik Se-Jawa
Barat pada tahun 2009. Prestasi terakhir yang diraih oleh Kepala Desa Situ Udik yaitu Bapak
Enduh Nuhudawi yang diberi gelar oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala desa terbaik
Se-Indonesia pada 18 Desember 2013 lalu. Hal tersebut menjadi relevan terhadap penelitian
pengaruh gaya kepemimpinan beliau terhadap praktik birokrasi Desa Situ Udik. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Adapun rencana kegiatan penelitian dapat dilihat
melalui tabel kegiatan penelitian:
Tabel 1. Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2014
Kegiatan Februari Maret April Mei Juni
Penyusunan proposal skripsi
Kolokium
Uji Coba Kuesioner
Penelitian
Perbaikan proposal
penelitian
Pengambilan data lapangan
Pengolahan data dan analisis
data
Penulisan draft skripsi

21. 21
Uji Petik
Sidang skripsi
Perbaikan skripsi
3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data kuantitatif adalah kuesioner,
sedangkan data kualitatif dari responden diperoleh melalui pengamatan berperanserta dan
wawancara mendalam. Hasil dari pengamatan dan wawancara di lapangan dituangkan dalam
catatan harian dengan bentuk uraian rinci dan kutipan langsung. Sedangkan data sekunder
diperoleh melalui informasi tertulis di kantor desa, data-data dan literatur-literatur yang mendukung
kebutuhan data mengenai fokus penelitian seperti profil desa, masyarakat, struktur organisasi
desa, dan birokrasi desa. Data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian
seperti buku-buku mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, dan literatur-literatur lainnya yang
terkait.
Informan adalah orang yang termasuk dalam kegiatan ini yang memberikan keterangan
mengenai informasi ataupun data disekitar lingkungannya yang berhubungan dengan penelitian
ini. Populasi dalam penelitian teriri dari dua macam, yaitu pegawai desa sebagai pihak yang
menerima pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa dan menjadi pihak yang menjalani birokrasi
desa dalam melayani masyarakat. Populasi kedua adalah masyarakat Desa Situ Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor. Pemilihan responden di wilayah ini dilakukan secara acak
(simple random sampling). Karakteristik dari responden yang akan diteliti merupakan populasi
masyarakat Desa dan pegawai Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang wilayah Kepemimpinan
kepala desa yang bersangkutan. Unit analisis adalah Individu yang terdiri dari dua macam unit,
yaitu aparatur Desa Situ Udik dan masyarakat Desa Situ Udik. adapun jumlah sampel untuk
masyarakat dan aparatur desa berjumlah 60 responden.
Gambar 3. Metode Pengambilan Sampel
3.3. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
Data Kuantitatif yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi
dan tabulasi silang untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Selanjutnya, untuk untuk
mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap praktik birokrasi desa, seluruh data dianalisis
dan diinterpretasikan dengan menggunakan uji regresi. Pengujian data menggunakan aplikasi
program komputer SPSS versi 18 for windows. Data kualitatif digunakan sebagai data pendukung
yang akan diolah dan dianalisis dengan konten analisis. Seluruh hasil penelitian dituliskan dalam
rancangan skripsi (Lampiran 5).
DAFTAR PUSTAKA
POPULASI
Simple
Random
Sampling
PEGAWAI DESA
MASYARAKAT
DESA
30 PEGAWAI
30 ORANG
Simple
Random
Sampling

