PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)

1. KD 2
PERAN ALAT PENEGAK
HUKUM
Lamria Agnes Meilani
XII MIA 3

3. Kepolisian Negara
Republik Indonesia
(Polri)
Lambang Resmi Polri
INFORMASI SINGKAT
Didirikan 1 Juli 1946; 71 tahun lalu
Dasar hukum UU No.2 Tahun 2002
Yurisdiksi Indonesia
Slogan Rastra Sewakottama
Pimpinan
Kepala Jenderal Polisi
Tito Karnavian
Wakil Kepala Komisaris Jenderal
PolisiSyafruddin
Alamat
Markas Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta
Selatan
Situs Web http://polri.go.id

4. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman , dan
pelayanan dalam rangka terpeliharanya keamanan
 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 Menegakkan hukum
 Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

5. 1. Melaksanakan pengaturan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
10. Melayani kepentingan warga
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

7.  Pusat
☺Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
 Wilayah Provinsi
☺Kepolisian Daerah (Polda)
 Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort
☺Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
☺Kepolisian Resort Kota (Polresta)
☺Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
 Tingkat kecamatan Kepolisian sektor
☺Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
☺Kepolisian Sektor (Polsek)

9. ADVOKAT adalah orang yang berprofesi memberikan
jasa hokum , baik di dalam maupun di luar pengadilan
yang memenuhi persyaratan
berdasarkan UU
UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG
ADVOKAT
UU NO. 18 Tahun 2003

10. Pasal 2 ayat (1) UU Advokat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas Syariah, perguruan tinggi
hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu.
Pasal 3 ayat (1) UU Advokat:
a. warga negara Republik Indonesia
b. bertempat tinggal di Indonesia
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

11. Tugas advokat memberi pendampingan hukum, membela dan
memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam
menjalankan proses hukum
TUGAS ADVOKAT
HAK ADVOKAT
a) Hak Independen / Kebebasan
b) Hak Imunitas / Kekebalan
c) Hak Meminta Informasi
d) Hak Ingkar / Mengajukan Nota Keberatan
e) Hak Memberikan Somasi
KEWAJIBAN ADVOKAT
a) Menjaga rahasia klien
b) Mematuhi kode etik profesi

12. PRIBADIAN ADVOKAT
 Menolak kasus yang
bertentangan dengan hati
nurani
 Mengutamakan penegakkan
hukum , bukan imbalan
 Bekerja bebas dan mandiri
 Memegang teguh kesolidan
sesame advokat
 Wajib bersikap sopan dan
hormat
 Advokat yang merupakan
pejabat negara tidak
diizinkan membuka praktik
DENGAN KLIEN
 Mengutamakan
penyelesaian dengan
jalan damai
 Tidak memberikan
keterangan
menyesatkan
 Tidak memberi jaminan
kemenangan
 Tidak membebani biaya
klien
 Memegang rahasia klien
DENGAN REKAN
 Saling menghormati dan
menghargai
 Tidak merebut klien teman
sejawat
menangani perkara
o Tidak menghubungi hakim
tanpa jaksa penuntut
o Tidak mempengaruhi
saksi

14. Kejaksaan Republik Indonesia
INFORMASI
Didirikan 19 Agustus 1945
Slogan Satya Adhi Wicaksana
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas
kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di
bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan
Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

15. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat
negara & penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
KEJAKSAAN AGUNG
KEJAKSAAN TINGGI
Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung
jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah
hukumnya.
KEJAKSAAN NEGERI
Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan
penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di
daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

16. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 30, yaitu :
(1) Di bidang pidana,
• Melakukan penuntutan
• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan
bersyarat
• Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
• Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengamanan peredaran barang cetakan;
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

18. PENGERTIAN
Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:
• Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan
lingkungan peradilan tata usaha negara.
• Mahkamah Konstitusi
Terdapat pula Peradilan Syariah
Islam di Provinsi Aceh, yang
merupakan pengadilan khusus dalam
Lingkungan Peradilan Agama dan
Lingkungan Peradilan Umum
Perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman membuat Komisi Yudisial yang bersifat
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
martabat serta perilaku hakim

19. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
UU YANG MENGATUR
TUGAS DAN WEWENANG
ɣ Menetapkan hasil sidang
ɣ Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum
yang dianggap penting
ɣ Mengemukakan pendapat dalam musyawarah
ɣ Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan

21. PENGERTIAN
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga
negara yang dibentuk dengan tujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi
ASAS
1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan umum
5. Proporsionalitas
KPK
INFORMASI
Singkatan KPK
Didirikan 2002
Dasar hukum pendirian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002
Sifat Independen

22. 1. WNI
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Sarjana Hukum dan pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum,ekonomi, perbankan
atau keuangan
5. Tidak terlibat narkoba , pidana dan korupsi
6. Tidak terikat hubungan darah dengan pegawai KPK atau Koruptor
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

23. WEWENANG KPK
• Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi;
• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak
pidana korupsi;
• Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi yang terkait;
• Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
• Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana
korupsi.