1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan PublikGus Priyono
Dokumen tersebut membahas tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia, khususnya Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membudayakan perilaku pelayanan yang baik bagi aparatur negara serta menyempurnakan standar dan sistem pelayanan yang inovatif. Gerakan ini dilaksanakan melalui 10 fokus program untuk mencapai perubahan signifikan dalam memberikan manfaat kepada masyar
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi yang dibangun dalam diklat prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III. Kompetensi utama yang dibangun adalah kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dokumen juga membahas tentang desain kurikulum diklat yang terdiri atas tahap-tahap internalisasi nilai, pemb
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Deskripsi Singkat Pelaksanaan Fungsi dan Kinerja Kedeputian
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan PublikGus Priyono
Dokumen tersebut membahas tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia, khususnya Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membudayakan perilaku pelayanan yang baik bagi aparatur negara serta menyempurnakan standar dan sistem pelayanan yang inovatif. Gerakan ini dilaksanakan melalui 10 fokus program untuk mencapai perubahan signifikan dalam memberikan manfaat kepada masyar
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi yang dibangun dalam diklat prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III. Kompetensi utama yang dibangun adalah kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dokumen juga membahas tentang desain kurikulum diklat yang terdiri atas tahap-tahap internalisasi nilai, pemb
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Deskripsi Singkat Pelaksanaan Fungsi dan Kinerja Kedeputian
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Instansi
Dokumen tersebut membahas tentang perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN melalui pendekatan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Dokumen ini juga membahas tentang sasaran kinerja pegawai BSN dalam merumuskan standar nasional Indonesia yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, konsep kebijakan pengembangan SNI, dan perumusan rancangan SNI.
Kontekstualisasi Budaya Satriya dalam Administrasi Publik KontemporerTjDrakester
Dokumen ini membahas kontekstualisasi budaya Satriya dalam administrasi publik kontemporer. Budaya Satriya mencakup nilai-nilai seperti akal dan budi luhur, teladan, rela melakukan pelayanan, serta inovatif dan yakin. Dokumen ini menjelaskan pentingnya melembagakan budaya Satriya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kode etik. Budaya Satriya dapat dikontekstualisasikan den
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Dokumen tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS selama 15 hari kerja mulai 25 Agustus hingga 18 September 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 9 kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi survey pemeliharaan jalan, pengawasan, analisis kondisi jalan, pembuatan laporan, perhitungan biaya, pengawasan, menempel slogan anti korupsi, dan merapikan arsip.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah.
2. Beberapa strategi akselerasi inovasi daerah yang dibahas adalah teknik berpikir kreatif, laboratorium inovasi, dan contoh-contoh inovasi yang telah dilakukan beberapa daerah.
3
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2015, termasuk program-program untuk perempuan dan anak melalui kewirausahaan sosial, peningkatan peran politik perempuan, sekolah berbasis masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pembelajaran organisasi.
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup berbagai agenda dan materi pelatihan seperti teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan manajemen mutu.
2. Salah satu materi pelatihan adalah tentang komunikasi asertif dan presentasi yang efektif yang membahas teknik berkomunikasi secara jujur namun menghargai orang lain.
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Dokumen tersebut membahas tim peneliti yang akan melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi di Kalimantan. Dokumen menjelaskan latar belakang permasalahan birokrasi di Indonesia serta hasil penelitian terdahulu. Dokumen juga menjelaskan model-model pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Kalimantan sebagai lokasi penelitian.
Beberapa instansi pemerintah daerah melakukan diskresi dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan:
1. Memberikan keringanan persyaratan perijinan untuk mendukung usaha;
2. Mengelola administrasi penduduk musiman dan membekukan data untuk memudahkan akses pelayanan;
3. Memberikan bantuan biaya kesehatan meski tidak ditanggung asuransi.
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang reformasi birokrasi, termasuk definisi, tujuan, program percepatan, dan area perubahan. Secara ringkas, reformasi birokrasi adalah proses menata ulang sistem birokrasi agar lebih profesional, bersih, dan berorientasi layanan masyarakat.
