Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

1. Menyiram Indahnya
keadilan dan Kedamaian
AMMAR ATHALLAH
FATHIA ROSATIKA
HADIYAN RAFI
MUSA YUDFI
PANJI KRISHNA
STRATIO SABRANG T.
XENA ISLAMINISA

2. A. Hakikat Perlindungan dan
Penegakan Hukum
1. Konsep Perlindungan Hukum dan Penegakkan Hukum
 Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada
subjek hukum oleh aparat penegak hokum melalui penetapan suatu peraturan
tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hokum tersebut dapat
merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya.

3.  Perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur berikut:
 Adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada warganya
 Jaminan kepastian hukum
 Berkaitan dengan hak-hak warga negara
 Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar
 Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:
 Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat
 Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan
kebenaran
 Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat

4. 2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
 Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh
apparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan hal-hal berikut :
a. Tegaknya supremasi hukum
b. Tegaknya keadilan
c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat
 Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut
ditegakannya hukum yang berlaku tapi tergantung pula dari beberapa factor, antara lain :
a. Hukumnya
b. Penegak hukum
c. Masyarakat
d. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
e. Kebudayaa, yakni sebagai hasil karya

5. B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam
Menjamin Keadilan dan Kedamaian
 Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di
Indonesia di antaranya adalah kepolisian,kerjaksaan,lembaga peradilan,dan advokat
atau penasihat hukum
 Pasal 16 UU RI No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia,salah satu
kewenangannya sebagai berikut :
a. Melakukan penangkapan,penahanan,penggeledahan,dan penyitaan
b. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

6. Peran Kejaksaan Republik Indonesia :
1. Kejaksaan republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara
khususnya dibidang penuntutan.
2. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam UU RI No 16 Tahun 2004 tentang
kejaksaan Republik Indonesia
3. Tiga Tingkatan kejaksaan agung Republik Indonesia
- Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung
- Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi
- Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kebupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari)

7.  Tugas dan Wewenang Kejaksaan dikelompokan menjadi 3 bidang, yaitu :
A. Bidang Pidana
1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

8. B. Dibidang perdata dan tata usaha negara
Kejaksaan dengan kuasa khusus,dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah.
C. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum,Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.