Dokumen tersebut berisi tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Kridabo" di Desa Seboro. Terdapat empat bab yang membahas tentang Pembina BUM Desa, Direksi BUM Desa, Badan Pengawas, dan Unit Usaha BUM Desa. Dokumen ini mengatur struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing unsur dalam BUM Desa.

1. Page 1
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
“KRIDABO”
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
Alama Jl Raya sadang KM 3 Desa Seboro Sadang Kebumen
SADANG 54353
BAB I
PEMBINA BUM DESA
Pasal 1
Latar Belakang
1. BUM Desa didirikan atas keputusan Musdes dan Pemerintah Desa
sebagai penyadang modal awal pendirian BUM Desa
2. Semua Unit Usaha milik BUM Desa pada dasarnya adalah milik
masyarakat yang diwakili oleh Pemerintah Desa
3. Pemerintah desa sebagai pemilik BUM Desa dalam struktur organisasi
berkedudukan sebagai pembina dan penasehat yang sekaligus
memberikan pengawasan atas jalannya organisasi BUM Desa maupun
jalannya usaha yang dikelola BUM Desa
4. Pembina BUM Desa secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa
Pasal 2
Tugas Pokok dam Fungsi Pembina BUM Desa
1. Sebagai Top leader Kelembagaan BUM Desa
2. Sebagai pengawas, pembina, dan penjamin atas dilaksanakannya
semua keputusan Musdes terkait pengelolaan BUM Desa
3. Sebagai pengawas, pembina, dan penjamin terlaksananya Rencana
Kerja BUM Desa sesuai ketetapan Musdes
Pasal 3
Kewenangan Pembina BUM Desa
1. Meminta dan menerima laporan keuangan maupun administrasi
kegiatan BUM Desa dari Direksi BUM Desa dan atau Pengelola Unit
Usaha secara periodik minimal 1 bulan sekali;
2. Memberikan pembinaan terhadap semua pengurus Kelembagaan BUM
Desa yang terdiri dari Badan Pengawas, Direksi, dan Pengelola Unit
Usaha;

2. Page 2
3. Memberikan peringatan dan teguran sesuai kebutuhan dalam upaya
pengawalan dan pelaksanaan target kerja yang telah ditetapkan
musyawarah desa
4. Memanggil dan meminta keterangan dari semua pengurus
Kelembagaan BUM Desa untuk mendapatkan data dan keterangan
yang diperlukan atas pengaduan atau permasalahan yang ada sebelum
dibahas pada forum Musdes
5. Menonaktifkan sementara pengurus BUM Desa sesuai bukti dan fakta
yang ada
6. Mengusulkan diadakannya Musdes Khusus untuk membahas
permasalahan yang memerlukan ketetapan Musdes
BAB II
DIREKSI BUM DESA
Pasal 4
1. Direksi BUM Desa, terdiri dari :
a. Direktur
b. sekretaris,
c. Bendahara,
d. Kepala Unit
2. Personil Direksi BUM Desa diatur sebagai berikut :
a. Personil Direksi BUM Desa adalah masyarakat diwilayah desa Seboro
yang memiliki kemampuan memadai dibidang Organisasi dan
Hubungan antar pihak
b. Personil Direksi BUM Desa memiliki waktu yang memadai untuk
dapat bekerja penuh waktu dan tidak mengganggu jam kerja Profesi
utama yang bersangkutan
c. Personil Direksi BUM Desa bukan berasal dari Perangkat
penyelenggara pemerintahan desa ( anggota BPD atau Perangkat
Pemerintah Desa)
d. Direktur BUM Desa mengerti seluk beluk mengatur perusahaan dan
hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan
Pasal 5
Tugas Umum Direksi BUM Desa
Sebagai pelaksana harian organisasi BUM Desa bertanggung jawab dalam
hal :
1. Koordinasi antar kelembagaan BUM Desa
2. Pembinaan & pengawasan ketaatan semua pengurus kelembagaan BUM
Desa (Badan Pengawas & Pengelola Unit Usaha) terhadap keputusan
dan ketetapan Musyawarah Desa

