Dokumen tersebut membahas tentang definisi desa, kedudukan hukum desa, keragaman desa, organisasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Secara garis besar, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat dengan wilayah tertentu yang memiliki norma sosial dan pemimpin resmi. Ada berbagai pandangan mengenai kedudukan hukum desa sebagai komunitas atau pemerintahan. Desa memil

1. Isu-isu Kritis
Pembahasan tentang Desa

2. Apa yang dimaksud Desa
• Desa berasal dari bahasa Sansekerta yakni desi, dusun yang berarti tempat tinggal, negeri asal
atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta
memiliki batas yang jelas
• Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993 : 200) disebutkan desa adalah (1) sekelompok
rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun ; (2) udik atau dusun (dalam arti
daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat, tanah daerah .
• Dari dua pengertian diatas dapat melihat tiga unsur desa yakni kesatuan , letak sebagai lawan
kota juga daerah atau wilayah.
• Desa juga bisa didefinisikan sebagai satu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan
mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat
istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai pemimpin formal yaitu kepala desa
( Siagian, 1983 ).
• Desa bisa diartikan tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang (pandangan
statistik), desa juga bisa diartikan sebagai daerah dengan derajat intensitas pergaulan tinggi
(pandangan psikologis), dan desa merupakan daerah dimana pusat perhatian / kepentingan
adalah pertanian (pandangan ekonomi)
• Dari pengertian ini kita bisa melihat beberapa hal tentang desa yaitu adanya kehidupan
bersama ada wilayah, ada pemerintahan juga memiliki budaya yang khas dengan basis utama
ekonomi dan pertanian .
• Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu
menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan
publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

3. • Kalau sebagai unit pemerintahan kenapa tidak dikelola
secara modern, atau kenapa seperti organisasi
masyarakat? Kalau sebagai kesatuan masyarakat, kenapa
dia menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan?
• Bagaimana format otonomi desa yang lebih baik? Apakah
desa akan ditempatkan sebagai unit pemerintahan paling
bawah dan otonom (desa otonom), atau sebagai kesatuan
masyarakat yang hanya mempunyai otonomi asli, atau
tetap berbentuk campuran (pemerintahan dan komunitas)
seperti selama ini?

4. Azas Pengaturan Desa
• Ada tiga azas untuk mengatur desa: rekognisi
(pengakuan dan penghormatan); desentralisasi
(penyerahan kewenangan) dan delegasi (tugas
pembantuan).
• Rekognisi berarti mengakui bentuk, hak dan
kewenangan asal usul (otonomi asli).
• Desentralisasi berarti membentuk desa otonom
dan menyerahkan kewenangan kepada desa
otonom, seperti halnya daerah otonom.
• Delegasi berarti membentuk desa sebagai unit
administratif seperti kelurahan.

5. Pandangan Kedudukan Desa
Kedudukan & Azas Gambaran
Tipe
Desa adat Rekognisi Desa hanya sebagai kesatuan
(pengakuan dan masyarakat (self governing community);
penghormatan) Otonomi asli atau otonomi bawaan,
desa tidak menjalankan tugas
administrasi dari negara, desa
memperoleh bantuan dari negara.
Desa Otonom Desentralisasi Desa sebagai unit pemerintahan lokal
yang otonom (Local self government)
seperti daerah, desa memperoleh ADD
dari APBN.
Desa Delegasi (tugas Desa sebagai unit administratif atau
Administratif pembantuan) kepanjangan tangan negara (local self
government).

