PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/BMN

1. Pemanfaatan
Barang Milik
Negara
Dosen Pengampu: Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, Asean CPA,
CFrA
Oleh:
Arcika Frillaisya Kusuma (B2091221005)
Desi Asih Purnamasari (B2091221006)
Nanda Rizki Aulia (B2091221007)
Nurul Hidayati (B2091221010)

2. Definisi Pemanfaatan
Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) menurut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020,
pemanfaatan BMN merupakan pendayagunaan aset negara
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN
dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023,
pemanfaatan BMN diartikan dengan pendayagunaan BMN
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian/ lembaga/ satuan kerja dan/ atau optimalisasi
BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sumber : Pasal 1 Ayat (11) PMK No. 115/PMK.06/2020 dan Pasal 1 Ayat (16) PMK No. 53 Tahun 2023

3. Peraturan Terkait Pemanfaatan
Barang Milik Negara
Aturan terkait pemanfaatan BMN mulai muncul pada
tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara
Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik
Negara/Kekayaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang
mencabut KMK Nomor 470/KMK.01/1994.
2
1
Sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id

4. Peraturan Terkait Pemanfaatan
Barang Milik Negara
. Pemanfaatan sendiri terpecah menjadi tiga, yakni
1. PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara,
2. PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
yang telah diubah menjadi PMK Nomor
57/PMK.06/2016, serta
3. PMK Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur yang telah diubah menjadi PMK
Nomor 65/PMK.06/2016.
3
Sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id

5. Peraturan Terkait Pemanfaatan
Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang
Milik Negara sebagai simplifikasi seluruh peraturan
terkait pemanfaatan BMN hingga saat ini.
4
Sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id

6. Bentuk Pemanfaatan Barang
Milik Negara
01 | Sewa
02 | Pinjam Pakai
03 | Kerja sama pemanfaatan
Sesuai dengan Pasal 8 PMK Nomor 115/PMK.06/2020
04 | Bangun guna serah (BGS)

7. Pengertian
This is where you section ends. Duplicate this set of slides as many times you need to go over all your sections.

8. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pohak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan BMN
disamping bentuk pemanfaatan lainnya seperti Pinjam Pakai,
Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna.
Sewa
Sumber : Pasal 1 Ayat (12) PMK No. 115/PMK.06/2020

9. Sewa bertujuan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan
BMN yang tidak digunakan
untuk pelaksanaan tugas fungsi
dan mencegah penggunaan
BMN oleh pihak lain secara
tidak sah disamping tentunya
menghasilkan penerimaan bagi
negara dari imbalan yang
dibayarkan oleh penyewa
Sumber : Pasal 9 Ayat (1) PMK No. 115/PMK.06/2020

10. ● Ketentuan dalam penyewaan Barang Milik Negara yaitu :
1. BMN yang dapat disewakan yang dalam kondisi belum digunakan oleh
pengguna barang atau pengelola barang.
2. Jangka waktu sewa BMN paling lama 5 tahun sejak ditanda tangani dan dapat
diperpanjang.
● Ketentuan dalam perpanjang sewa Barang Milik Negara yaitu :
1. Sewa yang dilakukan oleh pengelola barang, perpanjang dilakukan setelah
evaluasi oleh pengelola barang.
2. Sewa yang dilakukan oleh pengguna barang diperpanjang dilakukan setelah
dilakukan evaluasi oleh pengguna barang dan disetuji oleh pengelola barang.

11. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan BMN
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah
jangka waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali
kepada Pemerintah Pusat ataupun Pengelola Barang/
Pengguna Barang.
Pinjam Pakai
Sumber : Pasal 1 Ayat (13) PMK No. 115/PMK.06/2020

12. ● Pengelola Barang, untuk
tanah dan/atau bangunan
yang berada pada
pengelola barang.
● Pengguna Barang, setelah
mendapatkan persetujuan
pengelola barang untuk
sebagai tanah dan/atau
bangunan yang status
penggunaanya ada pada
pengguna barang dan
barang milik negara selain
tanah dan bangunan.
● Surat permohonan Pinjam
Pakai dari calon peminjam
pakai;
● Surat pernyataan dari
Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan Pinjam Pakai
tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara;
dan
● Data objek Pinjam Pakai,
antara lain kartu
identitas barang, untuk
BMN yang memiliki kartu
identitas barang.
Pihak yang dapat
meminjam pakai BMN
yaitu
Pengguna Barang mengajukan
permohonan persetujuan pinjam
pakai kepada Pengelola Barang
dengan dilampiri:
Sumber : Pasal 32 Ayat (1) PMK No. 115/PMK.06/2020 dan
Tulisan Hukum- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan Tentang Tinjauan Yuridis terhadap
Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN

