Transformasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan E-Government  Lecture Notes for Business Introduction By  Fahmy Radhi
Era Otonomi Daerah <ul><li>Dasar: </li></ul><ul><ul><li>UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah  </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Kewajiban Pemerintah Daerah <ul><li>Mewuujudkan  good government  dalam penyelengaraan pemerintahan daerah  </li></ul><ul>...
Digitally  Interconnected Community Era <ul><li>Kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi mendorong terjadi transformasi ...
Tuntutan DIC era <ul><li>Setiap pemerintah daerah,  dituntut mengambil inisiatif dalam mengantarkan masyaratkatnya dalam m...
E-Government <ul><li>E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ...
Visi E-Government <ul><li>E-government terpusat pada warga, bukan terpusat pada birokrasi ( Citizen-center, not bureaucrac...
Misi E-government <ul><li>Penerapan e-government yang bertumpu pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi </li></ul>...
Tujuan E-Government <ul><li>Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran p...
Strategy E-Government <ul><li>Memungkinkan bagi warga untuk memperoleh informasi dan layanan dalam hitungan menit atau jam...
Strategy E-Government <ul><li>Menyederhanakan birokrasi pelayanan publik dan pertukaran informasi secara on-line </li></ul...
Rencana Operasional  E-Governement <ul><li>Mengaplikasikan Sistim Teknologi Informasi secara optimal </li></ul><ul><li>Men...
Government to Citizen (G2C) <ul><li>G2C merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan warganya melalui e-Citizen por...
Tujuan Portal E-Citizen <ul><li>Memberikan kemudahan, rasa nyaman dan keuntungan bagi setiap warga yang tinggal dan bekerj...
Tujuan Portal E-Citizen <ul><li>3.Mengupayakan setiap pendistribusian informasi dan pelayanan publik secara digital melalu...
Government to Business (G2B) <ul><li>G2B merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan bisnis, baik binis dalam nege...
Government to Government (G2G) <ul><li>G2G merupakan interaksi antar: </li></ul><ul><ul><li>Suatu unit/bagian dengan unit/...
Permasalahan Aplikasi  E-Governement <ul><li>Belum ada kejelasan Dasar hukum dan UU ttg e-Government </li></ul><ul><li>Ket...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09-Egovernment

3,630 views

Published on

09-Egovernment

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
171
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

