Dokumen tersebut membahas prosedur dan tata cara penjatuh hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar mencakup pemanggilan, pemeriksaan, dan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...Shieni Rahmadani Amalia
Dokumen tersebut menjelaskan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Wewenang tersebut didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pejabat tertentu, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan pangkat pegawai. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai serta
Pp nomor 94 tahun 2021 disiplin pegawai negeriwawan sahib
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi PNS dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin. Juga diatur mengenai kewajiban, larangan, dan jenis pelanggaran serta sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan. Sanksi disiplin terdiri dari ringan, sedang, dan berat seperti teguran, pemotongan tunjangan, penurunan
Dokumen tersebut membahas model penegakan hukum Kejaksaan selama pandemi Covid-19, meliputi sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran protokol kesehatan. Pemberlakuan berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM, dan PPKM Level 4-2 bertujuan untuk menekan penyebaran virus, dengan ancaman sanksi berdasarkan peraturan daerah, KUHP, dan undang-undang terkait. Kejaksaan ikut serta
PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsKutsiyatinMSi
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin PNS. Dokumen ini menjelaskan berbagai ketentuan terkait kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Hukuman disiplin dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat, tergantung jenis dan dampak pelanggarannya.
Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak diperolehnya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili, tersangka meninggal, atau kadaluarsa. Proses penahanan tersangka memiliki dasar, tata cara, dan batas waktu tertentu yang diatur dalam hukum acara pidana.
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan. Jaksa Agung adalah pimpin
Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti, alat untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyidik harus mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertentu.
Perka bkn no 21 tahun 2010 ketentuan pelaksanaan pp no 53 tahun 2010 tentang ...Nandang Sukmara
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka.
Anak lampiran perka bkn juklak disiplin pnsfirman35
Dokumen tersebut berisi contoh-contoh surat dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap pegawai negeri sipil, mulai dari surat panggilan, surat perintah pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, hingga keputusan pemberian sanksi.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...Shieni Rahmadani Amalia
Dokumen tersebut menjelaskan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Wewenang tersebut didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pejabat tertentu, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan pangkat pegawai. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai serta
Pp nomor 94 tahun 2021 disiplin pegawai negeriwawan sahib
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi PNS dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin. Juga diatur mengenai kewajiban, larangan, dan jenis pelanggaran serta sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan. Sanksi disiplin terdiri dari ringan, sedang, dan berat seperti teguran, pemotongan tunjangan, penurunan
Dokumen tersebut membahas model penegakan hukum Kejaksaan selama pandemi Covid-19, meliputi sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran protokol kesehatan. Pemberlakuan berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM, dan PPKM Level 4-2 bertujuan untuk menekan penyebaran virus, dengan ancaman sanksi berdasarkan peraturan daerah, KUHP, dan undang-undang terkait. Kejaksaan ikut serta
PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsKutsiyatinMSi
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin PNS. Dokumen ini menjelaskan berbagai ketentuan terkait kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Hukuman disiplin dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat, tergantung jenis dan dampak pelanggarannya.
Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak diperolehnya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili, tersangka meninggal, atau kadaluarsa. Proses penahanan tersangka memiliki dasar, tata cara, dan batas waktu tertentu yang diatur dalam hukum acara pidana.
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan. Jaksa Agung adalah pimpin
Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti, alat untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyidik harus mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertentu.
Perka bkn no 21 tahun 2010 ketentuan pelaksanaan pp no 53 tahun 2010 tentang ...Nandang Sukmara
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka.
Anak lampiran perka bkn juklak disiplin pnsfirman35
Dokumen tersebut berisi contoh-contoh surat dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap pegawai negeri sipil, mulai dari surat panggilan, surat perintah pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, hingga keputusan pemberian sanksi.
The document discusses solutions for sales training challenges on a small and large scale. It proposes the Pro Learn Network as a strategic HR development solution that is aligned with talent management, applied through team collaboration within work projects, and done by employees supported by external experts using suitable technology. The Pro Learn Network facilitates both external and internal training, coaching, and real-life case learning through a multi-step process from preparation to implementation to improvement.
NäIn Onnistut Verkossa - HSY tarjoaa vinkkejä ruokaa rippeistä -teemalla Koti...Darwin Oy
Median ja markkinoinnin evoluutiopäivä 28.1.2010. Sari Kemppainen/HSY, Pekka Tuominen/Verkossa Media
HSY (entinen YTV) lähti rohkeasti mukaan Suomen suurimpaan ruokayhteisöön Kotikokki.netiin syyskuussa 2009. Tavoitteena antaa Kotikokkilaisille vinkkejä ja reseptejä kuinka hyödyntää jääkaapin rippeen tehokkaasti.
