Renstra distan ppb 2016 2021

Renstra Dinas Pertanian 2016-2021
CreatedByJT.
1
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan
Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1
tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan
rencana SKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang
baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui
perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang
dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021 ini merupakan
penjabaran visi, misi dan Program Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat yang akan
dilaksanakan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat, penyusunan Renstra
Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang
dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.
Mengingat peran dan fungsi Renstra SKPD Kabupaten Pakpak Bharat sangat penting bagi
pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak
Bharat dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan
yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana
Kerja (RENJA) Dinas.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak
Bharat tahun 2016 – 2021 adalah :
1. Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ;

CreatedByJT.
2
2. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18
Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
3. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
4. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ;
5. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah ;
7. Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025;
8. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No.02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No. 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana rencana Pembangunan serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No. 08 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2005-2025.
1.3.Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Renstra SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016 - 2021
dimaksudkan untuk memberikan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Perikanan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program.
1.3.2. Tujuan
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021
adalah untuk menetapkan strategi dan arah pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan
dan Perikanan Kabupaten Pakpak Bharat, serta merumuskan Program Pembangunan Pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat selama lima
tahun sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD
tahunan.

CreatedByJT.
3
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 disusun
sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan sistematika penulisan;
Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
SKPD;
Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahan
permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan
Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan terdiri atas : Uraian Visi dan Misi
Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD
yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan
jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan
Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis,
realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program,
yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh
SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan Kegiatan untuk mencapai
tujuan.
Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

CreatedByJT.
4
Bab 2
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PERTANIAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah yang membidangi Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan.
Setelah terbentuknya Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang organisai tata kerja Dinas yang
berdasarkan perda tersebut jabatan struktural Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas yang terdiri dari 3 Sub bagian yaitu :
 Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan
 Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terdiri dari 2 Seksi yaitu :
 Seksi Pengembangan Tanaman Pangan
 Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura
4. Bidang Perkebunan yang terdiri dari 2 seksi yaitu :
 Seksi Pengembangan Produksi & Perlindungan Tanaman
 Seksi Bina Industri & Pengembangan Teknologi
5. Bidang Peternakan yang terdiri dari 2 seksi yaitu :
 Seksi Pengemb Produksi & Bina Usaha
 Seksi Keswan & Masyarakat Veteriner
6. Bidang Perikanan yang terdiri dari 2 seksi yaitu :
 Seksi Pengembangan Produksi
 Seksi Perlindungan Penyakit Ikan
Berdasarkan Peraturan Bupati pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2014 pada Bab V uraian tugas dari
seluruh jabatan struktural di Dinas Pertanian adalah sebagai sebagai berikut :
BAB V
DINAS PERTANIAN

CreatedByJT.
5
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Pertanian
Pasal 69
(1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina
dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan pada bidang pertanian yang meliputi urusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
Pertanian mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dan penerapan teknologi yang meliputi urusan Tanaman
Pangan Dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi urusan
Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi urusan Tanaman Pangan Dan
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait yang meliputi urusan
Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas
Pertanian adalah:
a. Merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran dinas;
b. Melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di
lingkungan Dinas;
c. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
perencanaan, keuangan, kepegawaian;
d. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan perencanaan,
penelitian dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan
dan perikanan;
e. Menyelenggarakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan dinas;
f. Merumuskan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura,
perkebunan, peternakan dan perikanan;
g. Merumuskan kebijakan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

CreatedByJT.
6
h. Merumuskan kebijakan pengendalian dan perlindungan terhadap hama dan penyakit
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
i. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam
pengembangan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan
perikanan;
j. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
l. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;
n. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Pertanian
Paragraf 1
Sekretaris Dinas Pertanian
Pasal 70
(1) Sekretariat Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas
Pertanian mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

CreatedByJT.
7
d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan dinas ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris
Dinas Pertanian adalah:
a. Merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sekretariat;
b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas dari tiap-tiap
bidang;
c. Melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, dan
perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
d. Menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan
anggaran dinas;
e. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di
Sekretariat Dinas;
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara administratif terhadap pelaksanaan
kegiatan atas dasar program kerja;
g. Membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian kantor;
h. Menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melaporkan secara
berkala;
i. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan administrasi;
j. Membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi Daftar Urutan Kepangkatan,
Perencanaan Naik Pangkat, Perencanaan Naik Gaji Berkala dan lain-lain yang
menyangkut Kepegawaian;
k. Mengendalikan dan mengawasi pengadaan serta pendistribusian kebutuhan sarana dan
prasarana dinas;
l. Melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;
m. Mengkoordinasikan penyusunan RENJA, RENSTRA, LAKIP SKPD dan laporan
pelaksanaan tugas lainnya;
n. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
q. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
r. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;

CreatedByJT.
8
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 71
(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan perbekalan serta penataan ruang
perkantoran.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian
Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan
perbekalan serta penataan perkantoran;
b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan
c. Pengendalian urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan
d. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan dan perbekalan serta penataan perkantoran;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub
Bagian Umum dan Perlengkapan adalah:
a. Menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sub bagian;
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di bagian
umum dan perlengkapan;
c. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
d. Melakukan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi,
surat kabar dan kearsipan;
e. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan, keamanan,
ketertiban dan keindahan lingkungan dinas;
f. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas, urusan penerimaan tamu dan
keprotokolan;