09-Egovernment

  1. 1. Transformasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan E-Government Lecture Notes for Business Introduction By Fahmy Radhi
  2. 2. Era Otonomi Daerah <ul><li>Dasar: </li></ul><ul><ul><li>UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, </li></ul></ul><ul><li>Implikasi: Pemerintah daearah mempunyai kewenangan yang luas dalam: </li></ul><ul><ul><li>Penyelenggaraan pemerintahan daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengelolaan sumberdaya daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelayanan publik di daerahnya </li></ul></ul>
  3. 3. Kewajiban Pemerintah Daerah <ul><li>Mewuujudkan good government dalam penyelengaraan pemerintahan daerah </li></ul><ul><li>Berkewajiban untuk mengelola sumberdaya daerah secara efisien, efektif dan accountability </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas pelayanan publik </li></ul><ul><li>Memfasilitasi masyarakat menuju pada era digitally interconnected community (DIC) </li></ul>
  4. 4. Digitally Interconnected Community Era <ul><li>Kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi mendorong terjadi transformasi kehidupan masyarat dunia ke dalam DIC era </li></ul><ul><li>DIC era memungkinkan masyarakat untuk saling berhubungan dengan basis “365/7/24” </li></ul>
  5. 5. Tuntutan DIC era <ul><li>Setiap pemerintah daerah, dituntut mengambil inisiatif dalam mengantarkan masyaratkatnya dalam memasuki DIC era </li></ul><ul><li>Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memasuki era DIC adalah penerapan e-Government </li></ul>
  6. 6. E-Government <ul><li>E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan informasi dari pemerintah kepada warganya (G2C) dan Bisnis (G2B), serta hubungan antar pemerintah (G2G) </li></ul>
  7. 7. Visi E-Government <ul><li>E-government terpusat pada warga, bukan terpusat pada birokrasi ( Citizen-center, not bureaucracy-center ) </li></ul><ul><li>E-government berorientasi pada hasil ( result oriented ) </li></ul><ul><li>E-government didasarkan atas kebutuhan pasar ( market-needs-based) </li></ul><ul><li>E-government mendorong inovasi dan entrepreneurship </li></ul>
  8. 8. Misi E-government <ul><li>Penerapan e-government yang bertumpu pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi </li></ul><ul><li>Penerapan e-government sebagai sarana untuk mereformasi birokrasi pemda yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik dan bisnis </li></ul><ul><li>Penerapan e-government untuk peningkatan kuallitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan acountability serta tercapainya good-governance </li></ul>
  9. 9. Tujuan E-Government <ul><li>Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemda </li></ul><ul><li>Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga </li></ul><ul><li>Meningkatkan efisiensi, effektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan </li></ul>
  10. 10. Strategy E-Government <ul><li>Memungkinkan bagi warga untuk memperoleh informasi dan layanan dalam hitungan menit atau jam, bukan dalam standard hari atau minggu </li></ul><ul><li>Warga, bisnis dan pemerintah pusat harus dapat mengakses file laporan pertanggungjawab pemda secara mudah dan jelas </li></ul><ul><li>Staf pemda harus dapat melakukan pekerjaan dengan mudah, efisien dan efektif serta bisa menempatkan diri sebagai counterpart bagi warga, bisnis dan pemerintah pusat </li></ul>
  11. 11. Strategy E-Government <ul><li>Menyederhanakan birokrasi pelayanan publik dan pertukaran informasi secara on-line </li></ul><ul><li>Mengusahakan one-stop-service bagi keperluan bisnis </li></ul><ul><li>Meminimkan biaya pelayanan publik dengan mengintegrasikan kegiatan layanan dan mengeliminasi redundant bureaucracy system </li></ul><ul><li>Memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluahan dan kebutuhan warga </li></ul>
  12. 12. Rencana Operasional E-Governement <ul><li>Mengaplikasikan Sistim Teknologi Informasi secara optimal </li></ul><ul><li>Mendorong bisnis untuk berperan dalam mengembangkan industri telekomunikasi dan teknlogi informasi di daerah </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistim pelayanan yang terpadu dan menyederhanakan birokrasi </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan E-Governement </li></ul><ul><li>Membangun dan memperbaharui berbagai portal yang dibituhkan: G2C, G2B, G2G </li></ul>
  13. 13. Government to Citizen (G2C) <ul><li>G2C merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan warganya melalui e-Citizen portal </li></ul><ul><li>E-Citizen portal merupakan akses tunggal bagi warga untuk mendapatkan informasi dari pemerintah daerah </li></ul><ul><li>E-Citizen portal menyediakan semua informasi dan pelayanan pemerintah daerah yang dibutuhkan warganya berkaitan dengan aktivitas kehidupan di daerah </li></ul>
  14. 14. Tujuan Portal E-Citizen <ul><li>Memberikan kemudahan, rasa nyaman dan keuntungan bagi setiap warga yang tinggal dan bekerja di daerahnya </li></ul><ul><li>Mendorong terjadi transformasi kehidupan ( the way of live ) setiap warga dalam memasuki digitally interconnected community era </li></ul>
  15. 15. Tujuan Portal E-Citizen <ul><li>3.Mengupayakan setiap pendistribusian informasi dan pelayanan publik secara digital melalui single website e-citizen portal </li></ul><ul><li>4. Memungkinkan bagi setiap warga untuk: </li></ul><ul><ul><li>Mencari dan mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dari pemerintah daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah daerah dan melakukan berbagai transaksi secara online </li></ul></ul>
  16. 16. Government to Business (G2B) <ul><li>G2B merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan bisnis, baik binis dalam negeri maupun mancanegara melalui E-Business Portal </li></ul><ul><li>Interaksi tersebut berkaitan dengan berbagai keperluan bisnis: </li></ul><ul><ul><li>Izin Investasi, perpajakan, peraturan daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelian kebutuhan pemerintah daerah melalui E-procurement dan E-auctions </li></ul></ul>
  17. 17. Government to Government (G2G) <ul><li>G2G merupakan interaksi antar: </li></ul><ul><ul><li>Suatu unit/bagian dengan unit/bagian lain dalan pemerintahan daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya </li></ul></ul><ul><ul><li>Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah pusat </li></ul></ul><ul><ul><li>Suatu pemerintah daerah dengan pemerintah negara daerah/pusat negara lain </li></ul></ul>
  18. 18. Permasalahan Aplikasi E-Governement <ul><li>Belum ada kejelasan Dasar hukum dan UU ttg e-Government </li></ul><ul><li>Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi yang dibutuhkan dalam penerapan E-Governement </li></ul><ul><li>Keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai apliaksi E-Governement </li></ul><ul><li>Belum terbentuknya budaya informasi disebabkan sebagian masyarakat masih dalam keadaan information illiterate </li></ul><ul><li>Resistensi pihak-pihak tertentu terhadap perubahan akibat penerapan Government </li></ul>

×