Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. LPTQ Provinsi Maluku berupaya meningkatkan mutu peserta dan pengurus MTQ melalui peningkatan kapasitas dewan hakim dan guru TPQ.
2. LPTQ bergerak sejalan dengan visi pembangunan kepulauan dan pariwisata berwawasan Al-Quran di kawasan timur Indonesia.
3. Rakorda merekomendasikan peraturan daerah tentang pembinaan MTQ dan pendidikan agama untuk meningkat
Proposal ini meminta dana bantuan untuk membangun Pondok Pesantren Yayasan Nurul Hikmah di Desa Lamarantarung, Indramayu. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang memahami agama, meningkatkan iman dan akhlak mulia. Dana sebesar Rp250 juta diperlukan untuk pembebasan tanah, material bangunan, upah tukang, dan biaya lainnya.
Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Mabdaul Haqqil IslamiEndang Sahroni
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan keputusan pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembebasan tanah dan pembangunan pondok pesantren Mabdaul Haqqil Islami.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan petunjuk teknis bantuan operasional pendidikan Raudhatul Athfal (BOP RA) tahun anggaran 2016. BOP RA bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar di RA dengan memberikan dana langsung kepada RA berdasarkan jumlah siswa dengan satuan Rp. 300.000 per siswa. Petunjuk teknis ini mengatur mekanisme alokasi, penyaluran, penggunaan, monitoring, pelaporan
Proposal ini mengusulkan pembangunan Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Darul Hikam untuk tujuan pendidikan agama bagi anak-anak. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, rancangan, anggaran, dan jadwal proyek pembangunan sarana pendidikan agama ini.
Proposal ini mengajukan dana untuk pembangunan sarana pendidikan berbeasiswa di Ma'had Al-Abqary, mencakup pembangunan asrama putra-putri, kelas TK hingga SMP, serta aula. Program pendidikan yang diajukan adalah pendidikan home schooling setara SMP untuk 40 siswa dan program kaderisasi dai ideologis untuk 20 peserta setiap angkatannya selama dua tahun.
Proposal ini meminta dana hibah BOSDA MADIN tahun 2015 untuk Madrasah Diniyah Darussalam di Nganjuk. Madrasah ini memiliki 95 siswa dan 3 guru, dan membutuhkan total dana Rp27,9 juta untuk biaya operasional seperti buku, kegiatan belajar mengajar, dan tunjangan guru. Proposal ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang pendidikan agar madrasah diniyah mendapat dukungan dalam sistem pendidikan nasional.
Proposal ini meminta dana bantuan untuk membangun Pondok Pesantren Yayasan Nurul Hikmah di Desa Lamarantarung, Indramayu. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang memahami agama, meningkatkan iman dan akhlak mulia. Dana sebesar Rp250 juta diperlukan untuk pembebasan tanah, material bangunan, upah tukang, dan biaya lainnya.
Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Mabdaul Haqqil IslamiEndang Sahroni
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan keputusan pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembebasan tanah dan pembangunan pondok pesantren Mabdaul Haqqil Islami.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan petunjuk teknis bantuan operasional pendidikan Raudhatul Athfal (BOP RA) tahun anggaran 2016. BOP RA bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar di RA dengan memberikan dana langsung kepada RA berdasarkan jumlah siswa dengan satuan Rp. 300.000 per siswa. Petunjuk teknis ini mengatur mekanisme alokasi, penyaluran, penggunaan, monitoring, pelaporan
Proposal ini mengusulkan pembangunan Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Darul Hikam untuk tujuan pendidikan agama bagi anak-anak. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, rancangan, anggaran, dan jadwal proyek pembangunan sarana pendidikan agama ini.
Proposal ini mengajukan dana untuk pembangunan sarana pendidikan berbeasiswa di Ma'had Al-Abqary, mencakup pembangunan asrama putra-putri, kelas TK hingga SMP, serta aula. Program pendidikan yang diajukan adalah pendidikan home schooling setara SMP untuk 40 siswa dan program kaderisasi dai ideologis untuk 20 peserta setiap angkatannya selama dua tahun.