6. Kewenangan Desa
• Apa saja yang menjadi kewenangan desa?
• Bagaimana menempatkan kedudukan desa sangat berkaitan
dengan isu Kewenangan. Ada beberapa model distribusi
kewenangan berdasarkan kedudukan desa:
1. Apabila desa diberi kedudukan sebagai komunitas yang mengatur
dirinya sendiri berdasarkan asal usul dan hak-hak tradisionalnya maka
kewenangan yang dimiliki oleh desa adalah kewenangan asli
berdasarkan asas Rekognisi
2. Apabila desa ditempatkan sebagai daerah otonom tingkat III maka
kewenangan desa adalah kewenangan yang “diserahkan” dari
pemerintah, sesuai dengan asas Desentralisasi
3. Apabila desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan maka
kewenangan desa adalah kewenangan yang “didelegasikan” oleh
pemerintahan atasannya sesuai asas dekonsentrasi atau tugas
pembantuan.
pembantuan

7. • Hal ini akan terkait dengan Posisi “politik”
desa dan perjalan sejarah tentang otonomi
desa (Pertemuan ke 3 akan membahas materi
ini )
• Tugas anda adalah memperbandingkan
bagaimana posisi desa Berdasarkan UU No.
5/1979; UU No. 22/1999; UU No. 32/2004

8. Keragaman Desa
• Apa makna dan bentuk keragaman desa?
• Kalau beragam, seperti apa tipologinya ?
• Apakah karakteristik desa yang beragam juga membutuhkan aturan desa yang
beragam pula seperti di masa kolonial Belanda atau cukup satu undang-undang
yang mencakup semuanya? Dalam Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl.
1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang
demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self
governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural desa, sistem
pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen
desa dan sebagainya.
• Bagaimana membuat standar nasional di tengah keragaman? Apa yang sebaiknya
dibuat standar nasional?

9. • Hal ini akan terkait dengan pemahaman
menempatkan Desa sebagai Pemerintahan
desa atau Desa Adat
• Ada dua variabel penting yang harus
diperhatikan.
– Pertama, pengaruh adat terhadap pemerintahan
desa yang modern. Sebut saja ini variabel
tradisionalisme.
– Kedua, pengalaman dan kapasitas desa
beradaptasi dengan nilai-nilai dan perangkat
modern dalam pemerintahan desa. Sebut saja ini
variabel modernisme.

10. • Antara tradisionalisme dan modernisme terus-menerus
bertarung sehingga akan berpengaruh terhadap model dan
posisi pemerintahan desa.
• Jika di suatu daerah tradisionalisme lebih kuat ketimbang
modernisme, maka desa-desa yang bersangkutan lebih tepat
dikembalikan menjadi organisasi komunitas lokal (self
governing community) yang tidak lagi mengurus
pembangunan dan administrasi pemerintahan modern.
• Sebaliknya jika di suatu daerah pengaruh modernisme lebih
kuat ketimbang tradisionalisme, maka desa-desa yang
bersangkutan lebih baik diproyeksikan menjadi desa otonom
(local state government). Sedangkan jika pengaruh
tradisionalisme dan modernisme sama-sama kuat, keduanya
bisa dikompromikan atau diintegrasikan menuju desa otonom
(local self government).

11. • Lebih detilnya hal ini akan dibahas dalam
pertemuan ke 2 tentang desa dan desa-desa
adat
• Tugas anda petakan Tipologi desa di Indonesia
dimana misalnya :
– Tipe Ada adat, tetapi tidak ada desa.
– Tipe tidak ada adat, tetapi ada desa
– Tipe Integrasi antaradesa dan adat.
– Tipe Dualisme/Konflik antara adat dengan desa
– Tipe Tidak ada desa tidak ada adat
• Kemudian deskripsikan bentuk praktiknya

12. Tata Pemerintahan Desa
• Bagaimana susunan pemerintahan desa?
1. Mengakui dan menghormati susunan pemerintahan asli
yang di setiap desa beragam yang diatur azas-azas
tata kelola pemerintahannya saja
2. Menetapkan format baku susunan pemerintahan desa
seluruh Indonesia. Seperti model UU 32/2004: Kepala
desa dan perangkat desa (pemerintah desa); Badan
permusyawaratan Desa (BPD).
3. Memberi kesmepatan pada desa untuk memilih susunan
pemerintahan sesuai dengan konteks lokalnya:

13. Tata Pemerintahan Desa
• Pengaturan tentang kepala desa atau dengan nama
lain :
1. Apakah kepala desa dipilih, diangkat atau diserahkan
pada mekanisme lokal?
2. Masa jabatan kepala desa; 6 tahun seperti UU 32/2004
atau 5 tahun atau disesuaikan dengan mekanisme lokal?
3. Pertanggungjawaban kepala desa; ke Bupati; BPD atau
diserahkan ke mekanisme lokal?
4. Kedudukan keuangan kepala desa?
5. Larangan bagi Kepala Desa: terutama keterlibatan di
Partai Politik?

