SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Peran BUMDes Terhadap Pengembangan
Ekonomi Desa Di Kabupaten
Labuhanbatu Utara
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
1BUMDes
BUMDes
(Badan Usaha Milik Desa)
211/19/18
Nama : Mukhrizal Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/20 Maret 1984
Profesi : Dosen
Pendidikan : S1 IAN UISU
S2 Studi Pembangunan USU
Pengalaman:
1.Ketua Program Studi Akuntansi UNISLA | 2014-2018
2.Wakil Ketua MPC ADI Kabupaten Labuhanbatu | 2015-2019
3.Ketua Seksi Ekonomi dan Pengembangan Usaha PRDB | 2017-2022
4.Ketua Program Studi Manajemen UNISLA | 2018-sekarang
Karya Ilmiah:
1.Nilai ekonomi anak pada keluarga miskin pada kelurahan Sei Mati
Kecamatan Medan Maimoon, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, 2016
2.Pengaruh Penataan Organisasi tehadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa. Edisi 2 Juni 2017.
3.Role of Customary Institution in Conflict Resolution of The Rights on
Customary Comunal Land: Study on Communal Land Conflict in
Simangambat Jae Village Simangambat District of Padang Lawas Utara
Regency, 2nd ICOSOP, Grand Aston, Desember 2017.
PROFIL PENELITI
Badan Usaha
Milik Desa
Bab
01
“Basimpul Kuat
Babontuk Elok”.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2BUMDes
POKOK BAHASAN
Pengertian BUMDes
Sub Pokok Bahasan
1. Definisi BUMDes
2. Bentuk-bentuk BUMDes
3. Temuan Penelitian
3BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Bagaimana peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada
BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan dan
perkebunan/pertanian sesuai dengan potensi Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya Manusia?
PERUMUSAN MASALAH
1
2
10BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Untuk mengetahui peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa di Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
Untuk memberikan rekomendasi kepada BUMDes di
wilayah pesisir, perkotaan dan perkebunan/pertanian
sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber
Daya Manusia.
TUJUAN PENELITIAN
1
2
10BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
sebgai pertimbangan mengenai peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa secara efektif dan efisien.
Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini dapat
menjelaskan dan menggambarkan situasi dan kondisi yang
dirasakan dengan terbentuknya BUMDes, Berkembang hingga
Mandiri.
MANFAAT PENELITIAN
1
2
10BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam melakukan
penelitian khususnya mengenai BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa.
3
TINJAUAN PUSTAKA
 Puguh Budiono (2015:1-21) mengatakan bahwa BUMDes merupakan
penghubung antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam melakukan
pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat, yang didirikan melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan
Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha,
pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat
miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
 Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan
dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes
adalah meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai
lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari
keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang
berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif
bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian
masyarakat.
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan
wadah bagi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
pengembangan ekonomi masyarakat desa.
DEFINISI
BUMDes
9BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TINJAUAN PUSTAKA
 Mubyarto (2000) mengatakan bahwa kelembagaan
(institution) adalah organisasi atau kaidah format maupun
informasi yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan
tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari
maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha.
 Erani dalam Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa predikat
yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu
kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur
tindakan masing-masing individu yang bernilai tambah
ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik
dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.
 Defenisi kelembagaan dapat dipilah dalam 2 (dua) klasifikasi. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan
upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan
memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan social antar pelaku dan struktur
kekuasaan ekonomi. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu,
tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan
perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan
terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu
menyeimbangkan penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes
rentan akan konflik.
DEFINISI
KELEMBAGAAN
9BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TINJAUAN PUSTAKA
 Mosher dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1)
mengatakan bahwa pembangunan atau pengembangan
pedesaan mempunyai tujuan: a) pertumbuhan sektor
pertanian, b) integrasi nasional dan c) keadilan ekonomi.
 Fellmann dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1-31)
mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan
adalah: a) mengubah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam
produksi barang, dan b) melaksanakan pertumbuhan
ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi
barang (materi) dan konsumsi.
Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai
hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan,
kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk
wilayah pedesaan umumnya miskin. Pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang
dikembangkan adalah sumber dayanya. Menurut Spencer dan Thomas, sumber daya adalah
setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses, dan
penggunaannya dapat dipahami. Sumber daya menurut White terdiri atas dua macam: 1)
Sumber daya alam, 2) Sumber daya manusia, yang meliputi kebudayaan.
DEFINISI
PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA
9BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
11BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Dalam rangka kerjasama antar desa dan
pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk
BUMDes bersama yang merupakan milik 2
desa atau lebih
BUMDes
Bersama
Disepakati melalui Musyawarah
antar Desa
Musyawarah antar Desa
difasilitasi oleh Badan
kerjasama antara desa:
1.Pemerintah Desa,
2.Anggota BPD,
3.Lembaga Kemasyarakatan
Desa,
4.Lembaga Desa Lainnya,
5.Tokoh Masyarakat dengan
mempertimbangkan keadilan
gender
Ketentuan Musyawarah Desa
berlaku Mutatis Mutandis terhadap
pendirian BUMDes
Ditetapkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa tentang
pendirian BUMDes bersama
Gambar 1
Mekanisme Pendirian dan Pembentukan BUMDes
11BUMDes
BUMDes Unit
Usaha BUMDes
PT sebagai persekutuan
modal, dibentuk berdasarkan
perjanjian dan melakukan
kegiatan usaha dengan modal
yang sebagian besar dimiliki
oleh BUMDes sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan tentang PT.
Lembaga keuangan mikro
dengan andil BUMDes sebesar
60 % sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang
lembaga keuangan mikro.
Gambar 2
Bentuk Unit Usaha BUMDes
11BUMDes
Gambar 3
Modal BUMDes
Modal BUMDes
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan modal
Masyarakat Desa
Modal BUMDes: Pasal 17
 Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
11BUMDes
Penyertaan
Modal Desa
Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial
ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui
mekanisme APBDes.
Bantuan Pemerintah: Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Provinsi yang disalurkan melalui
mekanisme APBDes.
Kerjasama usaha dari pihak swasta,
lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga
donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif desa dan disalurkan
melalui mekanisme APBDes.
Aset desa yang diserahkan kepada
APBDes sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
tentang Aset Desa.
Gambar 4
Penyertaan Modal Desa
11BUMDes
Klasifikasi
Jenis Usaha
BUMDes
Sosial
Business
Gambar 5
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes
Renting
Trading
BrokeringFinancial
business
Holding
11BUMDes
Instrumen
Kesejahteraan
Masyarakat
Mendorong prakarsa masyarakat
desa untuk mengembangkan
potensi desa sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan
desa
Mendorong kesempatan
berusaha di desa dan
meningkatkan pendapatan untuk
kesejahteraan masyarakat
desa
Gambar 6
Peranan BUMDes
Instrumen
Penguatan Otonomi
Desa
11BUMDes
Pemerintah
Kabupaten/KotaGambar 7
Model
Penguatan
Ekonomi
Desa Melalui
BUMDes
Pemerintah Desa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Unit Usaha
Riil
Unit Usaha
Keuangan
Masyarakat Desa
Wilayah Ekonomi Desa
Wilayah Ekonomi Luar
(Supra) Desa
Pihak Ketiga
METODE PENELITIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 16BUMDes
TEMPAT PENELITIANTEMPAT PENELITIAN
WAKTU PENELITIANWAKTU PENELITIAN
SUBJEK PENELITIANSUBJEK PENELITIAN
TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA
JENIS DAN SUMBER DATAJENIS DAN SUMBER DATA
METODE ANALISIS DATAMETODE ANALISIS DATA
METODE PENELITIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Penentuan lokasi penelitian dilakukan di 8
Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
dengan menggunakan teknik purposive
random sampling. Artinya di setiap
kecamatan diambil perwakilan satu atau dua
desa yang termasuk ke dalam kategori
BUMDes Mandiri, BUMDes Berkembang dan
BUMDes Baru Terbentuk yang berada di
wilayah pesisir, wilayah perkebunan dan
wilayah perkotaan.
TTEMPAT PENELITIAN:EMPAT PENELITIAN:
15Pengertian Korupsi
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat)
bulan terhitung dari bulan Agustus s/d
November 2018.
WAKTU PENELITIAN:WAKTU PENELITIAN:
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan mix method, maka
subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian
ini adalah: a) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara yang terkait dengan kebijakan
BUMDes, b) Pengurus BUMDes di setiap desa
yang diteliti, c) Badan Pemberdayan Masyarakat
Desa, d) Masyarakat dan e) Tenaga Pendamping
Desa.
SUBJEK PENELITIAN:SUBJEK PENELITIAN:
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
METODE PENELITIAN
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara,
dokumentasi dan pengamatan.
TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
METODE PENELITIAN
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder.
JENIS DAN SUMBER DATAJENIS DAN SUMBER DATA
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
METODE PENELITIAN
Burhan Bungin (2003) mengatakan bahwa teknik
analisis data untuk metode kualitatif dalam menjawab
rumusalan masalah yang pertama digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah
sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi
Data, 3) Display Data, dan 4) Verifikasi dan Penegasan
Kesimpulan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan
rumus t-tes yang dilakukan dengan uji signifikansi
pendapatan rata-rata (mean) masyarakat sebelum dan
sesudah pelaksanaan BUMDes dengan rumus:
METODE ANALISIS DATAMETODE ANALISIS DATA
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
TEMUAN PENELITIAN
17BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Terimakasih kepada:
Desa Sukarame, Desa Pulo Dogom, Desa Aek Kuo,
Desa Perkebunan Padang Halaban,
Desa Babussalm,
dan Universitas Islam Labuhanbatu
Produksi:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
copyrights © 2018