The document provides an overview and instructions for using the AWS Management Console to interact with Amazon S3. It describes key Amazon S3 concepts like buckets, objects, folders and keys. It also outlines how to work with buckets and objects through the console, including creating, browsing, configuring, editing permissions, and deleting resources. The console enables managing storage and retrieval of data in Amazon S3 without writing code.
Uuden tuotteen lanseerauksen haasteet elintarviketeollisuudessa - miten vältt...Darwin Oy
Elän Enemmän - Hyvinvointimarkkinoinnin seminaari 21.4.2010
Darwin Media
Uuden tuotteen lanseerauksen haasteet elintarviketeollisuudessa - miten välttää suurimmat karikot?
Toimitusjohtaja Eeva Hietalahti, Darwin Food Consulting Oy
This document appears to be a picture essay consisting primarily of introductory paragraphs and a main section with numerous citations to images. The essay seems focused on World War II and includes pictures related to key figures and events during the war such as Adolf Hitler, Benito Mussolini, the invasion of Poland, and the attack on Pearl Harbor. The citations provide links to over 30 external images.
Analogical thinking involves mapping relationships between concepts in different domains. An analogy asserts that a relational structure in one domain can be applied to another domain. Structure mapping theory provides interpretation rules for analogy, such as discarding object attributes and preserving relations. Analogical reasoning serves functions like problem solving, argumentation, and understanding unfamiliar topics. Constraint satisfaction models of analogy mapping, like ACME, represent correspondences between concepts as a constraint network to identify feasible mappings. Improvements could make the models handle richer semantics, re-representations, many-to-many mappings, and flexible constraints.
Dokumen tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang sosial dan politik yang berdampak pada kelembagaan pemerintahan. Tiga strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) Memisahkan pejabat politik dan birokrasi karier, 2) Melaksanakan desentralisasi kekuasaan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan 3) Merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan untuk menghilang
The document lists the names, surnames, and affiliations of 122 people. It appears to be a roster or list of members for various junior consulting enterprises, student associations, and organizations across Europe. The members are affiliated with organizations including JEst, ConQuest Consulting, JADE Poland, CNJE, WBC, icons Austria, JEME, and others across multiple European countries.
This document provides information and examples of formal and informal greetings in English. It introduces common everyday greetings like "Hi" and "Hello" and notes when certain greetings like "Good Day" and "Good Evening" should be used. Examples are given for introducing yourself to someone for the first time and asking basic questions. The document also discusses intonation patterns in English and gives examples of formal and informal introductions. It includes an example dialogue of greeting one's boss and activities for students to introduce classmates and have a dialogue introducing themselves.
This document discusses managing people in organizations and software development projects. It covers selecting and motivating staff, managing groups, and creating an environment where people can work effectively. Key topics include selecting staff based on skills and personality fit, motivating individuals through interaction, recognition and growth opportunities, and fostering cohesive and communicative work groups with supportive leadership and workspace organization. The People Capability Maturity Model is introduced as a framework to systematically improve an organization's people management capabilities.
This document provides a list of projects for a design company including brand identity and logo design projects for various clients across different industries such as media, politics, insurance, education, jewelry, resorts, portraits, coaching, investments, development, and childcare. The design company has completed over 20 projects for clients from diverse backgrounds.
The document outlines various marketing opportunities and services that can be provided to help increase exposure and promotion, such as ads in local publications and video recordings of physician talks. It also discusses creating patient testimonials, direct mail campaigns, and assistance with social media strategies. However, it notes that some activities require physician time and involvement, such as making offices inviting and service-oriented.
This document lists the achievements and awards received by Goodrich Global Pte Ltd from 2011 to 1996. Some of the highlights include being awarded The Most Valuable Company in 2011 in Hong Kong and receiving the Singapore Quality Class Certification in multiple years. The company was also recognized in various Enterprise 50 Awards and Singapore Small Medium Enterprise 500 Rankings during this period.
Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab atasan langsung terhadap disiplin PNS di bawahnya, proses penanganan pelanggaran disiplin, dan jenis sanksi bagi pelanggaran ringan hingga berat.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur ketentuan umum tentang disiplin PNS, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi PNS, jenis hukuman disiplin, dan hubungan antara pelanggaran dengan jenis hukuman yang dapat dij
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum PNS, maksud dan tujuan disiplin, aspek kewajiban dan larangan bagi PNS, serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis dan tingkat hukuman disiplin apabila melanggar ketentuan tersebut. PNS diwajibkan untuk taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah serta melaksanakan tugas dengan baik, dan dilarang melanggar etika kerja dan kepentingan negara. Pelanggaran dapat dikenai sanksi
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptxNurmalita11
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin P
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdfMAPBappenasUnsri
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan disiplin PNS berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, termasuk kewajiban, larangan, dan hukuman bagi pelanggaran disiplin. Juga dijelaskan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Ahsanul Minan
Dokumen tersebut membahas tentang modus politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu oleh calon incumbent dan partai penguasa daerah. Terdapat berbagai aturan yang melarang tindakan tersebut namun seringkali sulit dilacak dan dibuktikan. Diperlukan kerja sama antar lembaga pengawas untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran.
Dokumen tersebut merupakan pedoman kode etik yang berisi tentang nilai-nilai dasar, kewajiban, dan larangan bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya dalam melaksanakan tugas secara independen, integritas, dan profesional demi kepentingan negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melanggar kode etik.
Berikut ringkasan rekomendasi rapat sosialisasi dan evaluasi kebijakan bidang SDM aparatur di Batam pada 11-12 November 2014:
1. UU baru tentang ASN dan pelayanan publik memerlukan perubahan mindset aparatur dari zona nyaman ke zona kompetitif berbasis merit.
2. Diperlukan revolusi mental untuk meningkatkan integritas dan budaya pelayanan.
3. Peningkatan integritas aparatur dapat mendukung pengendal
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian aparatur sipil negara oleh Badan Kepegawaian Negara. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai dasar hukum audit kepegawaian, jenis-jenis audit, dan hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada aparatur sipil negara.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di instansi pemerintah sesuai dengan UU ASN dan prinsip-prinsip sistem merit untuk mendapatkan pejabat yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang aplikasi Sinovik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam Sinovik, kategori-kategori penghargaan Sinovik, dan mekanisme seleksi untuk Sinovik tahun 2014/2015 yang meliputi seleksi administrasi, penilaian tahap I dan II, presentasi dan wawancara, pen
1. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN, dan badan/orang swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Laporan yang diterima Ombudsman RI tahun 2014 mencapai 10.061 laporan, dengan jumlah laporan terbanyak diterima Kantor Ombudsman Pusat di Jakarta.
3
Rapat membahas evaluasi kebijakan SDM aparatur dengan fokus pada penegakan disiplin dan integritas. Model Common Assessment Framework digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik dengan parameter kepemimpinan, sumber daya manusia, strategi, kemitraan, proses, hasil pelayanan masyarakat, dan dampak sosial. Sistem pengaduan perlu dibedakan dari sistem penyelesaian sengketa untuk menangani keluhan secara kom
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman dan sistem aplikasi untuk penghargaan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Pedoman ini menjelaskan tentang kategori, kriteria, mekanisme pengajuan proposal, dan jadwal kegiatan penghargaan inovasi pelayanan publik tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang integritas SDM aparatur dan pedoman penanganan benturan kepentingan menurut Peraturan Menteri PAN-RB No. 37 Tahun 2012. Dokumen ini menjelaskan pentingnya integritas bagi aparatur negara dan berbagai instrumen, prosedur, serta prinsip-prinsip dasar dalam menangani situasi benturan kepentingan secara transparan dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk tujuan pembentukan birokrasi yang profesional dengan karakteristik tertentu, roadmap reformasi birokrasi 2010-2025, perubahan UU Aparatur Sipil Negara terkait pangkat dan jabatan PNS, serta pengaturan penilaian jabatan dan sistem penggajian berdasarkan kinerja.
Buku ini memberikan 10 praktik reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan secara langsung, yaitu standardisasi pelayanan publik, rasionalisasi organisasi, integrasi perizinan, penataan tata laksana, penerapan e-office, rekrutmen terbuka, perbaikan remunerasi, assessment pegawai, pengukuran kinerja balanced scorecard, dan penerapan zona integritas. Tujuannya agar gagasan reformasi bisa terealisasi dalam tindakan nyata
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. 11/15/2014
2
Atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran
disiplin yang dilakukan bawahannya, tetapi tidak
memanggil, memeriksa, menghukum atau tidak
melaporkan kepada atasannya, maka atasan
langsung tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin
j i d h k di i li
3
yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang
seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan
pelanggaran.( Psl. 21).