22. 22
Ardiansyah. 2012. Analisis Gaya Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership) Sebagai
Model Kepemimpinan Di Era Modern. [Jurnal]. [Internet]. [dikutip 1 November 2013]. 4 (2):
197-204. Dapat diunduh dari: http://kopertis11.net/jurnal/sosial/Vol.4%20No.2%20Juni
%202012/Ardiansyah%20editan.pdf
Anchok D. 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta [ID]. Penerbit Erlangga. 248 hal
Arifin Z. 2013. Hubungan Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di
Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. [Jurnal]. [Internet]. [dikutip 29
November 2013]. 1 (2): 453-464. Dapat diunduh dari: http://ejournal.an.fisip-
unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/05/Jurnal%20Skripsi%20(05-29-13-04-17-27).pdf
Benardi KJ, Ernawati. 2010. Analisis Perbedaan Kinerja Perangkat Kelurahan dan Perangkat Desa
Ditinjau Dari Gaya KepemimpinanKomunikasi dan Lingkungan Kerja. [Jurnal]. [Internet].
[dikutip 27 september 2013]. 4 (1): 9-19. Dapat diunduh
dari:http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/84/57
Cahliana C. 2008. Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap KinerjaPelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Bogor. [Skripsi]. [Internet]. [dikutip 8 desember 2013]. Dapat diunduh dari:
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/1500/A08cca.pdf?sequence=5
Dasuki S.M. Pemerintah yang Baik dan Bersih Berawal Dari Desa. [Internet]. [dikutip 20september
2013]. Dapat diunduh dari: http://www.harapanrakyat.com/2013/03/pemerintahan-yang-baik-
dan-bersih-berawal-dari-desa/
Herman M. 2013. Kepemimpinan Lurah Di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin. [Jurnal]. [Internet]. [dikutip 27 november 2013]. 1 (2): 129-134.
Dapat diunduh dari: http://ejournal.an.fisip-
unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/05/Jurnal%20Skripsi%20(0529- 13-04-17-27).pdf
Martini R. 2012. Buku Ajar Birokrasi dan Politik. Semarang [ID]. UPT UNDIP Press Semarang.
[Internet]. [dikutip 27 september 2013]. Dapat diunduh dari:
http://eprints.undip.ac.id/38849/1/BIROKRASI_DAN POLITIK.pdf
Mulyadi D. 2003. Analisis Perilaku Komunikasi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di
Kabupaten Bogor. [Tesis]. [Cetak]. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Randita R. 2009. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Organisasi
Pemerintahan Kelurahan. [Skripsi]. [Cetak]. Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. No 3839. Seretariat Negara. Jakarta.
[UU] Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4721
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 125. Seretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2003. KepMENPAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.
Runtu JG. 2013. Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan
Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. [Jurnal]. [Internet]. [dikutip 27 september 2013]. 5 (1):
1-14. Dapat diunduh dari: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1490
Singarimbun, effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakarta [ID]: Pustaka LP3ES
Soeharto, Sugiharto M. 2013. Pelayanan Publik Aparat Pemerintah Desa Kepuh Kemiri
Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Terhadap Kepentingan Warga Asli Dan Warga
Perumahan. [Jurnal]. [Internet]. [dikutip 30 november 2013]. 3 (1): 65-74. Dapat diunduh dari:
http://e.pascasarjanauwp.com/files/6a7a8131e067e511aa4a48e74d28953d.pdf
Sukanto Reksohadiprojo. 1999. Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Prilaku. BPFE-UGM
Yogyakarta. [Internet]. [dikutip 2 november 2013]. Dapat diunduh dari:
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114984&val=5260

23. 23
Wijaya R, Yuliani F. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Kulim. [Jurnal]. [Internet]. [dikutip 20 november
2013]. Dapat diunduh dari: http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/3294/1/Jurnal.pdf

24. DESA SITU ILIR CIBUNGBULANG
DESA KARACAK
LEUWILIANG
DESA CIMAYANG
PAMIJAHAN
DESA PASAREAN
PAMIJAHAN
1
Lampiran 1. Peta Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat.
TELAH DITATA PADA TAHUN : 2008
PETA DESA SITU UDIK
(SUDAH DITATA OLEH PEMDA)
KETERANGAN :
SKALA : 1.50.000
BATAS DESA :
UTARA : DESA SITU ILIR
TIMUR: DESA CIMAYANG (KEC PAMIJAHAN)
BARAT : DESA KARACAK (KEC LEUWI LIANG)
SELATAN: DESA PASAREAN (KEC PAMIJAHAN)
1. PERKAMPUNGAN
2. PERKEBUNAN/HUTAN
3. SEKOLAHAN
4. PUSKESMAS
5. BATAS DESA
6. IRIGASI
7. KWT
8. GOR
9. LAPANGAN BOLA PUTSAL
10. JALAN RAYA KABUPATEN
11. JALAN DESA
12. KALI BESAR
13. KALI KECIL
14. PESAWAHAN
15. KAWASAN PETERNAKAN SAPI
PERAH
16. PETERNAKAN KAMBING
17. KAWASAN PERIKANAN
18. PETERNAKAN KELINCI