More Related Content

What's hot

Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desarastilah iyas
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015Munawar Kholil
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiFaisalRidha5
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimibnu istiawan
 
Balap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasBalap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasSupriadi Asia
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMSupriadi Asia
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desakeuangandesa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan  BUM Desa BersamaKelembagaan  BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa BersamaAhmad Rofik
 

What's hot (18)

Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Peresentasi bumdes rembug desa
Peresentasi bumdes rembug desaPeresentasi bumdes rembug desa
Peresentasi bumdes rembug desa
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritim
 
Modul BUM Desa
Modul BUM DesaModul BUM Desa
Modul BUM Desa
 
Balap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasBalap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model Canvas
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
09. pendirian-bum desa
09. pendirian-bum desa09. pendirian-bum desa
09. pendirian-bum desa
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan  BUM Desa BersamaKelembagaan  BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa Bersama
 
Pendirian bum des
Pendirian bum desPendirian bum des
Pendirian bum des
 

Similar to BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara

(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)Windows112
 
1panduan bumdes-111111024427-phpapp02
1panduan bumdes-111111024427-phpapp021panduan bumdes-111111024427-phpapp02
1panduan bumdes-111111024427-phpapp02BPD Ajakkang
 
32097-67097-1-SM.pdf
32097-67097-1-SM.pdf32097-67097-1-SM.pdf
32097-67097-1-SM.pdfAnsariMH
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanAgus hariyanto
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaAgus hariyanto
 
Manajemen BumdeS.ppt
Manajemen BumdeS.pptManajemen BumdeS.ppt
Manajemen BumdeS.pptssusera1bc10
 
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.pptwww.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.pptSundanaRahman1
 
manajemenbumdes.ppt
manajemenbumdes.pptmanajemenbumdes.ppt
manajemenbumdes.pptSopanNugroho
 
Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4
Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4
Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4Hafiz Rahman, PhD
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optwedusputih
 
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docxAhmadRidho37
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxocta63
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxoctabangle3
 
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM DesaBuku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM DesaBobby Denil Lesmana
 
LPPD desa langir 2016
LPPD desa langir 2016LPPD desa langir 2016
LPPD desa langir 2016Ary Andalee
 

Similar to BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara (20)

1panduan bumdes
1panduan bumdes1panduan bumdes
1panduan bumdes
 
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
1panduan bumdes-111111024427-phpapp02
1panduan bumdes-111111024427-phpapp021panduan bumdes-111111024427-phpapp02
1panduan bumdes-111111024427-phpapp02
 
Panduan bumdes
Panduan bumdesPanduan bumdes
Panduan bumdes
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
32097-67097-1-SM.pdf
32097-67097-1-SM.pdf32097-67097-1-SM.pdf
32097-67097-1-SM.pdf
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 
Manajemen BumdeS.ppt
Manajemen BumdeS.pptManajemen BumdeS.ppt
Manajemen BumdeS.ppt
 
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.pptwww.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
 
manajemenbumdes.ppt
manajemenbumdes.pptmanajemenbumdes.ppt
manajemenbumdes.ppt
 
Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4
Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4
Laporan Kerja Konsultan - Wirausaha Nagari4
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
 
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM DesaBuku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
 
LPPD desa langir 2016
LPPD desa langir 2016LPPD desa langir 2016
LPPD desa langir 2016
 

More from Mukhrizal Effendi

Menulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digitalMenulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digitalMukhrizal Effendi
 
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...Mukhrizal Effendi
 
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu UtaraSejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu UtaraMukhrizal Effendi
 
Sejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utaraSejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utaraMukhrizal Effendi
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanMukhrizal Effendi
 
