1. PENGELOLAAN ASET SATKER BLU
Jakarta,
September 2013
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pembinaan PK BLU
2. 1.
PP Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana
telah diubah terkahir dengan PP No. 74/2012, telah mengamanatkan
untuk menyusun PMK mengenai pengelolaan aset BLU (Pasal 22 ayat 5).
2.
PP No. 23/2005 Ps. 14 (4),
Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya
merupakan pendapatan BLU.
“Hasil yang dimaksud pada ayat ini dapat diperoleh dari kerjasama
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang tidak
berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU.”
3.
PP No. 6/2006 Ps. 79 (2),
Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri
dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.
2
3. A.
BAB I
KETENTUAN UMUM
B.
BAB II
RUANG LINGKUP
C.
BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET
1.
Bagian Kesatu
………………… Prinsip Umum
2.
Bagian Kedua ………………..……Perencanaan dan Penganggaran
3.
Bagian Ketiga ……………………..Penggunaan
4.
Bagian Keempat ………………… KSO
5.
Bagian Kelima …………………….Pemindahtanganan
6.
Bagian Keenam …………………. Pemusnahan
7.
Bagian Ketujuh ………………….. Penghapusan
8.
Bagian Kedelapan ……………… Akuntansi dan Pelaporan
9.
Bagian Kesembilan ……………. Pengawasan dan Pengendalian
D.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
E.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
F.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
3
4. 1. Pengaturan pengelolaan Aset Satker BLU meliputi:
a. Sebagian Aset Lancar Satker BLU, yaitu barang
persediaan;
b. Aset Tetap Satker BLU
c. Sebagian Aset lain Satker BLU, yaitu aset tak berwujud;
dan
d. Aset Mitra Kso berupa peralatan dan mesin.
2. Pengaturan pengelolaan aset untuk Satker BLU yang telah
diatur dalam PMK tersendiri, tidak mengikuti ketentuan
dalam RPMK ini bila telah ditetapkan sebagai PMK.
4
5. A. PRINSIP UMUM
Pelaksanaan pengelolaan Aset dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai:
B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1.
Perencanaan kebutuhan Aset dituangkan dalam RBA dan RKA-K/L Satker BLU
dengan memperhatikan:
a. Ketersediaan Aset yang telah dikuasai dan/atau dimiliki; dan
b. Dana yang tersedia
2.
Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan Aset berasal dari PNBP dan/atau
RM APBN.
3.
Tata cara penganggaran untuk pemenuhan tersebut mengikuti ketentuan
perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
5
6. Digunakan Sendiri
Digunakan Sementara
K/L lain
Dioperasikan
Pihak lain
Status penggunaanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
cq. Dirjen Kekayaan Negara
Aset Satker BLU selain Aset Tetap Satker BLU berupa tanah
dan bangunan, yang berdasarkan peraturan perundangundangan tidak dipersyaratkan adanya bukti kepemilikan,
dengan nilai buku sampai dengan Rp25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga
Dialihkan Status
Penggunaannya
kepada K/L lain
Aset yang telah
ditetapkan
status
penggunaannya
pada satker BLU,
dapat digunakan
sementara oleh
K/L lain dalam
jangka waktu
tertentu tanpa
mengubah
status
penggunaannya
Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen penetapan status Aset,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN
6
8. PRINSIP PELAKSANAAN KSO
1. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum;
2. Tidak mengakibatkan utang;
3. Biaya berkenaan dengan
dibebankan pada RM APBN;
pelaksanaan
KSO
tidak
4. Objek KSO tidak boleh dijadikan agunan; dan
5. Tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset Satker BLU
kepada pihak lain.
8
9. Pengaturan Umum KSO
1.
Pemimpin Satker BLU dapat melakukan KSO dalam rangka TUSI serta
menunjang TUSI Satker BLU.
2.
KSO dilaksanakan melalui kerja sama dengan Mitra KSO dan
dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemimpin Satker BLU
dengan Mitra KSO.
3.
TUSI merupakan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat,
yang terdiri dari:
a.
Penyediaan barang dan jasa layanan umum;
b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan
c.
Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
9
10. Pengaturan Umum KSO
4.