25. 2
Lampiran 2. Kuesioner
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PRAKTIK BIROKRASI PEDESAAN
Saya, Muhammad Habibi Karamallah, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Program Studi Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat. Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, saya meminta kesediaan
Saudara/Saudari/Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Jawaban
Saudara/Saudari/Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan
penelitian ini. Terima kasih.
Petunjuk :
• Berilah centang (√) pada kolom yang telah disediakan
• Untuk kolom yang di dalamnya terdapat titik-titik, maka isilah sesuai dengan informasi
yang ditanya

26. 3
Identitas Karakteristik Responden
1 No Responden :
2 Nama : ………………………………………………..............
3 Umur : ……. Tahun
4 Jenis kelamin : ………………………………………………………....
5 Agama : ………………………………………………………....
6 Alamat : ………………………………………………………....
7 No tlp
8 Pendidikan : (1) Tidak Tamat SD
(2) Tamat SD
(3) Tamat SLTP/SMP
(4) Tamat SLTA/SMA
(5) Perguruan Tinggi
(6) Lainnya :………………………………………..
9 Pekerjaan : ……………………………………………………….
10 Anggota kelembagaan : Formal Informal
Pemerintah Desa Majelis Taklim
BPD Arisan Keluarga
Ketua RT/RW
Lainnya….
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL
Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang anda pilih
Keterangan : (YA) Jika pertanyaan benar , (TIDAK) Jika pertanyaan salah
No Indikator Skala
Penjelasan Tugas Pegawai YA TIDAK
1 Apakah pembagian tugas yang dilakukan kepala
desa berdasarkan pengalaman kerja
pegawai?
2 Apakah kepala desa memberikan rincian kerja
kepada pegawai sesuai dengan jabatan yang
telah diberikan?
3 Apakah pembagian tugas dilakukan secara
bertahap dari tugas ringan hingga tugas yang
berat ?
4 Apakah pembagian tugas yang diberikan sesuai
dengan struktur kepegawaian?
Aturan dan Standar Kerja YA TIDAK
5 Apakah kepala desa menetapkan aturan kerja
yang telah disepakati oleh pegawai?
6 Apakah kepala desa memberikan standar kerja
yang harus dipenuhi pegawai?
7 Apakah kepala desa memeriksa pencapaian kerja
yang telah dilakukan pegawai?
8 Apakah pegawai menerima hukuman jika tidak
melaksanakan tugas?
9 Apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan
kesalahan yang dilakukan oleh pegawai?
Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang anda pilih
Keterangan : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), (R) Ragu-ragu, Tidak Sesuai (TS),
Sangat Tidak Sesuai (STS)
No Indikator Skala
Kesepakatan Kontraktual SS S R TS STS
10 Kepala desa menentukan target kerja terhadap
anda
11 Target kerja yang diberikan kepala desa sesuai
dengan sasaran dan tujuan pekerjaan anda
12 Kepala desa memberikan perjanjian durasi kerja
kepada anda setiap harinya
13 Durasi kerja yang diberikan kepala desa kepada
anda tepat pada waktunya
Pengawasan dan Evaluasi Kerja SS S R TS STS
14 Kepala desa melakukan sistem pengawasan
kerja kepada pegawai
15 Kepala desa terlibat langsung dalam mengawasi
pegawai di lokasi kerja
16 Kepala desa melakukan pengawasan ketika
adanya laporan kesalahan yang dilakukan
oleh pegawai
17 Kepala desa melakukan kegiatan evaluasi kerja
pegawai secara berkala dalam periode
tertentu
