SlideShare a Scribd company logo
Pengantar Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran
umum
Pengertian Pajak
Menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983
stdtd Undang-undang No 28 Tahun 2007
Pajak adalah Kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Unsur yang melekat pada
pengertian Pajak
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-
undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung
4. Pajak dipungut oleh negara baik
pemerintah Pusat atau Daerah
5. Diperuntukkan bagi pengeluaran
pemerintah
RETRIBUSI & SUMBANGAN
RETRIBUSI
• ada kontraprestasi
secara langsung
• pembayaran tersebut
ditujukan semata-
mata untuk
mendapatkan suatu
prestasi tertentu dari
pemerintah
• Ada aturannya
SUMBANGAN
• Yang mendapatkan
atau merasakan
imbalan/manfaat
langsung adalah
penerima
sumbangan
• Tidak dipaksakan
dan tak ada aturan
yang mengharuskan
Fungsi Pajak
Fungsi Utama:
Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Fungsi Mengatur (Regulerent)
Fungsi Turunan:
Fungsi RedistribusiPemeratan dan keadilan
Fungsi Demokrasi  dari dan untuk rakyat
Asas dan dasar Pemungutan Pajak
Menurut Adam Smith ada 4 asas pemungutan:
1. Equality  adil dan merata (ability to pay &
manfaat)
2. Certainty kepastian hukum
3. Convenience pay as you earn
4. Economy
Dasar Teori Pemungutan Pajak
Teori Asuransi adanya Premi
Teori KepentinganPengeluaran Negara u
rakyat dibebankan kpd rakyat
Teori Gaya Pikulbobot bayar pajak
sama
Teori Bakti kewajiban pajak mutlak
Teori Gaya Belifungsi mengatur u
kemaslahatan rakyat
Kedudukan Hukum Pajak
Pajak diatur dalam Undang-undang Dasar
1945 pasal 23A (amandemen) yang berbunyi
”Pajak dan pungutan lainya yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan Undang-undang
Hukum Publik  Rakyat denga Negara
Hukum Pidana UU Pengadilan pajak
Hukum Perdatalingkungan perdata
Jenis-jenis Hukum Pajak
a. Hukum Pajak Materiil:
Memuat Norma-norma yang menerangkan:
keadaan,
perbuatan,
peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek
pajak),
siapa yang dikenakan (subjek pajak),
berapa besarnya pajak yang dikenakan,
segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya
utang pajak,
dan hubungan hukum antara Pemerintah dan WP
Lanjutan….
b. Hukum Pajak Formal
Memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan
hukum materiil menjadi kenyataan
Jenis-jenis Hukum Pajak
Hukum Pajak
Materiil
• UU PPh
• UU PPN
• UU PBB
• UU BPHTB
• UU Bea Meterai
Hukum Pajak
Formal
• UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara
Perpajakan
• UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
• UU Pengadilan Pajak
Penafsiran dalam Hukum Pajak
1) Penafsiran Historis Sejarah pembuatan UU
2) Penafsiran Sosiologis disesuaikan dg
kehidupan masyarakat
3) Penafsiran Sistematikpengaitan dg pasal lain
spy jelas
4) Penafsiran Otentikmelihat hal2 yang tlh
dijelaskan dlm uu
5) Penafsiran Tata Bahasabunyi kata -kata
6) Penafsiran Analogiskiasan
7) Penafsiran A Contrariolawan dari mslh yg
datur
Perlawanan terhadap pajak
Perlawanan Pasif
• Hambatan yang
mempersulit
pemungutan pajak
yg berhub dg
struktur ekonomi,
intelektual,moral
dan teknik
pemungutan pajak
itu sendiri
Perlawanan Aktif
• Tax Avoidance
(penghindaran)
• Tax Evasion
(pengelakan)
• Melalaikan Pajak
Jenis pajak Menurut Sifatnya
• Pajak Langsung
pembebanan tdk dapat dilimpahkan
Contoh: PPh
• Pajak Tidak Langsung
pembebanan dapat dilimpahkan
Contoh: PPN
Jenis pajak Menurut Sasaran/
Objeknya
•Pajak Subjektif
SubjekObjek contoh: PPh
•Pajak Objektif
ObjekSubjek contoh: PBB, BPHTB, PPN
dan PPn BM
Jenis pajak Menurut
Pemungutnya
• Pajak Pusat
contoh: PPh, PPN, PPnBM,
PBB, BPHTB dan Bea Materai
• Pajak Daerah
contoh: Pajak Parkir, Reklame,
BBNKB, Restoran, Hotel,
Hiburan dll
3 STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
• Stelsel Nyata (riil stelsel) Penghasilan
nyata,akhir periode
• Stelsel Fiktif (fictive stelsel)anggapan
Ph sama dg sebelumnya
• Stelsel Campuran
Sistem pemungutan pajak
• Official Assessment System
• Self Assessment System
• Withholding System
3 ASAS UNTUK MEMUNGUT
PAJAK
• Asas Tempat tinggal
• Asas Kebangsaan
• Asas Sumber
Tarif Pajak
Tarif Presentase ada 2:
1.Tarif Marginal
2.Tarif Efektif
Stuktur Tarif Pajak
(Pola presentase tarif)
• Tarif Proporsional/Sebanding% tetap
• Tarif Progresif:
a. Tarif Progresif Progresif
b. Tarif Progresif Tetap
c. Tarif Progresif Degresif
• Tarif Degresif
• Tarif Tetap
• Tarif Pajak Advalorem mis. Bea masuk
• Tarif Spesifik
Hapusnya Utang Pajak disebabkan
• Pembayaran
• Kompensasi
• Daluwarsa
• Pembebasan
• Penghapusan
Pengantar Hukum Pajak