14. Tata Pemerintahan Desa
• Pengaturan tentang Perangkat Desa :
1. Susunan organisasi pemerintah desa?
2. Proses rekruitmen perangkat desa : dipilih,
diangkat atau diserahkan mekanisme lokal?
3. Posisi Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS?
4. Masa Jabatan Perangkat desa?
5. Keuangan perangkat desa?

15. Tata Pemerintahan Desa
•Dari Sisi Lembaga perwakilan masyarakat desa :
1. Bagaim
ana
Susuna
n dan
kedud
ukan
lembag
a
perwak
ilan
masyar
akat
desa;

16. • Lebih detilnya ini akan dibahas dipertemuan 4
dan 5 tentang Organisasi dan Manajemen
Pemerintahan Desa
• Tugas anda melakukan review undang-undang
bagaimana organisasi dan manajemen
pemerintahan desa ( Tata pemerintahan
terkait susunan organisasi dan kelembagaan
desa)
• Undang-undang yang di review UU No.
5/1979; UU No. 22/1999; UU No. 32/2004

17. Perencanaan dan Keuangan
• Dari sisi pengelolaan keuangan dan pembangunan
desa
1. Sejauhmana desa diberikan kewenangan membuat
perencanaan pembangunan sendiri? Dan bagaimana
proses perencanaan dilakukan?
2. Sejauhmana perencanaan pembangunan desa
terintegrasi dengan proses penganggaran?
3. Bagaimana menjamin partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan dan penganggaran?
4. Sejauhmana membangun prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan dan
penganggaran?

18. Perencanaan dan Keuangan Desa
Dari sisi input keuangan dan pembangunan desa
1. Sejauhmana desa diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan
mengelola sumberdaya ekonomi di wilayahnya
2. Bagaimana posisi Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan
keuangan desa
3. Bagaimana tata hubungan keuangan desa dengan pemerintah? Kalau
mengikuti model kedudukan desa maka pola transfer keuangan dari
pemerintah kepada desa juga berbeda-beda.
a) Desa kesatuan masyarakat (pemerintahan komunitas)
memperoleh bantuan pemerintah terutama untuk mendukung
pengembangan masyarakat.
b) Desa sebagai kesatuan desa otonom akan memperoleh dana
alokasi desa secara nasional seperti halnya DAU yang diterima oleh
provinsi dan kabupaten/kota, serta memperoleh dana bantuan
yang menyertai penyerahan tugas-tugas pembantuan
c) Desa administratif memperoleh bantuan operasional, bantuan
pembangunan dan bantuan dalam tugas pembantuan.

19. Perencanaan dan Keuangan
• Akses desa dalam pengembangan
pembangunan wilayah
1. Bagaimana posisi dan Akses desa dalam
perencanaan pembangunan dan tata ruang
wilayah (kabupaten)?
2. Bagaimana posisi dan akses desa dalam
pengembangan wilayah perdesaan?

20. Perencanaan dan keuangan desa
• Kerjasama antar desa dan desa dengan
pihak ketiga dalam pembangunan
1. Ruang lingkup dan prinsip dasar dalam
kerjasama
2. Kelembagaan dan mekanisme kerjasama

21. • Lebih detilnya ini akan dibahas dalam pertemuan 7-
12 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan
APBDes
• Tugas anda mereview Bagaimana Perencanaan desa
berdasarkan :UU No 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan dalam Negeri No 66 tahun 2007
• Serta Bagaimana perencanaan keuangan desa
berdasarkan : UU No 33 tahun 2004, PP no 58 tahun
2005, dan Permendagri No 37 tahun 2007