KSO dalam rangka Menunjang TUSI untuk Satker BLU penyedia barang
dan jasa dan Satker BLU pengelola dana khusus, antara lain:
a. Kantor kas bank/ATM
e. wisma/guest house/asrama
b. Parkir
f. Sarana Olahraga
c. Kantin/food court
g. Minimarket
d. Aula/auditorium/gedung serba guna
e. Training center.
5.
Satker BLU pengelola wilayah/kawasan tertentu dapat melakukan KSO
terhadap seluruh Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki.
6.
Pendapatan dari KSO yang menjadi hak/bagian Satker BLU merupakan
PNBP yang dapat digunakan langsung sesuai dengan RBA.
7.
Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan dari KSO
ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan mengenai PPK BLU
10
11. Tujuan KSO
1. Meningkatkan pemberian pelayanan umum
kepada masyarakat;
2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
aset Satker BLU; dan/atau
3. Meningkatkan pendapatan Satker BLU.
11
13. KSO TANAH & BANGUNAN
BENTUK KSO
Pendayagunaan tanah dan/atau bangunan milik
Satker BLU, untuk digunakan Satker BLU dan/atau
Mitra KSO, sesuai dengan perjanjian
KSO PERALATAN & MESIN
Pendayagunaan peralatan dan mesin milik Mitra
KSO oleh Satker BLU, sesuai dengan perjanjian
13
14. PERENCANAAN KSO
Rencana KSO
dicantumkan
dalam
RBA Satker BLU
Rencana KSO paling sedikit
menjelaskan secara ringkas
tentang:
1. Maksud dan tujuan;
2. Bentuk
3. Analisa aspek teknis
dan aspek keuangan
Analisa dan evaluasi aspek
teknis:
Berupa spesifikasi
teknis/kualifikasi Objek
KSO
Analisa dan evaluasi aspek
keuangan:
Proyeksi pendapatan dan
biaya yang timbul dari
pelaksanaan KSO
14
16. KSO PERALATAN & MESIN
Satker BLU menggunakan peralatan dan mesin milik Mitra KSO,
untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan
umum Satker BLU dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
Dilakukan berdasarkan Keputusan Pemimpin Satker BLU
Mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang
ditetapkan dalam perjanjian, berdasarkan prinsip saling
menguntungkan
Jangka waktu KSO Peralatan dan Mesin ditetapkan dengan
memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin yang
dapat diperkirakan
16
17. KSO TANAH & BANGUNAN
Mitra
KSO
mendayagunakan tanah
dan/atau bangunan milik
Satker
BLU
dalam
rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi serta
menunjang tugas dan fungsi Satker
BLU dalam jangka waktu tertentu,
dengan mendapatkan imbalan
berupa uang sewa yang diterima di
muka
Mitra
KSO
mendirikan
bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya
diatas
tanah milik Satker BLU, dan setelah
selesai pembangunannya diserahkan
kepada Satker BLU, untuk kemudian
digunakan oleh Satker BLU dan/atau
Mitra KSO dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi serta menunjang tugas
dan fungsi Satker BLU selama jangka
waktu tertentu yang disepakati
17
18. KSO TANAH & BANGUNAN
1. Dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemimpin Satker BLU, yang
ditetapkan sebelum proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO;
2. Besaran uang sewa ditetapkan dengan memperhitungkan harga pasar ;
3. Pelaksanaan KSO dituangkan dalam perjanjian antara pemimpin Satker BLU dan
Mitra KSO;
4. Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian;
5. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas sewa per tahun,
per bulan, per hari dan per jam; dan
6. Jangka KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang
18
19. KSO TANAH & BANGUNAN
1. Selain mendapatkan uang sewa, pemimpin Satker BLU dapat
mengenakan bagi hasil kepada Mitra KSO;
2. Besaran bagi hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. Omzet;
b. Keuntungan; atau
c. Biaya operasional.
3. Besaran bagi hasil ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU.
19
20. KSO TANAH & BANGUNAN
1. Dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemimpin Satker BLU, yang
ditetapkan sebelum proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO;
2. Besaran uang sewa ditetapkan dengan memperhitungkan harga pasar ;
3. Pelaksanaan KSO dituangkan dalam perjanjian antara pemimpin Satker BLU dan
Mitra KSO;
4. Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian;
5. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas sewa per tahun,
per bulan, per hari dan per jam; dan
6. Jangka KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang
20
