Kesiapan Desa Dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 Diskusi Publik II UPK KESMES 2015 Semarang 8 Oktober 2015 Desa Jauh Lebih Siap Dari pada Supra Desa

1. Kesiapan Desa Dalam
Mengimplementasikan
UU No. 6 Tahun 2014
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Suryokoco Suryoputro
Ketua Relawan Desa Nusantara
Pengusul Domain Khusus Desa
Pendiri Blogdesa.id, Desa Institute, Channel Desa
Semarang 8 Oktober 2015
www.relawandesa.id

2. Mengenali Desa
• Istilah "Desa" secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa Sansekerta yang
berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.
• Menurut ,Sutardjo Kartohadikoesoemo perkataan "desa", "dusun", "desi" (ingatlah
perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan "negara", "negeri", "negari",
"nagari", "negory" (dari perkataan "negarom"), asalnya dan perkataan Sanskrit
(sanskerta), yang artinya tanah-air, tanah-asal, tanah kelahiran".
• Ateng Syafrudin memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan
istilah "desa", yakni "swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria,
tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian
• Van Vollenhovenn dalam bukunya: "Staatsrecht Overzee" mengatakan : Ketika sebuah
kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam
arti kata Hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang "tanah kosong dan tandus
tidak tergarap". Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan
masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku
bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik dan kerajaan-kerajaan. Sifat
kesatuan sama sekali tidak ada meskipun negara Majapahit dahulu tumbuh dengan
kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat.

3. Otonomi Desa
• Anggapan pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan pada level
“alas kaki”, merupakan pemahaman yang a-historis, reduksionalis dan illogic.
• Pandangan yang melihat bahwa “otonomi desa” merupakan “anugerah” dari tindak
karitatif negara, dan bukan kedaulatan asli (genuine) yang melekat pada eksistensi
historis entitas yang bernama desa, merupakan kesalahan paradigmatik dan fallacy
(cara berpikir) kronis.
• Desa adalah entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat.
• Desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan
publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.
• Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari
peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. (W. Riawan Tjandra /
Dosen FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
• Pasal 18 UUD 1945

4. Pandangan Relawan Desa
• Pasal 18 UUD 1945 diamandemen adalah bagian dari Bab VI Pemerintah Daerah, yang
artinya ayat (7) yang berbunyi Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang undang dan pasal 18 B yang menyebutkan Negara mengakui
dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan Undang undang dan Negara mengakui dan menghormati
kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang. Dari hal tersebut maka kurang
tepat bila UU tentang desa disusun atas nama amanat UUD 1945. Amanat Pasal 18
dan 18B UUD 1945 adalah amanat tentang UU Pemerintah Daerah, UU
Keistimewaan Daerah dan UU Masyarakat Adat.
• Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan
adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau dengan nama lain
yang sejenis. Sebuah keharusan konstitusi, bahwa UU Desa harus merupakan
penjelasan tentang otonomi tingkat III, bukan sekedar menjadikan desa sebagai
local-self community, atau pelaksana tugas pelayanan semata.

5. Konstitusi Desa 1
 Pada jaman penjajahan Belanda, dengan dikeluarkannya Wet Houddende
Decentralisatie in Nederlandsch Indie pada tanggal 23 Juli 1903, yang sering disingkat
dengan Decentralisatie Wet 1903. Berdasarkan pasal 128 Indische Staatsregeling (IS),
desa diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, namun
dalam pelaksanaannya pemberian otonomi ini cenderung dipakai pihak kolonial untuk
mempertahankan posisinya.
 Dibawah pemerintahan Jepang, desa kembali bergerak pada pola pengaturan dan
pengendalian pemerintah pusat pada waktu itu.
 Di era Orde Lama, desa juga diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam UU No 22 Tahun 1948
tentang pemerintahan daerah, UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah, maupun dalam UU No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah serta UU No 19 tahun 1965 tentang Desapraja.