18 Berdasarkan hasil evaluasi, kepala desa
memberikan contoh kepada pegawai agar
pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan
target kerja
19 Evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan
kepada ketentuan target kerja yang telah
ditentukan
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang anda pilih
Keterangan : (YA) Jika pertanyaan benar , (TIDAK) Jika pertanyaan salah
No Indikator Skala
Pengaruh yang Diidealkan YA TIDAK
28 Apakah kepala desa memberikan contoh yang baik dalam
memperlakukan pegawai ketika bekerja?
29 Apakah kepala desa lebih mengutamakan kepentingan
pegawai dibandingkan kepentingan pribadi?
30 Apakah kepala desa mau bersama-sama dengan pegawai
dalam menanggung resiko dari keputusan yang diambil
pegawai?
31 Apakah kepala desa menunjukkan sikap keteladanan
dengan bertutur kata yang baik serta menjunjung tinggi
etika dan moral berdasarkan nilai-nilai organisasi ?
32 Apakah kepala desa menunjukkan sikap rela berkorban
dengan mengambil resiko pribadi untuk kepentingan
bersama?
33 Apakah kepala desa memberikan harapan kerja yang tinggi
agar kinerja pegawai lebih baik daripada dirinya?
34 Apakah kepala desa memiliki sikap rendah hati dengan
menunjukkan sikap bahwa dirinya merupakan bagian dari
pegawai?
35 Apakah kepala desa menunjukkan sikap berani dalam
bertindak jika terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh
pegawai ?
Stimulasi Intelektual YA TIDAK
36 Apakah kepala desa tidak mengkritik dan menilai gagasan
yang dilontarkan pegawai dengan baik?
37 Apakah kepala desa memberikan apresiasi terhadap setiap
gagasan pegawai sekecil apapun gagasan tersebut?
38 Apakah kepala desa mengajak pegawai dalam berolah pikir
dalam memecahkan suatu permasalahan kerja?
39 Apakah kepala desa mengajak pegawai dalam memikirkan
cara baru dalam mengerjakan suatu hal ?
40 Apakah kepala desa memberikan fasilitas pendukung kerja
agar anggota senang dengan hal-hal baru ?
41 Apakah kesalahan yang dilakukan oleh pegawai
dimanfaatkan oleh kepala desa sebagai media
pembelajaran bersama ?
42 Jika terdapat kesalahan yang dilakukan pegawai, apakah
kepala desa mengajak pegawai dalam memikirkan kembali
gagasan/tindakan yang lebih baik?
Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang anda pilih
Keterangan : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), (R) Ragu-ragu, Tidak Sesuai (TS),
Sangat Tidak Sesuai (STS)
Kepedulian Secara Perorangan SS S R TS STS
43 kepala desa menunjukkan rasa simpati pada
permasalahan yang and miliki
44 Pegawai diperlakukan dengan penuh rasa hormat
sesuai dengan karakternya masing-masing
45 Kelebihan dan kekurangan masing-masing pegawai
diketahui oleh kepala desa
46 kekurangan yang dimiliki pegawai mampu
dikembangkan oleh kepala desa agar pegawai dapat
berkontribusi lebih baik
47 Jika terdapat pegawai yang merasa terabaikan dan
kurang diperhatikan, maka kepala desa memberikan
perhatian secara pribadi kepadanya
48 Kepala desa menunjukkan rasa hormat kepada
pegawai dengan memberikan apresiasi ketika telah
melakukan tugas dengan baik
Motivasi yang Inspirasional SS S R TS STS
49 Kepala desa memberikan motivasi kepada pegawai
agar mencapai hasil kerja yang maksimal

