1. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN, dan badan/orang swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. 2. Laporan yang diterima Ombudsman RI tahun 2014 mencapai 10.061 laporan, dengan jumlah laporan terbanyak diterima Kantor Ombudsman Pusat di Jakarta. 3

1. 11/15/2014
1
1
Ombudsman RI adalah Lembaga Negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik
yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan
termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN BUMD dan BHMN sertatermasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/
anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 butir 1 UU 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia & Pasal 1 butir 13 UU
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).
2

2. 11/15/2014
2
Asas Universal Ombudsman
Independen (Independence)
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008
Ketidakberpihakan (Impartiality)
Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008
Keadilan (Fairness)
Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008
Pengujian proses yang kredibel (A credible review process)
Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2008
Kerahasiaan (Confidentiality)
Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008
3
1. UU Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI :
Intinya:
Pembentukan lembaga Ombudsman RI sebagai lembaga
Landasan Hukum Ombudsman RI
Pembentukan lembaga Ombudsman RI sebagai lembaga
negara mandiri/independen untuk melakukan fungsi
pengawasan pelayanan publik.
2. UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Intinya :
Pengaturan tatakelola penyelenggaraan pelayanan
publik, termasuk penegasan hak, kewajiban dan
larangan, serta sanksi, juga memberikan kewenangan
tambahan bagi ORI, khususnya kewenangan “Ajudikasi
Khusus” dalam hal penyelesaian laporan.
4

3. 11/15/2014
3
Status Kelembagaan
Sebagai lembaga Negara yang bersifat mandiri/ independen;
Status Kelembagaan dan Kedudukan
Ombudsman RI
g g g y g / p ;
Tidak memiliki hubungan organik (hierarchis) dengan
lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari
campur tangan kekuasaan lainnya.
Kedudukan
Berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat
membentuk Perwakilan di daerah, (saat ini telah
dibentuk 30 Perwakilan di 30 Propinsi).
5
Tugas Ombudsman
Menerima laporan dugaan maladministrasi
l l blikpenyelenggaraan pelayanan publik
Melakukan pemeriksaan laporan
Menindaklanjuti laporan
Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri
Melakukan koordinasi/kerjasama dengan lembaga
negara/lembaga pemerintahan/lembaga
kemasyarakatan/perseorangan y /p g
Membangun jaringan kerja
Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam
penyeleggaran pelayanan publik
Melakukan tugas lain yang diberikan undang‐undang
6

4. 11/15/2014
4
Wewenang Ombudsman
A. Terkait dengan laporanA. Terkait dengan laporan
1. Meminta keterangan pihak‐pihak yang terkait dengan laporan
2. Memeriksa dokumen terkait
3. Meminta klarifikasi, salinan, copy atau dokumen lain pada
instansi penyelenggara negara
4. Melakukan pemanggilan
5. Melakukan mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak
6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, ganti
rugi dan/rehabilitasi
7. Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi
7
B. Terkait dengan tugas lain
Memberi saran kepada Presiden, Pimpinan Penyelenggara
Negara, Kepala Daerah guna perbaikan dan penyempurnaang p g p p y p
organisasi dan/pelayanan publik
Memberi saran kepada DPR, Presiden, DPRD, Kepala Daerah agar
terhadap undang‐undang dan peraturan perundangan dilakukan
perubahan untuk mencegah maladministrasi
8

5. 11/15/2014
5
Imunitas
• Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ombudsman tidak dapat
ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan
(Pasal 10 UU No 37 Tahun 2008) (Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008)
Larangan
• Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan Hakim dalam
memberikan putusan (Pasal 9 UU No. 37 Tahun 2008)
EklusifitasEklusifitas
• Pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Pasal 34 UU No. 37 Tahun
2008)
• Pemanggilan paksa (Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2008)
9
Maladministrasi
(berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008)
Melawan Hukum
Prilaku/perbuatan
Penyelenggara
Negara dan
Pemerintahan
Melampaui Wewenang
Menggunakan Wewenang
untuk tujuan lain dari
tujuan tersebut
Menimbulkan
kerugian
materil/immateril
bagi masyarakat
dan/atau
Kelalaian
Pengabaian Kewajiban
Hukum
perorangan
10

