Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi dan sertifikasi untuk UMKM khususnya di bidang pangan olahan. Ada dua jenis sertifikasi yaitu wajib dan sukarela, dengan berbagai lembaga pengelola dan persyaratan yang berlaku."

1. UMKM:
STANDARISASI & SERTIFIKASI
PANGAN OLAHAN
(PIRT: Pangan Industri Rumah Tangga)

2. SIFAT
SERTIFIKASI
dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah.
Contoh : Sertifikat produk (Prima, P-IRT, MD, HACCP,
Halal, Organik, Pangan Segar)
dilakukan tanpa ada kewajiban dari pemerintah.
Contoh : Sertifikat sistem ISO-9001 (SMM), ISO
(keselamatan kerja), dsb.
Ada 2 sifat sertifikasi :
MANDATORY :
VOLUNTARY :

3. KEWENANGAN
SERTIFIKASI
Sertifikat P-IRT. : Dinas Kesehatan kab/kota
Sertifikat HACCP  : BPOM
Sertifikat Halal  : BPJPH
Sertifikat MD  : BPOM
Produk olahan :
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,
Kementrian Agama

4. DASAR
HUKUM P-IRT
UU RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 3
Menyebutkan bahwa tujuan pengaturan,
pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk
tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan
kesehatan manusia.
Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI Nomor : HK , Tanggal 30 April
tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
( SPP-IRT )

5. SYARAT-
SYARAT P-IRT
Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
Mengisi formulir permohonan izin PIRT
Foto copy KTP (1 lembar)
Pas foto 3 x 4 (3 lembar)
Menyertakan rancangan label Makanan/Minuman
Mengurus Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT):

6. PENGECUALIAN Susu dan hasil olahannya
Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang
memerlukan proses dan atau penyimpanan beku,
Pangan kaleng,
Pangan bayi,
Minuman beralkohol,
Air minum dalam kemasan (AMDK),
Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI,
Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM

7. MASA
BERLAKU :
TIDAK ADA
BATAS WAKTU
Pemilik atau penanggung jawab perusahaan
melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang
berlaku di bidang pangan
Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama
yang tertera pada SPP-IRT Produk pangan terbukti
merugikan atau membahayakan kesehatan atau
jiwa.
Pencabutan dan Pembatalan SPP-IRT apabila :

8. PROSEDUR
PERIJINAN
P-IRT Pemeriksaan berkas (1 hari)
Persetujuan Kadinkes (1 hari)
Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan
keamanan pangan (dilaksanakan setiap 3 bulan)
Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan (1
hari)
Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari)
Membayar retribusi.
Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga diserahkan
(1 hari)
Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Kesehatan :
Total waktu 6 hari s/d 3 bulan

9. SERTIFIKAT
PRODUKSI
PANGAN IRT
(SPP-IRT)
Angka ke-1 menunjukkan kode jenis kemasanang
ka ke-2, 3 menunjukkan nomor urut jenis produk
Angka ke-4,5,6.7 menunjukkan kode propinsi dan
kabupaten/kota
Angka ke-8, 9 menunjukkan nomor urut produk P
IRT yang telah memperoleh SPP-IRT
Angka ke-10,11,12 menunjukkan nomor urut P-IRT
di Kabupaten/kota yang bersangkutan
Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
dicantumkan pada label produk pangan IRT
Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP – IRT) Sertifikat
diberikan untuk 1 (satu) jenis produk pangan Nomor
Sertifikat PP – IRT terdiri dari 12 angka (digit) yaitu:

10. CONTOH P-IRT
06 = kelompok jenis pangan yaitu tepung dan hasil
olahnya dan jenis produknya adalah biscuit
3471 = kode propinsi, kabupaten/kota adalah
propinsi DIY, kota Yogyakarta
02 = nomor urut jenis pangan yang ke- 2
memperoleh nomor sertifikat produksi
025 = nomor urut perusahaan IRT di kabupaten /
kota setempat (Yogyakarta)
Contoh : P – IRT No. 206347102025
2 = jenis kemasan adalah pfastik