27. 4
BIROKRASI

28. 5
Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada pilihan yang anda pilih
Pembagian Kerja
No Pertanyaan Keterangan
55
Dalam menjalankan tugas sehari-hari, anda menerima aturan kerja yang telah
ditetapkan kepala desa?
A. Sangat menerima C. Kurang Menerima
B. Menerima D. Tidak menerima
56
Dalam menuntun kerja pegawai, siapakah pihak yang menetapkan peraturan
kepada anda ?
A.Kepala Desa C. Diri Sendiri
B.Antar pegawai D. Tidak Ada
57
Siapakah orang yang memiliki peran dalam pemberian tanggung jawab
kepada anda ?
A. Kepala Desa C. Menentukan Sendiri
B. Antar Pegawai D. Tidak Ada
58
Apakah kepala desa memberikan hukuman kepada anda jika tidak
mengerjakan aturan dan tanggung jawab yang diberikan ?
A.Selalu C. Kadang-kadang
B.Sering D. Tidak pernah
Hirarki Jabatan
59
Kepala desa memiliki kuasa penuh dalam menentukan hirarki organisasi
kepegawaian
A. Sangat menentukan C. Kurang menentukan
B. Ditentukan bersama D. Tidak menentukan
60
Kepala desa memberikan garis perintah yang :
A. Sangat Jelas C. Kurang Jelas
B. Jelas D. Tidak Jelas
61
Garis perintah yang telah terbentuk dilaksanakan dengan :
A. Sangat Baik C. Kurang Baik
B. Baik D. Tidak Baik
62
Kepala Desa membentuk struktur organisasi berdasarkan dengan tingkatan
jenis posisi yang tersedia:
A. Sangat Sesuai C. Kurang sesuai
B. Sesuai D. Tidak Sesuai
Rincian Fungsi Jabatan
63
Sebelum bekerja, kepala desa memberikan rincian tugas kepada anda dengan
rinci :
A. Sangat sesuai C. Kurang Sesuai
B. Sesuai D. Tidak Sesuai
64
Apakah hanya kepala desa yang memberikan tugas kepada anda dalam
bekerja ?
A. Selalu C. Terkadang
B. Sering D. Tidak Pernah
65
Dalam memperjelas kinerja pegawai, kepala desa melakukan pembagain
posisi jabatan secara merata ?
A. Sangat sesuai C. Kurang Sesuai
B. Sesuai D. Tidak Sesuai
Sistem Kontrak Kerja
66 Kepala desa telah menentukan periodeisasi kerja kepada anda dalam bekerja
secara:
A. Sangat jelas C. Kurang Jelas

29. 6
B. Jelas D. Tidak Jelas
67
Apakah kepala desa melakukan evaluasi kinerja berdasarkan masa jabatan
pegawai dalam kurun waktu:
A. Satu Bulan dua kali C. Setengah Tahun Sekali
B. Sebulan Sekali D. Satu Tahun Sekali
Seleksi Pegawai
68
Dalam menentukan pegawai, apakah kepala desa melakukan penyeleksian
terhadap calon pegawai ?
A. Sangat Menerapkan C. Kurang menerapkan
B. Menerapkan D. Tidak Menerapkan
69
Dalam menentukan pegawai, kepala desa mempertimbangkan beberapa
syarat kualifikasi (seperti pengalaman kerja, umur, pendidikan, dsb) ?
A. Sangat Menerapkan C. Kurang menerapkan
B. Menerapkan D. Tidak Menerapkan
Penggajian/Honor
70
Gaji yang diberikan kepada anda sesuai dengan kinerja yang telah anda
berikan ?
A. Sangat Sesuai C. Kurang Sesuai
B. Sesuai D. Tidak Sesuai
71
Pemberian gaji kepada pegawai dilaksanakan sesuai dengan periode yang
telah di tentukan ?
A. Sangat Sesuai C. Kurang Sesuai
B. Sesuai D. Tidak Sesuai
72
Pembayaran gaji yang anda terima pegawai adalah berbentuk uang :
A. Selalu C. Terkadang
B. Sering D.Tidak pernah
Struktur Karir
73
Kepala desa melakukan sistem kenaikan pangkat kepada pegawai dalam
periode tertentu?
A. Sangat menerapkan C. Terkadang
B. Menerapkan D. Tidak Menerapkan
74
Pertimbangan seperti apa yang kerap dilakukan kepala desa dalam
menaikkan pangkat pegawai ?
A. Senioritass C. Prestasi Individu
B. Kinerja pegawai D. Semua Benar