3. Page 3
3. Mengembangkan organisasi sesuai dengan perkembangan dan Dinamika
masyarakat dalam upaya pencapaian Visi, misi, dan tujuan Organisasi
4. Melaksanakan serta mengawal seluruh ketetapan musyawarah Desa
Pasal 6
Tugas Direksi BUM Desa
1. Melakukan persiapan musyawarah atau rapat-rapat BUM Desa
2. Memimpin musyawarah atau rapat-rapat koordinasi antar lembaga
3. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya BUM Desa serta
membuat Laporan pertanggung jawaban
4. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam hubungan antar lembaga
5. Melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain
6. Melakukan evaluasi kerja personil unit usaha
7. Melakukan uji silang untuk mengetahui kebenaran atas
pengaduan/temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus
kelembagaan yang dibentuk BUM Desa, serta membuat tindak lanjut
penyelesaian
8. Membuat laporan keuangan dan administrasi kegiatan BUM Desa secara
periodik setiap 1 (satu) bulan sekali sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan pengelolaan BUM Desa yang diberikan kepada Pembina
BUM Desa
9. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
Pasal 7
Kewenangan Direksi BUM Desa
1. Memanggil pengurus kelembagaan yang dibentuk oleh BUM Desa dalam
rangka meminta klarifikasi atas kebenaran pengaduan atau temuan
pelanggaran
2. Melaporakan hasil investigasi kepada Pembina BUMDesa setelah
mendapatkan 2 alat bukti yang menyakinkan atas penyalahgunaan dan
atau penyelewengan yang dilaporkan oleh Badan Pengawas
3. Mengusulkan diadakannya Musyawarah Desa Khusus untuk
menyelesaikan permasalahan.
Pasal 8
Hak Direksi BUM Desa
1. Mendapatkan informasi secara periodik atas hasil kegiatan yang
dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BUM Desa (Badan Pengawas &
Pengelola Unit Usaha)
2. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas

4. Page 4
3. Mendapat Insentif atas pelaksanaan tugas dengan bukti kerja laporan
pelaksanaan Koodinasi, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan Renja
BUM Desa dan pertanggung jawaban keuangan BUM Desa
4. Mendapatkan pendanaan untuk mendukung kegiatan Direksi BUM Desa
sesuai dengan ketentuan pendanaan BUM Desa
5. Apabila Unit Usaha BUM Desa belum memperoleh surplus yang
memadai, maka pendanaan dapat diambilkan dari APBDes
Pasal 9
Masa Tugas Pengurus Harian BUM Desa
1. Masa tugas personil direksi BUM Desa adalah hingga yang bersangkutan
telah mancapai usia 60 tahun
2. Personil Direksi BUM Desa bisa berhenti karena :
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
b. Meninggal dunia
c. Tidak mematuhi AD/ART BUM Desa
d. Melanggar Kode Etik
3. Penggantian personil direksi BUM Desa diputuskan di forum
Musyawarah Desa
4. Kode Etik Personil Direksi BUM Desa adalah sebagai berikut :
a. Tidak boleh menerima imbalan, hadiah atau komisi dari pihak lain
dengan tujuan demi kepentingan pribadi atau golongan/kelompok
tertentu
b. Tidak boleh meninggalkan kewajiban pelaksanaan Tupoksi Personil
Direksi BUM Desa tanpa alasan yang dibenarkan
c. Tidak boleh memalsukan bukti transaksi keuangan
d. Tidak boleh memanipulasi data-data laporan keuangan.
e. Tidak boleh menyalahgunakan wewenang /jabatan demi kepentingan
pribadi atau keuntungan pribadi.
f. Tidak boleh melanggar norma susila
BAB III
BADAN PENGAWAS
Pasal 10
1. Untuk memeriksa pertanggungjawaban dan pengelolaan kegiatan dari
seluruh kelembagaan BUM Desa maka dibentuk Badan Pengawas
2. Pemeriksaan dalam rangka pengawasan sedikitnya dilakukan satu kali
dalam satu bulan untuk seluruh Kelembagaan BUM Desa (Direksi dan
unit-unit usaha)
3. Pemeriksaan dilakukan secara administratif dikantor dan selanjutnya
dilakukan cros cek dengan kondisi riil hasil kegiatan dilapangan