CreatedByJT.
9
g. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan
inventaris kantor dan usulan penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung,
perabot, alat kantor dan mobilitas;
h. Mempersipkan usul penghapusan barang perlengkapan dinas;
i. Mempersiapkan laporan inventarisasi barang milik negara/daerah dilingkungan dinas;
j. Membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan dinas dan
melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;
k. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas;
o. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Pasal 72
(1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
administrasi keuangan dan Kepegawaian pada Dinas.
Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian;
b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. Pengendalian urusan administrasi keuangan dan kepegawaian;
d. Pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan dan kepegawaian;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah:
a. Menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sub bagian
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan keuangan;

CreatedByJT.
10
c. Mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan
pembangunan dinas;
d. Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran rutin dinas;
e. Melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai di lingkungan
dinas;
f. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA dinas;
g. Menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas;
h. Memonitor pajak-pajak pribadi pegawai di lingkungan dinas;
i. Melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
j. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan
kepegawaian;
k. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai di lingkungan
dinas;
l. Mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, cuti,
dan diklat pegawai;
m. Melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan dinas;
n. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
q. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas;
r. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pasal 73
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.

CreatedByJT.
11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing
bidang;
b. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;
c. Pengendalian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
d. Pelaporan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:
a. Menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sub Bagian ;
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan evaluasi perencanaan kegiatan dinas
dan fasilitasi penyusunan laporan dinas;
c. Mengkoordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
lingkungan dinas;
d. Melaksanakan petunjuk sesuai dengan disposisi dari pimpinan sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Dinas:
e. Memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis
dan pelaporan dinas;
f. Melaksanakan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP Dinas serta laporan pelaksanaan
tugas lainnya;
g. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas;
k. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

CreatedByJT.
12
Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Paragraf 1
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 74
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pengembangan tanaman pangan dan pengembangan
tanaman hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
a. Perencanaan teknis operasional urusan pengembangan tanaman pangan dan
pengembangan tanaman hortikultura;
b. Pengelolaan urusan pengembangan tanaman pangan dan pengembangan tanaman
hortikultura;
c. Pengkoordinasian urusan pengembangan tanaman pangan dan pengembangan tanaman
hortikultura;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan tanaman pangan dan
pengembangan tanaman hortikultura;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah:
a. Merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
b. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang pertanian tanaman
pangan dan hortikultura;
c. Melakukan Pelayanan umum dan pelayanan teknis penyelenggaraan usaha dan produksi
serta perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
d. Menyusun kebijakan pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
e. Melakukan pengawasan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
f. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga Perkumpulan Petani Pengguna Air;

CreatedByJT.
13
g. Melakukan perencanaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
h. Memberikan bimbingan manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha
tani;
i. Memberikan bimbingan penanganan panen dan pasca panen hasil tanaman pangan dan
hortikultura;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja, dan penyusunan
rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura;
k. Memfasilitasi pengujian/kaji terap terhadap varietas, pupuk, pestisida;
l. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan
Pasal 75
(1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi serta
penanganan pasca panen hasil tanaman pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
pengembangan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta penanganan
pasca panen hasil tanaman pangan;
b. Pelaksanaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta penanganan pasca
panen hasil tanaman pangan;
c. Pengawasan urusan sumber daya, sarana dan prasarana, produksi, serta penanganan pasca
panen hasil tanaman pangan;

CreatedByJT.
14
d. Pelaporan urusan sumber daya, sarana dan prasarana, serta penanganan pasca panen hasil
tanaman pangan;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi
Pengembangan Tanaman Pangan adalah:
a. Menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis urusan sumber daya,
sarana dan prasarana, produksi, serta penanganan pasca panen hasil tanaman pangan;
c. Melaksanakan bimbingan teknis urusan sumber daya, sarana dan prasarana, produksi,
serta penanganan pasca panen hasil tanaman pangan;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum urusan sumber daya, sarana dan prasarana,
produksi, serta penanganan pasca panen hasil tanaman pangan;
e. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
i. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura
Pasal 76
(1) Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi serta.
Pengembangan Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta penanganan
pasca panen hasil tanaman hortikultura;
b. Pelaksanaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta penanganan pasca
panen hasil tanaman hortikultura;

CreatedByJT.
15
c. Pengawasan urusan sumber daya, sarana dan prasarana, produksi, serta penanganan pasca
panen hasil tanaman hortikultura;
d. Pelaporan urusan sumber daya, sarana dan prasarana, serta penanganan pasca panen hasil
tanaman hortikultura;
Pengembangan Tanaman Hortikultura adalah:
sarana dan prasarana, produksi, serta penanganan pasca panen hasil tanaman hortikultura;
serta penanganan pasca panen hasil tanaman hortikultura;
produksi, serta penanganan pasca panen hasil tanaman hortikultura;
e. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
i. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Perkebunan
Paragraf 1
Kepala Bidang Perkebunan
Pasal 77
(1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

