Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, pemberian hak baru, dan waris. Tarif pajaknya adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikur

1. UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
2

2. DASAR HUKUM
UU NO. 21 TAHUN 1997
UU NO. 20 TAHUN 2000
UU NO. 28 TAHUN 2009
3
UU NO. 1 TAHUN 2022

3. 4
TANAH
Memenuhi kebutuhan
dasar untuk papan
Alat investasi yg
menguntungkan
Bagi yang memperoleh hak atas
tanah
Memberikan kontribusi kepada negara
dengan membayar pajak (BPHTB)
Lahan usaha
WAJAR

4. 5
PRINSIP-PRINSIP YANG DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG TTG BPHTB
o Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan.
o Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
o Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.
o Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena
Pajak (NPOPKP)
o Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
ditetapkan sebesar paling sedikit Rp 80.000.000,00
(delapan puluh juta rupiah) dan Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) atas waris atau hibah wasiat
o

5. OBJEK PAJAK
Pasal 44 ayat (1)
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
PEMINDAHAN HAK
PEMBERIAN HAK
BARU
bambang tedja m.r. 6

6. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
Pasal 44 ayat (2)
A. PEMINDAHAN HAK karena :
1. Jual beli; 2. Tukar menukar;
3. Hibah; 4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yg. mempunyai kekuatan
hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha;
12. Pemekaran usaha;
13. Hadiah.
B. PEMBERIAN HAK BARU karena :
1. Kelanjutan pelepasan hak;
2. Di luar pelepasan hak.
bambang tedja m.r. 7

7. JENIS HAK-HAK ATAS TANAH
Pasal 44 ayat (3)
Diatur dalam UUPA
(UU No. 5/1960)
Diatur dalam UURS
(UU No. 16/1985)
PP No. 43/1983 jo.
PP No. 112/2000
• Hak Milik
• Hak Guna Usaha
• Hak Guna Bangunan
• Hak Pakai
• Hak Milik atas
satuan Rumah
Susun
• Hak Pengelolaan
bambang tedja m.r. 8

8. OBJEK PAJAK
YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB
Pasal 44 ayat (6)
• Untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dicatat
sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
• Perwakilan diplomatik dan konsulat (asas timbal balik);
• Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
• Badan/perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak
menjalankan usaha di luar fungsinya;
• Orang pribadi/badan karena konversi hak/perbuatan hukum lain
tanpa perubahan nama;
• Orang pribadi /badan karena wakaf;
• Orang pribadi/badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
• Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan. 9

9. SUBJEK PAJAK
Pasal 45
Orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan
dikenakan kewajiban membayar pajak
Wajib Pajak
10

10. DASAR PENGENAAN
Pasal 46
Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP)
Harga Transaksi
------------------------
• jual beli
• penunjukan
pembeli dalam
lelang
Nilai Pasar
---------------------------------
• tukar menukar
• hibah
• hibah wasiat
• waris
• pemasukan dlm
perseroan atau badan
hukum lainnya
• pemisahan hak
• penggabungan usaha
• hadiah.........dll
Apabila NPOP
tidak diketahui
atau lebih
rendah dari
NJOP PBB
NJOP PBB
11

11. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK
KENA PAJAK ( NPOPTKP)
Rp 300.000.000,00
untuk waris atau hibah wasiat
bagi OP yg msh dlm hub. klg.
sedarah dlm. garis keturunan
lurus 1 derajat keatas atau
kebawah termasuk suami/istri
Rp 80.000.000,00
selain perolehan hak dari
waris dan hibah wasiat
12

12. TARIF PAJAK
Pasal 47
Untuk kesederhanaan dan kemudahan
penghitungan pajak
5%
Tarif Tunggal
13

13. CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 48
BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) x Tarif
Bila NJOP digunakan sebagai dasar
pengenaan
BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) x Tarif
atau
14

14. TEMPAT TERUTANG PAJAK
Pasal 48
di wilayah Daerah
Yang meliputi letak tanah dan/atau
bangunan
15

15. SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 49
- jual beli - tukar-menukar
- hibah - hibah wasiat
- pemasukan dlm. perseroan/badan
hukum lainnya
- pemisahan hak yg. mengakibatkan
peralihan
- penggabungan usaha
- peleburan usaha
- pemekaran usaha - hadiah
-
- putusan hakim
- lelang
- pemberian hak baru sbg. kelanjutan
pelepasan hak & diluar pelepasan hak
- waris
sejak tgl. dibuat dan ditanda
tanganinya akta
sejak tgl. pendaftaran
perolehan hak
sejak tgl. putusan pengadilan
yang tetap
sejak tgl. penunjukan
pemenang lelang
sejak tgl. diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak
16

16. PENETAPAN, SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN
WP BPHTB wajib membayar sendiri pajak yang terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
SSPD juga merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
SSPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani
oleh Wajib Pajak atau kuasanya
Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tatacara pengisian SSPD diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah
17

17. SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
Penetapan SSPD mengacu pada sistem dan prosedur
pemungutan BPHTB
Sistem dan prosedur diatas mencakup tatacara penyampaian,
pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan dan pengurangan
SSPD-BPHTB serta pendaftaran dan pengurusan akta pemindahan
hak atas tanah dan/atau bangunan
Ketentuan mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah
18

18. KETENTUAN BAGI PEJABAT
Notaris/PPAT/Kakanwil/Kakan.
Pertanahan
Bukti Pembayaran BPHTB
• Penandatanganan Akta
• Penandatanganan Risalah Lelang
• Pendaftaran hak/peralihan hak
Sanksi :
Jika melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
- Notaris/PPAT = denda Rp 7.500.000,00
- Kakanwil/Kakan. Pertanahan Kod./Kab. = Peraturan Perundang-
undangan
19

19. KEWAJIBAN MELAPOR
BAGI PEJABAT
Notaris/PPAT
Pembuatan Akta/
Risalah Lelang
Bulan yang
bersangkutan
Batas waktu pelaporan
kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk
Tanggal 10
bulan berikutnya
Sanksi :
Lewat waktu denda Rp 250.000,00
untuk setiap laporan
20

20. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 189 dan 192
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku.
21

21. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 193
UU ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan yaitu tanggal 5
Januari 2022
22