5. Page 5
4. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Pembina BUM Desa secara
periodik setiap bulan dan dilaporkan secara Kolektif minimal 1 (satu)
tahun sekali kepada masyarakat pada forum Musyawarah desa
pertanggung jawaban BUM Desa
5. Masa Tugas Badan Pengawas adalah 3 tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali hingga 3 (tiga) kali Periode
6. Badan Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan
Rencana Kerja seluruh lembaga BUM Desa (Direksi BUM Desa dan Unit
Usaha BUM Desa) dan Audit Keuangan seluruh lembaga BUM Desa
(Direksi BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa)
7. Jam Kerja Badan Pengawas tentatif disesuaikan dengan kebutuhan
Tugas dan Tanggung jawabnya
8. Biaya atas pelaksanaan Tupoksi Badan Pengawas dibebankan dari
Rencana Anggaran dan Biaya Direksi BUM Desa
9. Personil Badan Pengawas diatur sebagai berikut :
a. Anggota BP sedikitnya terdiri dari 3 orang.
b. Anggota BP adalah masyarakat diwilayah Desa Seboro yang memiliki
kemampuan memadai dibidang pengawasan pengelolaan
administrasi keuangan dan administrasi kinerja.
c. Anggota BP bukan merupakan personil penyelenggara pemerintahan
desa (Anggota BPD atau perangkat pemerintah desa) untuk menjaga
obyektifikasi dan indepensi
d. Susunan pengurus BP dipilih dari dan oleh anggota BP sendiri.
10. Tugas Pokok dan Tanggung jawab (Tupoksi) Badan Pengawas, sebagai
berikut :
a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi,
dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan
pengelolaan keuangan seluruh lembaga BUM Desa (Direksi BUM
Desa dan Unit Usaha BUM Desa).
b. Melakukan pengawasan ketaatan pengurus lembaga BUM Desa
terhadap semua Ketetapan Musyawarah Desa BUM Desa
c. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengurus
Kelembagaan BUM Desa
d. Memantau realisasi anggaran dan rencana kerja Kelembagaan BUM
Desa
e. Memberikan masukan, peringatan dan mengusulkan diadakannya
Musyawarah Desa Khusus apabila terjadi pelanggaran dan
penyelewengan
f. Menampung pengaduan dari masyarakat.
11. Hak Badan Pengawas :
a. Menggunakan fasilitas dan inventaris yang dimiliki BUM Desa dan
unit usaha BUM Desa terkait dengan tugas pemeriksaan/audit.
b. Mendapatkan pelatihan.

6. Page 6
c. Memperoleh informasi tentang permasalahan yang ada di BUM Desa
d. Dalam menjalankan Tupoksinya Badan Pengawas berhak
mendapatkan Insentif dengan bukti kerja laporan hasil
pemeriksanaan audit administratif dan Supervisi lapangan
12. Kode Etik Badan Pengawas :
a. Dalam melaksanakan Tupoksinya BP harus bersikap Independen
dan obyektif.
b. Tidak boleh menerima Suap dalam melaksanakan Tupoksinya yang
dapat berakibat pada hasil pemeriksaan yang tidak Independen dan
Obyektif.
13. Badan Pengawas dapat diberhenti dengan ketentuan :
a. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat pengunduran diri
b. Melanggar Kode Etik Badan Pengawas
c. Bertindak tidak obyektif karena condong pada kepentingan pribadi
atau kolompok sehingga merugika kepentingan masyarakat
d. Merongrong kewibawaan Direksi BUM Desa dengan membuat
laporan palsu yang berakibat terganggunya organisasi BUM Desa
e. Tidak menjalankan Tupoksinya selama 2 bulan berturut-turut tanpa
alasan yang dapat dibenarkan
f. Mencalonkan diri sebagai perangkat desa dan anggota legeslatif
g. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi
atau kelompok
h. Terlibat dalam tindak pidana
i. Melanggar norma susila yang berlaku dimasyarakat
BAB IV
UNIT USAHA BUM Desa
Pasal 11
PENGELOLA UNIT USAHA BUM Desa
1. Unit Usaha dibentuk oleh BUM Desa, bersifat tetap yang berfungsi
dan bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan pengembangan
usaha yang dimiliki BUM Desa
2. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pengelola Unit Usaha BUM Desa
adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan unit usaha yang
dimandatkan oleh Musyawarah Desa
b. Melaksanakan pengelolaan Unit Usaha agar senantiasa berjalan
dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai
tujuan didirikannya unit usaha
c. Membuat rencana kerja dan target pendapatan Unit Usaha yang
dikelolanya berdasarkan potensi yang dimiliki