CreatedByJT.
16
urusan pengembangan produksi dan perlindungan tanaman serta bina industri dan
pengembangan teknologi.
Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan teknis operasional dibidang sumber daya, sarana, prasarana, produksi dan
perlindungan tanaman serta pengolahan hasil perkebunan;
b. Pengelolaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi dan perlindungan tanaman
serta pengolahan hasil perkebunan;
c. Pengkoordinasian urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi dan perlindungan
tanaman serta pengolahan hasil perkebunan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi
dan perlindungan tanaman serta pengolahan hasil perkebunan;
Bidang Perkebunan adalah:
b. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang perkebunan;
c. Melakukan Pelayanan umum dan pelayanan teknis penyelenggaraan usaha dan produksi
serta perlindungan tanaman perkebunan;
d. Menyusun kebijakan pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
e. Melakukan pengawasan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkebunan;
f. Melakukan perencanaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk sektor
perkebunan;
g. Memberikan bimbingan manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha
tani;
h. Memberikan bimbingan penanganan panen dan pasca panen hasil tanaman perkebunan;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja, dan penyusunan
rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan tanaman perkebunan;
m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

CreatedByJT.
17
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman
Pasal 78
(1) Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana,
produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.
Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta
perlindungan tanaman perkebunan;
b. Pelaksanaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta perlindungan tanaman
perkebunan;
c. Pengawasan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta perlindungan tanaman
perkebunan;
d. Pelaporan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, serta perlindungan tanaman
perkebunan;
Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman adalah:
sarana dan prasarana, produksi, serta perlindungan tanaman perkebunan;
serta perlindungan tanaman perkebunan;
produksi, serta perlindungan tanaman perkebunan;
e. Menyelenggarakan perwilayahan areal potensi perkebunan kabupaten;
f. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan

CreatedByJT.
18
g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Bina Industri dan Pengembangan Teknologi
Pasal 79
(1) Seksi Bina Industri dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mengevaluasi dan melaporkan urusan bina industri dan pengembangan teknologi
perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina
Industri dan Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan sumber daya, sarana, prasarana bina industri dan
pengembangan teknologi perkebunan;
b. Pelaksanaan kegiatan urusan sumber daya, sarana, prasarana bina industri dan
c. Pengkoordinasian urusan sumber daya, sarana, prasarana bina industri dan pengembangan
teknologi perkebunan;
d. Pengawasan urusan sumber daya, sarana, prasarana bina industri dan pengembangan
teknologi perkebunan;
Bina Industri dan Pengembangan Teknologi adalah:
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis urusan sarana dan
prasarana bina industri dan pengembangan teknologi perkebunan;
c. Melaksanakan bimbingan teknis urusan sarana dan prasarana bina industri dan

CreatedByJT.
19
d. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum urusan sarana dan prasarana bina industri
dan pengembangan teknologi perkebunan;
e. Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana
bina industri dan pengembangan teknologi perkebunan;
f. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Peternakan
Paragraf 1
Kepala Bidang Peternakan
Pasal 80
(1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan
hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Peternakan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan teknis urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil
peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pengelolaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil
c. Pengkoordinasian urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi,
pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

CreatedByJT.
20
Bidang Peternakan adalah:
b. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi,
pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Melakukan pembinaan teknis sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil
d. Melakukan Pelayanan umum penyelenggaraan usaha produksi, pengolahan hasil
e. Menyusun bahan untuk penyelenggaraan, pembinaan pengawasan produksi, peredaran
ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. Menyusun bahan untuk penyelenggaraan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya
usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai kebutuhan
lokalita;
g. Menyusun bahan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kajian, pengenalan dan
pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
h. Melakukan perencanaan, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat-obatan ternak dan
produk hasil peternakan;
i. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
j. Mengelola urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil peternakan,
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja peternakan dan
penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan peternakan;
l. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

CreatedByJT.
21
Paragraf 2
Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha
Pasal 81
(1) Seksi Produksi dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan sumber daya, sarana dan prasarana, produksi, bina usaha dan
pemasaran hasil peternakan.
Produksi dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
a. Perencanaan teknis kegiatan pengembangan produksi dan bina usaha peternakan;
b. Pelaksanaan pengembangan produksi dan pembinaan usaha peternakan;
c. Pengawasan dan pengendalian urusan pengembangan produksi dan bina usaha
peternakan;
d. Pelaporan urusan produksi dan bina usaha peternakan;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi dan
Bina Usaha mempunyai uraian tugas:
b. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan penetapan peta potensi peternakan;
c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kajian, pengenalan dan
pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan;
d. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pengawasan mutu, dan peredaran sarana dan
prasarana produksi peternakan;
e. Melaksanakan pembinaan teknis produksi dan bina usaha dibidang peternakan
f. Memfasilitasi pelayanan umum dan bina usaha dibidang peternakan;
g. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan produksi dan bina usaha peternakan;
h. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;

