PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.
1. Dokumen tersebut membahas tentang kegalauan hati korban mafia pailit dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa poin penting yaitu konsep negara hukum, asas peradilan, dan pentingnya menegakkan keadilan substansial di luar prosedur hukum semata.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum non-doktrinal yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitasnya dengan melihat tingkah laku manusia dalam konteks hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek hukum tanpa memberikan penilaian dengan mengamati objek secara empiris dan kualitatif.
Dokumen tersebut membahas tentang asas dan sistem hukum serta perlindungan konsumen. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi asas hukum, jenis-jenis asas hukum, unsur-unsur sistem hukum, dan asas-asas perlindungan konsumen.
PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.
1. Dokumen tersebut membahas tentang kegalauan hati korban mafia pailit dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa poin penting yaitu konsep negara hukum, asas peradilan, dan pentingnya menegakkan keadilan substansial di luar prosedur hukum semata.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum non-doktrinal yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitasnya dengan melihat tingkah laku manusia dalam konteks hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek hukum tanpa memberikan penilaian dengan mengamati objek secara empiris dan kualitatif.
Dokumen tersebut membahas tentang asas dan sistem hukum serta perlindungan konsumen. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi asas hukum, jenis-jenis asas hukum, unsur-unsur sistem hukum, dan asas-asas perlindungan konsumen.
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum terkait bisnis di Indonesia, termasuk pengertian hukum, sistem hukum perdata, hukum perburuhan, dan perkembangan sejarah hukum ketenagakerjaan. Dokumen ini juga membahas peranan hukum dalam pembangunan dan penegakan keadilan.
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.
Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Istilah ini pertama kali dipakai pada 1882 dan dipengaruhi filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Sosiologi hukum membahas masalah seperti hubungan hukum dan sistem sosial, perbedaan sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistis, dan hubungan antara hukum dan nilai sos
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum positif dan nilai keadilan. Secara ideal, hukum seharusnya dapat memberikan keadilan bagi warga negara, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya demikian. Hukum hanya dapat memberikan kepastian hukum tetapi belum tentang keadilan. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum dan keadilan merupakan hal yang berbeda, dan hukum harus dipisahkan dari nil
Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dan menciptakan ketertiban serta keadilan di masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika historis, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang konsep negara hukum dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga dibahas tantangan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum dan belum terpenuhinya rasa keadil
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum terkait bisnis di Indonesia, termasuk pengertian hukum, sistem hukum perdata, hukum perburuhan, dan perkembangan sejarah hukum ketenagakerjaan. Dokumen ini juga membahas peranan hukum dalam pembangunan dan penegakan keadilan.
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.
Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Istilah ini pertama kali dipakai pada 1882 dan dipengaruhi filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Sosiologi hukum membahas masalah seperti hubungan hukum dan sistem sosial, perbedaan sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistis, dan hubungan antara hukum dan nilai sos
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum positif dan nilai keadilan. Secara ideal, hukum seharusnya dapat memberikan keadilan bagi warga negara, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya demikian. Hukum hanya dapat memberikan kepastian hukum tetapi belum tentang keadilan. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum dan keadilan merupakan hal yang berbeda, dan hukum harus dipisahkan dari nil
Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dan menciptakan ketertiban serta keadilan di masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika historis, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang konsep negara hukum dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga dibahas tantangan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum dan belum terpenuhinya rasa keadil
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum dan hukum ekonomi. Hukum didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum ekonomi adalah hubungan sebab akibat antara peristiwa ekonomi yang saling berhubungan, dan terbagi menjadi hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Dokumen ini juga membahas sumber-
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dengan sanksi bagi pelanggar. Indonesia adalah negara hukum di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama di bawah hukum. Fungsi hukum meliputi perlindungan hak dan ketertiban masyarakat serta keadilan
Teori hukum abad ke-6 M sampai abad ke-19 M menekankan pada aspek-aspek berikut:
1. Hukum sebagai tatanan kebajikan dan keadilan umum (Socrates), kebijaksanaan aristokrat (Plato), akal dan moral (Aristoteles).
