1. ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDES)
DESA PEJARAKAN, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG
BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN
DAERAH KERJA
Pasal 1
a. Pemerintah Desa Pejarakan mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya
meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
Desa
b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “NUGRAHA TATA SEMAYA“
c. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berkedudukan di
Desa : Pejarakan
Kecamatan : Gerokgak
Kabupaten/Kota : Buleleng
d. Daerah kerja BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berada di Desa Pejarakan,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2
a. Visi BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” mewujudkan kesejahtraan masyarakat
Desa Pejarakan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social,
DENGAN MOTO MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA.
b. Misi BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA”
- Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil.
- Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin.
- Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

2. - Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.
BAB III
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 3
a. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang
dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
b. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa
yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahtraan masyarakat
khususnya rumah tangga miskin Desa Pejarakan
BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN
Pasal 4
a. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki
oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas
oleh pemerintah Desa.
b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes “NUGRAHA
TATA SEMAYA” adalah Masayarakat Desa Pejarakan.
c. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes
“NUGRAHA TATA SEMAYA” melalui penyertaan modal, seperti yang dimaksud
dalam bagian ayat a maksimal 40 %.
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5
1. Struktur organisasi BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” terdiri dari Badan
Pengurus ,badan Pengelola dan badan Pengawas.

3. 2. Badan Pengurus terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.
3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan
dengan peraturan Desa.
4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” adalah
mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut :
a. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDes “NUGRAHA TATA
SEMAYA”
b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan
BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA”
5. Pengurus sekurang – kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan
seorang bendahara.
6. Pengurus BUMDes “ NUGRAHA TATA SEMAYA” dapat diganti apabila :
a. Meninggal Dunia
b. Mengundurkan diri
c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA”
d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai
dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme
pemilihannya dilakukan melalui Musdes.
8. Masa bakti pengurus BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” sampai berumur 56
Tahun.
9. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah
Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.
BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 6
1. Pengurus mempunyai kewajiban :
a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA”
b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang
dianggap perlu secara tertib dan teratur.

4. c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes “NUGRAHA
TATA SEMAYA” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
d. Memberi pelayanan kepada anggota.
e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
2. Pengurus mempunyai hak :
a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka
mencapai tujuan.
b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes
“NUGRAHA TATA SEMAYA” 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah
minimum kabupaten Buleleng.
c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tahunan yang besarnya sudah
ditentukan dalam anggaran Dasar.
d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji
satu bulan.
Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
a. Ketua
 Memimpin organisasi BUMDes
 Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
 Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama dengan pihak ketiga
dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
 Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap.
 Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes.
 Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban.
b. Sekretaris
 Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
 Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
 Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.

5.  Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas – berkas pengajuan permohonan pinjaman
pengecekan di lapangan. ( Dalam hal BUMDes Simpan Pinjam ).
 Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang
layak direalisasi. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam ) dan juga pengecekan kebenaran
saldo tabungan dan deposito ( Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan
kebutuhan ).
c. Bendahara
 Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
 Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak
direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)
 Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat
dipertanggungjawabkan dan menujukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang
sesungguhnya.
 Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
 Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
 Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.
BAB VII
PENGAWAS
Pasal 8
1) BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” dapat membentuk / memilih pengawas dengan
melalui mekanisme Musdes.
2) Pengawas sekurang – kurangnya terdiri dari 2 ( dua ) orang yang berasal dari tokoh
masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.
3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam
anggaran dasar.
Pasal 9
OPERASIONAL
1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes “NUGRAHA TATA
SEMAYA” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.