7. Page 7
d. Melaksanakan pengelolaan keuangan unit usaha agar efisien dan
berdaya guna serta menghasilkan keuntungan bagi
pengambangan unit usaha dan pendapatan asli desa
e. Membuat laporan perkembangan kegiatan dalam bentuk laporan
bulanan yang ditujukan kepada Pembina BUM Desa secara
periodik sebulan sekali
f. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pengelolaan kegiatan
kepada Masyarakat melalui Musyawarah Desa sedikitnya sekali
dalam setahun
g. Mengembangkan unit usaha dalam upaya pencapaian Visi, Misi,
dan Tujuan BUM Desa
3. Ketentuan Kepengurusan Unit Usaha BUM Desa :
a. Pengelola Unit Usaha sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan dapat ditambah staft sesuai kebutuhan dengan
persetujuan Musyawarah Desa.
b. Hubungan antar Pengelola Unit Usaha dan Kelembagaan BUM
Desa yang lain bukan merupakan suami istri, saudara sekandung,
anak, ayah, dan ibu.
c. Pengelola Unit Usaha bukan merupakan personil penyelenggara
pemerintahan desa (anggota BPD atau perangkat pemerintah desa)
d. Pengelola Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh
Musyawarah Desa sesuai ketentuan.
4. Persyaratan Menjadi Pengurus Unit Usaha BUM Desa, sebagai berikut
:
a. Merupakan warga Desa Seboro dan berdomisili di wilayah Desa
seboro dibuktikan dengan KTP dan KK serta Alamat Domisili
tempat tinggal minimal 2 tahun
b. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
c. Mempunyai jiwa kewirausahawan
d. Usia maksimal pada saat seleksi adalah 25 s/d 50 tahun.
e. Berkelakuan baik dan jujur.
f. Bukan perangkat desa Lembaga Desa atau anggota BPD.
5. Sanksi Bagi Pengelola Unit Usaha dapat berupa :
a. Sanksi pemberhentian.
b. Sanksi lain yang bertujuan untuk pembinaan, pembelajaran dan
peningkatan kinerja.
6. Penerapan sanksi pemberhentian bagi Pengelola Unit Usaha, dalam
masa jabatannya sebagai Pengelola Unit Usaha, apabila :
a. Mencalonkan diri sebagai perangkat desa dan anggota legeslatif
b. Mangkir bekerja (tidak menjalankan Tupoksinya) selama 15 hari
berturut-turut
c. Menyalahgunakan / menyelewengkan dana-dana yang dikelola
d. Terlibat dalam tindak pidana