30. 1
PELAYANAN PUBLIK
Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada pilihan yang anda pilih
Pelayanan Administratif
No Pertanyaan Keterangan
1
Apakah pegawai desa memberikan arahan prosedur yang baik kepada masyarakat
dalam memenuhi admisnistrasi kependudukan ?
A. Sangat Baik C. Kurang Baik
B. Baik D. Tidak Baik
2
Apakah pegawai desa memberikan pelayanan administratif yang baik dengan
menunjukkan sikap sopan dan ramah terhadap anda?
A. Sangat Baik C. Kurang Baik
B. Baik D. Tidak Baik
3
Bagaimana kondisi kebersihan fasilitas kantor desa ?
A. Sangat Bersih C. Kurang Bersih
B. Bersih D. Tidak Bersih
4
Sejauh mana ketepatan waktu proses pembuatan administrasi (KTP, KK, Akte,
sertifikat lahan, IMB) yang dilakukan oleh pegawai desa terhadap masyarakat ?
A. Selalu Tepat Waktu C. Kadang-kadang Tepat Waktu
B. Sering Tepat Waktu D. Tidak Tepat Waktu
5
Apakah anda mudah mengakses informasi mengenai segala bentuk
pelayanan yang diberikan pegawai desa ?
A. Sangat Mudah C. Kurang Mudah
B. Mudah D. Tidak Mudah
6
Sejauh mana kemudahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
dalam memperoleh surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
A.Sangat Mudah C. Kurang mudah
B.Mudah D. Tidak mudah
7
Apakah masyarakat mudah mengurus proses sertifikasi kepemilikan atau
penguasaan tanah ?
A. Sangat Mudah C. Kurang Mudah
B. Mudah D. Tidak mmudah
Pelayanan Kebersihan
8
Apakah pemerintah desa menyediakan sistem pembuangan dan pengelolaan
sampah kepada masyarakat secara terpadu ?
A. Sangat Menyediakan C. Kurang Menyediakan
B. Menyediakan D. Tidak Menyediakan
9
Apakah pemerintah desa memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan
lingkungan desa ?
A. Sangat Peduli C. Kurang Peduli
B. Peduli D. Tidak Peduli
10
Apakah pemerintah desa membangun pengadaan instalasi air bersih (contohnya
MCK) ?
A. Sangat sesuai C. Kurang sesuai
B. Sesuai D. Tidak sesuai
11
Apakah masyarakat mudah dalam mengakses kebutuhan air bersih sehari-hari ?
A. Sangat sesuai C. Kurang Sesuai
B. Sesuai D. Tidak Sesuai
Pelayanan Jasa
12
Apakah pemerintah desa memberikan kemudahan kepada Bapak/ibu serta seluruh
warga desa dalam memperoleh pendidikan bagi anak ?
A. Sangat Mudah C. Kurang mudah
B. Mudah D. Tidak mudah