Proposal ini meminta dana hibah BOSDA MADIN tahun 2015 untuk Madrasah Diniyah Darussalam di Nganjuk. Madrasah ini memiliki 95 siswa dan 3 guru, dan membutuhkan total dana Rp27,9 juta untuk biaya operasional seperti buku, kegiatan belajar mengajar, dan tunjangan guru. Proposal ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang pendidikan agar madrasah diniyah mendapat dukungan dalam sistem pendidikan nasional.
Surat ini menginformasikan tentang penetapan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun pelajaran 2018/2019 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengatur pelaksanaan ujian-ujian tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, baik dari segi pengetahuan maupun moralitas, agar dapat berperan optimal dalam memberdayakan masyarakat tani.
Presentasi kandidat jpt dinas komunikasi dan informatikaIr. Zakaria, M.M
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan kinerja SDM aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Dokumen menjelaskan perlunya meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai teknologi komunikasi dan informatika serta pengetahuan sosial ekonomi masyarakat. Dokumen juga mengidentifikasi masalah rendahnya keterampilan pegawai dan lemahnya SDM, serta memberikan alternat
Pemerintah mengukuhkan program pembangunan di Papua dan Papua Barat berbasis pendekatan wilayah adat dengan alokasi Rp160 triliun. Pembangunan difokuskan di lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah di Papua Barat dengan memanfaatkan potensi setempat seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Negara Pasifik mendukung upaya pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat.
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013Tika Isnaeni Pangestika
Proposal ini mengajukan pelaksanaan pelatihan keterampilan pengelasan bagi pemuda putus sekolah di Desa Bunton untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja. Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 minggu dan diikuti oleh 30 peserta dengan tujuan membangun wirausaha dan mengisi kekosongan tenaga kerja di industri sekitar.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Dokumen tersebut merupakan pengalaman kerja seorang rektor universitas dari tahun 2015-2018. Ia memulai karirnya di lembaga perencanaan pembangunan nasional sebelum akhirnya menjabat sebagai rektor universitas swasta di Jakarta. Selama masa jabatannya, jumlah mahasiswa baru dan peringkat universitas mengalami peningkatan signifikan.
Keputusan ini mengangkat WA ODE NURBAYA sebagai guru tidak tetap di PAUD Al-Arham 3 Desa Lapole Kecamatan Maligano mulai 2 Januari 2012. Keputusan ini juga menetapkan pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar semester I tahun pelajaran 2012/2013 di PAUD tersebut.
Dear readers of the West Papua Update tabloid, in this 3rd edition, we are presenting the major topic of marine and sheries resource potentials in Indonesia, particularly in West Papua Province. The potential of sustainable sh in Indonesia is estimated to reach about 6.4 million tons per year making it potential for the development of the shery industry.
In addition, Indonesian waters are also known as the largest source of germ plasma in the world, as more than 37 percent of sh species that have been identi ed worldwide are in Indonesian waters.
On the other hand, marine and shery resources in the province of West Papua are also known to have considerable potential, both in the form of aquaculture and capture sheries, as well as various marine biota and other aquatic ecosystems.
The shery sector contributes about 4.36 percent to the GRDP of West Papua Province, and the largest contributor in this sector is the aquaculture sub-sector. This sub-sector has greater value added than other sub-sectors because it is managed sustainably with relatively meager nancing.
Sorong City, Fakfak Regency, and Manokwari Regency are the areas with the highest shery production in West Papua. The shery industry in these three regions is even projected to drive the economy of West Papua and give positive effect to other sectors.
In order to develop the shery industry in a maximum and sustainable manner, the West Papua Provincial Government
needs full support from entrepreneurs, investors, and all other related parties. With the development of West Papua’s sheries industry, it is expected to encourage the realization of the community’s welfare, especially the shermen.
Another topic we are presenting in this 3rd edition is about the sense of belonging of all West Papuans to jointly develop West Papua, as well as the Government’s full attention to West Papua’s development.
