Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Peranan KPK dan Kehakiman Dalam Melindungi dan Menegakkan HukumAlya Titania Annisaa
Dokumen tersebut membahas peran KPK dan lembaga peradilan dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum. KPK bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta pencegahan korupsi. Lembaga peradilan seperti pengadilan umum bertugas mengadili perkara pidana dan perdata untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Kedua lemb
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia.
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Hukum acara perdata mengatur tentang cara menjamin ditaatinya hukum perdata melalui perantaraan hakim dengan mengatur proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara di sidang, dan pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara perdata berdasarkan pada asas-asas seperti hakim bersifat menunggu, ius curia novit, dan mendengar kedua belah pihak.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
More Related Content
Similar to Hijau Oranye Ilustratif Presentasi Digital Marketing_20230925_075449_0000.pdf
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Peranan KPK dan Kehakiman Dalam Melindungi dan Menegakkan HukumAlya Titania Annisaa
Dokumen tersebut membahas peran KPK dan lembaga peradilan dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum. KPK bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta pencegahan korupsi. Lembaga peradilan seperti pengadilan umum bertugas mengadili perkara pidana dan perdata untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Kedua lemb
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia.
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Hukum acara perdata mengatur tentang cara menjamin ditaatinya hukum perdata melalui perantaraan hakim dengan mengatur proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara di sidang, dan pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara perdata berdasarkan pada asas-asas seperti hakim bersifat menunggu, ius curia novit, dan mendengar kedua belah pihak.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
5. adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan
negara, khususnya dibidang penuntutan.
Pengertian kejaksaan RI
6. PENGERTIAN JAKSA
adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang - undang, untuk bertindak sebagai penuntut
umum dan pelaksana keputusan pengadilanyang telah
memeroleh kekuatan hukum tetap serta wewenang
lain berdasarkan undang - undang.
9. Pidana
A. Melakukan penuntutan
B. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memeroleh kekuatan hukum tetap
C. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan
pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat
D. Melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu
berdasarkan undang - undang
E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
10. Perdata dan Tata Usaha
Bidang perdata dan tata usaha negara,
kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak baik dalam maupun diluar
pengadilan untuk dan atas nama nefara atau
pemerintah.
11. Ketertiban dan
Ketentraman Umum
A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
C. Pengawasan peredaran barang cetak
D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara
E. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan
agama
F. Penelitian dan pengembangan hukum serta
statistik kriminal.