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0Mukhrizal Effendi
 
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukumKonflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukumMukhrizal Effendi
 

More from Mukhrizal Effendi (20)

Menulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digitalMenulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digital
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
 
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu UtaraSejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
 
Globalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan PembangunanGlobalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan Pembangunan
 
Potensi Desa
Potensi DesaPotensi Desa
Potensi Desa
 
Khazanah Labuhanbatu Utara
Khazanah Labuhanbatu UtaraKhazanah Labuhanbatu Utara
Khazanah Labuhanbatu Utara
 
Sejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utaraSejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utara
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
 
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
 
Seminar Proposal
Seminar ProposalSeminar Proposal
Seminar Proposal
 
Pra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang TertutupPra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang Tertutup
 
Pertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilanPertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilan
 
Pertemuan kesepuluh
Pertemuan kesepuluhPertemuan kesepuluh
Pertemuan kesepuluh
 
Pertemuan kesebelas
Pertemuan kesebelasPertemuan kesebelas
Pertemuan kesebelas
 
Pertemuan Kedua belas
Pertemuan Kedua belasPertemuan Kedua belas
Pertemuan Kedua belas
 
Kemiskinan dan pembangunan
Kemiskinan dan pembangunanKemiskinan dan pembangunan
Kemiskinan dan pembangunan
 
Globalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan PembangunanGlobalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan Pembangunan
 
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukumKonflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
 
BUMDes Wisata
BUMDes WisataBUMDes Wisata
BUMDes Wisata
 

Recently uploaded

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Originalmiftamifta7899
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 