CreatedByJT.
22
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Pasal 82
(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
tugas pokok merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
a. Perencanaan teknis urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pelaksana urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Pengawasan urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. Pelaporan urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner adalah:
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis urusan pencegahan,
pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan mayarakat veteriner;
c. Melaksanakan bimbingan teknis pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan
penyakit hewan dan kesehatan mayarakat veteriner;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan
penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
e. Menyiapkan bahan bimbingan pemakaian, penyimpanan dan pengawasan penggunaan
persediaan vaksin dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengawasan urusan
kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
g. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan,
pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
h. Memberikan pelayanan umum dan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner;

CreatedByJT.
23
i. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Perikanan
Paragraf 1
Kepala Bidang Perikanan
Pasal 83
(1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
urusan pengembangan produksi serta bina usaha, pengawasan mutu dan perlindungan.
Perikanan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan teknis operasional urusan pengembangan produksi serta bina usaha,
pengawasan mutu dan perlindungan;
b. Pengelolaan urusan pengembangan produksi serta bina usaha, pengawasan mutu dan
perlindungan;
c. Pengkoordinasian urusan pengembangan produksi serta bina usaha, pengawasan mutu dan
perlindungan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan produksi serta bina usaha,
pengawasan mutu dan perlindungan;
Bidang Perikanan adalah:
b. Menyusun bahan dan rumusan kebijakan pembangunan perikanan;
c. Melaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan perikanan;

CreatedByJT.
24
d. Mengelola penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan dan
program pembangunan perikanan;
e. Menyusun program pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
f. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan spesifikasi perbenihan dan
Budidaya;
g. Penyelenggaraan mengawasi peredaran mutu benih;
h. Memfasilitasi pelayanan umum Usaha Perikanan;
i. Melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan
pencapaian pola kerjasama usaha perikanan;
j. Mengelola penyelenggaraan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil;
k. Mengelola penyelenggaraan pembinaan dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani
ikan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha;
l. Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan perikanan dan penyusunan rencana
tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan perikanan
m. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
q. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan Produksi
Pasal 84
(1) Seksi Pengembangan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan pengembangan usaha produksi perikanan.
Pengembangan Produksi mempunyai fungsi :
a. Perencanaan teknis kegiatan pengembangan produksi perikanan;
b. Pelaksanaan urusan pengembangan produksi perikanan;

CreatedByJT.
25
c. Pengawasan urusan pengembangan produksi perikanan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan produksi perikanan;
Pengembangan Produksi adalah:
b. Menyiapkan bahan untuk perencanaan, pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan
pembangunan produksi perikanan;
c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi dalam melaksanakan
kebijakan dan program pembangunan produksi perikanan;
d. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan
bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan;
e. Menyiapkan bahan untuk mengawasi peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan
produksi;
f. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan
produksi perikanan;
g. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan penetapan peta potensi perikanan di
kabupaten;
h. Memberikan pelayanan umum dan teknis dibidang perikanan;
i. Melaksanakan analisa dan evaluasi produksi perikanan dan
m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Bina Usaha, Pengawasan Mutu dan Perlindungan
Pasal 85
(1) Seksi Bina Usaha, Pengawasan Mutu dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

CreatedByJT.
26
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bina usaha, pengawasan mutu dan
perlindungan perikanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina
Usaha, Pengawasan Mutu dan Perlindungan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan seksi bina usaha, pengawasan mutu dan perlindungan;
b. Pelaksanaan urusan bina usaha, pengawasan mutu dan perlindungan;
c. Pengawasan urusan bina usaha, pengawasan mutu dan perlindungan;
d. Pelaporan urusan bina usaha, pengawasan mutu dan perlindungan;
Bina Usaha, Pengawasan Mutu dan Perlindungan adalah:
b. Merencanakan program dan kegiatan Seksi bina usaha, pengawasan mutu dan
perlindungan;
c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pengembangan bina Usaha, pengawasan mutu
dan perlindungan usaha perikanan;
d. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pengembangan bina usaha, pengawasan mutu
dan perlindungan usaha perikanan;
e. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pengawasan bina usaha, pengawasan mutu
dan perlindungan perikanan;
f. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan bimbingan pengembangan bina usaha,
pengawasan mutu dan perlindungan perikanan;
g. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan;
h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan
bina usaha, pengawasan mutu dan perlindungan perikanan;
i. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan
j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

CreatedByJT.
27

CreatedByJT.
28
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian
a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan :
NO PENDIDIKAN JUMLAH KET
1 S-2 2 Orang
2 S-1 29 Orang
3 D-3 8 Orang
4 D-2 0 Orang
5 SMA sederajat 10 Orang
Jumlah 49 Orang
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :
NO ESELON JUMLAH KET
1 Eselon/Iib 1 Orang
2 Eselon/IIIa 1 Orang
3 Eselon/IIIb 3 Orang
4 Eselon/Ivb 5 Orang
Jumlah 10 Orang
c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/gol.ruang :
NO PANGKAT/GOL.RUANG JUMLAH KET
1 Pembina Tk.I/IV.b 1 Orang
2 Pembina /IV.a 1 Orang
3 Penata Tk.I/III.d 5 Orang
4 Penata/III.c 2 Orang
5 Penata Muda Tk.I/III.b 22 Orang
6 Penata Muda/III.a - Orang
7 Pengatur Tk.I/II.d 4 Orang
8 Pengatur/II.c 4 Orang
9 Pengatur MudaTk.I/II.b 10 Orang
10 Pengatur Muda/II.a - Orang