More Related Content

What's hot

Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
gadis sriyamti
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
M Abdul Aziz
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
karomah95
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi Pajak
Fair Nurfachrizi
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
DharaniKassapa
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
عمران الحمدى
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt newPeradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Arif Wiyono
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
Mirsa Niati
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
mas karebet
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
Sunarto Saputra
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Siti Sahati
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
karomah95
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter
iwayandk
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
erlina risnandari
 
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
Catatan Ekstens
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
Membangun city
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 

What's hot (20)

Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi Pajak
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt newPeradilan dalam hukum pajak ppt new
Peradilan dalam hukum pajak ppt new
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
 
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 

Similar to Pengantar Hukum Pajak

Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakandessayti
 
PPT Perpajakan [TM1].pdf
PPT Perpajakan [TM1].pdfPPT Perpajakan [TM1].pdf
PPT Perpajakan [TM1].pdf
Bosku2
 
Dasar dasar perpajakan
Dasar dasar perpajakanDasar dasar perpajakan
Dasar dasar perpajakan
ArumtriAmbarsari
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
RizkaAstuti1
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
HadiPrasetyo13
 
akuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutangakuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutangrisfanpratama
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1
DWIASTUTYARFAH
 
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptxhukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
ssuserd30037
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
LutfiAtmansyah
 
Pratikum komputer yeni marlina
Pratikum komputer yeni marlinaPratikum komputer yeni marlina
Pratikum komputer yeni marlinaRickyshidiq
 
9. bab iii landasan teori
9. bab iii landasan teori9. bab iii landasan teori
9. bab iii landasan teori
vespa
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Meyta Aini
 
06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf
06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf
06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf
ImamMaulana171385
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
Iqmal Muttaqin
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakrhatnae23
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
Fair Nurfachrizi
 

Similar to Pengantar Hukum Pajak (20)

Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakan
 
PPT Perpajakan [TM1].pdf
PPT Perpajakan [TM1].pdfPPT Perpajakan [TM1].pdf
PPT Perpajakan [TM1].pdf
 
Dasar dasar perpajakan
Dasar dasar perpajakanDasar dasar perpajakan
Dasar dasar perpajakan
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
 
Pertemuan 1
Pertemuan 1Pertemuan 1
Pertemuan 1
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
 
akuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutangakuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutang
 
HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAKHUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptxhukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
Pratikum komputer yeni marlina
Pratikum komputer yeni marlinaPratikum komputer yeni marlina
Pratikum komputer yeni marlina
 
9. bab iii landasan teori
9. bab iii landasan teori9. bab iii landasan teori
9. bab iii landasan teori
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf
06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf
06-01-2023-materi-mata-kuliah-hukum-pajak-pertemuan-9.pdf
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajak
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
 

Recently uploaded

METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 

Recently uploaded (18)

METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 

Pengantar Hukum Pajak

  • 2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Pengertian Pajak
  • 3. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983 stdtd Undang-undang No 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
  • 4. Unsur yang melekat pada pengertian Pajak 1. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang 2. Sifatnya dapat dipaksakan. 3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung 4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah Pusat atau Daerah 5. Diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah
  • 5. RETRIBUSI & SUMBANGAN RETRIBUSI • ada kontraprestasi secara langsung • pembayaran tersebut ditujukan semata- mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah • Ada aturannya SUMBANGAN • Yang mendapatkan atau merasakan imbalan/manfaat langsung adalah penerima sumbangan • Tidak dipaksakan dan tak ada aturan yang mengharuskan
  • 6. Fungsi Pajak Fungsi Utama: Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi Mengatur (Regulerent) Fungsi Turunan: Fungsi RedistribusiPemeratan dan keadilan Fungsi Demokrasi  dari dan untuk rakyat
  • 7. Asas dan dasar Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith ada 4 asas pemungutan: 1. Equality  adil dan merata (ability to pay & manfaat) 2. Certainty kepastian hukum 3. Convenience pay as you earn 4. Economy
  • 8. Dasar Teori Pemungutan Pajak Teori Asuransi adanya Premi Teori KepentinganPengeluaran Negara u rakyat dibebankan kpd rakyat Teori Gaya Pikulbobot bayar pajak sama Teori Bakti kewajiban pajak mutlak Teori Gaya Belifungsi mengatur u kemaslahatan rakyat
  • 9. Kedudukan Hukum Pajak Pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A (amandemen) yang berbunyi ”Pajak dan pungutan lainya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang Hukum Publik  Rakyat denga Negara Hukum Pidana UU Pengadilan pajak Hukum Perdatalingkungan perdata
  • 10. Jenis-jenis Hukum Pajak a. Hukum Pajak Materiil: Memuat Norma-norma yang menerangkan: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan (subjek pajak), berapa besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara Pemerintah dan WP
  • 11. Lanjutan…. b. Hukum Pajak Formal Memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan
  • 12. Jenis-jenis Hukum Pajak Hukum Pajak Materiil • UU PPh • UU PPN • UU PBB • UU BPHTB • UU Bea Meterai Hukum Pajak Formal • UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan • UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa • UU Pengadilan Pajak
  • 13. Penafsiran dalam Hukum Pajak 1) Penafsiran Historis Sejarah pembuatan UU 2) Penafsiran Sosiologis disesuaikan dg kehidupan masyarakat 3) Penafsiran Sistematikpengaitan dg pasal lain spy jelas 4) Penafsiran Otentikmelihat hal2 yang tlh dijelaskan dlm uu 5) Penafsiran Tata Bahasabunyi kata -kata 6) Penafsiran Analogiskiasan 7) Penafsiran A Contrariolawan dari mslh yg datur
  • 14. Perlawanan terhadap pajak Perlawanan Pasif • Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yg berhub dg struktur ekonomi, intelektual,moral dan teknik pemungutan pajak itu sendiri Perlawanan Aktif • Tax Avoidance (penghindaran) • Tax Evasion (pengelakan) • Melalaikan Pajak
  • 15. Jenis pajak Menurut Sifatnya • Pajak Langsung pembebanan tdk dapat dilimpahkan Contoh: PPh • Pajak Tidak Langsung pembebanan dapat dilimpahkan Contoh: PPN
  • 16. Jenis pajak Menurut Sasaran/ Objeknya •Pajak Subjektif SubjekObjek contoh: PPh •Pajak Objektif ObjekSubjek contoh: PBB, BPHTB, PPN dan PPn BM
  • 17. Jenis pajak Menurut Pemungutnya • Pajak Pusat contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Materai • Pajak Daerah contoh: Pajak Parkir, Reklame, BBNKB, Restoran, Hotel, Hiburan dll
  • 18. 3 STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK • Stelsel Nyata (riil stelsel) Penghasilan nyata,akhir periode • Stelsel Fiktif (fictive stelsel)anggapan Ph sama dg sebelumnya • Stelsel Campuran
  • 19. Sistem pemungutan pajak • Official Assessment System • Self Assessment System • Withholding System
  • 20. 3 ASAS UNTUK MEMUNGUT PAJAK • Asas Tempat tinggal • Asas Kebangsaan • Asas Sumber
  • 21. Tarif Pajak Tarif Presentase ada 2: 1.Tarif Marginal 2.Tarif Efektif
  • 22. Stuktur Tarif Pajak (Pola presentase tarif) • Tarif Proporsional/Sebanding% tetap • Tarif Progresif: a. Tarif Progresif Progresif b. Tarif Progresif Tetap c. Tarif Progresif Degresif • Tarif Degresif • Tarif Tetap • Tarif Pajak Advalorem mis. Bea masuk • Tarif Spesifik
  • 23. Hapusnya Utang Pajak disebabkan • Pembayaran • Kompensasi • Daluwarsa • Pembebasan • Penghapusan