6. Konstitusi Desa 2
 Di Era Orde Baru, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah jo. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa,
otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab dengan dominasi asas dekosentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam
UU ini, kepala desa dijadikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sehingga kekuatan
desa dihilangkan.
 Dalam konteks otonomi daerah, dengan terbitnya UU No 22 tahun 1999, desa
memasuki babak baru dengan kebangkitan desentralisasi dan demokrasi lokal. Karena
berbagai kelemahan, maka UU No 22 Tahun 1999 diganti dengan berlakuknya UU No 32
Tahun 2004. Dalam konteks otonomi desa. Ada beberapa perubahan positif yang dapat
mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain, yaitu: (1) Pengaturan
tentang kewenangan lebih komprehensif, karena desa mempunyai hak menolak
pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan
sarana serta sumber daya manusia; (2) Desa mendapatkan bagian (alokasi) dari dana
alokasi daerah.

7. Kisah UU Desa no 6 / 2014
 UU No 32 Tahun 2004, adalah UU tentang pemerintah daerah dengan pengaturan
desa hanya ada dalam 14 pasal ( 202–216), dan Desa diatur dengan pp no 72 tahun 2005.
 UU No 32 Tahun 2004, pada tahun 2006 mulai diwacanakan dipecah menjadi 3 UU
yaitu : UU Pemerintah daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa.
 2008 DPR menginisiasi RUU Pembangunan Perdesaan yang kemudian dimentahkan oleh
Kementerian dalam Negeri mengingat akan ada inisiasi UU Desa yang segera disusun
oleh Pemerintah
 2010 Badan Legislasi DPR RI memasukkan RUU Desa menjadi Prolegnas RUU Prioritas.
 18 Desember 2013 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Desa
 15 Januari 2014 Presiden Menandatangani UU Desa

8. Pengaturan Desa
• Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya;
• Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia;
• Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
• Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan;
• Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
• Meningkatkan pelayanan publik
• Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
• Memajukan perekonomian
• Menjadi subjek pembangunan

9. Kedudukan Desa (dulu & kini)
UU 32/2004 UU 6/2014
• Desa berada di dalam dan di
bawah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan:
‘Otonomi desa’ adalah
bagian dari ‘otonomi daerah’
yang diserahkan ke desa.
• Pasal 5 Desa berkedudukan di
wilayah Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan:
‘Otonomi desa’ tidak lagi
menjadi sisanya ‘otonomi
daerah’ (hak berian),
melainkan pengakuan atas hak
asal-usul yang dimiliki desa
(bersumber dari hak bawaan)

10. Sistem Pemerintahan Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Kepala DesaKepala Desa
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)Panitia (ad-hok)
BUMDesBUMDes Masyarakat
kepentingan khusus
Masyarakat
kepentingan khusus
Bagian Wilayah DesaBagian Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
Dipilih
langsung
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
DemokratisLembaga
Kemasy/Adat
Lembaga
Kemasy/Adat

11. Mandat Kewenangan Desa
• Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
• Kewenangan lokal berskala Desa;
• Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
• Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Aset Desa
• Setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali oleh perangkat dan warganya
• Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang sangat besar
• Desa diharapkan mampu mengelola aset untuk kesejahteraan warga

12. Sumberdaya Desa
• Keuangan Desa ( PADes, DD APBN, BHPRD, ADD,
Bantuan APBD, Hibah dll )
• Manusia
• Sosial dan Budaya
• Ekonomi
• Alam
Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana
desa mengelola Sumberdaya

13. Badan Usaha Milik Desa
• Desa dapat membentuk BUM Desa, dibentuk untuk mendayagunakan potensi
ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan
ekonomi.
• Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes
• Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai Pemdes
• Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai AD & ART
BUMDes Akan lebih mampu menterjemahkan
UUD 1945 pasal 33

14. RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des th berj
Laporan &
Pertangungjawaba
n RKPDes &
APBDes
Juli & Jan
Siklus Kab
APBDes – P
Musyawarah
Desa
Administrasi

