Pengawasan Keamanan Produk Hewan (Kesmavet) Syamsul Maarif (1).pptx
1. Diklat Teknis Jaminan Produk Halal Tahun 2020
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKATVETERINER
PENGAWASAN KEAMANAN
PRODUK HEWAN
2. Peningkatan daya saing produk &
Pengamanan pasar dalam negeri
Peningkatan penduduk dunia
Kemudahan komunikasi & transportasi
Perkembangan IPTEK
Peningkatan kerjasama perdagangan
Perubahan tuntutan konsumen
PERKEMBANGAN GLOBAL
KEPENTINGAN NASIONAL
3. Kajian Persepsi Konsumen di JABODETABEK
dalam memilih daging ayam tahun 2016
Motivasi utama
masyarakat
Jabodetabek
memilih
membeli daging
ayam?
Alasan terakhir
yang menjadi
motivasi
Sumber: DIFS-2016
4. 1. UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan & Kesehatan
Hewan
2. UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. UU No.18/2012 tentang Pangan
4. UU No. 8/2009 tentang Perlindungan Konsumen
1. PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan
Hewan
2. PP 86Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
1. Permentan No.14/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian
Keamanan dan Mutu Produk Hewan
2. Permentan No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor KontrolVeteriner Unit
Usaha Produk Hewan
LANDASAN HUKUM
5. UU No. 41/2014, Pasal 58:
PENJAMINAN PRODUK HEWAN ASUH
Kewajiban Pemerintah & Pemda, sesuai kewenangannya
• Pengawasan, Pemeriksaan, Pengujian,
Standardisasi, Sertifikasi, & Registrasi
• Pengawasan, Pemeriksaan, & Pengujian:
• tempat produksi, pemotongan, penampungan,
pengumpulan, & peredaran
• Produk hewan segar, sebelum & setelah
pengawetan.
6. Proses Bisnis Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan
Produk Hewan yang ASUH
Sertifikasi NKV
Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan
Keamanan dan Mutu
PENJAMINAN
KEAMANAN
PRODUK HEWAN
Pengaturan Peredaran
Produk Hewan
Pengawasan Unit Usaha
Produk Hewan
Pengawasan Produk
Hewan
Pemeriksaan & pengujian
Produk Hewan
Standardisasi Produk
Hewan
Sertifikasi Registrasi
Produk Hewan
Penerapan Higiene
Sanitasi
Surveillans Unit Usaha
Pembinaan Unit Usaha
Penilaian Unit Usaha
Pengaturan Pemasukan
(Impor)
Pengaturan Peredaran
(Domestik)
Pengaturan Pengeluaran
(Ekspor)
Pengawasan Peredaran Pengawasan Lalulintas
Monitoring-Surveillans
Pengembangan Metode
Pembinaan
Laboratorium
Review Standar
Penyusunan SNI
Penerbitan Sertifikat
Veteriner
Pendaftaran
Keterangan Warna:
: OPD Kabupaten Kota
: OPD Propinsi
: Dit. Kesmavet
: UPT Veteriner Pusat
: UPTD
: Unit Usaha
7. KONSEP “SAFE FROM FARMTO FORK”
Pengujian
Pemeriksaan
Pengawasan
Penerapan HS
Pembinaan
• Program Monitoring
Surveilans Residu Cemaran
Mikroba (PMSRCM)
• Sertifikat Veteriner
(Pemenuhan Persyaratan
Teknis Ekspor)
• Pengawasan Peredaran Produk
Hewan
• Pengawasan Unit Usaha Produk
Hewan
• Sertifikasi Nomor Kontrol
Veteriner (NKV) : pemenuhan
persyaratan higiene sanitasi
(daya saing)
• Pembinaan Unit Usaha
Produk Hewan
8. 8
Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang
selanjutnya disebut Nomor Kontrol
Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti
tertulis yang sah telah dipenuhinya
persyaratan higiene dan sanitasi sebagai
jaminan keamanan produk hewan pada
unit usaha produk hewan.
SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2020 tentang Sertifikasi
Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan
10. JENIS USAHA WAJIB NKV
Budidaya
(Unggas Petelur dan Sapi Perah)
Sarang Burung Walet
(Rumah, Pencucian, Pengumpulan dan
Pengolahan
Distribusi
(Cold Storage; Kios daging; Ritel; Gudang kering;
Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan Telur Konsumsi;
Penampung Susu)
Rumah Potong Hewan
(Ruminanisa, Babi dan Unggas
Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan
(Daging, Susu, Telur, Madu dan produk panga
lain)
Pengolahan Hewan Non Pangan
11. Mekanisme Sertifikasi NKV
Permohonan
Dinas Provinsi
tidak
lengkap
POV Temuan
ketidaksesuaian
Perbaikan oleh
Pelaku Usaha
Penerbitan
Sertifikasi
NKV
Pembinaan oleh Dinas
Kabupaten/Kota
(max 5 tahun)
POV
Tidak memenuhi persyaratan
Memenuhi persyaratan
Ekspor Harmonisasi
Persyaratan
ekspor
Tim Auditor
Ditjen PKH
3 hari
Tim Auditor NKV
Lengkap
Ditjen PKH
(Dir Kesmavet)
Proses secara Daring
12. Pengawasan
Keamanan dan
Mutu Produk
Hewan
Peternakan RPH Pengolahan Peredaran Penjualan
1. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
2. Monitoring dan surveilans produk hewan
3. Pengawasan Keamanan Produk Hewan
13. PELAKSANAAN PENGAWASAN KESMAVET
Mengawasi registrasi/
pendaftaran produk
hewan
Mengawasi
penerapan cara yang
baik di unit usaha
produk hewan
Mengawasi pemenuhan
persyaratan keamanan &
mutu peredaran produk
hewan
Mengawasi kebenaran &
kesesuaian informasi
produk hewan yang
beredar
SDM pelaksana :
1. Pengawas Kesmavet
2. Asisten Pengawas
Kesmavet
14. PUSAT
• NSPK
• Pembinaan
PROP
• KOORDINATIF
(antar wilayah
Kab/Kota)
• Pengawasan
pelaksanaan
wasvet
KAB/KOTA
• PELAKSANAAN
• Koordinasi
pelaksanaan di
wilayah
LaporanWasvet
ke Propinsi
Laporan ke
Pusat
(akumulasi
pelaksanaan di
Kab/Kota
MONEV
PEMBAGIAN KEWENANGAN
PENGAWASAN KESMAVET
15. Penerapan pengawasan lalu-lintas produk hewan:
(PP No. 47/2014, Pasal 44)
• Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan (Rekomendasi
Teknis)
• Ketentuan Peraturan Karantina
Masuk & Keluar NKRI,
serta Antar Pulau
• Memenuhi syarat teknis (Rekomendasi Teknis)
• Pemeriksaan dok & kesehatan (Sertifikat Veteriner)
Antar wilayah dalam
Pulau
• Pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan,
dan/atau biosekuriti
Dalam 1 wilayah
16. Tahap Sosialisasi, Uji
Coba dan
Penyempurnaan Tahun
2020 :
1. Silawas (Sistem
Pelaporan Pengawas
Kesmavet)
2. AM-PM (Aplikasi
Pelaporan AMPM RPH)
Tahap Pengembangan
Tahun 2020 :
1. Kolam (Kolom Laporan
Masyarakat)
2. Sistem Informasi
Nomor Kontrol
Veteriner
Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Sistem Informasi dan Database Kesmavet yang terintegrasi
27. Penolakan peredaran daging kerbau di daerah
rekomendasi provinsi absent
PENGAWASAN PEREDARAN DAGING KERBAU
28. Sanksi Hukum
UU 18/2012 Jo UU 14/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Unit usaha tanpa sertifikasi NKV, Produk Hewan tanpa Sertifikat
Veteriner, & Pemasukan produk tanpa rekomendasi
Peringatan
tertulis Denda
Penghentian
sementara
kegiatan
(produksi
dan/atau
peredaran)
Pencabutan
nomor
pendaftaran &
penarikan
produk
Pencabutan
izin
Sanksi Pidana:
Pemalsuan & penambahan bahan terlarang Penjara maks 5 tahun atau
denda 10 milyar (UU 41/2014)
Praktik Praktik peredaran produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan
higiene sanitasi ancaman maksimal pidana penjara 2 tahun atau denda 4
milyar (UU 18/2012)
Pelanggaran kesrawan (penyiksaan hewan) dan pemotongan betina produktif
Penjara maks 6 bulan atau denda 50 juta (UU 41/2014)
29. No Jenis Pelanggaran Lokasi Keterangan
1 Perdagangan sate Padang yang mengandung
spesies babi
Padang Polri & PPNS,
Putusan PN
2 Peredaran daging sapi yang di simpan di cold
storage yang belum ber NKV (tidak memenuhi
persyaratan hygiene sanitasi)
Malang Satgas Pangan,
Polda
3 Peredaran daging celeng yang dioplos dengan
daging sapi (2015)
Bojonegoro PPNS & Polri,
Putusan PN
4 Pemotongan ternak betina produktif dan
pemotongan di luar TPH
Sidoarjo Polri & PPNS,
Sidang PN
5 Re-packing daging ayam yang tidak sesuai dengan
informasi kemasan asli
Ambon Satgas Pangan,
Polda
PENEGAKAN HUKUM BIDANG KESMAVETTAHUN 2019