6. 11/15/2014
6
Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi
TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantag j
san KKN, a.l. merekomendasikan: ‐ Pembentukan KPK melalui UU,
‐ Pembentukan Ombudsman melalui UU
Pelayanan
P blik
Korupsi
Publik
Maladministrasi
11
Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi
Pelayanan publik adalah Entry Point untuk terjadinya korupsi
Maladministrasi adalah perilaku koruptif yang meskipun tidak merugikan
negara tetapi merugikan masyarakat/perseorangan
Mengawasi pelayanan publik ‐‐ mencegah maladministrasi
‐‐ mencegah korupsi
P i d k / k h k h d k i id k k f k if Penindakan / penegakan hukum terhadap korupsi tidak akan efektif tanpa
upaya pencegahan terhadap korupsi melalui pengawasan terhadap pelayanan
publik
12

7. 11/15/2014
7
Ombudsman, Pelayanan Publik, Maladministrasi
dan Korupsi
Ombudsman RI
Maladministrasi Pelayanan Korupsi
mencegah mengawasi mencegah
Maladministrasi y
Publik
p
Polri/Kejaksaan/KPK
memberantas/menindak
(law enforcement)
13
Penyelesaian Laporan oleh Ombudsman
1. Pemeriksaan administratif (Psl. 25)
a. Memeriksa dokumen laporan
b. Pemberitahuan tertulis untuk melengkapi laporan dalam hal laporan
belum lengkap
c. Dalam 30 hari sejak pemberitahuan pelapor wajib melengkapi laporan
d. Jika tidak melengkapi dalam tengat waktu tersebut pelapor dianggap
mencabut laporannya
2. Pemeriksaan substantif (Psl. 27)
O b d k b / id k b l j ka. Ombudsman menetapkan berwenang/tidak berwenang melanjutkan
pemeriksaan
b. Jika tidak berwenang melanjutkan dalam waktu 7 hari sejak tanggal hasil
pemeriksaan ditandatangani diberitahukan tertulis kepada pelapor
c. Menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan laporan kepada
instusi yang berwenang
14

8. 11/15/2014
8
Penyelesaian Laporan oleh Ombudsman
(lanjutan)
Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan
Ombudsman dapat:
• memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah
untuk dimintai keterangan
• meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau
melakukan pemeriksaan lapangan
• melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan
dengan pemeriksaang p
• Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, Ombudsman dapat
melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang
dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang‐
undangan, ketertiban dan kesusilaan.
15
Prinsip Pemeriksaan Ombudsman
a. Prinsip : Independen, non diskriminasi, tidak memihak, tanpa biaya
b. Mendengarkan para pihak dan mempermudah pelapor
menyampaikan penjelasan
c. Menjaga kerahasiaan kecuali kepentingan umum
d. Menjaga kerahasiaan tidak gugur meskipun Ombudsman telah
berhenti
16

9. 11/15/2014
9
Rekomendasi Ombudsman
Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun
berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan Terlapor untukberdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan Terlapor untuk
dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (Pasal 1 angka 7 UU
No. 37 Tahun 2008)
Kewajiban Terlapor dan Atasan Terlapor (Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2008)
Terlapor Wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman
1. Atasan Terlapor wajib melaporkan kepada Ombudsman pelaksanaan
rekomendasi serta hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari
setelah diterimanya rekomendasisetelah diterimanya rekomendasi
2. Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/ Atasan Terlapor serta
melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi
3. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian maka
Ombudsman dapat mempublikasikan Atasan Terlapor dan menyampaikan
laporan kepada DPR serta Presiden
17
Sanksi
1. Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar kewajiban
melaksanakan rekomendasi dikenakan sanksi administrasi sesuai
ketentuan yang berlaku
2. Dipublikasikan secara luas untuk diketahui masyarakat bilamana
rekomendasi Ombudsman tidak dijalani
3. Laporan kepada Presiden dan DPR
Ketentuan Pidana
Orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 28 dipidana penjara paling
lama 2 tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah (Pasal 44 UU
No. 37 Tahun 2008)
18