Next is the commitment of the West Papua Provincial Government to provide rst-rate service and passion to serve the whole community in order to deal with the third phase of the medium-term development.
We also are featuring a topic on the various strategic activities that will be implemented by the West Papua Provincial Government until 2019, including a new scheme for the use of the special autonomy fund, accelerated infrastructure development and increased economic growth and exports.
Complementing the main topics of this 3rd edition, several other interesting topics are also featured, including the potential and development of the tourism sector in West Papua, including the hotel and investment businesses. Today, the tourism business is a major driver of socio-economic progress in West Papua.
In addition to the mining and agricultural industries, the marine and shery industries, as well as the tourism industry, are important contributors to the GRDP of West Papua Province.
These are the featured topics in this edition, enjoy reading.
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
west papua tabloid 14 November - 15 December 2017cassandraremy
Dokumen tersebut membahas komitmen empat kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, ESDM, Kominfo, dan PUPR untuk membangun Papua melalui berbagai program strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua."
Surat ini menginformasikan tentang penetapan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun pelajaran 2018/2019 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengatur pelaksanaan ujian-ujian tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, baik dari segi pengetahuan maupun moralitas, agar dapat berperan optimal dalam memberdayakan masyarakat tani.
Presentasi kandidat jpt dinas komunikasi dan informatikaIr. Zakaria, M.M
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan kinerja SDM aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Dokumen menjelaskan perlunya meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai teknologi komunikasi dan informatika serta pengetahuan sosial ekonomi masyarakat. Dokumen juga mengidentifikasi masalah rendahnya keterampilan pegawai dan lemahnya SDM, serta memberikan alternat
Pemerintah mengukuhkan program pembangunan di Papua dan Papua Barat berbasis pendekatan wilayah adat dengan alokasi Rp160 triliun. Pembangunan difokuskan di lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah di Papua Barat dengan memanfaatkan potensi setempat seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Negara Pasifik mendukung upaya pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat.
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013Tika Isnaeni Pangestika
Proposal ini mengajukan pelaksanaan pelatihan keterampilan pengelasan bagi pemuda putus sekolah di Desa Bunton untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja. Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 minggu dan diikuti oleh 30 peserta dengan tujuan membangun wirausaha dan mengisi kekosongan tenaga kerja di industri sekitar.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Dokumen tersebut merupakan pengalaman kerja seorang rektor universitas dari tahun 2015-2018. Ia memulai karirnya di lembaga perencanaan pembangunan nasional sebelum akhirnya menjabat sebagai rektor universitas swasta di Jakarta. Selama masa jabatannya, jumlah mahasiswa baru dan peringkat universitas mengalami peningkatan signifikan.
Keputusan ini mengangkat WA ODE NURBAYA sebagai guru tidak tetap di PAUD Al-Arham 3 Desa Lapole Kecamatan Maligano mulai 2 Januari 2012. Keputusan ini juga menetapkan pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar semester I tahun pelajaran 2012/2013 di PAUD tersebut.
Dear readers of the West Papua Update tabloid, in this 3rd edition, we are presenting the major topic of marine and sheries resource potentials in Indonesia, particularly in West Papua Province. The potential of sustainable sh in Indonesia is estimated to reach about 6.4 million tons per year making it potential for the development of the shery industry.
In addition, Indonesian waters are also known as the largest source of germ plasma in the world, as more than 37 percent of sh species that have been identi ed worldwide are in Indonesian waters.
On the other hand, marine and shery resources in the province of West Papua are also known to have considerable potential, both in the form of aquaculture and capture sheries, as well as various marine biota and other aquatic ecosystems.
The shery sector contributes about 4.36 percent to the GRDP of West Papua Province, and the largest contributor in this sector is the aquaculture sub-sector. This sub-sector has greater value added than other sub-sectors because it is managed sustainably with relatively meager nancing.
Sorong City, Fakfak Regency, and Manokwari Regency are the areas with the highest shery production in West Papua. The shery industry in these three regions is even projected to drive the economy of West Papua and give positive effect to other sectors.