11. 02

12. SERTIFIKAT
HALAL
Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang
menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan
syari’at Islam.
Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk
mendapatkan ijin pencantuman label halal pada
kemasan produk dari instansi pemerintah yang
berwenang.
Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun

13. KETENTUAN
OLEH LP POM
MUI
Mempersiapkan Sistem Jaminan Halal.
Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang
atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang
bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan
produksi halal.
Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk
diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan
sebelumnya oleh LPPOM MUI.
Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang
pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

14. PROSES
SERTIFIKASI
DAN
LABELISASI
HALAL
Pemeriksaan
Kelengkapan data
Data Tidak Lengkap
Data Lengkap
Dept. Agama
Pelaksanaan audit oleh Tim Auditor (Dept. Agama,
MUI dan Badan POM)
Tidak Memenuhi Syarat CPPB
LPPOM MUI
Memenuhi Syarat CPPB
Sertifikat HalalSkema
Persetujuan Pencantuman
Tulisan Halal pada Label Makanan
Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Pemohon

15. RESTORAN
DIAJUKAN KE
MAJELIS
ULAMA
INDONESIA
PRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKAN
UNTUK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
Produk yang terdaftar di Badan POM (mempunyai
nomor pendaftaran MD/ML) diajukan ke Badan POM.
Produk yang mempunyai nomor pendaftaran SP/P-IRT
diajukan ke Balai POM setempat
Restoran diajukan ke Majelis Ulama Indonesia.

16. TATA CARA
PERMOHONAN
Daftar No. Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT)
Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang
tercantum dipersetujuan pendaftaran, beserta fotocopy
label yang disetujui oleh Badan POM
SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik
Flow Chart (Diagram Alir Proses Produksi)
Lay Out Sarana Produksi/PabrikSertifikat Halal dari
bahan-bahan yang digunakan dan atau spesifikasi
sumber/asal bahan baku yang digunakan (dikeluarkan
oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut)
Bahan berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan
dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan
dilakukan sesuai Syariah Islam
Pemohon mengisi permohonan (3 rangkap) dilengkapi :

17. PELAKSANAAN
AUDIT:
WAKTU AUDIT
DISEPAKATI
BERSAMA
Dalam keadaan berproduksi
Mempresentasikan proses produksi
Diizinkan untuk difoto ( bila diperlukan )
Menyiapkan PO/DO bahan-bahan
( 2 bulan terakhir)

18. AUDITOR DAN
TUGAS TIM
AUDIT
Penilaian segi Higiene dan Sanitasi Perusahaan , CPPB,
Mutu dan keamanan pangan.
Penilaian segi kehalalan bahan baku dan proses produksi
Penilaian segi pertanggung jawaban kehalalan produk
dan layanan karyawan muslim
Badan POM:
LPPOM MUI:
Kementrian Agama:

19. HASIL AUDIT Kehalalan Produk( Sesuai hasil pemeriksaan dan Rapat
Komisi Fatwa)
CPPB memenuhi syarat CPPB, minimal Nilai B
Perusahaan harus melengkapi dalam waktu 3 (tiga)
bulan sejak dilakukan audit.
Apabila belum bisa dipenuhi, maka akan dilakukan
audit ulang
Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI, berdasarkan hasil
pertimbangan kedua hal tersebut diatas
Labelisasi dikeluarkan olen Badan POM berdasarkan
Sertifikat Halal dan Hasil Perbaikan CPPB
Tidak Memenuhi Syarat

20. MASA
BERLAKU
SERTIFIKAT &
LABEL HALAL
Sistem Jaminan Halal
TIM Internal Auditor HALAL
Dua tahun
Tiga bulan sebelum habis harus memperbaharui
Tidak memperpanjang, harus menghilangkan tulisan halal
JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN
Produsen harus mempunyai :

21. Terima kasih!