2. Hukum alam sebagai kepentingan perorangan dan kontrak sosial (Epicurus, Hobbes, Locke).
3. Hukum sebagai imperatif kategoris yang melindungi mart
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Hukum nasional berlaku untuk individu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Perbedaan lainnya termasuk sumber hukum dan subjek yang diatur.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
PERT. 10 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.pptxDeniHendra6
Dokumen tersebut membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini, termasuk permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penegakan hukum perlu terus dilaksanakan untuk menjaga ketertiban hukum di Indonesia melalui aparat penegak hukum dan pemberdayaan masyarakat.
Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian hukum meliputi teori hukum, hukum dasar, unsur-unsur hukum, serta tujuan dan fungsi hukum. Kemudian dibahas pula mengenai pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan sebab-sebab tumbuhnya hukum kesehatan.
Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur hukum yang saling berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Semakin kompleks suatu negara, semakin banyak pula peraturan hukum yang dibuat."
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Tugas ini membahas tentang pengantar mikroekonomi yang mencakup bidang studi ilmu ekonomi, pola kegiatan perekonomian, masalah ekonomi, dan alat analisis dalam ilmu ekonomi. Topik utama lainnya adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar serta teori-teori mikroekonomi lainnya seperti teori produksi, biaya produksi, dan pasar persaingan.
Tugas mandiri ini membahas prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berpengaruh terhadap penghasilan karyawan tetap di PT Maju Karya. Tujuannya adalah untuk menganalisis prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pengaruhnya terhadap penghasilan karyawan."
Tugas ini membahas tentang pengantar mikroekonomi dengan menjelaskan beberapa bab seperti bidang studi ilmu ekonomi, pola kegiatan perekonomian, masalah ekonomi, teori permintaan dan penawaran, teori produksi, biaya produksi, berbagai jenis pasar dan peran pemerintah dalam menangani kegagalan pasar.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
3. PENGERTIAN HUKUM
Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada
masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).
Hukum : aturan-aturan perilaku yang dapat
diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan
hubungan antar manusia dan antara manusia dan
masyarakatnya.
3
4. PENGERTIAN HUKUM
• ALIRAN LEGISME
Hukum identik dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang
dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditentukan untuk pembuatan peraturan yang sudah ditetapkan
terlebih dahulu dan dirumuskan dalam bentuk yang telah ditentukan
untuk itu.
• ALIRAN HUKUM BEBAS
undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undang-
undang bukan satu-satunya sumber hukum, jika perlu hakim dapat
menyimpangi undang-undang untuk mewujudkan keadilan
• ALIRAN HUKUM MODERN
Hukum terbentuk dari berbagai cara. Pertama dari pembuat undang-
undang, penerapan undang-undang menurut penafsiran, hakim
harus mengisi kekosongan hukum, di samping undang-undang
hukum terbentuk melalui kebiasaan. 4
ALIRAN-ALIRAN TENTANG HUKUM
5. • Hukum sebagai IlmuPengetahuan: yakni pengetahuan
yang tersusun secara sistematis (metodis) atas dasar
kekuatan pemikiran
• Hukum sebagai kaidah: yakni pedoman atau patokan
sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau
diharapkan
• Hukum sebagai tata hukum: yakni struktur dan proses
perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada
suatu waktu dan tempat tertentu.
• Hukum sebagai petugas: yakni pribadi-pribadi yang
merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan
penegakan hukum (law-enforcement officer)
5
PENGERTIAN HUKUM
6. • Hukum sebagai keputusan penguasa: yakni hasil proses
diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk
perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan
• Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau
perikelakuan yang ’teratur’: yakni perikelakuan yang
diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan
untuk mencapai kedamaian dan keadilan
• Hukum sebagai jalinan nilai-nilai: yakni jalinan dari
konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap
baik dan buruk (kaitannya moral) 6
PENGERTIAN HUKUM
7. DEFINISI HUKUM
• Marcus Tullius Cicero (Romawi)
Hukum adalah akal tertinggi (the higest reason) yang ditanamkan
oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan.