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Instansi
Dokumen tersebut membahas tentang perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN melalui pendekatan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Dokumen ini juga membahas tentang sasaran kinerja pegawai BSN dalam merumuskan standar nasional Indonesia yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, konsep kebijakan pengembangan SNI, dan perumusan rancangan SNI.
Kontekstualisasi Budaya Satriya dalam Administrasi Publik KontemporerTjDrakester
Dokumen ini membahas kontekstualisasi budaya Satriya dalam administrasi publik kontemporer. Budaya Satriya mencakup nilai-nilai seperti akal dan budi luhur, teladan, rela melakukan pelayanan, serta inovatif dan yakin. Dokumen ini menjelaskan pentingnya melembagakan budaya Satriya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kode etik. Budaya Satriya dapat dikontekstualisasikan den
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Dokumen tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS selama 15 hari kerja mulai 25 Agustus hingga 18 September 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 9 kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi survey pemeliharaan jalan, pengawasan, analisis kondisi jalan, pembuatan laporan, perhitungan biaya, pengawasan, menempel slogan anti korupsi, dan merapikan arsip.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah.
2. Beberapa strategi akselerasi inovasi daerah yang dibahas adalah teknik berpikir kreatif, laboratorium inovasi, dan contoh-contoh inovasi yang telah dilakukan beberapa daerah.
3
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2015, termasuk program-program untuk perempuan dan anak melalui kewirausahaan sosial, peningkatan peran politik perempuan, sekolah berbasis masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pembelajaran organisasi.
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup berbagai agenda dan materi pelatihan seperti teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan manajemen mutu.
2. Salah satu materi pelatihan adalah tentang komunikasi asertif dan presentasi yang efektif yang membahas teknik berkomunikasi secara jujur namun menghargai orang lain.
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Dokumen tersebut membahas tim peneliti yang akan melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi di Kalimantan. Dokumen menjelaskan latar belakang permasalahan birokrasi di Indonesia serta hasil penelitian terdahulu. Dokumen juga menjelaskan model-model pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Kalimantan sebagai lokasi penelitian.
Beberapa instansi pemerintah daerah melakukan diskresi dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan:
1. Memberikan keringanan persyaratan perijinan untuk mendukung usaha;
2. Mengelola administrasi penduduk musiman dan membekukan data untuk memudahkan akses pelayanan;
3. Memberikan bantuan biaya kesehatan meski tidak ditanggung asuransi.
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang reformasi birokrasi, termasuk definisi, tujuan, program percepatan, dan area perubahan. Secara ringkas, reformasi birokrasi adalah proses menata ulang sistem birokrasi agar lebih profesional, bersih, dan berorientasi layanan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan pelayanan perijinan di Indonesia, termasuk kelemahan saat ini seperti kualitas rendah dan minimnya partisipasi masyarakat, serta rekomendasi untuk melengkapi peraturan pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi profil seorang guru bernama Mislaeni dan tugas-tugasnya mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan nilai-nilai dasar PNS.
2. Dokumen tersebut juga membahas konsep-konsep seperti perubahan, kompetensi, dan analisis isu kontemporer.
3. Nilai-nilai dasar PNS yang dibahas meliputi berorientasi
Tinjauan literatur mengenai reformasi birokrasi di berbagai negara menunjukkan beberapa hal. Pertama, negara-negara maju maupun berkembang telah melakukan reformasi birokrasi dengan merestrukturisasi organisasi pemerintah dan meningkatkan kinerja aparatur. Kedua, negara-negara Afrika fokus memerangi korupsi, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ketiga, reformasi di Indonesia bert
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
This study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to
obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu
implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative
approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of
reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.
Keywords: bureaucratic reform, Ilahiyah Management, Leadership
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret
2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach
pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research
juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal
reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan
Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur.
Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan
pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan
dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang
menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan
Similar to Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017 (20)
Policy paper ini membahas strategi kebijakan penguatan pelayanan investasi dalam mendorong peningkatan investasi di daerah. Beberapa strategi yang direkomendasikan adalah optimalisasi pelayanan perizinan, penguatan promosi potensi investasi daerah, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di daerah, khususnya daerah yang belum mencapai target.