CreatedByJT.
29
d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin :
NO JENIS KELAMIN JUMLAH KET
1 Laki-laki 34 Orang
2 Perempuan 15 Orang
Jumlah 49 Orang
e. Pendidikan pejabat di Lingkungan Dinas Pertanian
Keterangan :
Jabatan Eselon III.b Yang belum terisi sebanyak 1 orang
Jabatan Eselon IV.a Yang belum terisi sebanyak 6 orang
NO JABATAN
PENDIDIKA
N
ESELO
N
PANGKAT/
GOL.RUANG
KET
1. Kepala Dinas S2 II/b Pembina Tk.I IV/b
2. Sekretaris Dinas S1 III/a Pembina IV/a
3. Kabid. TPH S1 III/b Penata Tk.I III/d Plt
4. Kabid Peternakan S1 III/b Penata Tk.I III/d
5. Kabid Perkebunan S2 III/b Penata, III/c
6. Kabid Perikanan S1 III/b Penata Tk.I III/d
7. Kasubag Umum dan
Perlengkapan
S1 IV/a Penata Muda Tk.I
III/b
Plt
8. Kasubag Keuangan dan
Kepegawaian
III/b
Plt
9. Kasubag Perencanaan evaluasi &
Pelaporan
Kosong
10. Seksi Pengembangan Tanaman
Pangan
III/b
11. Seksi Pengembangan Tanaman
Hortikultura
S1 IV/a Penata Tk.I III/d
12. Seksi Pengembangan Produksi &
Perlindungan Tanaman
Kosong
13. Seksi Bina Industri &
Pengembangan Teknologi
14. Seksi Pengemb Produksi & Bina
Usaha
15. Seksi Keswan & Masyarakat
Veteriner
III/b
16. Seksi Pengembangan Produksi Kosong
17. Seksi Perlindungan Penyakit Ikan Kosong

CreatedByJT.
30
2.3. Aset Yang Dikelola
Adapun Asset yang dikelola Dinas Pertanian sejak terbentuknya SKPD dimaksud adalah
sebagaimana terlampir dalam Renstra ini.
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
`
Tabel 2.1
Pencapaian Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Pakpak Bharat
Terlampir
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian
Terlampir
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian
Sebagian besar penduduk Pakpak Bharat menempati wilayah pedesaan dan hidupnya sangat
bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan data BPS terlihat bahwa kendala pembangunan
sektor pertanian di Pakpak Bharat karena luasnya hutan lindung yang mencapai 85% dari luas
daerah kabupaten Pakpak Bharat.
Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini
disebabkan karena sektor pertanian merupakan Resource Based yang mampu menyerap dan
memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun arah kebijakan
pembangunan pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat lebih dititikberatkan pada:
1. Meningkatkan usaha pertanian melalui :
 Pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi,
produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar;
 Penerapan teknologi tepat guna;
 Pengelolaan manajemen usaha;
 Peningkatan kemitraan usaha pelaku agribisnis.
2. Penerapan kaidah/ketentuan konservasi lahan dan air.
3. Penanaman tanaman produktif.

CreatedByJT.
31
4. Meningkatkan pemeriksaan komoditi hasil pertanian yang beredar di Kabupaten Pakpak
Bharat.
5. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak.
6. Penegembangan perikanan air tawar.
7. Memberikan kemudahan rekomendasi dan ijin usaha pertanian.
8. Mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
9. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat.
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai potensi yang sangat besar di
bidang agribisnis terutama pada sektor hilir (off farm). Walaupun demikian pembangunan
pertanian di sektor hulu (on farm) pun harus dipertahankan sesuai dengan potensi wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat, guna menunjang pembangunan pertanian secara keseluruhan.

CreatedByJT.
32
Bab 3 ISU – ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
Tabel T-IV.C.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
Terlampir
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan
Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
DinasPertanian Kabupaten Pakpak Bharat yang berkaitan dengan pelayanan dibidang Tanaman
Pangan,Perkebunan, Peternakan, Perikanan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1) Terbatasnya sumberdaya lahan pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat.
2) Rendahnya Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
3) Meningkatnya Komoditi Pertanian yang masuk ke Kabupaten Pakpak Bharat
4) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan
kewajiban utama-nya;
5) Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan Pertanian.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Tabel T-IV.C.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terlampir
3.3. Telaahan Renstra
Pernyataan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Dinas Pertanian
Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

CreatedByJT.
33
VISI
TTeerrwwuujjuuddnnyyaa PPeerrttaanniiaann bbeerrbbaassiiss SSuummbbeerr DDaayyaa LLookkaall,, KKeetteerrsseeddiiaaaann PPaannggaann,,
BBeerrddaayyaa SSaaiinngg ddaann mmeenniinnggkkaattkkaann KKeesseejjaahhtteerraaaann PPeettaannii..
Begitupula dengan misinya mengalami penjabaran. Misi merupakan sesuatu yang harus
dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi
yang telah di tetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang
berkepentingan ( Stake Holders ) dapat mengenal Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat dan
mengetahui peran serta program – programnya juga hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan
datang.
Adapun Misi Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
MISI
1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian serta Ketersediaan Pangan;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan peningkatan komoditi Lokal yang
berorientasi pasar;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian;
4. Pengembangan Kapasitas SDM Pertanian;
Tabel T-IV.C.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan sasaran
RENSTRA Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Terlampir
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang Kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,
efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan
industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai:
a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; serta
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk
mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang Kabupaten.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

