Peran BUMDes terhadap Pengembangan Ekonomi Desa

1. Peran BUMDes Terhadap Pengembangan
Ekonomi Desa Di Kabupaten
Labuhanbatu Utara
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
1BUMDes
BUMDes
(Badan Usaha Milik Desa)

2. 211/19/18
Nama : Mukhrizal Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/20 Maret 1984
Profesi : Dosen
Pendidikan : S1 IAN UISU
S2 Studi Pembangunan USU
Pengalaman:
1.Ketua Program Studi Akuntansi UNISLA | 2014-2018
2.Wakil Ketua MPC ADI Kabupaten Labuhanbatu | 2015-2019
3.Ketua Seksi Ekonomi dan Pengembangan Usaha PRDB | 2017-2022
4.Ketua Program Studi Manajemen UNISLA | 2018-sekarang
Karya Ilmiah:
1.Nilai ekonomi anak pada keluarga miskin pada kelurahan Sei Mati
Kecamatan Medan Maimoon, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, 2016
2.Pengaruh Penataan Organisasi tehadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa. Edisi 2 Juni 2017.
3.Role of Customary Institution in Conflict Resolution of The Rights on
Customary Comunal Land: Study on Communal Land Conflict in
Simangambat Jae Village Simangambat District of Padang Lawas Utara
Regency, 2nd ICOSOP, Grand Aston, Desember 2017.
PROFIL PENELITI

3. Badan Usaha
Milik Desa
Bab
01
“Basimpul Kuat
Babontuk Elok”.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2BUMDes

4. POKOK BAHASAN
Pengertian BUMDes
Sub Pokok Bahasan
1. Definisi BUMDes
2. Bentuk-bentuk BUMDes
3. Temuan Penelitian
3BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

5. Bagaimana peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada
BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan dan
perkebunan/pertanian sesuai dengan potensi Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya Manusia?
PERUMUSAN MASALAH
1
2
10BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

6. Untuk mengetahui peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa di Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
Untuk memberikan rekomendasi kepada BUMDes di
wilayah pesisir, perkotaan dan perkebunan/pertanian
sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber
Daya Manusia.
TUJUAN PENELITIAN
1
2
10BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

7. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
sebgai pertimbangan mengenai peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa secara efektif dan efisien.
Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini dapat
menjelaskan dan menggambarkan situasi dan kondisi yang
dirasakan dengan terbentuknya BUMDes, Berkembang hingga
Mandiri.
MANFAAT PENELITIAN
1
2
10BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam melakukan
penelitian khususnya mengenai BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa.
3

8. TINJAUAN PUSTAKA
 Puguh Budiono (2015:1-21) mengatakan bahwa BUMDes merupakan
penghubung antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam melakukan
pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat, yang didirikan melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan
Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha,
pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat
miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
 Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan
dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes
adalah meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai
lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari
keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang
berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif
bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian
masyarakat.
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan
wadah bagi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
pengembangan ekonomi masyarakat desa.
DEFINISI
BUMDes
9BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

9. TINJAUAN PUSTAKA
 Mubyarto (2000) mengatakan bahwa kelembagaan
(institution) adalah organisasi atau kaidah format maupun
informasi yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan
tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari
maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha.
 Erani dalam Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa predikat
yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu
kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur
tindakan masing-masing individu yang bernilai tambah
ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik
dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.
 Defenisi kelembagaan dapat dipilah dalam 2 (dua) klasifikasi. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan
upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan
memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan social antar pelaku dan struktur
kekuasaan ekonomi. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu,
tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan
perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan
terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu
menyeimbangkan penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes
rentan akan konflik.
DEFINISI
KELEMBAGAAN
9BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

10. TINJAUAN PUSTAKA
 Mosher dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1)
mengatakan bahwa pembangunan atau pengembangan
pedesaan mempunyai tujuan: a) pertumbuhan sektor
pertanian, b) integrasi nasional dan c) keadilan ekonomi.
 Fellmann dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1-31)
mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan
adalah: a) mengubah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam
produksi barang, dan b) melaksanakan pertumbuhan
ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi
barang (materi) dan konsumsi.
Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai
hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan,
kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk
wilayah pedesaan umumnya miskin. Pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang
dikembangkan adalah sumber dayanya. Menurut Spencer dan Thomas, sumber daya adalah
setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses, dan
penggunaannya dapat dipahami. Sumber daya menurut White terdiri atas dua macam: 1)
Sumber daya alam, 2) Sumber daya manusia, yang meliputi kebudayaan.
DEFINISI
PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA
9BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

11. 11BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Dalam rangka kerjasama antar desa dan
pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk
BUMDes bersama yang merupakan milik 2
desa atau lebih
BUMDes
Bersama
Disepakati melalui Musyawarah
antar Desa
Musyawarah antar Desa
difasilitasi oleh Badan
kerjasama antara desa:
1.Pemerintah Desa,
2.Anggota BPD,
3.Lembaga Kemasyarakatan
Desa,
4.Lembaga Desa Lainnya,
5.Tokoh Masyarakat dengan
mempertimbangkan keadilan
gender
Ketentuan Musyawarah Desa
berlaku Mutatis Mutandis terhadap
pendirian BUMDes
Ditetapkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa tentang
pendirian BUMDes bersama
Gambar 1
Mekanisme Pendirian dan Pembentukan BUMDes

