Makalah ini membahas tentang tarif dan tata cara pemungutan pajak di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, hukum pajak materi dan formil, pengelompokan pajak, serta sistem dan asas pemungutan pajak.

1. Tugas Individu
Dosen pembingbing
Pratikum komputer
Drs.Sri Zuliarni,S.Sos.MBA.,
“TARIF PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA ”
Disusun Oleh:
Yeni Marlina
1201120089
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya Penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul “TARIF
PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA”
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis
dalam menyelesaikan makalah ini.Penulis sadar bahwa apa yang ditulis masih sangat jauh
dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari para
pembaca sangat kami harapkan.
Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam makalah ini. Hanya
kepada Allah SWT kita berlindung dan memohon ampun. Dan semoga dengan selesainya
makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman semua.Terima kasih
Pekanbaru,18 Oktober 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
BAB I :Pendahuluan
…………………………………………………......1
1.
Latar Belakang Masalah……………………………………….……………………2
2.
Rumusan Masala3
3.
Tujuan………………………………………………………………………….............3
BAB II : PEMBAHASAN
1. Pengertian Budaya Politik…….……………………………………4
2.Tipe-tipe Budaya Politik menurut para ahli …………….…..……………………….…..4
3. Perkembangan budaya politik Indonesia……………….……………………………..….6
BAB III : PENUTUP
KESIMPULAN………………………………………....................……………………….13
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang :
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan hukum pajak pajak formil yang
mengatur tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan atau cara
melaksanakan hukum pajak materil. Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan adalah Undang–Undang No. 6 tahun 1983, yang kemudian pada
tahun 1994 dilakukan perubahan pertama melalui Undang-undang No. 9 tahun 1994. Tahun
2000 dilakukan perubahan kedua melalui Undang-undang No. 16 tahun 2000. Dan terakhir,
tahun 2007 dilakukan perubahan ketiga terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 1983 melalui
Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Definisi atau pengertian perpajakan menurut
prof.D.rochmat soemitro,SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang dengan tiada
mendapat jasa timbale yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk
membayar pengeluaran umumDapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
1.
iuran dari rakyat kepada Negara
yang berhak memungut pajak hanyalah Negara ,iuran tersebutberupa uang
2.berdasarkan undang undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksaaanya
3.tanpa jasa timbale atau kontarasepsi dari Negara yang secara langsung dapat di
tunjuk.dalam pemabayaran pajak tidak dapat di tunjukan adanya kontrasepsi individual oleh
pemerinta
4. digunakan untu membiayayai rumah tagga Negara,yakni pengeluaran pngeluaran yang
bermanfaat bagi masyarakat luas
Fungsi pajak
1.fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahuntuk membiyayai pengeluaran pengeluaranya

5. 2.fungsi pengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahaan dalam
bidang social dan ekonomi.
1.2 Rumusan Masalah
1.bagaimana Syarat sistem pemungutan pajak.?
2.apa sajakah teori-teori pemungutan pajak.?
3.Tata cara pemungutan pajak.?
1.3 Tujuan makalah:
1.Tujuan makalah ini dibuat selain memenuhi tugas pratikum komputer juga di tujukan bagi
pembaca agar mengetahui dan memahami tarif pemungutan dan tata cara pemungutan pajak.

6. BAB II
PEMBAHASAN
1.1 Syarat pemungutan pajak.
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan , maka pemungutan
pajak harus memenuhi syarat.
1.
Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hokum,yakni mencapai keadilan ,undang –undang, dan pelaksanaan
pemungutan harus adil . Adil dalam perundang undangan di antaranya mengenakan pajak
secara umum dan merata serta di sesuaikan dengan kemampuan masing masing,sedang adil
dalam pelaksanaaya pyaki memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan
perundangan dalam pembayarn dan mengajukan bidang kepada majelis pertimbangan pajak
2.
pemungutan pajak haru berdasarkan undang undang (syarat yuridis)
di Indonesia,pajak diatur dalam uud 1945 pasal 23 ayat 2.hal ini memberikan jaminan hokum
untuk menyatakan keadilan ,bagi warga Negara maupun warganya.
3.
tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomi
pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran produksi maupun perdagangan,sehingga
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4.
pungutan pajak harus efesien
seseuai dengan fungsi budgetair ,biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih
rendah dari hasil pemungutanya.
5.
pemungutan pajak harus sederhana
system pemungutan yang sederhana kaan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakanya. Syarat ini telah d penuihi oleh undang-undang
perpajakan yang baru

