SlideShare a Scribd company logo
SEMINAR BUMDESMA
BUMDESMA ANALISIS PESTEL
ASPEK YURIDIS DAN EKONOMIS
( BUMDES MODEL CANVAS )
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
SEJARAH BUMDESMA
ERA PPK ERA PNPM ERA BUMDESMA EXISTING
UPK KECAMATAN UPK KECAMATAN BKAD BADAN HUKUM
SK MENDAGRI
NO. 4I4.2 / 10769 /
19 – 12 - 2014
UU DESA
PP BUMDES
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
MEMAHAMI BUMDES
Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa, demikian diatur dalam
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. .
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
MEMAHAMI BUMDESMA
BUMDes Bersama
Salah satu bentuk kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa.
Dibentuk berdasarkan kesepakatan Musyawararah Antar Desa yang
difasilitasi BKAD, diatur dalam Permakades, Serta Perjanjian Bersama
BUMDes antar Desa.
BUMDes Bersama
Membentuk Unit Unit Usaha BUMDes Bersama.
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
KERJASAMA ANTAR DESA MAD BKAD
BUMDES BUMDES
BUMDES BUMDES
PERMAKADES
PERJANJIAN
DESA
BUMDESA
BERSAMA
UPK PNPM UNIT USAHA UNIT USAHA
SKEMA TRANSFORMASI UPK-PNPM MENUJU BUMDES BERSAMA
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
HIBAH PEMERINTAH
DANA PUBLIK
BKAD
PENGEMBANGAN
HIBAH PEMERINTAH
DPAM
BUMDES
PENYERTAAN MODAL SAHAM
BUMDESMA
UNIT BADAN HUKUM
SKEMA PERMODALAN DAN ASET BUMDES BERSAMA
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
HIBAH PEMERINTAH UPK PNPM MENDIRI BKAD
DANA PUBLIK
BKADBUMDESMA
PENYERTAAN
MODAL
UNIT USAHA
ALUR KAS HIBAH PEMERINTAH KE UNIT USAHA BUMDESMA
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
APBDES BUMDES
BUMDESMA
UNIT USAHA
BUMDESMA
BADAN HUKUM
MILIK BUMDESMA
PENYERTAAN
MODAL
SAHAM MASYARAKAT
ALUR KAS PERMODALAN BUMDESMA DARI BUMDES / DESA
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
DapatkaH BUMDesma sebagai penerima /
pengelola Dana PNPM?..
Yang bisa menerima / memiliki dan
bertanggungjawab atas akibat hukum kebendaan
adalah:
1. Perorangan.
2. Badan Hukum.
3. Pemerintah ( Sebagai Badan Hukum ).
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
Apakah BUMDes Bersama Badan Hukum?
Ya, jika secara administrasi negara ditetapkan sebagai
badan hukum dengan SK Menteri Hukum dan Ham.
Belum, jika belum ada SK Menkumham, maka masih
menjadi Badan Usaha dan perlu membuat Badan
Hukum Sebagai Unit Usaha ( Seperti PT ).
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
Mengapa BUMDes perlu membuat PT atau Badan Hukum?
Karena menerima harta yang dipisahkan dari Desa ( lihat interpretasi bumdes ).
Karena pengurus ( perorangan ) BUMDes tidak memiliki kewenangan untuk
menerima / memiliki / bertanggungjawab atas harta desa atau masyarakat yang
dipisahkan.
Karena desa tidak bertanggungjawab secara hukum dan kekayaan, karena
bumdes adalah harta / kekayaan desa yang dipisahkan.
BUMDes harus sebagai badan hukum untuk memegang hak kebendaan tertentu
yang disyaratkan sebagai badan hukum ( hak atas tanah dll )
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
Bagaimana Pola Pelaporan BUMDesma sebagai Badan
Hukum?
Pelaporan BUMDesma dibagi menjadi 2, yaitu:
1.Pelaporan Kinerja, sebagai wujud tujuan BUMDes
berkaitan dengan indeks Pembangunan ( Ranah
Administrasi Negara )
2.Pelaporan Keuangan, sebagai wujud hubungan
keperdataan dengan pemegang saham.
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDES MODEL CANVAS
SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
BUMDESMA
SUPRIADI ASIA
WWW.BIIZAA.COM

More Related Content

What's hot

Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Suwondo Chan
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
dpmdbusel
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Ardi Susanto
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Eka Saputra
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Akademi Desa 4.0
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
Eka Saputra
 
kader pembangunan manusia
kader pembangunan manusiakader pembangunan manusia
kader pembangunan manusia
rrahmad_14
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Frans Dione
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SRIKURNIATI6
 
Manajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptManajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..ppt
suharman12
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
keuangandesa
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
vae ri
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Adelfios Andyka Fatra
 

What's hot (20)

Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
kader pembangunan manusia
kader pembangunan manusiakader pembangunan manusia
kader pembangunan manusia
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
 
Manajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptManajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..ppt
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 

Similar to BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM

Pengutan Kelembagaan 2018.pptx
Pengutan Kelembagaan 2018.pptxPengutan Kelembagaan 2018.pptx
Pengutan Kelembagaan 2018.pptx
MeydieSambuaga1
 