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di daerah penyangga dan mitra Ibu Kota Negara baru. Dokumen tersebut menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi umum dan khusus untuk sektor-sektor unggulan, serta merekomendasikan kebijakan untuk melibatkan lembaga pemerintah dalam program pengembangan kompetensi bagi aparatur daerah terkait.
Buku ini membahas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah melalui 9 policy brief yang menawarkan perbaikan kebijakan. Policy brief menganalisis tantangan dan permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan fokus pada pelayanan publik. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi birokrasi da
Dokumen tersebut membahas persiapan menuju jurnal terakreditasi nasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) PUSLATBANG KDOD mengelola jurnal Borneo Administrator sejak 2005, (2) jurnal tersebut telah terakreditasi SINTA 2 oleh Kemenristek Dikti hingga 2020 dan terindeks DOAJ, (3) proses pengelolaan jurnal dilakukan secara daring penuh mulai dari pengiriman naskah hingga pener
Kajian ini membahas strategi penguatan daerah penyangga Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Kajian ini menganalisis kesiapan beberapa daerah sebagai penyangga meliputi dukungan fungsi IKN, capaian pembangunan, potensi daerah, dan sumber daya lokal. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi penguatan daerah penyangga seperti peningkatan infrastruktur, investasi, SDM, dan kerja sama ant
Dokumen tersebut membahas survei kepuasan masyarakat dan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pegawai terhadap lingkungan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Kliping berita ini berisi 14 berita tentang berbagai inovasi yang dikembangkan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, mulai dari hand sanitizer berbahan dasar sirih dan pelepah pisang yang dikembangkan mahasiswa, hingga pemanfaatan teknologi seperti aplikasi telemedicine dan sistem pelacakan kasus oleh beberapa lembaga kesehatan dan pemerintah daerah. Beberapa inovasi lainnya adalah layanan antar BBM dan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan diskresi di sektor pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ringkasannya adalah bahwa diskresi didefinisikan sebagai keputusan dan tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menganalisis contoh-contoh tindakan nyata pelaksanaan diskresi
Dokumen ini membahas kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sebatik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: 1) Sebatik masih belum terlihat secara spesifik dalam perencanaan pembangunan nasional; 2) Perlu dipertanyakan apakah tepat jika Sebatik dikembangkan melalui industri kelapa sawit atau batu bara mengingat luas pulau yang kecil; 3) Perlu memperhatikan asas-asas khusus
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa persoalan yang masih dihadapi desa dalam meningkatkan kapasitasnya sesuai UU No. 6 Tahun 2014, diantaranya kualitas pendampingan, penyediaan layanan dasar, dan posisi ketokohan lokal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas SDM aparat desa, penguatan perangkat desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
SOP ini memberikan panduan tentang proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim. SOP ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan permohonan hingga penerbitan SIUP.
More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Latar Belakang
Berbagai permasalahan serius masih
dihadapi Indonesia yang sudah
merdeka 72 tahun.
