dalam rangka bintek bumdes se kabupaten sukabumi

1. PENDIRIAN DAN
PEMBENTUKAN BUMDES
PROSES

2. PROSEDUR PENDIRIAN BUMDES
1. BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif
Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan
musyawarah warga desa dengan
mempertimbangkan:
a. Potensi usaha sosial - ekonomi masyarakat
b. Terdapat unit kegiatan usaha sosial ekonomi
masyarakat yang dikelola secara kooperatif,
seperti: UED-SP, LSPBM, BKD, dan lembaga
sejenis yang ada di desa bersangkutan.
c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan
untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.

3. BUMDes dapat didirikan, jika Pemerintah Desa
dan masyarakat mempunyai:
a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang
bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang
diserahkan dan terpisah dari pengelolaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang
diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.
Lembaga keuangan masyarakat dimaksud sudah
terdaftar di Desa dalam bentuk Keputusan Kepala
Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga keuangan
dimaksud.

4. 1. Pendirian BUMDes
berdasar pada Perda
Kabupaten
2. Pendirian BUMDes diatur
berdasarkan Perdes
3. Satu Desa, hanya terdapat
satu BUMDes

5. TAHAPAN/PROSES PENDIRIAN BUMDES
1. Identifikasi Potensi
a. Konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta
Kepala Desa atau Camat setempat.
b. Mendatangi dan bermusyawarah dengan Aparat
Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.
c. Meminta dukungan secara sosial dan ekonomi dari
Pemerintah Desa dan tokoh formal maupun non
formal/informal masyarakat setempat.

6. Pengenalan Pendekatan Aksi
Partisipatif (PAP)
A. Melibatkan masyarakat
dalam aksi bersama
pengembangan BUMDes.
B. Masyarakat bukan
pengikut tetapi sebagai
pelaku utama

7. MeMbangun Visi dan Misi bersaMa
MeMbangun Visi bersaMa
a. Visi adalah cita-cita Visi adalah suatu pernyataan tentang
gambaran keadaan clan karakteristik yang ingin di capai
oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang
b. Visi yang ingin dicapai lembaga/ organisasi, dimana segala
usaha dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkannya.
c. Visi menjadi suatu komitmen untuk melakukan sesuatu
dan bentuk kepedulian yang dibangun terus.
d. Visi disusun dalam sebuah proses dengan kehadiran semua
unsur lembaga/organisasi masyarakat dan akan dibawa
kemana lembaga/organisasi .
e. Manfaat visi adalah menjadi tujuan akhir dari proses
kelembagaan, menjadi arahan dari suatu proses, serta
menjadi pedoman dan pengawal proses kelembagaan.

8. MeMbangun Misi bersaMa
a.Perumusan misi ini dilakukan dalam
rangka menjabarkan visi, bersifat
umum, belum didukung data, tapi bisa
dikerjakan secara operasional.
b.Misi lebih bersifat aplikatif, dimana
terdapat penafsiran yang diberikan
oleh lembaga terhadap visi yang ingin
dicapainya.
c. Misi adalah pernyataan tentang apa
yang harus dikerjakan oleh lembaga
dalam
usahanya mewujudkan Visi.

9. Perumusan Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran RumahTangga (ART) BUMDes
a. Anggaran Dasar (AD), yaitu aturan yang merupakan
sistem nilai dasar yang dimiliki oleh suatu lembaga
yang berisi pokok dasar kelembagaan.
b. Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu aturan yang
penjabaran ketentuan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar. Sifat aturan lebih operasional dan
mudah dalam penerapannya

10. ASPEK DALAM ANGGARAN DASAR
• Nama lembaga
• Tempat dan Kedudukan
• Ruang lingkup kegiatan
• Hak dan Kewajiban Anggota
Masyarakat
• Kepengurusan
• Hak dan Kewajiban Pengurus
• Sumber Permodalan
• Kekuasaan tertinggi
• Pengambilan keputusan
• Ayat peralihan
• Penutup
• Tempat,tanggal ditetapkan
• Tanda tangan pengurus inti
• Tanda tangan yang berwenang

