Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form

1. Oleh:
Idik Saeful Bahri, S.H., M.H.

2. Pleid / exception / exeptie / Eksepsi (tangkisan) berbeda dengan
Objection (keberatan) namun dalam praktik hukum dianggap
sama antara tangkisan dan keberatan. Tangkisan adalah
pembelaan yang tidak ditujukan pada materi pokok surat
dakwaan (mengkait syarat materiil surat dakwaan) sedang
keberatan adalah pembelaan yang tidak ditujukan pada cacad
formal suatu dakwaan (mengkait syarat formil surat dakwaan).
Lembaga eksepsi dan/atau keberatan diakui dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia yaitu dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP,
yang berbunyi sbb :
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa
pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat
diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi
kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil
keputusan.

3.  Untuk mencapai (mewujudkan) asas peradilan, yaitu
penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan.
 Dapat memberikan perlindungan kepada Tersangka atau
Terdakwa terhadap Surat Dakwaan atau proses
pemeriksaan di tingkat penyidikan yang sebenarnya
sejak awal sudah Batal Demi Hukum (Niet
Onvantkelijke Verklaard).
 Sebagai bentuk pengawasan horizontal oleh Hakim
kepada Penyidik maupun Penuntut Umum atas
tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan/atau
bertentangan dengan ketentuan hukum acara.

4.  Mengidentifikasi permasalahan:
1) Memahami pasal-pasal KUHP non KUHP yang dituduhkan.
2) Cari kisi-kisi dan celah-celah hukumnya.
3) Analisa judex factie dan judex jurisnya
4) Cari teori pidana yang tepat dan jurisprudensinya

5. Prinsipnya harus diajukan pada sidang
pertama
Yakni “sesaat” atau “setelah” penuntut umum
membaca surat dakwaan
Apabila pengajuan dilakukan di luar tenggang
waktu yang disebutkan, eksepsi tidak perlu
ditanggapi JPU dan PN, kecuali eksepsi
mengenai kewenangan mengadili di dalam
pasal 156 ayat (7) KUHAP.

6. Eksepsi kewenangan mengadili
Eksepsi kewenangan atau hak untuk
menuntut hapus atau gugur
Eksepsi tuntutan JPU tidak dapat diterima
Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum
Eksepsi dakwaan JPU tidak dapat diterima
Eksepsi dakwaan JPU batal

7.  Tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut).
 Tidak berwenang secara relatif (kompetensi relatif).
Harus diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok
perkara dan dituangkan dalam putusan sela.

8.  Exceptio Judikate (Ne Bis In Idem)
Ps. 76 KUHP
 Exceptio In Tempores (Kadaluarsa)
Ps. 78 KUHP
 Terdakwa meninggal dunia
Ps. 77 KUHP

9.  Bentuk putusannya:
PUTUSAN AKHIR, bukan PUTUSAN SELA
 Upaya Hukumnya:
BANDING dan KASASI

10. Apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan
(penyidikan) tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan UU, yaitu:
Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat
ketentuan Ps. 56 ayat (1) tentang pendampingan
oleh penasihat hukum.
Pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict
(delik aduan), dimana pendakwaan tindak pidana
delik aduan harus terdapat ADUAN/SURAT
ADUAN dari korban atau orang yang disebut
dalam pasal delik yang bersangkutan

11.  Bentuk putusannya : PUTUSAN AKHIR
 Upaya hukum : BANDING dan KASASI

12.  Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu
bukan merupakan tindak pidana
(Ps. 191 ayat (2) KUHAP)

13.  Bentuk putusannya: PUTUSAN AKHIR
 Upaya hukumnya:
 Tertutup upaya hukum banding,
 Tetapi langsung upaya hukum kasasi

14.  Apabila surat dakwaan JPU mengandung cacat formil
 Apabila surat dakwaan JPU mengandung kekeliruan beracara.

15.  Exceptio Subjudice
Tindak pidana yang didakwakan persis sama dengan perkara
pidana yang masih berjalan pemeriksaannya di pengadilan lain.
 Exceptio In Persona
Keliru orang yang didakwa
 Eksepsi tentang kekeliruan sistematika dakwaan subsidiaritas
Penempatan dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya
lebih ringan berada pada urutan pertama.
 Eksepsi tentang kekeliruan bentuk surat dakwaan yang diajukan
JPU
Misal: semestinya dakwaan berbentuk kumulasi tapi diajukan
dalam bentuk alternatif. Atau semestinya CONCURSUS REALIS
tapi diajukan berbentuk BERLANJUT

16.  Bila surat dakwaan JPU tidak memenuhi pasal 143 ayat (2)
KUHAP.
 Yaitu tidak terpenuhinya syarat formil dan/atau syarat
materiil surat dakwaan.

17.  Diberi tanggal dan ditandatangani oleh JPU
 Berisi identitas terdakwa:
1. Nama lengkap
2. Tempat lahir
3. Umur atau tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal
7. Agama
8. Pekerjaan

18.  Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan
 Uraian secara jelas tindak pidana yang didakwakan
 Uraian secara lengkap tindak pidana yang didakwakan
Yang memuat :
 Waktu tindak pidana dilakukan
 Tempat tindak pidana dilakukan