7. 1.2 Teori-teori yang mendukungn pemungutan pajak ;
Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak?terdapat tbebrapa teori
yang menjelaskan atau memberikan jusitifikasi pemberian hak kepada Negara untuk
memungut pajak teori-teori tersebut antara lain adalah:
1.teori asumsi
Negara mekindingi keselamatan jiwa,harta benda dan hak-hak rakyatnya .oleh karna itu
rakyat harus membayar pajak yang dibaratkan sebafai sesuatu premi asuransi karena
memoerlah jaminan perlinndingan tersebut.
2.Teori kepntingan
Pembagit didasarkan pada beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masingmasing orang,semakin besar kepengan seseorang terhadap Negara , makin tinggi paja yang
harus di bayar
3.Teori dar seseua dengan daya pukul
Beban pajak untuk semua orang harusa sama beratnya artinya pajak hars di bayar sesuai
dengan daya pikulmasing masing orang , untuk mengatur daya pikul dapat di gunakan 2
pendekatan yaitu:
•
Unsur objective: dengan melihat besarnya penghasilan atau keeayaan yang dimiliki
oleh seseorang
•
Unsure subyektif: dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus di
penuhi.
•
Teori bakti :dasar pemungutan pajak seseuai terletak pada hubungan rakyat
dengannegaranya sebagai warga Negara yang berbakti , rakyat harus selalu menyadari bahwa
pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban
•
Teori asas daya beli : dasar keadilan pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya
memungut pajak berarti ememnuhi daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah
tangga Negara.selanjutnya Negara akan menyarlurkan kembali ke masyaraka dalm bentuk
pemeliharaan kesejateraan masyarakat .dengan kepentingan seluruh masyarakat lebih di
utamakan.

8. Kedudukan hukum pajak :
Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hokum sebagai berikut
1.
Hukum perdata ,mengatur hubungan antara satu individu dengan inividu lainya .
2.
Hukum,mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya hokum ini dapat di
rincikan lagi sebgai berikut
o
Hukum tata Negara
o
Hukum tata usaha (administrative)
o
Hukum pajak
o
Hukum pidana
Dalam mempelajari bidang hokum berlaku apa yang disebut lex specialis derogate lex
generalis ,yang rtinya eraturan khusus lebih di utamakan dari pada peraturan umum atau jika
sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalamperturan khusu. Maka akan berlaku .maka
akan berlaku ketentuan yang diatur dalamperaturan umum dalam hal ini peraturan khusus
adalah hokum pajak ,sedangkan peraturan umum adalah hokum public atau hukum lainya
yang sudah ada sebelumnya
Hukum pajak mengaut paham imperative,yakni pelaksaaanya tidak dapat ditunda. Misalnya
dalam hal pengajuan keberatan , sebeu ada keputusan direktur jundral pajak bahawa
keberatan tersebut diterima ,maka wajib pajak telah di tetapkan , beberapa dengan hukum
pidana yang menganut paham oportunitas .yakni pelaksaanya dapat ditunda setelah ada
keputusan lain
Hukum pajak materil
Hukum pajak mengatir antar pemerintah selaki pemungut pajak rakyat sebagai wajib pajak.da
2 acam hukum pajak yakni:
1.
Hukum pajak materil . memuat memuat norma norma yang menerangkan antara lain
keadaan, perbuatan ,pristiwa, hukum yang dikenai ajak (objek pajak).siapa yang dikenakan

9. pajak (subk=jek) .bebarapa besarpajak yang dikenakan (tariff). Segala sesuatu tentang timbuk
dan hapusnya utang pajak ,dan hubungan hukum antara perintaha dan wajib pajak
Contoh: undang undang pajak penghasilan
2.
hukum pajak formil , memuat benuk / taa cara mewudjudan hukum materil menjadi
kenyataan (cara meaksanakan hukum pajak materil)
hukum ini memuat antara lain
A.tata cara pelaksaan(eprosedur() penetapan suatu utang pajak
b. hak-hak fiskus untuk mengadaan pengawasan terhadap para wajib
pajak mengenai keadaan , perbuatan dan prstiwa yang menimbulkan utang pajak.
C.kewajiban wajib pajak misalnya menyelanggarakan pembukuann pencattan dan hak hak
wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding
Pengelmpokan pajak
1.
pajak langsung , yaitu pajak yang harus di pikul sendii oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibenbankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2.
pajak tidak langsung: yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
3.menurut sifatnya
Pajak subyektif: yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dala arti
memperlihatkan keadaan diri wajb pajak
Pajak obyektif,yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya ,tanpa memperhatikan keadaan
keadaan wajib pajak diri wajib pajak
Menurut lembaga pemungutanya
A.pajak pusat , yitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan dgunkan untuk
membiyayai rumah tangga Negara
B.pajak daerah ,yaiutu yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiyayai
rumah tangag daerah