12. 11BUMDes
BUMDes Unit
Usaha BUMDes
PT sebagai persekutuan
modal, dibentuk berdasarkan
perjanjian dan melakukan
kegiatan usaha dengan modal
yang sebagian besar dimiliki
oleh BUMDes sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan tentang PT.
Lembaga keuangan mikro
dengan andil BUMDes sebesar
60 % sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang
lembaga keuangan mikro.
Gambar 2
Bentuk Unit Usaha BUMDes

13. 11BUMDes
Gambar 3
Modal BUMDes
Modal BUMDes
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan modal
Masyarakat Desa
Modal BUMDes: Pasal 17
 Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.

14. 11BUMDes
Penyertaan
Modal Desa
Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial
ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui
mekanisme APBDes.
Bantuan Pemerintah: Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Provinsi yang disalurkan melalui
mekanisme APBDes.
Kerjasama usaha dari pihak swasta,
lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga
donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif desa dan disalurkan
melalui mekanisme APBDes.
Aset desa yang diserahkan kepada
APBDes sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
tentang Aset Desa.
Gambar 4
Penyertaan Modal Desa

15. 11BUMDes
Klasifikasi
Jenis Usaha
BUMDes
Sosial
Business
Gambar 5
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes
Renting
Trading
BrokeringFinancial
business
Holding

16. 11BUMDes
Instrumen
Kesejahteraan
Masyarakat
Mendorong prakarsa masyarakat
desa untuk mengembangkan
potensi desa sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan
desa
Mendorong kesempatan
berusaha di desa dan
meningkatkan pendapatan untuk
kesejahteraan masyarakat
desa
Gambar 6
Peranan BUMDes
Instrumen
Penguatan Otonomi
Desa

17. 11BUMDes
Pemerintah
Kabupaten/KotaGambar 7
Model
Penguatan
Ekonomi
Desa Melalui
BUMDes
Pemerintah Desa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Unit Usaha
Riil
Unit Usaha
Keuangan
Masyarakat Desa
Wilayah Ekonomi Desa
Wilayah Ekonomi Luar
(Supra) Desa
Pihak Ketiga

18. METODE PENELITIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 16BUMDes
TEMPAT PENELITIANTEMPAT PENELITIAN
WAKTU PENELITIANWAKTU PENELITIAN
SUBJEK PENELITIANSUBJEK PENELITIAN
TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA
JENIS DAN SUMBER DATAJENIS DAN SUMBER DATA
METODE ANALISIS DATAMETODE ANALISIS DATA

19. METODE PENELITIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Penentuan lokasi penelitian dilakukan di 8
Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
dengan menggunakan teknik purposive
random sampling. Artinya di setiap
kecamatan diambil perwakilan satu atau dua
desa yang termasuk ke dalam kategori
BUMDes Mandiri, BUMDes Berkembang dan
BUMDes Baru Terbentuk yang berada di
wilayah pesisir, wilayah perkebunan dan
wilayah perkotaan.
TTEMPAT PENELITIAN:EMPAT PENELITIAN:
15Pengertian Korupsi

20. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat)
bulan terhitung dari bulan Agustus s/d
November 2018.
WAKTU PENELITIAN:WAKTU PENELITIAN:
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes

21. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan mix method, maka
subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian
ini adalah: a) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara yang terkait dengan kebijakan
BUMDes, b) Pengurus BUMDes di setiap desa
yang diteliti, c) Badan Pemberdayan Masyarakat
Desa, d) Masyarakat dan e) Tenaga Pendamping
Desa.
SUBJEK PENELITIAN:SUBJEK PENELITIAN:
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes

22. METODE PENELITIAN
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara,
dokumentasi dan pengamatan.
TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes

23. METODE PENELITIAN
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder.
JENIS DAN SUMBER DATAJENIS DAN SUMBER DATA
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes

24. METODE PENELITIAN
Burhan Bungin (2003) mengatakan bahwa teknik
analisis data untuk metode kualitatif dalam menjawab
rumusalan masalah yang pertama digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah
sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi
Data, 3) Display Data, dan 4) Verifikasi dan Penegasan
Kesimpulan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan
rumus t-tes yang dilakukan dengan uji signifikansi
pendapatan rata-rata (mean) masyarakat sebelum dan
sesudah pelaksanaan BUMDes dengan rumus:
METODE ANALISIS DATAMETODE ANALISIS DATA
15
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BUMDes

25. TEMUAN PENELITIAN
17BUMDes
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

26. Terimakasih kepada:
Desa Sukarame, Desa Pulo Dogom, Desa Aek Kuo,
Desa Perkebunan Padang Halaban,
Desa Babussalm,
dan Universitas Islam Labuhanbatu
Produksi:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
copyrights © 2018