CreatedByJT.
34
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata
ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar
pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
c. kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.
Kebijakan struktur ruang Kabupaten terdiri atas:
a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan Kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang
perkembangan fungsi Kabupaten sebagai Kabupaten pertanian dan jasa yang didukung
pertanian kreatif;
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi
berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana Kabupaten
yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:
a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung;
b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan Kabupaten;
c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang
berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta
melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau
sempadan;
e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke
fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan,
terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

CreatedByJT.
35
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai
wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan
akan dijalankan dapat diarahkan.
Tabel T-IV.C.1
Permasalahan Pelayanan Dinas PertanianKabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Terlampir
Tabel T-IV.C.1
Permasalahan Pelayanan Dinas PertanianKabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Terlampir
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah
dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis
dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan- persoalan nyata yang dihadapi dalam
pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi
perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD
dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai
berikut :
1) Keterbatasan lahan lahan pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat.
2) Alih teknologi pertanian masih rendah
3) Rendahnya Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4) Rendahnya kualitas produksi sehingga Komoditi Pertanian yang masuk ke Kabupaten
Pakpak Bharat meningkat.
5) Kualitas dan keterampilan petani masih rendah;
6) Kelembagaan tani dan Sistem koordinasi antar lembaga masih lemah
7) Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan Pertanian.

CreatedByJT.
36
Bab 4
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS
PERTANIAN 2016-2021
4.1. VISI DAN MISI DINAS PERTANIAN
Pernyataan Visi, serta Misi yang akan dicapai oleh Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak
Bharat adalah:
VISI
TTeerrwwuujjuuddnnyyaa PPeerrttaanniiaann bbeerrbbaassiiss SSuummbbeerr DDaayyaa LLookkaall,, KKeetteerrsseeddiiaaaann PPaannggaann,,
BBeerrddaayyaa SSaaiinngg ddaann mmeenniinnggkkaattkkaann KKeesseejjaahhtteerraaaann PPeettaannii..
Begitupula dengan misinya mengalami penjabaran. Misi merupakan sesuatu yang harus
dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi
yang telah di tetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang
berkepentingan ( Stake Holders ) dapat mengenal Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat dan
mengetahui peran serta program – programnya juga hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan
datang.
Adapun Misi Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
MISI
1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian serta Ketersediaan Pangan;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan peningkatan komoditi Lokal yang
berorientasi pasar;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian;
4. Pengembangan Kapasitas SDM Pertanian;
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN
Sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat tersebut di atas,
maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak
Bharat dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian
Terlampir

CreatedByJT.
37
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN
Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara
menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut sebagai berikut :
A. Nilai-Nilai Strategis Organisasi
Nilai-nilai strategis yang menjadi landasan Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat
dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut
adalah untuk menuju Kabupaten Pakpak Bharat sebagai daerah yang Bermartabat. Hal ini
mencerminkan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi adalah sebagai berikut :
1. Prestasi
Dalam melaksanakan tugasnya selalu ditunjukan untuk pencapaian hasil yang memiliki
kualitas tinggi.
2. Dedikasi
Komit dan konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Partisipasi
Dalam pencapaian tujuan (Visi dan Misi) dilaksanakan secara bersama-sama secara
kolaborasi kohesifitas antar unsur-unsur inter dan kemitraan yang harmonis dan dinamis.
4. Akuntabilitas
Berorientasi pada pertanggungjawaban yang transparan, baik dalam proses, output maupun
outcomes.
5. Keterbukaan
Menerima saran dan kritik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
B. Lingkungan Strategis Organisasi
1. Analisis SWOT
Untuk mewujudkan dinamisasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi
faktual yang ada, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk dilaksanakan,
sehingga dalam analisis lingkungan strategis ini diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak
Bharat dapat lebih mengenal mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan
dapat mempengaruhi terhadap kinerja suatu organisasi. Faktor internal dapat berupa Potensi
(Strategi) dan kelemahan (Weakness), yang penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan yang
dapat dimanfaatkan dan seberapa besar kelemahan yang harus diatasi. Sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor yang timbul dari lingkungan diluar organisasi tetapi diperkirakan memiliki