15. Penyiapan Aparat Dan masyarakat
• Pemahaman yang utuh tentang UU Desa harus dilsampaikan kepada seluruh
pemangku kepentingan desa (Pemdes, BPD, Organisasi Warga, Tokoh Adat )
• Penyadaran masyakat bahwa inplementasi UU Desa berbasis modal sosial yang
berkarakter saling percaya
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan anggaran keuangan desa
agar dalam pengelolaan oleh pemerintah desa, akuntabel, partisipatif dan
transparan
• Peningkatan kapastiatas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Masyarakat
desa, SKPD Kabupaten kota dan Propinsi.
Masyarakat Desa Cerdas, sadar Peran dan Aparat Desa
Profesional, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan UU Desa

16. Kejanggalan UU Desa
• UU Desa disahkan berdekatan dengan agenda Pemilihan Umum yang kemudian,
apakah menjadi sebuah kewajaran ketika para politisi mengambil kemanfaatan
untuk keperluan Pemilu ?..., “Kita tahu bahwa setiap produk UU itu adalah produk
politik sehingga tak bisa dihindari pasti ada kekuatan politik dalam setiap pembuatan UU”
kata salah satu anggota Pansus RUU desa (des 2012)
• UU Desa memberikan masa Jabatan dan Syarat pendidikan pencalonan Kepala
Desa, yang kurang pantas dalam kewajaran yaitu 3 kali masa jabatan dan
berpendidikan kurang dari program wajib belajar, apakah ini bagian dari pemberian
hadiah kepada kepala desa yang terus melakukan aksi mendorong UU
Desa..?
• UU Desa inkonsisten dalam penghargaan terhadap hak asal usul dan penjelasan pasal
72 bertentangan dengan UU Pokok Agraria no 5 tahun 1960 tentang tanah bengkok,
apakah ini salah satu bentuk ketergesa gesaan kejar tayang sebelum pemilu
2014..?
• UU Desa disusun sebelum UU Pemerintah Daerah disahkan, yang pada akhirnya UU
Desa terkesan terlepas dari UU Pemerintah Daerah, apakah karena UU Desa lebih
menarik untuk materi kampanye Pemilu 2014..?
• Perubahan PP 43 dan PP 60 dalam tahun yang sama, apakahboleh dianggap

17. DESA
Konsepsi UU Desa
Hak Asal Usul
Pemerintahan Desa
Sumber Pembiayaan
Kesejahteraan Aparat
Pemberdayaan Masy
PP No 43 Tahun 2014
DESA
PP No 60 Tahun 2014
Dana Desa
APBN
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian
Desa, PDT Transmigrasi
Berebut Desa
PP No 47 Tahun 2015
DESA
PP No 22 Tahun 2015
Dana Desa
APBN
Keputusan Bersama 3
Menteri
Percepatan Pencairan
Dana Desa

18. -- Good Goverment –
-Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi
-Reinventing Goverment -
-Katalis, Milik Masyarakat, Kompetitif, Digerakkan Oleh Misi, Berorentasi pada Hasil,
Berorentasi Pelayanan, Wirausaha, Antisipatif, Desentralisasi , Berorentasi Pasar
-Media Kekuatan Baru - John Naisbitt –
Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa
orang, namun informasi di tangan orang banyak,
*
Artinya kekuatan baru sebuah Desa tergantung pada bagaimana masyarakat mampu
menyebarluaskan informasi dan potensi yang dimiliki secara cerdas, tegas dan luas.
Kata Kunci

19. Desa.clickDesa.click
serverserver Sistem aplikasiSistem aplikasi
diklatdiklat Internet aksesInternet akses
Sistem Informasi Desa

20. Desa Jauh Lebih Siap
Dari pada Supra Desa
Salam Bahagia Desa Indonesia
Suryokoco Suryoputro
www.suryokocosuryoputro.my.id
suryokocolink@gmail.com
085865275733