Recently uploaded (7)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 

BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara

  • 1. Peran BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 1BUMDes BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
  • 2. 211/19/18 Nama : Mukhrizal Effendi Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/20 Maret 1984 Profesi : Dosen Pendidikan : S1 IAN UISU S2 Studi Pembangunan USU Pengalaman: 1.Ketua Program Studi Akuntansi UNISLA | 2014-2018 2.Wakil Ketua MPC ADI Kabupaten Labuhanbatu | 2015-2019 3.Ketua Seksi Ekonomi dan Pengembangan Usaha PRDB | 2017-2022 4.Ketua Program Studi Manajemen UNISLA | 2018-sekarang Karya Ilmiah: 1.Nilai ekonomi anak pada keluarga miskin pada kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimoon, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, 2016 2.Pengaruh Penataan Organisasi tehadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa. Edisi 2 Juni 2017. 3.Role of Customary Institution in Conflict Resolution of The Rights on Customary Comunal Land: Study on Communal Land Conflict in Simangambat Jae Village Simangambat District of Padang Lawas Utara Regency, 2nd ICOSOP, Grand Aston, Desember 2017. PROFIL PENELITI
  • 3. Badan Usaha Milik Desa Bab 01 “Basimpul Kuat Babontuk Elok”. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2BUMDes
  • 4. POKOK BAHASAN Pengertian BUMDes Sub Pokok Bahasan 1. Definisi BUMDes 2. Bentuk-bentuk BUMDes 3. Temuan Penelitian 3BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 5. Bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara? Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan dan perkebunan/pertanian sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia? PERUMUSAN MASALAH 1 2 10BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 6. Untuk mengetahui peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk memberikan rekomendasi kepada BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan dan perkebunan/pertanian sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. TUJUAN PENELITIAN 1 2 10BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 7. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebgai pertimbangan mengenai peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa secara efektif dan efisien. Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan situasi dan kondisi yang dirasakan dengan terbentuknya BUMDes, Berkembang hingga Mandiri. MANFAAT PENELITIAN 1 2 10BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa. 3
  • 8. TINJAUAN PUSTAKA  Puguh Budiono (2015:1-21) mengatakan bahwa BUMDes merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang didirikan melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.  Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang- undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan wadah bagi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. DEFINISI BUMDes 9BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 9. TINJAUAN PUSTAKA  Mubyarto (2000) mengatakan bahwa kelembagaan (institution) adalah organisasi atau kaidah format maupun informasi yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha.  Erani dalam Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambah ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.  Defenisi kelembagaan dapat dipilah dalam 2 (dua) klasifikasi. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan social antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik. DEFINISI KELEMBAGAAN 9BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 10. TINJAUAN PUSTAKA  Mosher dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1) mengatakan bahwa pembangunan atau pengembangan pedesaan mempunyai tujuan: a) pertumbuhan sektor pertanian, b) integrasi nasional dan c) keadilan ekonomi.  Fellmann dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1-31) mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan adalah: a) mengubah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang, dan b) melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi. Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin. Pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dikembangkan adalah sumber dayanya. Menurut Spencer dan Thomas, sumber daya adalah setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses, dan penggunaannya dapat dipahami. Sumber daya menurut White terdiri atas dua macam: 1) Sumber daya alam, 2) Sumber daya manusia, yang meliputi kebudayaan. DEFINISI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA 9BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 11. 11BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih BUMDes Bersama Disepakati melalui Musyawarah antar Desa Musyawarah antar Desa difasilitasi oleh Badan kerjasama antara desa: 1.Pemerintah Desa, 2.Anggota BPD, 3.Lembaga Kemasyarakatan Desa, 4.Lembaga Desa Lainnya, 5.Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender Ketentuan Musyawarah Desa berlaku Mutatis Mutandis terhadap pendirian BUMDes Ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDes bersama Gambar 1 Mekanisme Pendirian dan Pembentukan BUMDes
  • 12. 11BUMDes BUMDes Unit Usaha BUMDes PT sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang PT. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Gambar 2 Bentuk Unit Usaha BUMDes
  • 13. 11BUMDes Gambar 3 Modal BUMDes Modal BUMDes Penyertaan Modal Desa Penyertaan modal Masyarakat Desa Modal BUMDes: Pasal 17  Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
  • 14. 11BUMDes Penyertaan Modal Desa Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Bantuan Pemerintah: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes. Aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Gambar 4 Penyertaan Modal Desa
  • 15. 11BUMDes Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Sosial Business Gambar 5 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Renting Trading BrokeringFinancial business Holding
  • 16. 11BUMDes Instrumen Kesejahteraan Masyarakat Mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa Mendorong kesempatan berusaha di desa dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa Gambar 6 Peranan BUMDes Instrumen Penguatan Otonomi Desa
  • 17. 11BUMDes Pemerintah Kabupaten/KotaGambar 7 Model Penguatan Ekonomi Desa Melalui BUMDes Pemerintah Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit Usaha Riil Unit Usaha Keuangan Masyarakat Desa Wilayah Ekonomi Desa Wilayah Ekonomi Luar (Supra) Desa Pihak Ketiga
  • 18. METODE PENELITIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 16BUMDes TEMPAT PENELITIANTEMPAT PENELITIAN WAKTU PENELITIANWAKTU PENELITIAN SUBJEK PENELITIANSUBJEK PENELITIAN TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA JENIS DAN SUMBER DATAJENIS DAN SUMBER DATA METODE ANALISIS DATAMETODE ANALISIS DATA
  • 19. METODE PENELITIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Penentuan lokasi penelitian dilakukan di 8 Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Artinya di setiap kecamatan diambil perwakilan satu atau dua desa yang termasuk ke dalam kategori BUMDes Mandiri, BUMDes Berkembang dan BUMDes Baru Terbentuk yang berada di wilayah pesisir, wilayah perkebunan dan wilayah perkotaan. TTEMPAT PENELITIAN:EMPAT PENELITIAN: 15Pengertian Korupsi
  • 20. METODE PENELITIAN Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Agustus s/d November 2018. WAKTU PENELITIAN:WAKTU PENELITIAN: 15 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
  • 21. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan mix method, maka subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: a) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan kebijakan BUMDes, b) Pengurus BUMDes di setiap desa yang diteliti, c) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, d) Masyarakat dan e) Tenaga Pendamping Desa. SUBJEK PENELITIAN:SUBJEK PENELITIAN: 15 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
  • 22. METODE PENELITIAN Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan pengamatan. TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA 15 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
  • 23. METODE PENELITIAN Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. JENIS DAN SUMBER DATAJENIS DAN SUMBER DATA 15 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
  • 24. METODE PENELITIAN Burhan Bungin (2003) mengatakan bahwa teknik analisis data untuk metode kualitatif dalam menjawab rumusalan masalah yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Display Data, dan 4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan rumus t-tes yang dilakukan dengan uji signifikansi pendapatan rata-rata (mean) masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan BUMDes dengan rumus: METODE ANALISIS DATAMETODE ANALISIS DATA 15 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes
  • 25. TEMUAN PENELITIAN 17BUMDes BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
  • 26. Terimakasih kepada: Desa Sukarame, Desa Pulo Dogom, Desa Aek Kuo, Desa Perkebunan Padang Halaban, Desa Babussalm, dan Universitas Islam Labuhanbatu Produksi: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara copyrights © 2018