▪ Kemiskinan
▪ Penyalahgunaan narkotika
▪ Korupsi
▪ Daya saing rendah
Upaya perbaikan birokrasi telah dilakukan
antara lain:
▪ Reformasi Birokrasi Perpes No. 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
▪ Revolusi Mental Instruksi Presiden No. 12
Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM)
5. Perkara Korupsi di KPK
Tahapan 2012 2013 2014 2015
Penyelidikan 77 81 80 87
Penyidikan 72 (48 tahun
berjalan + 24 carry
over)
102 (70 tahun
berjalan + 32 carry
over)
95 (58 tahun
berjalan + 37 carry
over)
106 (57 tahun
berjalan + 49 carry
over)
Penuntutan 63 (36 tahun
berjalan + 27 carry
over)
73 (41 tahun
berjalan + 32 carry
over)
77 (45 tahun
berjalan + 32 carry
over)
95 (62 tahun
berjalan + 33 carry
over)
Proses Penanganan Perkara KPK, 2012-2015
Sumber: KPK (2016:55)
2012 2013 2014 2015
Jumlah Supervisi Lanjut Supervisi Lanjut Supervisi Lanjut Supervisi Lanjut
128 113 133 115 95 90 148 82
Perkara yang Disupervisi KPK dan yang Lanjut ke Tahap Berikutnya,
2012-2015
Sumber: KPK (2016:58)
6. Daya Saing Negara
Negara Peringkat Skor
Singapore 2 5,72
Malaysia 25 6,16
Thailand 34 4,64
INDONESIA 41 4,52
Phillipines 57 4,36
Brunei Darussalam 58 4,35
Vietnam 60 4,31
Cambodia 89 3,98
Lao PDR 93 3,93
Perbandingan Daya Saing Negara-Negara ASEAN, 2016-2017
Sumber: WEF (2016)
7. Gerakan Indonesia Melayani
Gerakan Indonesia Bersih
Gerakan Indonesia Tertib
Gerakan Indonesia Mandiri
Gerakan Indonesia Bersatu
5 Program GNRM
(Inpres 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental)
8. Permasalahan dan Tujuan
Tujuan
Mengeksplorasi langkah-langkah yang dilakukan oleh
organisasi pemerintah dalam mengoperasionalkan
pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai revolusi mental
didaerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi
implementasinya.
Permasalahan
Bagaimanakah implementasi nilai-nilai revolusi mental di
lingkungan organisasi pemerintah (sektor publik) yang terkait
langsung dengan pelayanan publik?
9. Metode
Teknik Analisa data Menurut Miles dan Hubermen ada tiga macam kegiatan dalam
analisis data kualitatif, yaitu:
1. Reduksi Data
2. Model Data
3. Penaikan dan Verikasi Kesimpulan
Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk memperoleh gambaran kualitas
pelaksanaan pelayanan publik di daerah lokus dan implementasi nilai-nilai revolusi mental dalam
pelayanan publik secara kontekstual. Hal ini mengingat bahwa gerakan revolusi mental mulai
diwacanakan sejak 2014 dan secara legal formal Inpres pelaksanaan gerakan tersebut baru terbit
tahun 2016
Pengumpulan data:
1.Penelusuran data kepustakaan
2.Observasi
3.Interview
10. Fokus & Lokus
Kota
2015 2016
Peringkat Nilai Zona Peringkat Nilai Zona
Pontianak 1 87,32 Hijau 1 98,36 Hijau
Yogyakarta
(Pembanding)
3 81,03 Hijau 12 85,46 Hijau
Samarinda 40 33,86 Merah 24 76,52 Kuning
Sumber: Ombudsman (2015; 2016)
Perwujudan nilai-nilai revolusi mental di unit-unit penyelenggara pelayanan
publik untuk mendukung Program Gerakan Indonesia Melayani, yang
merupakan salah satu dari lima program GNRM.
11.
12. Revolusi Mental...(2)
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental
Menurut Joko Widodo
(Kompas, 10 Mei 2014),
reformasi sejak 1998 hanya
sebatas perombakan
institusional, belum menyentuh
paradigma, mindset, atau
budaya politik dalam rangka
pembangunan bangsa
(nation building), maka perlu
melakukan revolusi mental
Dalam melaksanakan revolusi
mental, bisa menggunakan
konsep Trisakti Bung Karno:
berdaulat secara politik,
mandiri secara ekonomi, dan
berkepribadian secara sosial-
budaya.
Dari mana memulai? Dari
masing-masing diri sendiri,
lingkungan keluarga, dan
lingkungan tempat tinggal
serta meluas ke lingkungan
kota dan negara.
13. Revolusi Mental... (3)
1Suatu nilai yang mencerminkan kesamaan antara hati dan
tindakan (Eko B Supriyanto dalam Huslina, 2015)
Integritas
2Merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang
sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal positif bagi
peningkatan kualitas kehidupan, sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya
(Tubagus Achmad Darodjat, 2015)
Etos Kerja
3Paham yang dinamis, lebih dinamis dari “Kekeluargaan“ (Yudi Latief, 2016)
Gotong Royong
Nilai-Nilai Revolusi Mental
14. Revolusi Mental ... (4)
Stark dan Glock (dalam Clayton dan Glagdden, 1974) 5 dimensi dari komitmen religius:
Dimensi kepercayaan keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran imannya.