8. Page 8
e. Membuat laporan fiktif untuk kepentingan pribadi atau
kelompok/golongan tertentu yang dapat merugikan masyarakat
f. Mengundurkan diri
g. Melanggar kode etik Pengelola Unit Usaha
7. Kode Etik Personil Pengelola Unit Usaha :
a. Tidak boleh menerima imbalan, hadiah atau komisi dari pihak lain
berupa apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri
atau kelompok tertentu
b. Tidak boleh memalsukan bukti transaksi keuangan.
c. Tidak boleh memanipulasi data-data laporan keuangan.
d. Tidak boleh menyalahgunakan wewenang /jabatan demi
kepentingan Pribadi atau keuntungan pribadi.
e. Tidak boleh menyalahgunakan uang yang dikelola Unit Usaha
untuk kepentingan pribadi.
f. Tidak bekerja secara professional sesuai dengan jabatannya.
g. Tidak boleh terlibat dalam tindak pidana
h. Tidak boleh melanggar norma susila yang berlaku di masyarakat
8. Bentuk sanksi lain selain pemberhentian sebagai Pengelola Unit
Usaha, antara lain :
a. Permohonan maaf pada masyarakat melalui Musyawarah Desa.
b. Reposisi jabatan.
c. Penundaan kenaikan gaji dan tunjangan.
d. Penonaktifan sementara selama satu bulan tanpa gaji dan
tunjangan
e. Pemotongan gaji dan tunjangan
f. Penetapan bentuk sanksi ini akan disesuaikan dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan
9. Pengelola Unit Usaha dapat ditetapkan kembali pada Forum
Musyawarah Desa Pertanggung jawaban BUM Desa, jika :
a. Sepanjang laporan pertanggung jawaban Kinerja Unit Usaha BUM
Desa dapat diterima oleh Peserta Musyawarah Desa dan bersedia
memenuhi semua catatan yang diberikan oleh peserta
Musyawarah Desa
b. Bersedia menjalankan ketetapan Musyawarah Desa atas penilaian
Kinerja Pengelola Unit Usaha beserta sanksi yang diberikan
10. Masa Tugas Pengurus Unit Usaha BUM Desa akan berakhir sampai
yang bersangkutan mencapai usia 65 tahun
11. Hak Pengelola Unit Usaha BUM Desa, antara lain :
a. Menerima Insentife secara langsum setiap bulan atas pelaksanaan
Tupoksinya yang besarnya sesuai keputusan musyawarah desa
dengan dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kerja yang
disampaikan kepada Pembina BUM Desa

9. Page 9
b. Menerima Bonus tahunan atas prestasi kerja yang telah dicapai
yang besarnya sesuai keputusan musyawarah desa
c. Menggunakan inventaris Unit Usaha BUM Desa dalam
menjalankan Tupoksinya
d. Mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum atas perkara
yang dihadapi Unit Usahanya dengan pihak lain, sesuai
keputusan musyawarah desa
e. Mengajukan usulan biaya operasional Unit Usaha untuk didanai
dari Rencana Pendapatan dan belanja BUM Desa dan atau dari
anggaran APBDes
BAB V
PENGAWASAN EKSTERNAL
Pasal 12
Pengawasan Eksternal
Bila diperlukan Direksi BUM Desa dapat bekerjasama dengan
institusi/lembaga pemeriksa /Auditor Independen lain untuk melakukan
pemeriksaan/Audit seluruh lembaga bentukan BUM Desa.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 13
Penutup
Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur dalam SOP dan
peraturan/ketetapan Musyawarah Desa.
Ditetapkan di : Seboro
pada tanggal : 5 April 2016
PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
DESA SEBORO
Ketua Sekretaris
SAEFUL MUTAQIN RIDWAN FADILAH
Ketua BPD Sekertaris BPD

10. Page 10
Mengetahui
Kepala Desa Seboro
TEGUH TRI MARWANTO
Mengetahui Wakil Peserta Musyawarah Desa
No Nama Alamat Tanda Tangan
1 Darmaji Dusun Krajan
2 Ibnu Almahdi Dusun Gentan
3 Maryono Dusun Geyong
4 Sutiono Dusun Jombret
5 Husin Cahyono Dusun Karanganyar
6 Abu Nangim Dusun Kaligesing
7 Tohar Dusun Jojogan Ranten
8 Muslimin Dusun Jojogan Krajan
9 Muholis Dusun Jojogan Gliwang