In order to develop the shery industry in a maximum and sustainable manner, the West Papua Provincial Government
needs full support from entrepreneurs, investors, and all other related parties. With the development of West Papua’s sheries industry, it is expected to encourage the realization of the community’s welfare, especially the shermen.
Another topic we are presenting in this 3rd edition is about the sense of belonging of all West Papuans to jointly develop West Papua, as well as the Government’s full attention to West Papua’s development.
Next is the commitment of the West Papua Provincial Government to provide rst-rate service and passion to serve the whole community in order to deal with the third phase of the medium-term development.
We also are featuring a topic on the various strategic activities that will be implemented by the West Papua Provincial Government until 2019, including a new scheme for the use of the special autonomy fund, accelerated infrastructure development and increased economic growth and exports.
Complementing the main topics of this 3rd edition, several other interesting topics are also featured, including the potential and development of the tourism sector in West Papua, including the hotel and investment businesses. Today, the tourism business is a major driver of socio-economic progress in West Papua.
In addition to the mining and agricultural industries, the marine and shery industries, as well as the tourism industry, are important contributors to the GRDP of West Papua Province.
These are the featured topics in this edition, enjoy reading.
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
west papua tabloid 14 November - 15 December 2017cassandraremy
Dokumen tersebut membahas komitmen empat kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, ESDM, Kominfo, dan PUPR untuk membangun Papua melalui berbagai program strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua."
Dokumen ini memberikan panduan teknis mengenai bantuan operasional pengelolaan KKG, MGMP, dan Pokjawas PAI tingkat Kabupaten Subang tahun 2016. Panduan ini mencakup latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, mekanisme pemberian dan penggunaan bantuan, serta pelaporan dan monitoring.
Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menginformasikan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 kepada seluruh provinsi untuk diketahui dan diimplementasikan di madrasah-madrasah. Kalender tersebut mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan akademik dan hari libur nasional selama satu tahun pelajaran.
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Program Kerja Kamad2021-2022 PK WAHAB.docHeniBinWahab
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Program Kerja Kepala Madrasah MTsS Al-azhar Grobogan Mojowarno Jombang untuk tahun pelajaran 2021/2022, yang mencakup visi, misi, dan tujuan pendidikan di madrasah tersebut serta program-program kerja untuk mencapai visi dan misi madrasah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan.
Program Kerja Kamad2021-2022 PK WAHAB.docHeniBinWahab
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Program Kerja Kepala Madrasah MTsS Al-azhar Grobogan Mojowarno Jombang untuk tahun pelajaran 2021/2022, yang mencakup visi, misi, dan tujuan pendidikan di madrasah tersebut serta program-program kerja untuk mencapai visi dan misi madrasah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan.
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka serta pengokohan ketahanan keluarga.
2. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, memberikan bantuan pendidikan gratis, beasiswa, serta memfasilitasi lembaga pendidikan ke
Kalender Pendidikan sangat penting bagi Kelancaran KBM, dengan adanya Kalender Pendidik; baik Pendidik maupun Peserta Didik akan tersistematis dalam proses KBM
Salinan permendikbud-nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum-garudaOperator Warnet Vast Raha
Peraturan Menteri ini mengatur tentang implementasi kurikulum baru pada sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan secara bertahap mulai tahun 2013/2014. Kurikulum di tingkat satuan pendidikan disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang disusun berdasarkan pedoman ini dengan memperhatikan visi, misi, tujuan pendidikan sekolah, dan muatan nasional, daerah, serta kekhasan sekolah.
Peraturan ini mengatur tentang implementasi kurikulum di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014. Implementasi kurikulum di sekolah-sekolah tersebut menggunakan pedoman yang mencakup penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.