13. ● BMN yang dimohon dalam
kondisi belum atau tidak
digunakan untuk tugas
dan fungsi Pemerintah
Pusat;
● BMN yang dimohon akan
digunakan untuk
menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
dan
● Jangka waktu Pinjam
Pakai paling lama 5 (lima)
tahun sejak
ditandatanganinya
perjanjian Pinjam Pakai.
● Identitas peminjam
pakai;
● Data BMN objek
Pinjam Pakai;
● Jangka waktu Pinjam
Pakai; dan
● Kewajiban peminjam
pakai.
Hal hal yang dipertimbangkan
dalam menyetuji atau menolak
pinjam pakai dari pengguna
barang
Apabila Pengelola Barang
menyetujui permohonan
persetujuan pinjam pakai dari
Pengguna Barang, maka
pengelola barang menerbittkan
surat:
Sumber : Tulisan Hukum- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Tinjauan
Yuridis terhadap Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN

14. Kerja sama pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMN oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber
pembiayaan lainnya.
Kerja sama
pemanfaatan
Sumber : Pasal 1 Ayat (14) PMK No. 115/PMK.06/2020

15. ● Pihak yang dapat melaksanakan KSP
ini yaitu:
● Pengelola Barang, untuk BMN yang
berada pada Pengelola Barang;
● Pengguna Barang, dengan
persetujuan Pengelola Barang, untuk
BMN yang berada pada Pengguna
Barang.
● Badan yang dapat menjadi mitra kerja
sama pemanfaatan (KSP) meliputi:
● Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
● Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
● Swasta, kecuali perorangan.
Sumber : Pasal 40 Ayat (1) dan (2) PMK No. 115/PMK.06/2020

16. Bangun guna serah (BGS) adalah pemanfaatan BMN berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/
atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.
Bangun guna serah
(BGS) / Bangun serah guna (BSG)
Sumber : Pasal 1 Ayat (15) PMK No. 115/PMK.06/2020

17. Bangun serah guna (BSG)
Bangun serah guna (BSG) adalah
pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan
untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.
Sumber : Pasal 1 Ayat (16) PMK No. 115/PMK.06/2020

18. Pihak yang dapat melaksanakan BGS/BSG yaitu:
● Pengelola Barang, terhadap BMN yang berada pada Pengelola Barang;
atau
● Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang,
terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.
Sumber : Pasal 59 Ayat (1) PMK No. 115/PMK.06/2020

19. Objek bangun serah guna (BSG)/ bangun
guna serah (BGS) yaitu:
● BMN berupa tanah yang berada pada
Pengelola Barang; atau
● BMN berupa tanah yang berada pada
Pengguna Barang.
Pihak yang dapat menjadi mitra
BGS/BSG meliputi:
● Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
● Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
● Swasta, kecuali perorangan;
● Badan hukum lainnya.
Sumber : Pasal 59 Ayat (2) dan Pasal 60 PMK No. 115/PMK.06/2020

20. Jangka waktu pengoprasian dengan ketentuan tidak
melampaui 2 (dua) tahun sejak perjanjian
ditandatangani. Ketentuan dalam BGS/BSG yaitu:
● Selama masa pengoprasian BGS/BSG, pengguna
barang harus dapat menggunakan langsung
objek BGS/BSG beserta sarana dan
prasarananya untuk menyelenggarakan tupoksi
berdasarkan penetapan dari pengelola barang
(paling sedikit 10%) dari luas objek.
● Jangka waktu pengoprasian BGS/BSG oleh mitra
BGS/BSG paling lama 30 tahun.
Kewajiban mitra BGS/BSG selama jangka waktu
pengoperasian:
1. Membayar kontribusi ke rekening kas umum
negara.
2. Tidak menjaminkan atau menggadaikan objek
BGS/BSG kepada pihak lain.
Sumber : Pasal 61 Ayat (3) PMK No. 115/PMK.06/2020

21. Thank you!
Thank you!