1. Perpajakan Umum
Kelompok 14 :
- Hasana Dina Wahidah (F0311058)
- Andhika Henny Nusantari (F0312009)
- Rosita Putri Diani (F0312109)

2. Pengertian Pajak
 Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung
secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu usaha
untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang
berasal dari dalam negeri berupa pajak.
 Pengertian pajak menurut beberapa ahli :
 Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van
Indonesia (terjemahan) : Pajak adalah : prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada pengusaha ( menurut norma norma yang
ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata
digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.
 Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. Dalam bukunya Dasar – dasar
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan ( 1990 : 5) menyataka : pajak adalah
iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat
dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi). Yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.

3. Tinjauan Pajak dari Berbagai
Aspek
 Dalam hal ini pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek :
 Aspek Ekonomi :
Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang
digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju
kesejahteraan. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan
dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut
tidak akan berjaln apabila tidak ada pemerintahan yang mampu
menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah
memrlukan pajak dari masyarakat.
 Aspek Hukum :
Hukum Pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan
urutan, yaitu UUD 1945, UU, PP, KepPres, dan sebagainya. Pajak
merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan
pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu Pasal 23A
Amandemen UUD 1945 ( pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur denagn undang – undang )

4.  Aspek Keuangan :
Pendekatan dari aspek ini tercakup dalam aspek ekonomi
hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan.
 Aspek Sosiologi :
Pada aspek ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu
menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas
pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada
masyarakat

5. Fungsi Pajak
 Fungsi Penerimaan ( Budgeter ) :
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran
– pengeluaran pemerintah.
 Fungsi Mengatur ( Reguler ) :
pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial
dan ekonomi.

6. Jenis Pungutan Lainnya
 Retribusi
Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung
dengan kembalinya prestasi. Karena pembayaran tersebut
ditujukan semata – mata untuk mendapatkan prestasi dari
pemerintah. Retribusi di Indonesia didasarkan pada UU Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang kemudian
disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan?atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
 Sumbangan
Pengertian sumbangan tidak boleh dicampuradukkan dengan
retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang
menikmati kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada
sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat
ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati
kontraprestasi. Sebagai contoh sumbanagn bencana alam.

7. Hukum Pajak Formal dan Hukum
Pajak Materiil
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerint6ah dan wajib
pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu :
 Hukum Pajak Materiil : memuat norma – norma yang
menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang
dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar
pajak yang dieknakan, segala sesuatu tentang timbul dan
hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah
dan Wajib pajak.
 Hukum Pajak Formal : memuat bentuk / cara untuk mewujudkan
hukum pajak materiilo menjadi kenyataan, hukum pajak formal
memuat antara lain :
- Tata cara penetapan utang pajak
- Hak – hak Fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai
keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat
menimbulkan utang pajak
- kewajiban Wajib Pajak sebagai conto0h penyelenggaraaan
pembukuan / pencatatan, dan hak – hak Wajib Pajak
mengajukan keberatan dan banding.

8. Pembagian Pajak menurut
Golongan, Sifat, dan
Pemungutannya
 Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga
kelompok :
a. Menurut golongan :
- Pajak Langsung
- Pajak tidak langsung
b. Menurut sifat :
- Pajak subjektif
- Pajak objektif
c. Menurut pemungutan dan pengelolanya :
- Pajak Pusat
- Pajak Daerah

9. Perlawanan Terhadap Pajak
 Perlawanan Pasif :
hambatan yang mempersulit pemungutan pajak
dan mempunyai hubungan erat dengan struktur
ekonomi.
 Perlawanan Aktif :
secara nyata terlihat pada semua usaha dan
perbuatan yang secara langsung ditujukan
kepada pemerintah dengan tujuan untuk
menghindari pajak.

10. Asas – asas Pemungutan Pajak
 Menurut Adam Smith dalam buku An inquiri into the
Nature and Cause of the Wealth of Nations :
- Equality
- Certainty
- Convencience
- Economy
 Asas menurut Falsafah Hukum
- Teori Asuransi
- Teori Kepentingan
- Teori Gaya Pikul
- Teori Bakti
- Teori Asas Daya Beli

11. Cara Pemungutan Pajak
 Stelsel Pajak :
cara pemungutan pajak ini didasarkan pada tiga stelsel
- Stelsel nyata : pengenaan pajak didasarkan pada objek yang
nyata.
- Stelsel anggapan : pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh Undang – undang.
- Stelsel Campuran : -merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan
stelsel anggapan.
 Sistem Pemungutan Pajak :
- Sistem Official Assessment : merupakan sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang.
- Sistem Self Assessment : merupakan pemungutan pajak yang
memberi kewenangan, kepercayaan,tanggung jawab kepada Wajib
Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- Sistem Withholding : merupakan sistem pemungutan pajak yang
memeberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oelh Wajib Pajak.

12. Hapusnya Utang Pajak
 Hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal – hal
sebagai berikut :
- Pembayaran
- Kompensasi
- Daluwarsa
- Pembebasan
- Penghapusan