6. 2)Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes “NUGRAHA TATA
SEMAYA” pengeluarannya diatur sebagai berikut :
a. Untuk Biaya Operasional ( Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan
pinjam, dll )
3) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh
BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan
bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.
BAB VIII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10
Forum pengambilan keputusan terdiri dari :
a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini
dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan
pembubaran BUMDes.
b. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan
dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.
c. Rapat Anggota Tahunan, sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan
penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.
d. Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan
operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.
BAB IX
PERMODALAN
Pasal 11
a. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau
lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan
pihak yang bersangkutan.
b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
c. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
d. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari :

7. - Pemerintah Desa
- Pemerintah Kabupaten
- Pemerintah Provinsi
- Pinjaman
- Simpanan Masyarakat
BAB X
KEGIATAN USAHA
Pasal 12
a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat
miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk
diberikan pinjaman. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam )
b. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa
atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati
c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak
lain.
d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain
dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan
kesejahtraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes.
e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.
Pasal 13
KENTENTUAN PINJAMAN
a. Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi
produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok
melalui pokmas UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan.
b. Permohonan pinjaman masing – masing Pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan
usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUMDes.
c. Pokmas UEP / Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak
selanjutnya menandatangani akad pinjaman / akad kredit.

8. d. Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes disesuaikan dengan likwiditas yang ada
atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes. Sebagi acuan besarnya
akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80 % dari simpanan pihak ketiga.
e. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMDes
“wajib setiap bulannya menyetorkan anggsuran pokok+bunganya pada BUMDes.
f. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru
dengan BUMDes wajib.
 Memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit.
g. Jasa / bunga pinjaman di tentukanoleh pengurus setelah memperhitungkan biaya
resiko, tingkat keuntungan.
h. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas,
akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian
pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana
diatur dalam peraturan organisasi.
i. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian
pinjamannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur
yang yang berlaku.
j. Bagi pokmas UEP / Peroranagn yang dinilai telah melaksanakan kewajiban
angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee ( imbal jasa )
berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.
k. Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota
Pokmas / Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus
menyerahkan jaminan.
l. Bagi pokmas / perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan
mendapatkan sangsi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor
Perbekel Pejarakan.
m. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat – syarat pinjaman / kredit sesuai dengan surat
permohonan pinjaman / kredit dan surat perjanjian pinjaman / kredit.
Pasal 14
KETENTUAN SIMPANAN

9. a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang
berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syrata –syarat yang ada dalam
pormulir permohonan / bellyet deposito dan syarat – syarat pormulir permohonan / buku
tabungan.
b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupaun tabungan sesuai dengan suku
bunga yang berlaku di perbankan atau sesui dengan kemampuan BUMDes.
Pasal 15
a. Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif
dan tidak merugikan lembaga BUMDes.
b. Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan
sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan
secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDes dan atau berdasarkan perjanjian
kerjasama dengan pihak lain.
c. Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDes antara lain dalam bentuk : (i) Usaha
Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.
d. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes berbentuk, unit pengelola sarana air
bersih, Unit pengelolaan pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di
kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
e. Usaha kemitraan BUMDes adalah : Kemitraan menampung dan memasarkan hasil
panen petani.
BAB XI
PEMBUKUAN
Pasal 16
a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system
Pembukuan keuangan standar ( akuntansi ) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu ,
buku kas , daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui
perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes.
b. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

10. BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal 17
a. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi
dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan
atas barang – barang inventarisadalam satu tahun buku.
b. Tahun buku BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA “ adalah tahun tender.
c. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
 50% untuk cadangan umum
 15% untuk dana pengurus dan pengawas
 5% untuk dana pendidikan, pembinanan dan pelatihan
 25% untuk dana pembangunan desa
 5% untuk dana sosial
Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesunguhnya. Apabila kekeliruan akan
dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.
Anggaran Rumah Tangga
Badan Usaha Milik Desa
Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Bab1
Kewajiban dan Hak Pengawas
Pasal 1
1) Pengawas mempunyai kewajiban :