31. 2
13
Bagaimana kualitas infrastruktur pendidikan yang tersedia di desa ?
A. Sangat Baik C. Kurang Baik
B. Baik D. Tidak Baik
14
Ketika terdapat anggota keluarga yang sakit, keluarga anda sangat mudah
mengakses lokasi kesehatan ?
A. Sangat Mudah C. Kurang mudah
B. Mudah D. Tidak mudah
15
Apakah kondisi fasilitas kesehatan desa bersih dan nyaman ?
A. Sangat Setuju C. Kurang Setuju
B. Setuju D. Tidak Setuju
16
Bagaimana sikap pemerintah desa dalam mengatasi kondisi sarana jalan desa dan
jalan raya desa yang rusak ?
A. Sangat Cepat C. Kurang Cepat
B. Cepat D. Tidak Cepat
17 Bagaimana kondisi infrastruktur jalan desa saat ini ?
A. Sangat Baik C. Kurang baik
B. Baik D. Tidak baik
18
Bagaimana akses sarana transportasi di desa ?
A. Sangat Mudah C. Kurang Mudah
B. Mudah D. Tidak Mudah

32. 1
Lampiran 3. Pertanyaan Mendalam
PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Praktik Birokrasi Pedesaan
Tujuan : Menggali informasi tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala
Desa Situ Udik dan Penempatan Birokrasi Pegawai
Informan : Pegawai/Aparatur Desa
Hari/tanggal wawancara :
Lokasi wawancara :
Nama dan umur informan :
Jabatan :
Pertanyaan Penelitian
Gaya Kepemimpinan Transaksional
1. Bagaimana cara kepala desa memberikan tugas kepada anda ?
2. Apakah saja yang dipertimbangkan kepala desa dalam memberikan tugas kepada pegawai?
3. Apa saja targetan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam kurun waktu satu
hari?
4. Bagaimana kepala desa memeriksa pencapaian kerja pegawai ?
5. Dalam bertugas, bagaimana kepala desa mengawasi kinerja pegawai, secara langsung atau
tidak langsung?
6. Adakah hukuman yang diberikan kepala desa jika terdapat pegawai yang tidak melaksanakan
tugas?
7. Dalam kurun waktu berapa lama kepala desa melakukan evaluasi kerja?
8. Langkah apa saja yang dilakukan kepala desa setelah kegiatan evaluasi telah dilaksanakan ?
9. Siapa saja pihak yang mengevaluasi kinerja pegawai selain kepala desa?
10. Apakah kepala desa memberikan gaji/upah kepada pegawai berdasarkan standar tertentu
(UMR, dsb)?
11. Apakah kepala desa memberikan sistem kenaikan pangkat (promosi jabatan) kepada
pegawai?
12. Apakah sistem Penggajian yang diberikan mampu meningkatkan semangat bekerja anda
Gaya Kepemimpinan Transformasional
1. Dalam bekerja, bagaimana kepala desa memberikan contoh keteladanan yang baik dalam
memperlakukan pegawai? Seperti apa contohnya?
2. Apakah kepala desa lebih mengutamakan kepentingan pegawai dibandingkan kepentingan
pribadi? seperti apa contohnya?
3. Apakah kepala desa menunjukkan sikap rela berkorban dan memberikan harapan kerja yang
tinggi agar kinerja pegawai lebih baik daripada dirinya ?
4. Apakah kepala desa menunjukkan sikap berani dalam bertindak jika terdapat suatu kesalahan
yang dilakukan oleh pegawai ?
5. Bagaimana cara kepala desa dalam untuk pegawai dalam berolah pikir dalam memecahkan
suatu permasalahan kerja
6. Bagaimana sikap kepala desa dalam menilai gagasan yang disampaikan pegawai?
7. Bagaimana sikap kepala desa Jika terdapat kesalahan yang dilakukan pegawai? apakah
kepala desa mengajak pegawai dalam memikirkan kembali gagasan/tindakan yang lebih baik?
8. Bagaimana sikap yang diambil oleh kepala desa jika terdapat pegawai yang merasa
terabaikan dan kurang diperhatikan?

