1. PENGERTIAN DAN
DASAR-DASAR KETENTUAN PAJAK
P e rp ajakan I
M e iris ka F e b rianti, S E .,Ak.,M E .,BK P
Tris akti S ch ool of M anage m e nt
S E M E S TE R G AN JIL 201 1 / 2
201
06/06/12

2. Pengertian Pajak
2
 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan
umum.
 Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh
pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin
negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara
langsung berdasarkan undang-undang.
 Pengertian Pajak Menurut KUP Pasal 1 ayat 1:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
06/06/12

3. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli
3
• Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.
• Definisi Prof. Dr. P.J.A. Adriani
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
• Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
06/06/12

4. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli (Lanjutan)
4
 Definisi Feldman
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa
adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.
• Definisi Smeets
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma
umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan
dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
 Definisi Perancis dalam buku Leroy Beaulieu
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh
kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja
pemerintah.
06/06/12

5. Unsur-unsur dalam Pengertian Pajak
5
1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
(pengeluaran umum pemerintah)
06/06/12

6. Ciri-Ciri Pajak
6
1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah
daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor
swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut
pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun
pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter (anggaran) yaitu mengisi kas negara/anggaran
negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, dan berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur /
regulatif)
06/06/12

7. Dasar Hukum Pemungutan Pajak
7
• Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-
undang.
• Pasal 16 ICW 1925 (Indonesische Comptabiliteitswet)
Segala pemungutan pajak, kenaikan pajak, pengurangan pajak, penghapusan pajak, tidak dapat
dijalankan sebelum jumlah uang yang menjadi akibatnya dimasukkan dalam Anggaran
Pendapatan Negara.
• Undang-Undang Perpajakan beserta aturan pelaksanaannya
UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPn-BM, UU PBB, UU BPHTB, UU Pengadilan Pajak, UU
PPSP, UU Bea Meterai
Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan
Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak.
06/06/12

8. Hukum Pajak
8
• Pengertian :
Prof. Dr. Rochmat Soemitro : hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan
yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai
pembayar pajak.
R. Santoso Brotodihardjo, SH : hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang
dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.
 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara
hukum-hukum sebagai berikut:
Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainya.
Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan dengan rakyatnya.
Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat Lex
Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum
atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan
berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus
adalah hukum pajak itu sendiri, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau
hukum lain yang sudah ada sebelumnya.
Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda
06/06/12

9. Kedudukan Hukum Pajak
9
Hukum
Perdata
Hukum Tata
Hukum Negara
Hukum Hukum
Hukum Pajak
Publik Administratif
Hukum
Pidana
06/06/12

10. Macam Hukum Pajak
10
Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang
dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang
dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum
antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
Hukum Pajak Formil
Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan
hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:
Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan,
perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib
Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
06/06/12

11. Jenis - Jenis Pungutan
11
• Pengertian :
Pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik
berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang
rutin maupun untuk pembangunan.
• Jenis-Jenis Pungutan
1. Pajak, pungutan yang bersifat tanpa jasa timbal (kontraprestasi) secara
langsung
2. Retribusi, pungutan dengan jasa timbal secara langsung kepada setiap
pembayar retribusi
Contoh : retribusi parkir, pasar
3. Sumbangan, pungutan dengan jasa timbal kepada sekelompok orang.
Contoh : sumbangan bencana alam
06/06/12

12. Perbedaan Pajak, Retribusi, Sumbangan
12
Menurut PAJAK RETRIBUSI SUMBANGAN
Sifatnya Dapat Tidak dapat Dapat
dipaksakan dipaksakan dipaksakan
Sanksi Pidana dan Ekonomis Yuridis
Administrasi
Kontraprestasi Tidak Langsung Langsung secara Sekelompok
perorangan Orang
06/06/12

13. Fungsi Pajak
13
• Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk melaksanakan
pembangunan, untuk pembiayaan rutin seperti belanja negara, belanja pegawai, pemeliharaan, dsb.
• Fungsi Mengatur (Regularend)
Fungsi mengatur, pajak dapat dimanfaatkan sebagai alat pencapaian tujuan, Contohnya pemerintah
menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk non domestik dalam rangka melindungi
produksi domestik, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.
• Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan
dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efesien.
• Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan
kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan.
06/06/12

14. Teori -Teori Pajak
14
• Teori Asuransi
Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Hal ini disamakan dengan
perjanjian asuransi, dimana untuk bisa mendapatkan perlindungan tersebut, maka diperlukan
pembayaran premi, dalam hal ini berupa pajak.
• Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak yang dipungut dari masyarakat harus didasarkan atas kepentingan
masyarakat tersebut, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula
pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
• Teori Gaya Pikul
Negara memberikan jasa kepada warga negaranya berupa perlindungan atas jiwa dan harta
bendanya, karena itu diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh semua orang yang menikmati
perlindungan tersebut yang disesuaikan dengan gaya pikul masing-masing.
• Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak)
Negara sebagai penyelenggaran Negara dan untuk memenuhi kebutuhan Negara maka berhak
memungut pajak dari warga negaranya, sebagai tanda bakti rakyat kepada Negara
• Teori asas daya beli
Fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai mengambil daya beli dari masyarakat untuk rumah
tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat.
06/06/12

15. Asas Pengenaan Pajak
15
• Asas Domisili (Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang
bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam maupun
luar negeri (world wide income concept). Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak
dalam negeri.
• Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak dari seluruh penghasilan seseorang atau
badan yang mendapatkan penghasilannya dari seluruh wilayah negara tersebut
tanpa memperhatikan tempat tinggal si Wajib Pajak. Contoh pengenaan pajak
terhadap Subjek Pajak Luar Negeri.
• Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara dimana
menganut ketentuan setiap wajib pajak harus membayarkan pajaknya kepada Negara
berasal, tak peduli dia hidup dimana pun..
06/06/12