Tanpa keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran iman, tentu seseorang tidak
akan menjadi bagian dari komunitas orang beriman.
Dimensi praktis terdiri dari dua aspek yaitu ritual dan devosional Ritual diuraikan
sebagai suatu ibadah yang formal. Devotional adalah ibadah yang dilakukan secara
pribadi dan informal, seperti misalnya berdoa, berpuasa.
Dimensi pengalaman mengalami kehadiran dan karya Tuhan dalam kehidupannya.
Pengalaman keagamaan ini (religious experience) bisa menjadi awal dari keimanan
seseorang, tetapi juga bisa terjadi setelah seseorang mengimani suatu agama tertentu.
Dimensi pengetahuan pengetahuan tentang elemen-elemen pokok dalam iman
keyakinannya, atau yang sering kita kenal dengan dogma, doktrin atau ajaran gereja.
Dimensi etis mencakup perilaku, tutur kata, sikap dan orientasi hidupnya.
15. Studi Empiris dan Studi Pustaka
Beberapa hasil penelitian atau tulisan tentang revolusi mental dari beberapa jurnal
Indonesia antara lain ditulis oleh Indriyanto (2014), Muhlizi (2014), Maragustam (2015),
Kristiawan (2015), Nainggolan (2015), Noor (2016), Kadarmanto (2016), Anugrah dan
Prasetya (2015), Sudarmawan dan Prasetia (2015). Sedangkan dalam jurnal berbahasa
Inggris terdapat tulisan yang berkaitan dengan revolusi mental ditulis oleh Wijiastuti
(2016). Berbagai tulisan tersebut mengaitkan revolusi mental dengan berbagai aspek
yaitu pendidikan, adat budaya, serta hukum.
Maragustam (2015) dan Kadarmanto (2016) mengaitkan revolusi mental dengan
pendidikan agama, masing-masing pendidikan agama Islam dan Kristen. Pada
dasarnya, pendidikan agama telah mengajarkan nilai-nilai yang membentuk sikap dan
perilaku masyarakat penganutnya. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam berbagai
pedoman dan praktek yang dimiliki masing-masing agama, misalnya Alqur’an, Sunah
dan Hadis (untuk pendidikan Islam) dan kitab Injil (untuk pendidikan Kristen), dan Glock
dan Stark (1965) religion and society in tension.
16. Kerangka Kebijakan Revolusi Mental
01
02
03
04
05
06
07
UU 28/ 1999
UU 31/ 1999
PP 71/ 2000
UU 20/ 2001
UU 30/ 2002
UU 46/ 2009
INPRES 12/ 2016
Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
18. Pembahasan... (1)
No
Nilai-Nilai
Harapan
Kota Pontianak Kota Samarinda Kota Jogjakarta
1 Integritas
• (Meniadakan
kendaraan dinas)
• (Pengembangan
budaya kerja)
• (Memasang plang
komitmen WBK dan
WBBM)
• (Memasang spanduk
dan banner integritas)
• (Jilbab bagi muslimah)
• (CCTV)
• (Komitmen pelayanan di luar
jam kerja (semangat pagi)
• (Pertemuan rutin membahas
kinerja instansi)
• (Pelatihan soft-skill)
• (Bermain teater)
• (Mendorong pemimpin
menjadi contoh/ tauladan
bagi aparaturnya)
(kedisiplinan masuk kerja
dengan dicontohkan oleh
pimpinan)
• (SATRIYA)
• (Menanamkan nilai ibadah
dalam bekerja)
• (Transparansi birokrasi)
• (Adil dalam memberikan
pelayanan)
• (Dispensasi/ keringanan
persyaratan pelayanan
secara objektif)
• (Pelayanan di luar jam
kerja)
• (Telah ditetapkan Tata
Tertib Pegawai Instansi)
• (Penandatanganan pakta
integritas)
19. Pembahasan... (2)
No
Nilai-Nilai
Harapan
Kota Pontianak Kota Samarinda Kota Jogjakarta
2
Etos Kerja
• (Pelatihan pegawai)
• (Menuntaskan pelayanan)
• (Efisiensi/pemangkasan waktu
pelayanan)
• (Implementasi e-government