Salinan permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...Welly Indriany
Peraturan Menteri ini mengatur tentang implementasi kurikulum di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014. Implementasi kurikulum di sekolah-sekolah tersebut menggunakan pedoman yang mencakup penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan evaluasi kur
Dokumen ini membahas kurikulum puasa di bulan Ramadhan tahun 2015. Kurikulum ini dirancang untuk menyucikan jiwa dan mencapai kesehatan jasmani dan rohani melalui pelaksanaan ibadah puasa secara teratur. Kurikulum ini menjelaskan rumusan dan batasan ibadah puasa, kebutuhan gizi selama berpuasa, manfaat puasa menurut para ahli kedokteran, serta outline pelaksanaan ibadah puasa."
Teks tersebut membahas tentang rumah sakit sebagai tempat pertobatan manusia. Rumah sakit digambarkan sebagai tempat untuk membersihkan diri dari dosa melalui proses berobat dan bertobat. Dokter berperan seperti malaikat yang menanyai pasien tentang penyebab penyakitnya untuk membantu pasien mengakui kesalahan dan bertobat. Rumah sakit bertingkat sesuai dengan dosa, dari yang ringan hingga berat.
Dokumen tersebut membahas tentang pagelaran seni budaya Islam yang diselenggarakan oleh Sanggar Sari el-Muluk di Provinsi Maluku. Acara tersebut melibatkan 350 pendukung dan mementaskan tarian kolosal dengan tema perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pagelaran ini bertujuan untuk melestarikan dan membangkitkan seni budaya di Maluku serta menanamkan nilai-nilai keagamaan.
Proposal penelitian ini membahas pergerakan dakwah Imam Rijali di Maluku dengan menggunakan pendekatan etnografi dan hermeneutika. Beberapa masalah yang diangkat antara lain histografi perjuangan dakwah Imam Rijali, metode dakwahnya, serta jaringan yang dibangun di Maluku dan Indonesia Timur. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap peran Imam Rijali sebagai ulama dan cendikiawan serta pengaruh ger
1. Dokumen ini membahas pentingnya penerapan psikologi dakwah bagi penyuluh agama dan pemuka agama dalam menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat di Maluku. Penggunaan psikologi dakwah dapat membantu memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat sehingga pesan agama yang disampaikan lebih relevan dan berdampak.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat di Maluku. Provinsi Maluku belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola sistem administrasi zakat, seperti belum adanya database digital pengelola zakat dan peta digital para pembayar zakat. Teknologi informasi penting untuk memudahkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara efektif.
Tiga paradigma keilmuan dibahas dalam dokumen tersebut, yaitu positivisme, interpretivisme, dan konstruktivisme. Paradigma positivisme menekankan penelitian empiris dan generalisasi, sedangkan interpretivisme lebih mementingkan pemahaman makna subjektif. Paradigma konstruktivisme menganggap realitas bersifat relatif dan dikonstruksi secara sosial.
Buku panduan ini memberikan petunjuk pelaksanaan praktikum bagi mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan konsentrasi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN Ambon tahun 2011. Praktikum akan berlangsung di berbagai media cetak dan elektronik di Kota Ambon selama sebulan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam penggunaan media dan publikasi informasi.
Teks tersebut menjelaskan berbagai peradaban Islam di Maluku seperti tradisi tiang Alif dalam masjid, Masjid Tua Wapauwe, ritual Abda'u di Tulehu, dan pukul sapu di Morella dan Mamala. Peradaban-peradaban tersebut mencerminkan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal Maluku yang membentuk corak Islam khas di wilayah tersebut.
1. Profil LPTQ Provinsi Maluku 1
Unggul dalam pembangunan Daerah Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan
pariwisata yang berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun 2025.
2. Profil LPTQ Provinsi Maluku 2
Unggul dalam pembangunan Daerah Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan
pariwisata yang berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun 2025.