11. ASPEK YANG HARUS ADA DALAM ART
a. Aturan umum
b. Struktur kekuasaan lembaga
c. Mekanisme pengambilan keputusan
d. Kepengurusan
e. Struktur kepengurusan
f. Syarat-syarat menjadi pengurus
g. Hak dan kewajiban pengurus
h. Sumber Keuangan
i. Tata Kerja
j. Penutup
k. Pengesahan dan tanda tangan pengurus inti

12. Melaksanakan musyawarah terbatas antara Pemerintah Desa
dan tokoh masyarakat, baik formal, non formal maupun
informal.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:
a. Tim Inisiator mengadakan pertemuan dengan aparat Pemerintah
Desa dan tokoh formal maupun non formal masyarakat setempat.
Pertemuan itu dimaksudkan untuk memusyawarahkan rencana
pendirian BUMDes.
b. Pihak inisiator mempresentasikan secara ringkas berkaitan
dengan Konsepsi BUMDes (Apa itu BUMDes? Bagaimana tahap
pendiriannya? Bagaimana mendapatkan modal? Bagaimana
bentuk simpan pinjamnya? Bagaimana mekanisme
operasionalnya? Bagaimana bagi hasilnya dan lain-lain).
c. Menyepakati rencana pembentukan BUMDes.
d. Membentuk panitia pendirian BUMDes yang berasal dari aparat
Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat.

13. Menyusun dan melaksanakan rencana
kerja panitia, yang meliputi:
a. Sosialisasi Pendirian BUMDes
b. Menggalang Modal Awal
c. Mendisain Struktur Organisasi
d. Menyusun Job Deskripsi (Gambaran
Pekerjaan)
e. Menetapkan Sistem Koordinasi
f. Menyusun Bentuk Aturan Kerjasama dengan
Pihak Ketiga
g. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi
BUMDes

14. h. Menyusun Desain Sistem Informasi
i. Menyusun Rencana Usaha (Business
Plan)
j. Menyusun Sistem Administrasi dan
Pembukuan
k. Menetapkan Sistem Penggajian dan
Pengupahan
l. Membentuk Struktur Organisasi
m. Merekruit Calon Pengelola
n. Mengurus Legalitas Hukum BUMDes.
o. Pembubaran Panitia Pendirian BUMDes

15. BADAN HUKUM
 PP 72, menyatakan bahwa BUMDes harus berbadan
hukum dan sebaiknya berbentuk perusahaan (PerusDes).
 Jika berbentuk PT sesuai UU No. 40 tahun 2007, maka:
- Saham terbesar dimiliki BUMDes (51 %)
- Mobilisasi dana dengan penjualan saham (49 %)
 Direksi hendaknya dipilih dari kalangan “profesional”.

16. PERMODALAN
a. Modal BUMDes berasal dari
penyertaan kekayaan desa yang
dipisahkan (mencakup seluruh
kekayaan desa, baik barang
bergerak atau tidak bergerak yang
bersumber dari hasil usaha sendiri,
hasil kerjasama, bantuan pihak
lain mis : bantuan berbagai
program dari berbagai pihak

17. b. Modal juga dapat diusahakan dari :
1. tabungan masyarakat
2. bantuan yang berasal dari pemerintah,
provinsi, kabupaten.
3. Sumbangan pihak lain yang sah
4. Pinjaman (terlebih dahulu disetujui BPD)
5. Penyertaan modal masyarakat desa, pihak
lain atau bagi hasil dan lainnya atas dasar
saling keuntungan
6. Modal yang diperoleh dari
pemindahbukukan LKM yang diintegrasikan
ke dalam BUMDes

18. KEPEMILIKAN
 BUMDes – adalah badan hukum yang diperoleh
sebagai konsekwensi dari diberlakukannya
Perda tentang pembentukan BUMDesm
sementara Perdes merupakan bentuk
pengaturan lebih lanjut dari Perda tentang
BUMDes.
 Berdasarkan legalitas BUMDes dimiliki oleh
Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa !

19. PERIJINAN
 BUMDes dalam menjalankan usahanya tidak perlu
meminta ijin dari pihak manapun, karena legalitas
pendiriannya dan tata penyelenggaraannya
didasarkan pada peraturan perundang- undangan.
 Jika ada unit usaha yang memiliki prospek besar
untuk berkembang dan memerlukan penunjang usaha
maka segala perijinan harus dipenuhi sesuai
ketentuan yang dipersyaratkan (mis. PT.)