untuk mempercepat dan
mempermudah pelayanan
public)
• (Menghentikan kebiasaan
merokok aparatur)
• (Menciptakan lingkungan
pelayanan yang bersih)
• (Mendapatkan penghargaan
predikat kepatuhan)
• (Melayani dengan cepat,
ramah, pasti dan akuntabel)
• (Mendorong Inovasi)
• (Mengacu SKP)
• (Menyelesaikan pekerjaan
sebelum deadline yang
ditetapkan)
• (Mendahulukan pelayanan
kepada masyarakat saat
sedang jam istirahat)
• (Pegawai diharuskan mengisi
log-book)
• (Pemasangan spanduk dan
banner pelayanan serta target
kinerja aparatur)
• (Berkoordinasi dengan
Ombudsman)
• (Minim maladministrasi)
• (Pelayanan jemput bola)
• (Sosialisasi dengan
banner komitmen
pelayanan)
• (Motto pelayanan)
• (Mengadakan In House
Training 2 bulan sekali)
• (Penuntasan pengaduan
public)
• (Patungan outbond
instansi secara mandiri)
20. Pembahasan...(3)
No
Nilai-Nilai
Harapan
Kota Pontianak Kota Samarinda Kota Jogjakarta
3
Gotong
Royong • (Menyediakan
sarana pengaduan)
• (Mengadakan forum
pertemuan rutin
dengan pimpinan
SKPD)
• (Kunjungan ke panti jompo)
• (Jumat Makan Bersama)
• (Saling membantu pekerjaan)
• (Pengajian)
• (Mengundang masyarakat
dalam pertemuan
membahas standar
pelayanan instansi)
• (Melibatkan publik dalam
penilaian survey kepuasan
pelayanan)
• (Membuat grup whatsapp
untuk ajang silaturahmi
warga dan penyampaian
keluhan)
• (Segoro Amarto)
• (Manajemen football)
• (Kanal partisipasi
masyarakat tersedia
melimpah)
• (Evaluasi bersama
terhadap kepuasan
masyarakat)
• (Komunikasi, musyawarah,
dan koordinasi efektif
kepada public)
• (Memberikan kemudahan
untuk masyarakat dalam
menggunakan aula
kelurahan/kecamatan)
22. Penutup
Rekomendasi
Diperlukan panduan teknis yang applicable, mampu diimplementasikan dengan mudah, serta dalam
penilaian, monitoring, dan pengawasannya dapat dilaksanakan dengan optimal.
Masyarakat perlu menunjukkan respon positifnya dalam menunjang birokrasi yang secara umum dapat
dicirikan pada masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, berkontribusi nyata dan aktif dalam
kegiatan pemerintah, serta kritis dalam menilai kinerja pemerintah Publik Melakukan Revolusi Mental
Diperlukan pemenuhan atas dua prasyarat utama, yaitu penguatan pengenalan akan jati diri aparatur
serta menciptakan keadaan/ lingkungan positif yang dibingkai dengan nilai-nilai agama/ religiusitas
meliputi, lingkungan kerja yang produktif; organisasi yang harmonis dengan publik; apresiasi terhadap
pencapaian kinerja aparatur; simbolisasi situasi positif; serta menyelaraskan kebijakan dengan lokal
wisdom.
Diperlukan kajian observasi yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui level atau tingkat realisasi
atau aktualisasi revolusi mental pada masing-masing pemerintah daerah tersebut apakah telah secara
nyata diaktualisasikan dalam bentuk aksi oleh seluruh aparaturnya, atau masih belum diaktualisasikan
secara nyata.
Kesimpulan
Revolusi mental di daerah masih belum banyak dimengerti secara jelas oleh sebagian besar aparatur,
tetapi tidak disadari telah banyak kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dan mengarah ke nilai-nilai
revolusi mental. Belum adanya kesatuan pemahaman akan revolusi mental tersebut membuat daerah
masih menjalankan dengan cara dan persepsi sendiri-sendiri.