PROFIL LPTQ
(LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN)
PROVINSI MALUKU
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku sejak lima
tahun terakhir telah mengalami evolusi perkembangan dari tahun ke tahun. Ia
bergerak seirama dengan dinamika pembangunan sehingga Visi dan Misi yang
diangka oleh LPTQ Provinsi Maluku adalah Unggul dalam pembangunan Daerah
Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan pariwisata yang
berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun
2025. Dari visi ini LPTQ Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
Provinsi Maluku melaksanakan misi sebagai pengejawantahan dari tafsiran visi yang
di breakdouwn menjadi empat kegitana untuk menunjang visi dengan melaksanakan
misi antara lain:
a. Melaksanakan program pembiaan peserta MTQ Nasional di TASBAQ dan
pengiriman calon peserta MTQ ke nasional.
b. Melaksanakan peningkatkan kapasitas dan kualitas Dewan hakim dan Guru
TPQ sebagai guru dasar peserta MTQ Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
c. Melaksanakan pengembangkan metode dan kurikulum pembinaan yang
terukur dan sistematis sesuai target capaian.
d. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder seperti IAIN, BUMN,
Kemenag, OKP, MUI yang peduli pada Al-Quran untuk meningkatkan daya
saing peserta MTQ tingkat nasional.
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku juga
melakukan Rakorda dan sertifikasi dewan hakim setiap tahun untuk berupaya
3. Profil LPTQ Provinsi Maluku 3
Unggul dalam pembangunan Daerah Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan
pariwisata yang berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun 2025.
meningkatkan kompetensi dewan hakim dengan mengundang Dewan hakim Nasional
dari LPTQ Pusat Jakarta. Dewan hakim yang sering menajdi pemateri dalam kegiatan
sertifikasi dewan hakim tersebut adalah Prof. Dr. H. Agil Almunawwar dan Dr.
Muksin, MA yang memberikan materi yang berkaitan dengan teknis penilaian, dan
peningkatan wawasan dewan hakim Provinsi sebagai kontribusi Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) di Provinsi Maluku meningkatkan
percepatan peningkatan mutu dewan hakim yang lebih professional.
Berkaitan dengan peningkatan mutu dewan hakim, peningkatan mutu Guru
TPQ, dan sertifikasi Dewan Hakim ini Ismail Usemahu, MT sebagai ketua LPTQ
akan menggelar Gerakan cinta Al-Quran di Maluku sebagai spirit pembangunan yang
berwawasan pembangunan kepulauan, kemaritiman untuk meningkatkan investasi
dan pariwisata di Provinsi Maluku. Ungkapan Ismail Usemahu ini dikemukakan di
sambutan ketua LPTQ dan para wartawan yang ada di Maluku. Hal ini serupa
dengan pandangan ketua Harian LPTQ KH. R.R Hasanussi Imam Besar Masjid Raya
Al-Fatah Ambon mengungkapkan bahwa percepatan peningkatan mutu Peserta dan
peningkatan mutu Pengurus LPTQ akan terus digalakkan dalam rangkan percepatan
penataan sistem organisasi yang lebih sehat dan lebih baik untuk masa depan Maluku
yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.
Perbaikan masa depan Maluku dari aspek cinta Al-Quran ini dirumuskan dalam
Rapat Koordinasi Daerah di gedung Islamic Center kantor pusat LPTQ Provinsi
Maluku dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebagai kontribusi
LPTQ se-kabupaten kota untuk meningkatkan minat baca tulis Al-Quran yang masih
sangat minim di Maluku dengan mengeluarkan hasil rumusan peraturan Daerah
dengan mangucu para Undang-Undang dan PP Sisdiknas yang diricikan sebagai
berikut;
1. UUD 1945
2. UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
3. PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan
Keagamaan
4. Profil LPTQ Provinsi Maluku 4
Unggul dalam pembangunan Daerah Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan
pariwisata yang berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun 2025.
4. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI nomor 28A tahun 1989
tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Nasional:
5. Keputusan Gubernur Maluku No.123 Tahun 2014 Tentang pengangkatan
pengurus LPTQ Provinsi Maluku masa bakti 2014-2019.
6. Keputusan Ketua LPTQ Provinsi Maluku nomor 02 tahunn 2015 tentang
pembentukan panitia RAKORDA LPTQ Provinsi Maluku tahun 2015.
Dari payung hukum dan Undang-Undang tersebut sehingga Rapat Koordinasi
(RAKORDA) melahirkan rekomendasi strategis dalam pemberantasan buta huruf
aksara Al-Quran.