11. a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes
Nugraha Tata Semaya.
b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes
c. Menciptakan BUMDes tetap sehat dan berkembang.
2) Pengawas mempunyai hak :
a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMDes
b. Memperoleh imformasi dari BUMDes terkait dengan program – program yang masuk
c.Mendapatkan gaji dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.
d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.
BAB II
Pengelola Usaha BUMDes
Pasal 1
Usaha Simpan Pinjam
1) Usaha simpan pinjam BUMDes diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
2) Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulan semua anggota / Pokmas
membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMDes dengan menggunakan buku yang
disediakan.
3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulanya memberikan laporan
perkembangan simpan pinjam kepada Perbekel, Pengawas dan Setkap Kabupaten.
4) Dalam perkembangannya BUMDes bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa
harus melalui Pokmas.
5) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMDes
pada jam yang telah ditentukan.
6) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan
pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan
anggunan/jaminan.
7) Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas
agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
8) Pinjaman yang diterima oleh pokmas /perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang
atau pengakadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMDes
9) Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang
dari BUMDes.
10) Jika pinjaman yang diterima oleh Pomas/perorangan mengalami kemacetan ( Kredit macet
) maka akan mendapatkan sanksi administrasi ( tidak mendapatkan pelayanan aministrasi

12. di kantor Perbekel ) dan sanksi dari desa Pakraman Pejarakan seperti tidak mendapatkan
pelayanan dari sulinggih sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan
disita atau dilelang.
Pasal 2
Usaha Swakelola
1. Usaha swakelola Saprodi
a. Dalam pengelolaan Usaha Sektor Riil swakelola Saprodi BUMDes dan menyelenggarakan
pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam .
b. Pendapatan yang masuk ke BUMDes adalah pendapatan bersih Usaha Sektor RIil Swakelola
Saprodi setiap bulan
c. Secara periodic usaha Sektor riil Swakelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan
perkembangan usahanya kepada BUMDes.
2. Usaha Swakelola Unit Pengelola sarana ( UPS ) Air Bersih
a. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah
dengan usaha simpan pinjam.
b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan bersih usaha sektor air bersih
c. Secara periodik usaha sector UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan
usahanya kepada BUMDes.
d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasa dan
Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri ( Terlampir )
3. Usaha Swakelola Pasar
a. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan
usaha simpan pinjam
b. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar
setiap bulan.
c.Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan
usahanya kepada BUMDes.

13. d.Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan
pengelolaan pasar itu sendiri ( terlampir ).
DITETAPKAN : di Pejarakan
PADA TANGGAL :
PEMERINYAH KABUPATEN : Buleleng
DESA : Pejarakan

14. PERATURAN DESA PEJARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah
Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat
Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia .
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya
disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
7. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan Usaha Yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui
Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
8. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak
maupun tidak yang dikelola olem BUMDES.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD ,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Perbekel.
11. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang
memiliki modal pada BUMDES.
12. Kepengurusan BUMDES adalah Pengelolan BUMDES yang terdiri dari Pembina
,Pengurus dan Badan Pemeriksa.
BAB II
ASAS PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2
BUMDES dalam melakukan usahanya berasaskan :
a. Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian
b. Pengayoman ;
c. Perberdayaan ;
d. Keterbukaan.
Pasal 3
(1) BUMDES dibentuk berupa Perusahan Desa ( PERUSDES ).
(2) Kegiataan BUMDES harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan .
Pasal 4.
Tujuan Pembentukan BUMDES ,antara lain :
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan
Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk mendorong
tumbuhnya Usaha Perekoniman Masyarakat Desa secara Keseluruhan
dalam rangka Pengentasan Kemiskinan .
c. Menciptakan Lapangan Kerja ,Penyediaan dan jaminan Sosial .
BAB III
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 5