CreatedByJT.
38
pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi, dapat berupa peluang (Opportunities) dan
tantangan (Threats).
 Tanaman Pangan dan Hortikultura
Strength (S) Weakness (W)
 Adanya Alokasi Anggaran
 Adanya Aparatur PNS
 Belum ada SOP yang baku dan
tegas untuk setiap program
dan kegiatan
 Belum banyak aparatur yang
mengikuti Bimtek
Opportunity (O) SO WO
 Lahan yang tersedia masih
sangat menjanjikan untuk
dikembangkan
 Menerbitkan RTRW lahan
pertanian
 Mengadakan Bimtek
Pengadaan Barang dan Jasa
untuk setiap aparatur
 Mensosialisasikan kembali
SOP untuk setiap kegiatan
Threats (T) ST WT
 Adanya Prinsip petani
mengharapkan bantuan
pemerintah
 Rendahnya SDM Petani
 Adanya alih fungsi lahan
 Menerbitkan SK kriteria
Penerima bantuan
pemerintah
 Memetakan lahan
pertanian berkelanjutan
 Mengirimkan Petani untuk
mengikuti pelatihan / magang
 Perkebunan
 Adanya landasan hukum
 Adanya Aparatur PNS
 SDM aparatur yang kurang
memadai
 Sarana dan prasarana yang
minim dalam pengembangan
produksi
 Masih luasnya potensi lahan
yang tersedia
 Mengeksploitasi potensi
lahan yang tersedia
secara optimal
 Menjaga dan memelihara
sumber daya lahan
secara bijaksana dan
berwawasan lingkungan
 Membangun sarana dan
prasarana produksi
 Mengoptimalkan sumber
daya lahan yang tersedia
Threats (T) ST WT
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Faktor Internal

CreatedByJT.
39
 Rendahnya SDM petani
 Pertanian masih bersifat
subsistem
 Rendahnya penerapan
tehnologi
 Melakukan pelatihan dan
magang
 Menerapkan tehnologi
dan inovasi
 Menyediakan/menyiapkan
sarana dan prasarana yang
baik
 Memberikan pelatihan dan
diklat yang kompeten
 Peternakan
 Memiliki sapi potong
yang adaptif
 Produktivitas bagus pada
kondisi pakan yang tidak
optimum
 Bebas penyakit eksotik
(PMK)
 Pertumbuhan lambat
 Angka kematian tinggi
 Sensitif terhadap Jembrana
 Permintaan Pasar cukup
besar dan cenderung
meningkat
 Lahan dan sumber pakan
tersedia
 Iklim mendukung
 Optimalkan kemampuan
sapi potong yang adaptif
untuk memenuhi pasar.
 Tingkatkan kemampuan
sapi potong yang adaptif
untuk mengurangi
pemotongan sapi betina
produktif
 Tingkatkan kemampuan
tumbuh sapi untuk
mengantisipasi pasar
lokal.
 Tingkatkan pertumbuhan
untuk mengurangi
pemotongan sapi betina
produktif
 Pengembangan cluster
peternakan.
 Peningkatan pengasan
lalulintas ternakn.
 Peningkatan reproduksi sapi
potong.
Threats (T) ST WT
 Pemotongan sapi betina
produktif masih tinggi
 Terjadinya ekspor bahan
pakan
 Ketersediaan pakan
berfluktuasi
 Menurunkan tingkat
kematian anak dan induk
 Mengoptimalkan sistem
integrasi tanaman-
ternak.
 Mengoptimalkan kualitas
pakan.
 Meningkatkan efisiensi usaha.
 Meningkatkan kualitas daging
sapi potong.
 Merumuskan opsi kebijakan
untuk meminimalkan
pemotongan ternak betina
produktif.
 Meningkatkan pertumbuhan
sapi dara untuk mencapai
bobot kawin lebih awal.
 Perikanan
Faktor Eksternal
Faktor Internal

CreatedByJT.
40
 Adanya landasan hukum
 Regulasi,protap dan
juknis
 Kurangnya aparatur/SDM
 Minimnya sarana dan
prasarana pengembangan dan
pemasaran produksi
 Potensi lahan yang tersedia
 Kualitas air yang baik/belum
tercemar
 Memanfaatkan potensi
lahan yang optimal
 Menjaga dan memelihara
kualitas air
 Membangun sarana dan
prasarana pengembangnan
produksi perikanan
 Mengoptimalkan potensi
lahan yang tersedia
Threats (T) ST WT
 Rendahnya SDM
petani/pembudidaya
perikanan
 Masih mengembangkan
budidaya tradisional
 Rendahnya penerapan
tehnologi
 Melakukan peningkatan
SDM dengan cara
pelatihan dan magang
 Memperkenalkan
tehnologi budidaya
perikanan
 Menerapkan cara
budidaya yang baik dan
perbenihan yang optimal
 Mengirimkan Petani
perikanan untuk mengikuti
pelatihan / diklat
 Menyediakan dan
meningkatkan sarana dan
prasarana produksi perikanan
2. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan (Strenghts)
1. Adanya Landasan Hukum
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Adanya Dukungan Dana APBD yang berkesinambungan
4. Terdapat empat bidang di Dinas Pertanian
b. Kelemahan (Weakness)
1. Pelayanan terhadap masyarakat belum optimal
2. Masih rendahnya kinerja aparat Dinas
3. PAD belum mencapai target
4. Lingkungan kerja kurang mendukung
5. Belum dapat diterapkannya peraturan-peraturan perundangundangan secara tegas
6. Sarana dan Prasarana kurang memadai
D. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
Faktor Eksternal
Faktor Internal