33. 2
9. Bagaimana bentuk sikap Kepala desa dalam menunjukkan rasa hormat kepada pegawai
ketika telah melakukan tugas dengan baik?
10. Seperti apa bentuk motivasi yang diberikan kepala desa dalam meningkatkan kinerja
pegawai?
11. Bagaimana cara kepala desa dalam membentuk kekompakan pegawai dalam bekerja ?
Birokrasi Pegawai
1. Apakah Kepala desa memiliki kuasa penuh dalam menentukan seluruh bentuk aturan, tugas
dan hirarki organisasi ?
2. Adakah pihak lain selain kepala desa yang memberikan tugas kepada anda dalam bekerja?
3. Bagaimana cara melakukan pembagain posisi jabatan secara merata ?
4. Separti apa cara yang diterapkan kepala desa dalam menentukan penyeleksian calon
pegawai?
5. Apa saja bentuk pertimbangan yang kerap dilakukan kepala desa dalam memilih dan
menempatkan posisi pegawai ?

34. 1
Lampiran 4. Pertanyaan Mendalam
PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Praktik Birokrasi Pedesaan
Tujuan : Menggali Informasi Penilaian Masyarakat Desa Situ Udik Terhadap Pelayanan
Publik di Desa Situ Udik
Informan : Masyarakat Desa
Hari/tanggal wawancara :
Lokasi wawancara :
Nama dan umur informan :
Jabatan :
Pertanyaan Penelitian
Pelayanan Publik
1. Bagaimana kinerja pegawai/aparatur desa menurut anda ?
2. Bagaimana sikap pegawai desa dalam memberikan pelayanan dan arahan prosedur
pembuatan administrasi kependudukan ?
3. Apakah proses pembuatan administrasi berlangsung cepat ?
4. Bagaimana sikap kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan lingkungan desa?
5. Bagaimana keberlangsungan sistem pembuangan dan pengelolaan sampah yang dilakukan
oleh pemerintah desa kepada masyarakat secara?
6. Bagaimana cara pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga?
7. Di sektor pendidikan, apakah anak-anak Bapak/ibu mampu mengakses pendidikan dengan
mudah?
8. Apakah pemerintah desa mengajak masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak?
9. Bagaimana sistem pemeliharaan infrastruktur jalan desa yang diterapkan oleh pemerintah
desa?
10. Bagaimana bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kondisi jalan di desa?

35. 1
Lampiran 5. Rancangan Skripsi
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Masalah Penelitian
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Kegunaan Penelitian
2. PENDEKATAN TEORETIS
2.1. Tinjauan Pustaka
2.2. Kerangka Pemikiran
2.3. Hipotesis
2.4. Definisi Operasional
3. PENDEKATAN LAPANGAN
3.1. Lokasi dan Waktu
3.2. Teknik Pengumpulan Data
3.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
4. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
4.1. Kondisi Geografis
4.2. Kondisi Ekonomi
4.3. Kondisi Sosial
5. GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SITU UDIK
5.1. Kegiatan yang Mencerminkan Gaya Kepemimpinan Transaksional
5.2. Kegiatan yang Mencerminkan Gaya kepemimpinan Transformasional
5.3. Gaya kepemimpinan yang Dominan Diterapkan Kepala Desa Situ Udik
5.4. Ikhtisar
6. PENETAPAN BIROKRASI PEGAWAI DESA
6.1. Pembagian Kerja
6.2. Hirarki Jabatan
6.3. Rincian Fungsi Jabatan
6.4. Sistem Kontrak Kerja
6.5. Seleksi Pegawai
6.6. Penggajian/Honor
6.7. Struktur Karir (kenaikan pangkat)
7. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP BIROKRASI
7.1. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Pembagian Kerja Pegawai
7.2. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hirarki Jabatan
7.3. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Rincian Fungsi Jabatan
7.4. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kontrak Kerja
7.5. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Seleksi Pegawai
7.6. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Penggajian/Honor
7.7. Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Terhadap Struktur Karir (Kenaikan Pangkat)
8. PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA
8.1. Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan
8.2. Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan
8.3. Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa
9. PENUTUP
9.1. Kesimpulan
9.2. Saran
10. DAFTAR PUSTAKA
11. LAMPIRAN
12. RIWAYAT HIDUP