• Rudolf von Jhering (Jerman)
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsary
rules) yang berlaku dalam suatu negara.
• Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia)
Hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur
kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan mencakup pula
lembaga-lembaga (intitutions) dan proses-proses (processes) untuk
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
7
PENGERTIAN HUKUM
8. PENERAPAN HUKUM
Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan
bisnis?
• Subyek hukum pelaku bisnis
• Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku
bisnis
• Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis
• Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu :
akibat hukum, pilihan hukum
Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam
bisnis pada teknologi informasi. 8
9. PENGERTIAN HUKUM
DILIHAT DARI WAKTU, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:
• IUS CONSTITUTUM
• IUS CONTITUENDUM
DARI BENTUKNYA, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:
• HUKUM TERTULIS
• HUKUM TIDAK TERTULIS
9
• Dikodifikasikan
• Tidak dikodifikasikan
10. Kaidah Agama Kaidah
Kesusilaan
Kaidah Sopan
Santun
Kaidah Hukum
TUJUAN Penyempurnaan manusia agar
jangan menjadi manusia yang
jahat
Ketertiban masyarakat
ISI Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir
ASAL USUL Dari Tuhan Dari diri sendiri
(nurani)
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
SANKSI Dari Tuhan Dari diri sendiri
dan masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH
10
11. TUJUAN HUKUM
BEBERAPA TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM
• TEORI ETIS
Tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan
mewujudkan keadilan.
• TEORI UTILITIES (ENDAEMONITIS)
hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam
jumlah sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest
number)-Jeremy Bentham
• TEORI CAMPURAN
Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan
ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di
samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan
yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan
jamannya. Mochtar Kusumaatmadja
11
12. TUJUAN HUKUM
TUJUAN HUKUM ADALAH KEADILAN
- Keadilan (arti sempit)
- Kepastian Hukum
- Kemanfaatan/Kedayagunaan
KEADILAN
• Justitia distributiva (ius suum cuique tribuere)
• Justitia commutativa
12
13. TUJUAN HUKUM
• KEADILAN DISTRIBUTIF
(Aristoteles)
adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang
jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap
orang mendapat bagian sama banyaknya, bukan
persamaan melainkan kesebandingan.
• KEADILAN KOMUTATIF
ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang
sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa
perseorangan.
13
14. TUJUAN H UKUM
• KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)
(Adam Smith)
keadilan komutatif dibangun atas di atas dasar pengandaian
hakiki antara umat manusia. Berhubungan dengan konsep
keseteraan nilai. Prinsip utama yaitu no harm, tidak melukai atau
merugikan orang lain (baik menyangkut pribadinya, miliknya atau
reputasinya), baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga
ataupun sebagai warga masyarakat.
Apabila keadilan ini dilanggar maka orang yang dilukai atau
dirugikan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain.
Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif menurut Adam
Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak
individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap
sebagai hak-hak sempurna (perfect right), sebagai hak-hak yang
wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.
14
15. TUJUAN HUKUM
• KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)
(Adam Smith)
Pengertian Adam Smith mengandung pengertian yang luas karena:
1. Tidak hanya menyangkut pemulihan, melainkan juga pencegahan
terhadap dilanggarnya kepentingan dan hak orang lain
2. berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu, yang
berlaku bagi segala bentuk hubungan timbal balik antar individu
dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan
hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat.
3. Keadilan ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi semua
orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan
dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality)
15
16. TUJUAN H UKUM
• KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)
(Adam Smith)
Lebih lanjut menurutnya aturan keadilan harus sedapat mungkin
memberikan kejelasan bagi setiap tindakan manusia, yang
mengatur setepat mungkin tindakan yang dituntut oleh keadilan.
Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan,
karena:
1. Aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang
berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan ini
menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam
kaitannya dengan hak-hak orang lain.