A. REKOMENDASI
I. Eksternal
Merekomendasikan kepada Gubernur Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku
untuk menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang:
1. Pembinaan dan Pengembangan Musabaqah Al-Qur’an
2. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
II. Internal
1. LPTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan RENSTRA dan RENJA
LPTQ Provinsi dan Kabupaten kota sebagai acuan pedoman pembinaan dan
pengembangan MTQ.
2. LPTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melaksanakan program
pembinaan dengan mengintensifkan metode pembinaan Guru TPQ dengan
melakukan koordinasi, singkronisasi program untuk percepatan mendapatkan
bibit peserta MTQ yang bakal menjadi calon peserta MTQ tingkat Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi dan nasional.
5. Profil LPTQ Provinsi Maluku 5
Unggul dalam pembangunan Daerah Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan
pariwisata yang berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun 2025.
3. LPTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat sistem aplikasi
website/email/dan FB dan tenaga sekretariat sebagai media koordinasi dan
singkronisasi serta konsolidasi Pengurus LPTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk memudahkan para peserta dan guru TPQ dalam mengikuti
perkembangan MTQ di tingkat nasional.
4. Setiap tahun LPTQ membuat sertifikasi dewan hakim untuk meningkatkan
kapasitas keilmuan dewan hakim di bidang masing-masing cabang mata
lomba MTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. LPTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat komitment adanya political
will, political komitment, dan political Action untuk percepatan mencetak
peserta yang memiliki daya saing tinggi di MTQ Nasional.
6. Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memanfaatkan dan memaksimalkan
potensi peserta MTQ baik yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah,
dengan tetap memperhatikan persyaratan yang tertuang dalam pedoman MTQ
yang berlaku.
7. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku
membentuk Perda Pengembangan Tilawatil Qur’an dengan Tujuan untuk
meningkatkan kwalitas Pengamalan Agama Umat Islam dalam rangka
mensukseskan Pendidikan Nasional;
8. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk segera
membentuk Perda Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam rangka
meningkatkan kwalitas Pendidikan Agama dengan mengacu kepada UU No
20 tentang Pendidikan Nasional dan PP 55 Tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan;
9. Memberi ruang kepada Daerah Kabupaten/Kota merekrut peserta dari luar
daerah, sepanjang memenuhi persyaratan peserta sebagaimana dimaksud
dalam Pedoman MTQ tahun 2010, dan secara bertahap hingga tahun 2019
tidak lagi menggunakan jasa peserta dari luar daerah;
6. Profil LPTQ Provinsi Maluku 6
Unggul dalam pembangunan Daerah Kepulauan dan Kemaritiman untuk meningkatkan investasi dan
pariwisata yang berwawasan Al-Quran di Kawasan Timur Indonesia melalui Spirit MTQ tahun 2025.
10. Terkait Point 3 (tiga) diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan
pembinaan Maksimal untuk mengatasi kekurangan peserta Lomba MTQ
melalui pembinaan Peserta Lokal meningkatkan kwalitas dirinya sesuai
bidang yang dibutuhkan;
11. LPTQ Kabupaten /Kota hingga Kecamatan, direkomendasikan untuk
menysusun Program Kerja Jangka Pendek, jangka Menengah dan Jangka
Panjang, sebagai dasar bagi pengusulan Anggaran Pengembangan LPTQ
(termasuk didalamnya anggaran kegiatan MTQ), dengan mengacu kepada
pola Perencanaan Anggaran Tahun 2015.
12. Pelaksanaan MUSDA LPTQ pada MTQ ke XXVI Tingkat Provinsi Maluku di
Kabupaten Seram Bagian Barat Mei 2015, selain membahas Penetapan Tuan
Rumah MTQ ke XXVII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2017, sekaligus
membahas tentang : Draft Ranperda Pembinaan dan Pengembangan
Musabaqah Al-Qur’an dan Draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kerja (RENJA) LPTQ Provinsi dan Kabupaten/Kota.