CreatedByJT.
41
Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) merupakan faktor yang sangat penting
dalam penetapan pencapaian keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis
faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis dilanjutkan
untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Adapun factor
faktor kunci keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan sarana prasarana yang mendukung
penyelenggaraan pemerintah yang baik
2. Tersedianya dana APBD yang mencukupi dan berkesinambungan
3. Adanya aparatur yang professional
4. Net Working, yaitu dukungan Stake Holders, dengan membuat jaringan kerja dengan pihak
ketiga yang efektif dan efisien.
5. Penerapan dan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna berdaya saing serta
berwawasan lingkungan.
Tabel T.IV.C2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Terlampir

CreatedByJT.
42
Bab 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Dinas Pertanian adalah merupakan rencana program lima tahun kedepan untuk
mencapai visi dan misi SKPD begaimana terlampir dalam renstra ini. Sebagaimana yang tertuang
dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 bahwa bidang
garapan Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat terdapat pada Program sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Terlampir

CreatedByJT.
43
Bab 6
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN
PAKPAK BHARAT MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016 - 2021
Misi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi
Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi
tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :
1. Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi manajemen pemerintahan
yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkualitas yang berbasis pada
sumber daya alam lokal.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yang dilandasi
budaya pakpak dan ketakwaan pada Tuhan YME.
4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan dan fasilitas kesehatan yang prima
terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan generasi Emas Pakpak Bharat.
5. Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan
memperlancar aksesibilitas antar wilayah serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dan
informatika secara luas.
6. Menjadi sentra pendidikan dan kesehatan yang unggul di Propinsi Sumatera Utara.
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen
Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pertanian
Kabupaten Pakpak Bharat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan
kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat yang telah dicantumkan dalam target
Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian
Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat
berkontribusi untuk mewujudkan pada 2 Misi yaitu : Misi 2 dan Misi 5 dalam RPJMD sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:
A. Misi Ke 2, Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkualitas yang berbasis
pada sumber daya alam lokal, dengan Indikator kinerja :
Urusan Wajib : Ketahanan Pangan
1. Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Dibutuhkan penguatan Cadangan Pangan Daerah untuk tahun 2016 sampai tahun 2021.

CreatedByJT.
44
2. Pengadaan lahan sawah untuk Cadangan Pangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk keperluan Cadangan Pangan Daerah direncanakan
akan mengefektifkan lahan sawah yang dilaksanakan secara bertahap.
Urusan Pilihan : Pertanian
1. Produktivitas tanaman padi sawah, target yang akan dicapai adalah 5,0 ton/ha (tahun 2021).
2. Produktivitas tanaman padi gogo, target yang akan dicapai adalah 3,4 ton/ha (tahun 2021).
3. Produktivitas tanaman Jagung, target yang akan dicapai adalah 5,7 ton/ha (tahun 2021).
4. Produktivitas tanaman hortikultura.
5. Produktivitas Tanaman Gambir, target yang akan dicapai adalah 2,0 ton/ha (tahun 2021).
6. Produksi dan Produktivitas daging, target yang akan dicapai adalah 121 ton (tahun 2021).
7. Produksi dan Produktivitas telur, target yang akan dicapai adalah 2,62 ton (tahun 2021).
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan
1. Produksi Ikan, target yang akan dicapai adalah 250 ton (tahun 2021).
2. Konsumsi Ikan, target yang akan dicapai adalah 32 Kg/Kapita/Thn (tahun 2021).
B. Misi Ke 5, Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah serta meningkatkan pemanfaatan
teknologi dan informatika secara luas, dengan Indikator kinerja :
Urusan Pilihan : Pertanian
1. Meningkatkan Aksebilitas Pertanian, target yang akan dicapai adalah terbangunnya JUT 14
KM (tahun 2021).

CreatedByJT.
45
Bab 7 PENUTUP
Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang ditengah-tengah
persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat dituntut untuk
mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan
melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian
hasil atau manfaat yang optimal. Dalam Inpres No. 7 tahun 1999, terkandung bahwa perencanaan
strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang
mungkin timbul.
Rencana Strategi Daerah Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Pakpak Bharat
yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat
terpilih periode 2016-2021, serta dengan mempertimbangkan kondisi normatif yang tercermin
dalam visi, misi tersebut juga pertimbangan terhadap perkembangan kondisi objektif pada saat ini
dan di masa mendatang dalam konteks lima tahunan, oleh karena itu pemahaman akan visi, misi
serta program Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat terpilih periode 2016-2021 dalam proses
perumusan Rencana Strategi Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
menjadi amat penting.
Perhatian terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan dalam bidang Pertanian menjadi sesuatu yang penting untuk dimaknai guna pencapaian
keberhasilan segala yang tertuang dalam Rencana Strategi Daerah Dinas Pertanian tahun 2016-
2021.
Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan menyadari kekurangan dalam hal
penulisan dan penyampaian dengan mengharapkan sumbang saran dari pembaca yang bersifat
membangun.
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SUPARDI PADANG, SP, MM
Pembina TK.I, IV / b
NIP. 19690604 199902 1 001

CreatedByJT.
46

Renstra distan ppb 2016 2021

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Renstra distan ppb 2016 2021

Similar to Renstra distan ppb 2016 2021 (20)

More from pandirambo900

More from pandirambo900 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Renstra distan ppb 2016 2021