2. Bahwa pada kenyataan pelanggaran atas keadilan akan
menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang
pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat. 16
17. FUNGSI HUKUM
Menjamin ketertiban dan keteraturan
• Kontrol sosial
• Penyelesaian sengketa
• Sarana pembaharuan masyarakat
• dll
17
18. Unsur-unsur dari Sistem Hukum
• Kees Schuit suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur :
• .Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari
hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan
asas-asas.
• .Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan
organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan
dalam suatu sistem hukum.
• Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan
perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna
dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para
warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.
18
19. Komponen sistem hukum
• keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang
satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan
sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang
dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan
sistem hukum positif atau Tata Hukum.
• kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu
negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah
subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya
subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata
Negara dan sebagainya
19
20. KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS
MANUSIA
• Roscoe Pound mendefinisikan “kepentingan”
sebagai:
• “Interest as: A demand or desire which human beings, either
Individually or through groups or associations in relations
seek to satisfy.”
• Artinya: Kepentingan sebagai suatu tuntutan atau
hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara
individu ataupun kelompok atau asosiasi.”
20
21. KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS
MANUSIA
• Roscoe Pound membedakan berbagai kepentingan yang
harus dilindungi oleh hukum, yaitu: kepentingan pribadi,
kepentingan umum, dan kepentingan sosial atau
masyarakat
21
22. KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS
MANUSIA
Roscoe Pound memberikan tiga pembatasan hukum yang
penting sebagai alat kontrol sosial. Pembatasan-
pembatasan itu tumbuh dari:
• .keperluan yang menjadi syarat bagi hukum, praktis
hanya untuk berurusan dengan perbuatan-perbuatan
manusia dan barang-barang, dan bukan bagian
dalamnya;
• .pembatasan-pembatasan yang melekat di dalam sanksi-
sanksi hukum, pembatasan atas paksaan terhadap
kemauan manusia dengan kekerasan;
• keperluan yang mensyaratkan hukum untuk
mempergunakan badan luar untuk melaksanakan isi
dan maksud tujuannya, karena perintah-perintah hukum
itu tidak dapat memaksakan dirinya secara sendiri 22
23. PENGGOLONGAN HUKUM
23
HUKUM PRIVAT
HUKUM PUBLIK
HUKUM KHUSUS
HUKUM PERDATA
HUKUM DAGANG
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA USAHA NEGARA
HUKUM PIDANA
HUKUM ACARA
HUKUM EKONOMI
HUKUM PAJAK
HUKUM PERBURUHAN
24. ASAS HUKUM
Asas dalam Ilmu Hukum hanya bersifat mengatur dan
eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya untuk
memberi ikhtisar tidak normatif sifatnya dan tidak
termasuk Hukum positif
24
Contoh asas Hukum:
- Nulum delictum noela poena sine previa lege poenali
- In du bio pro reo
- Unus testis nullus testis
- Pacta sund servanda
26. SUMBER HUKUM
• Sumber Hukum Materiil
merupakan faktor yang membantu pembentukan
hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi
sosial ekonomi dsb.
26
Sumber Hukum Formil
Undang-undang, Kebiasaan, Traktat,
Yurisprudensi
27. SUMBER HUKUM
• UNDANG-UNDANG
• KEBIASAAN
• TRAKTAT
• YURISPRUDENSI
• DOKTRIN
• PENEMUAN HUKUM 27
SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL
Peraturan (regel)
Penetapan atau Ketetapan (beschikking)
29. ISI KAIDAH HUKUM
• PERINTAH
Harus dijalankan, merupakan keharusan.
Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
(Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan
YME)
• LARANGAN
Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan
Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan
perkawinan)
• PERKENAN
Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.
Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)
29
30. SISTEM HUKUM
Sistem Hukum yang berpengaruh yaitu:
• Common law (anglo saxon)
• Civil Law (eropa continental)
30
31. Pengertian Hukum Bisnis
HUKUM:
Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk
mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara
manusia dan
masyarakatnya.
• Jadi hukum diciptakan:
Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.
Menjamin ketentraman (security): warga masyarakat
dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.