10. 11/15/2014
10
No. Kantor Jumlah
1 Ombudsman Republik Indonesia
(Jakarta)
1061
2 Kantor Perwakilan DI Yogyakarta 202
3 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur 195
NO Kantor Jumlah
18 Kantor Perwakilan Aceh 150
19 Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan 186
20 Kantor Perwakilan Kalimantan Barat 184
Jumlah laporan Tahun 2014
3 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur 195
4 Kantor Perwakilan Sulawesi Utara 268
5 Kantor Perwakilan Sumatera Utara 102
6 Kantor Perwakilan Jawa Barat 103
7 Kantor Perwakilan Jawa Timur 271
8 Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan 116
9 Kantor Perwakilan Maluku 82
10 Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah 96
11 Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara 140
12 K t P kil K li t T h 75
21 Kantor Perwakilan Kepulauan Riau 169
22 Kantor Perwakilan Jambi 90
23 Kantor Perwakilan Lampung 157
24 Kantor Perwakilan Bengkulu 102
25 Kantor Perwakilan Banten 55
26 Kantor Perwakilan Kalimantan Timur 57
27 Kantor Perwakilan Bali 161
28 Kantor Perwakilan Sulawesi Barat 91
12 Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah 75
13 Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 146
14 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat 152
15 Kantor Perwakilan Jawa Tengah 113
16 Kantor Perwakilan Sumatera Barat 207
17 Kantor Perwakilan Riau 206
29 Kantor Perwakilan Maluku Utara 54
30 Kantor Perwakilan Papua Barat 3
31 Kantor Perwakilan Papua 90
32 Kantor Perwakilan Gorontalo 71
33 Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka
Belitung
129
Total 5318
Jumlah laporan Tahun 2014
1061
1000
1200
202195
268
102 103
271
116
82 96
140
75
146 152
113
207206
0
150
186 184 169
90
157
102
55 57
161
91
54
3
90 71
129
0
200
400
600
800

11. 11/15/2014
11
Jumlah Laporan untuk wilayah Sumatera Tahun 2014
No. Kantor Jumlah
1 Kantor Perwakilan Sumatera Utara 102
2 Kantor Perwakilan Bengkulu 102
3
Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka
Belitung
129
4 Kantor Perwakilan Jambi 90
5 Kantor Perwakilan Kepulauan Riau 169
6 Kantor Perwakilan Sumatera Barat 207
7 Kantor Perwakilan Riau 206
8 Kantor Perwakilan Aceh 1508 Kantor Perwakilan Aceh 150
9
Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 146
10
Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 157
Total 1458
Jumlah laporan di Perwakilan wilayah
Sumatera Tahun 2014
0
50
100
150
200
250
102 102
129
90
169
207 206
150 146
157
0

12. 11/15/2014
12
No Dugaan Jumlah
1 Penundaan Berlarut 1314
2 Penyalahgunaan Wewenang 628
13141400
3 Penyimpangan Prosedur 1088
4 Tidak Kompeten 532
5 Tidak Memberikan Pelayanan 745
6 Permintaan Imbalan Uang, Barang
dan Jasa
378
7 Tidak Patut 390
628
1088
532
745
378 390
93 107
43
0
200
400
600
800
1000
1200
23
8 Berpihak 93
9 Diskriminasi 107
10 Konflik Kepentingan 43
Total 5318
Tipologi Laporan tentang Kepegawaian
Jumlah laporan/pengaduan terkait kepegawaian sebanyak 706 laporan
Substansi yang paling banyak dilaporkan adalah mutasi PNSSubstansi yang paling banyak dilaporkan adalah mutasi PNS
dengan sebanyak 35 laporan.
a. Mutasi PNS bersifat perseorangan
b. Mutasi PNS bersifat kolektif /dampak pemilukada
melanggar ketentuan PP 100 tahun 2000
c. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Tidak sesuai SK Menpan 91/KEP.M.PAN/10/2001
Tidak singkronnya bagian kepangkatan dengan bagian pensiun
Keberatan atas penerbitan SK Pensiun sebanyak 28 laporan
24
Keberatan atas penerbitan SK Pensiun sebanyak 28 laporan

13. 11/15/2014
13
25