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Ariono Saja
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
octa63
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
octabangle3
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirian
wedi2
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
Formasi Org
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
ibnu istiawan
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
KholidVan
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Formasi Org
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipityuniarkowahyu
 
Ad bum des seboro
Ad bum des seboroAd bum des seboro
Ad bum des seboro
Pemdes Seboro Sadang
 
Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes
Roedy Rustam
 
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisi
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisiMateri legalitas kerjasama desa pur_revisi
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisideivie dedep
 
Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi
Pristiyanto SS
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Teguh Kristyanto
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
dwiinggi929
 

Similar to BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM (20)

Pengutan Kelembagaan 2018.pptx
Pengutan Kelembagaan 2018.pptxPengutan Kelembagaan 2018.pptx
Pengutan Kelembagaan 2018.pptx
 
Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirian
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
 
Ad bum des seboro
Ad bum des seboroAd bum des seboro
Ad bum des seboro
 
Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes
 
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisi
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisiMateri legalitas kerjasama desa pur_revisi
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisi
 
Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
 

Recently uploaded

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 

Recently uploaded (16)

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 

BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM

  • 1. SEMINAR BUMDESMA BUMDESMA ANALISIS PESTEL ASPEK YURIDIS DAN EKONOMIS ( BUMDES MODEL CANVAS ) SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 2. SEJARAH BUMDESMA ERA PPK ERA PNPM ERA BUMDESMA EXISTING UPK KECAMATAN UPK KECAMATAN BKAD BADAN HUKUM SK MENDAGRI NO. 4I4.2 / 10769 / 19 – 12 - 2014 UU DESA PP BUMDES SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 3. MEMAHAMI BUMDES Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, demikian diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. . SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 4. MEMAHAMI BUMDESMA BUMDes Bersama Salah satu bentuk kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa. Dibentuk berdasarkan kesepakatan Musyawararah Antar Desa yang difasilitasi BKAD, diatur dalam Permakades, Serta Perjanjian Bersama BUMDes antar Desa. BUMDes Bersama Membentuk Unit Unit Usaha BUMDes Bersama. SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 5. BUMDESMA KERJASAMA ANTAR DESA MAD BKAD BUMDES BUMDES BUMDES BUMDES PERMAKADES PERJANJIAN DESA BUMDESA BERSAMA UPK PNPM UNIT USAHA UNIT USAHA SKEMA TRANSFORMASI UPK-PNPM MENUJU BUMDES BERSAMA SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 6. BUMDESMA HIBAH PEMERINTAH DANA PUBLIK BKAD PENGEMBANGAN HIBAH PEMERINTAH DPAM BUMDES PENYERTAAN MODAL SAHAM BUMDESMA UNIT BADAN HUKUM SKEMA PERMODALAN DAN ASET BUMDES BERSAMA SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 7. BUMDESMA HIBAH PEMERINTAH UPK PNPM MENDIRI BKAD DANA PUBLIK BKADBUMDESMA PENYERTAAN MODAL UNIT USAHA ALUR KAS HIBAH PEMERINTAH KE UNIT USAHA BUMDESMA SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 8. BUMDESMA APBDES BUMDES BUMDESMA UNIT USAHA BUMDESMA BADAN HUKUM MILIK BUMDESMA PENYERTAAN MODAL SAHAM MASYARAKAT ALUR KAS PERMODALAN BUMDESMA DARI BUMDES / DESA SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 9. BUMDESMA DapatkaH BUMDesma sebagai penerima / pengelola Dana PNPM?.. Yang bisa menerima / memiliki dan bertanggungjawab atas akibat hukum kebendaan adalah: 1. Perorangan. 2. Badan Hukum. 3. Pemerintah ( Sebagai Badan Hukum ). SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 10. BUMDESMA Apakah BUMDes Bersama Badan Hukum? Ya, jika secara administrasi negara ditetapkan sebagai badan hukum dengan SK Menteri Hukum dan Ham. Belum, jika belum ada SK Menkumham, maka masih menjadi Badan Usaha dan perlu membuat Badan Hukum Sebagai Unit Usaha ( Seperti PT ). SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 11. BUMDESMA Mengapa BUMDes perlu membuat PT atau Badan Hukum? Karena menerima harta yang dipisahkan dari Desa ( lihat interpretasi bumdes ). Karena pengurus ( perorangan ) BUMDes tidak memiliki kewenangan untuk menerima / memiliki / bertanggungjawab atas harta desa atau masyarakat yang dipisahkan. Karena desa tidak bertanggungjawab secara hukum dan kekayaan, karena bumdes adalah harta / kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes harus sebagai badan hukum untuk memegang hak kebendaan tertentu yang disyaratkan sebagai badan hukum ( hak atas tanah dll ) SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 12. BUMDESMA Bagaimana Pola Pelaporan BUMDesma sebagai Badan Hukum? Pelaporan BUMDesma dibagi menjadi 2, yaitu: 1.Pelaporan Kinerja, sebagai wujud tujuan BUMDes berkaitan dengan indeks Pembangunan ( Ranah Administrasi Negara ) 2.Pelaporan Keuangan, sebagai wujud hubungan keperdataan dengan pemegang saham. SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM
  • 13. BUMDES MODEL CANVAS SUPRIADI ASIA | WWW.BIIZAA.COM