10. 1.3 Tata cara pungutan pajak
A.stelsel nyata
Pengenaan pajak didasarkan pada objek sehingga pemungutanya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak yakni setelah penghasilanyang sesungguhnya diketahui.stelsel nyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dinakan lebih realistis
.sedangkan kelemahan nya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
B.stelsel anggapan
Pengeluaran pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
Misalnya penghasilan suatu tahun di anggap suatu dengan tahun sebelumnya .sehingga pada
awal tahun pajak sudah dapat di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak
berjalan. Kebain stelsel ini adalah pajak dapat diyar selama tahun berjalan . tanpa harus
menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahanya adalah pajak yang di bayar tidak
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya
C.stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombnasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan .pada awal tahun
,besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan . kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak di seseuaikan dengan ke adaan yang sebenarnya . bila besarnya pajak menurut
kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah
sebaliknya . jika kecil kelebihanya dapat di minta kembali
Asas pemungutan pajak
1.
asas domisili
2.
Negara berhak mengenakan pajak tinggal di wilayah atas seluruh penghasilanya wajib
pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya . baik penghasilan yang berasal dari dalam
maupun dari luar negri .asas ini berlaki untu wajib pajak dalam negri
B.Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

11. 3.
asas kebangsaan
4.
pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara misalnya pajak
bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia
yang bertempat tinggal di indonesiaasas ini berlaku wajib pajak luar negri
system pemungutan pajak
1.
official assessment system
2.
adalh suatu system pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk
menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
cirri-cirinya sebagai berikut ;
1.wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2.wajib ajak bersifat
3. utang pajak timbul setelah dikelurakan surat ketetapan pajak oleh fiskus
B. seff assessment system
Adalah siuatu system pemungutan pajak yang memberiwewewnang kepada wajib pajak
untuk menentukan sendiri berdasarkan besarnya pajak yang terutang
Cirri-cirinya
1.
wewenang untuk besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2.
2. wajib ajak aktif bmulai dari menghitung ,menyetor dan elaporkan sendiri pajak
yang terutang
3.
3.fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
c. with holding system
adalah sustu system pemungutan pajak yang membero wewenang kepada pihak ketiga unuk
menentukan besarnya pajak yang yang terutang oleh wajib pajak

12. cirri-cirinya :wewenagn menemukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga,selain fiskus dan wajib pajaktimbul dan hapusnya hutang pajak.
Hambatan pemungutan pajak
Hambatan pengutan pajak dapat di kelompokan menjadi
1.
perlawanan pasif
2.
masyarakat enggak mebyar pajak, yang dapat disebabkan antara lain
3.
perkembangan intelektual dan moral masyarakan
4.
sistem perpajakan yang sulit dipahami masyrakat
5.
system control tidal dapat di lakukan
6.
perlawanan aktif
7.
perlawann aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsing ditunjukan
kepada fiskus dengan tuuan untuk menhindari pakaj
8.
bentuk antara lain
9.
a. tax avi=oidance .usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undangundang
10.
b.tax evasion
11.
usaha meringankan beban pajak degan cara melanggar undang undang.

13. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Sistem pemungutan Perpajakan diatur dalam Undang-Undang;
2.
Undang-Undang perpajakan dapat mengalami perubahan sehingga dapat meminbulkan
munculnya isitlah-istilah baru;
3. Tata cara pungutan pajak
A.stelsel nyata
Pengenaan pajak didasarkan pada objek sehingga pemungutanya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak yakni setelah penghasilanyang sesungguhnya diketahui.stelsel nyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dinakan lebih realistis
.sedangkan kelemahan nya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
B.stelsel anggapan
Pengeluaran pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
Misalnya penghasilan suatu tahun di anggap suatu dengan tahun sebelumnya .sehingga pada
awal tahun pajak sudah dapat di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak
berjalan. Kebain stelsel ini adalah pajak dapat diyar selama tahun berjalan . tanpa harus
menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahanya adalah pajak yang di bayar tidak
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya
C.stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombnasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan .pada awal tahun
,besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan . kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak di seseuaikan dengan ke adaan yang sebenarnya . bila besarnya pajak menurut
kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah
sebaliknya . jika kecil kelebihanya dapat di minta kembali
4.Asas pemungutan pajak
1.
asas domisili

14. 2.
Negara berhak mengenakan pajak tinggal di wilayah atas seluruh penghasilanya wajib
pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya . baik penghasilan yang berasal dari dalam
maupun dari luar negri .asas ini berlaki untu wajib pajak dalam negri
B.Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak
3.
asas kebangsaan
4.
pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara misalnya pajak
bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia
yang bertempat tinggal di indonesiaasas ini berlaku wajib pajak luar negri
B.
SARAN
Setelah mempelajari materi ini hendaklah kita sadar akan akan sistem pemungutan pajak
yang diatur oleh undung-undang sesuai dengan ktriteria pendapatan masyarakat yang terkena
pajak.

15. DAFTAR PUSTAKA
Ngadiman. 2009. Perpajakan. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Supri,Muhamad,2011,Pemungutan Perpajakan Dii Indonesia,Bandung: Gramedia.