Bahan Presentasi Disparekraf DKI Jakarta.pdf

1. LAYANAN PEMERIKSAAN DAN/ ATAU PENGUJIAN
KEHALALAN PRODUK
LPH SUCOFINDO

2. DASAR HUKUM
JAMINAN PRODUK HALAL
 UUD 1945 (Pasal 29 ayat 2)
 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Jaminan Produk Halal)
 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal
 Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
 Keputusan Menteri Agama No. 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk
Yang Wajib Bersertifikat Halal
 Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem
Jaminan Produk Halal

3. Tujuan
Jaminan
Produk Halal
1) Memberikan kenyamanan, keamanan,
keselamatan, dan kepastian ketersediaan
Produk Halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan Produk
2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha
untuk memproduksi dan menjual Produk Halal

4. Definisi
 Jaminan Produk Halal (JPH)
kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat
halal
 Produk
barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
 Produk Halal
adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
 Sertifikat Halal
Pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis
Ulama Indonesia.
 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
adalah Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian
terhadap kehalalan Produk.

5. LEGALITAS LPH
PT SUCOFINDO (PERSERO)
 Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 117
Tahun 2020 tentang Penetapan PT.
Sucofindo (Persero) sebagai Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH)
 Surat Keterangan Akreditasi LPH dari
BPJPH No. 01/BD.II/HK.00.5/10/2020
tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan
dan/atau Pengujian
 Registrasi LPH No. REG RI LH 10013120
tentang No. Registrasi LPH PT
SUCOFINDO (Persero)

6.  Surat Keterangan Dewan Halal
Nasional MUI dengan No. Ket-11/DHN-
MUI/X/2020 Kesesuaian dengan
Prinsip Syariah
LEGALITAS LPH
PT SUCOFINDO (PERSERO)

7. LPH – PT Sucofindo (Persero)
Ruang Lingkup Pemeriksaan dan/atau Pengujian
LPH PT SUCOFINDO (PERSERO)
• Makanan
• Minuman
• Obat
• Kosmetik
• Produk kimiawi
• Produk biologi
• Produk rekayasa genetik
• Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan
Barang
• Penyembelihan
• Pengolahan
• Penyimpanan
• Pengemasan
• Pendistribusian
• Penjualan
• Penyajian
Jasa
Sumber:
Surat Keterangan Akreditasi LPH
No. 01/BD.II/HK.00.5/10/2020

8. PT SUCOFINDO (PERSERO)
 28 Kantor cabang
 38 Unit Pelayanan
 57 Laboratorium

11. Kewajiban
Pelaku
Usaha
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan
sertifikat Halal wajib:
a) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan
jujur;
b) Memisahkan lokasi, tempat, dan alat
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c) Memiliki Penyelia Halal (pelatihan dan/ atau
sertifikasi kompetensi penyelia halal); dan
d) Melaporkan perubahan komposisi Bahan
kepada BPJPH.

12. https://ptsp.halal.go.id/

13. https://ptsp.halal.go.id/
PILIH LPH PT SUCOFINDO

14. Pemeriksaan
dan/atau Pengujian
Kehalalan Produk
Pemeriksaan dan/ atau
pengujian kehalalan Produk
meliputi:
 Pemeriksaan keabsahan
dokumen; dan
 Pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan Produk.

15. Penetapan
Kehalalan Produk
 Penetapan kehalalan produk
melalui sidang fatwa halal
MUI.
 Sidang fatwa halal MUI
dapat dilakukan oleh MUI
pusat, provinsi, MUI
kabupaten/ kota, atau
Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh.
 Hasil penetapan kehalalan
produk MUI berupa
penetapan halal Produk
atau penetapan
ketidakhalalan

16. Penerbitan
Sertifikat Halal
 BPJPH menerbitkan Sertifikat
Halal, berlaku selama 4
(empat) tahun.
 Dalam hal MUI menetapkan
ketidakhalalan Produk, BPJPH
mengeluarkan surat
keterangan tidak halal

17. Terimakasih