16. 1. Jenis Usaha BUMDES meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :
a. Pelayanan Jasa yang meliputi : Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi
Darat dan air, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
b. Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang
meliputi : Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
c. Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
d. Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan
galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat
berat.
e. Perindustrian meliputi : pengelolaan tanaman hutan (Kayu Putih) Home
Industry dan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, dan
pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
f. Pariwisata meliputi : pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana
induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam
desa.
g. Perhubungan meliputi : Pengelolaan Parkir/pemangkalan kendaraan di
Pasar, tempat Wisata dan lokasi lainnya yang ada dalam desa,
pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pengelolaan
terminal angkutan desa.
h. Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di
Desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran, irigasi Desa
meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan
pemanfaatan air bersih, dan pengelolaan pemeliharaan pompanisasi,
jaringan irigasi yang ada di desa.
2. Usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan kemampuan yang
ada.
BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 6

17. Kantor BUMDES berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di
Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
BAB V
PERMODALAN
Pasal 7
Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDES dapat diperoleh dari :
a. Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
b. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
c. Tabungan Masyarakat;
d. Pinjaman;
e. Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
f. Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.
BAB VI
PENDIRIAN BUMDES
Pasal 8
1. BUMDES dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri I oleh unsur-
unsur pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian
dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
2. Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), dimohonkan legalisasi kepada Bupati
Buleleng dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, melalui Kepala Wilayah Kecamatan
BAB VII
ORGANISASI KEPENGURUSAN
Pasal 9

18. 1. Organisasi BUMDES berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
2. Kepengurusan BUMDES terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
3. Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan Hasil testing para pelamar dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa
4. Masa Bakti Kepengurusan BUMDES Nugraha Tata Semaya sampai berumur 56
tahun
5. Kepengurusan BUMDES dapat diberhentikan apabila :
a. Telah selesai masa bhaktinya;
b. Meninggal Dunia;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan
HukumTetap;
6. pengurus BUMDES akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinarjanya apakah
Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.
Pasal 10
1. Susunan Organisasi BUMDES terdiri dari : Pembina, Pengurus, dan Badan
Pemeriksa
2. Pembina berkewajiban :
a..Membina BUMDES dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan
Ketatalaksanaan;
b. Mengawasi Pengelolaan BUMDES serta dapat memberikan saran dan pendapat .
3. Pengurus Berkewajiban :
a. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDES dengan sebaik-baiknya guna
mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi
pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
c. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan
kepada Pemerintahan Desa.
4. Badan Pemeriksa berkewajiban :

19. a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan BUMDES termasuk
pelaksanaan Rencanan Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku;
b. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan
Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
5. Susunan Organisasi BUMDES sebagaimana BUMDES sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Pasal 11
Persyaratan Pengurusan BUMDES, sebagai berikut :
a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan
usaha;
c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan
mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.
Pasal 12
Organisasi dan Kepengurusan BUMDES masa bhakti 2011-2014 sebagai berikut :
a. Pembina;
b. Pengawas/pemeriksa;
c. Pengurus
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Manager Unit Usaha (sesuai kebutuhan)
BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL
Pasal 13

20. Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan,
Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDES ditetapkan
oleh Pengurus BUMDES setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.
Pasal 14
1.Pendapatan :
a. dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian
pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. dalam hal BUMDES menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal
yang dimiliki masing-masing.
2. Penggunaan Dana :
a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDES di Setor ke Kas Desa
sebagai Penerima yang sah;
b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDES dianggarkan melalui APBN Desa setiap Tahun
Anggaran.
BAB IX
PEMBAGIAN HASIL USAHA
Pasal 15
Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase dari
hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling
menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-
komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk
anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial.
BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 16
1. dalam mengelola asset BUMDES dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan
Pemerintahan Desa.

21. 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa
dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan .
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan.
BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17
1. Pengurus BUMDES karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi
BUMDES wajib mengganti kerugian dimaksud;
2. Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimasud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB XII
PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan ,berupa Pemberian Pedoman
.Bimbingan,arahan ,Supervisi dan Pelatihan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga (ART) BUMDES ,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal1 januari 2011
Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Pengumuman Desa .

22. Ditetapkan di Pejarakan
Pada tanggal 1 Juli 2011
Perbekel Pejarakan,
I MADE SUMITA