16. Asas Pemungutan Pajak
16
The Four Maxims - Adam Smith :
Equality (asas Keadilan) : Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan
pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay)
dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
n Certainty (Asas Kepastian) : adanya kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif dan
ketentuan-ketentuan pajak lainnya (diatur UU). Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-
wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran, dan
bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum.
g Convenience of Payment (Asas Kesenangan / tepat waktu) : pajak harus dipungut pada saat
kondisi yang tepat secara ekonomis. Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya
sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh
penghasilan atau pada saat memperoleh hadiah.
m Economic of Collections (Asas Economis/Efisiensi) : beban pajak dioptimalkan seekonomis /
sehemat mungkin sehingga tidak menambah beban wajib pajak, jangan sampai terjadi biaya
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
06/06/12

17. Sistem Pemungutan Pajak
17
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Contoh : PBB
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada Wajib Pajak untuk menentukan
sendiri besarnya Pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Contoh : PPh Orang Pribadi / Badan
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan
bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain
Fiskus dan Wajib Pajak.
Contoh ; PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
06/06/12

18. Tata Cara Pemungutan Pajak
18
• Stelsel Nyata ( Riel)
Pemungutan pajak dilakukan di akhir tahun
• Stelsel Anggapan (fictieve)
Pemungutan dilakukan di awal tahun dengan berdasar pada
nilai pajak tahun sebelumnya.
• Stelsel campuran
Pemungutan dilakukan di awal tahun dan disesuaikan kembali
di akhir tahun.
06/06/12

19. Pengelompokkan Pajak
19
1. Menurut Golongannya
• Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
• Pajak tidak langusng, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
• Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
• Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri
Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
• Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
• Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah
• Pajak daerah terdiri atas:
- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
06/06/12

20. Syarat Pemungutan pajak
20
/ Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan
pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak
secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan
adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada
Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan
hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,
sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga
lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
06/06/12

21. Tarif Pajak
21
• Tarif Tetap
Tarif pajak yang besarnya tetap, tidak berubah, walaupun jumlah yang
dijadikan dasar perhitungan berubah.
Contoh : Bea Meterai
• Tarif Sebanding (proporsional)
Dinyatakan dalam prosentase yang tetap, sehingga jumlah pajak yang dibayar
selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan pajak. Dengan
demikian, semakin besar jumlah yang dikenakan pajak, semakin besar pula
jumlah hutang pajaknya, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan prosentase yang
sama.
• Tarif Progresif
Tarif semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
Contoh : Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
• Tarif Degresif
Tarif semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
06/06/12

22. Terjadinya Utang Pajak
22
Hutang pajak merupakan perikatan dimana perikatan tersebut dapat
dilahirkan karena Undang-Undang dan perbuatan manusia.
Ada 2 ajaran tentang terjadinya hutang pajak :
4.Ajaran Materiil
Hutang pajak timbul karena undang-undang, yaitu pada saat
terjadinya suatu keadaan dan perbuatan yang harus dikenai pajak.
Self Assesment system.
2. Ajaran Formil
Hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat
dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Official assesment system
06/06/12

23. Hapusnya Utang Pajak
23
1. Pembayaran
Pembayaran dilakukan dengan mata uang dari negara yang memungut pajak. Di
Indonesia, utang pajak dapat disetor ke kas negara melalui kantor pos dan giro dan
bank persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Kompensasi
Kopensasi dapat dilakukan apabila Wajib Pajak memiliki kelebihan pembayaran
pada salah satu jenis pajak, dan pada jenis pajak yang lain terdapat kekurangan
pembayaran.
3. Daluwarsa
Terjadi karena lampaunya suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat yang
ditentukan dalam Undang-Undang sehingga dibebaskan dari suatu kewajiban.
10. Pembebasan
Hutang Pajak berakhir karena ditiadakan fiskus, peniadaan ini karena sebenarnya
pembuat Undang-Undang Pajak tidak seharusnya mengenakan pajak terhadap hal
tersebut.
06/06/12

24. Tax Reform
24
1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994
UU Nomor 16 Tahun 2000
UU Nomor 28 Tahun 2007, berlaku 1 Januari 2008.
2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh)
•UU Nomor 7 Tahun 1983
•UU Nomor 7 Tahun 1991
•UU Nomor 10 Tahun 1994
•UU Nomor 17 Tahun 2000
•UU Nomor 36 Tahun 2008, berlaku 1 Januari 2009
3. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
UU Nomor 8 Tahun 1983
UU Nomor 11 Tahun 1994
UU Nomor 18 Tahun 2000
UU Nomor 42 Tahun 2009, berlaku 1 April 2010
06/06/12

25. Tax Reform (Lanjutan)
25
4. Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• UU Nomor 12 Tahun 1985
• UU Nomor 12 Tahun 1994
5. Undang-Undang tentang Bea Meterai
UU Nomor 13 Tahun 1985
6. Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• UU Nomor 21 Tahun 1997
• UU Nomor 20 Tahun 2000
7. Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• UU Nomor 18 Tahun 1997
• UU Nomor 34 Tahun 2000
• UU N0 28 Tahun 2009, berlaku 1 Januari 2010.
8. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
• UU Nomor 19 Tahun 1997
• UU Nomor 19 Tahun 2000
9. Undang-Undang tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
• UU Nomor 17 Tahun 1997
• UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
06/06/12