31
32. Pengertian Hukum Bisnis
• Salah satu aspek penting dalam upaya
mempertahankan eksistensi manusia di dalam
masyarakat adalah membangun sistem
perekonomian yang mendukung upaya mewujudkan
tujuan hidup itu.
• Sistem perekonomian yang sehat seringkali
bergantung pada sistem perdagangan (System of
trade and commerce) yang sehat.
• Oleh karenanya:
• Masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang
dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin
berjalannya sistem perdagangan (System of trade
and commerce) itu.
32
33. Pengertian Hukum Bisnis
• Perangkat aturan-aturan perilaku yang dianggap
paling dapat menjamin sistem perdagangan itu
adalah aturan-aturan hukum yang secara
sederhana dapat dipahami sebagai:
HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)
33
34. Pengertian Hukum Bisnis
Suatu tata perkonomian yang sehat akan banyak
bergantung pada sistem perdagangan yang sehat
pula;
Sistem perdagangan pada dasarnya selalu
dikaitkan dengan upaya manusia untuk
memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa
(The need of goods and services);
Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan akan
barang dan jasa itu yang dapat disebut sebagai
proses produksi;
34
35. Pengertian Hukum Bisnis
Proses produksi dalam masa ini sering diartikan
sebagai indirect production, dalam arti orang
cenderung memenuhi kebutuhannya dengan
bantuan dan kerjasama orang lain, berarti
mengandung unsur-unsur spesialisasi dan
pemanfaatan surplus;
Melalui spesialisasi: mengkhususkan diri pada keahlian,
keunggulan (Advantage) yang ada pada
dirinya;memanfaatkan faktor waktu, sarana dan faktor-
faktor produksi lain secara intensif, efisien dan efektif.
Melalui pemanfaatan surplus orang berusaha untuk
memanfaatkan kelebihan hasil produktivitasnya untuk
memenuhi kebutuhan orang lain. 35
36. Pengertian Hukum Bisnis
Berdasarkan kondisi di atas maka kegiatan perdagangan
(Trade) pada dasarnya merupakan kegiatan:
• PERTUKARAN BARANG DAN JASA (EXCHANGE OF
GOODS AND SERVICES)
36
37. Pengertian Hukum Bisnis
• Yang berlangsung dalam kerangka spesialisasi
dan pemanfaatan surplus di atas.
• Kegiatan trade ini dipahami sebagai kegiatan
bisnis (business) karena:
• KEGIATAN “EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES” TADI
DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH
KEUNTUNGAN EKONOMIS (ECONOMIC PROFIT)
TERTENTU.
37
38. Pengertian Hukum Bisnis
Bila aktivitas trade lebih banyak dikaitkan dengan
pengertian “Exchange of Goods and Services”,
maka:
• AKTIVITAS EXCHANGE OF GOODS AND
SERVICES FOR PROFIT LEBIH BANYAK
DIARTIKAN SEBAGAI COMMERCIAL
ACTIVITIES
38
39. KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS
Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah
hukum yang diadakan untuk mengatur dan
menyelesaikan persoalan-persoalan dalam
aktivitas antas manusia di bidang
perdagangan (dalam arti trade and commerce).
Unsur terpenting dalam dalam aktivitas itu adalah
persetujuan bisnis/perdagangan di antara para
pelaku bisnis (pengusaha, perusahaan-
perusahaan, bank, konsumen dsb) mengenai
pelbagai transaksi bisnis (produksi, transportasi,
penjualan/distribusi dan bahkan konsumsi).
39
40. KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS
Masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum
yang memungkinkan para anggotanya untuk
membuat dan melaksanakan persetujuan-
persetujuan bisnis itu.
Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena:
Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu
membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar janji
yang beritikad baik dari masing-masing pihak dan saling
kepercayaan di antara mereka untuk melaksanakan isi
persetujuan;
Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum
yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak
melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.
40
41. KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS
Atas dasar kebutuhan inilah maka salah satu
bidang hukum yang paling penting yang
membentuk kerangka hukum bisnis adalah:
• HUKUM KONTRAK
(The Law of contract)
To be continue
41