Pelanggaran disiplin = Seluruh tindakan/ perbuatan yang
bersifat negatip, karena bertentangan dgn peraturan per g p g g p p
UU an yang berlaku bagi masyarakat, maupun yang
berlaku bagi PNS, baik itu yang berkaitan dengan
kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan
kedinasan, shg termasuk melanggar kewajiban dan atau
larangan ( Psl. 3 dan atau 5).
4
1. Mengucapkan sumpah / janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan;
Kewajiban (17 poin)
g p p / j j j ;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD 45, NKRI
dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan Peraturan Per‐UU;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan
martabat PNS;;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang dan atau golongan;
3. 11/15/2014
3
8. Memegang rahasia jabatan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat utk
kepentingan negara;
10. Melaporkan kpd atasan apabila mengetahui ada hal yg dapat
membahayakan/merugikan negara, atau Pemerintah terutama
dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
11 Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang‐barang milik negara
dengan sebaik‐baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik‐baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier.e ge ba g a a e
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan atau org lain dgn menggunakan kewenangan org lain;
3 T i i P i t h j di i t b k j t k
Larangan (15 poin)
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan
atau meminjamkan barang‐barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tidak sah;
6 M l k k k i t b d t t j t6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat,
bawahan / org lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya
utk keuntungan pribadi, golongan / pihak lain yg merugikan
negara;
7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun
baik secara langsung/tdk utk diangkat dlm jabatan;
4. 11/15/2014
4
8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yg
berhubungan dgn jabatan dan / pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang‐wenang thdp bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan / tdk yg dpt menghalangi / mempersulit salah
satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;
11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kpd capres/cawapres dengan cara :
ikut serta sbg pelaksana kampanyeikut serta sbg pelaksana kampanye
menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut
partai /atribut PNS
sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain dan /atau
sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara
13. Memberikan dukungan kpd capres /cawapres dgn cara:
membuat keputusan dan/ tindakan yg
menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon
/selama masa kampanye dan/atau
mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan
terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu
sebelum,selama, & sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan himbauan, seruan /pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan
unit kerjanya, anggota keluarga, & masyarakat;
14.Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD/calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat
dukungan disertai fotocopy KTP/Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perUU dan/atau;
15.Memberikan dukungan kpd cakada/ cawakada dgn cara:
a.terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung cakada
/ k d/cawakada;
b.menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan
kampanye;
c. membuat keputusan dan/tindakan yg
menguntungkan/merugikan salah pasangan calon selama
masa kampanye
d.mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilup p g yg j p p
sebelum, selama, & sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian
barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya,
angotakeluarga & masyarakat.
5. 11/15/2014
5
Tingkat dan Jenis Huk Dis.
• 1. Ringan
a. lisan.
b. tertulis
c. Tdk puas
• 2. Sedang
a. tunda kgb
b. tunda kp
c. tp 1 tahun
• 3. Berat
a. tp 3 tahuna. tp 3 tahun
b. turun jab
c. bebas jab
d. pdh
e. ptdh
PROTAP PEMANGGILAN,
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN
I. Pemanggilan
Setiap PNS bawahan diketahui diduga
melakukan pelanggaran disiplin
gg
Atasan langsung memperkaya informasi /
mencari bukti yang diperlukan dari orang
yang dianggap mengetahui/ pemberi
informasi (Psl. 26)
6. 11/15/2014
6
1. Atasan langsung melakukan pemanggilan
secara tertulis (Psl. 23 ayat 1 ).
2. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan
dgn tanggal disuruh menghadap untuk
di ik i i l 7 h i k j ( P l 23 t 2)diperiksa minimal 7 hari kerja.( Psl. 23 ayat 2)
1. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang
ditentukan pada srt panggilan tersebut , maka
dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tdkp , p p
hadir maka dilakukan pemanggilan ke dua
( Psl. 23 ayat 3).
2. Pemanggilan ke dua dibuat selambat‐lambatnya
7 hari setelah tanggal seharusnya ybs hadir pada
panggilan pertama (Psl. 23 ayat 3)
1. Jarak antara tanggal pembuatan srt
panggilan ke 2 dengan tanggal disuruh
menghadap untuk diperiksa tetap minimal
7 hari kerja7 hari kerja.
2. Apabila PNS tsb hadir pada tanggal yang
ditetntukan pada srt panggilan ke 2, maka
dilakukan pemeriksaan.
3. Apabila tidak hadir, maka seluruh
pelanggaran disiplin yang diduga
dilakukannya dianggap diakui, dan dapat
dijadikan bahan pertimbangan
menentukan jenis hukuman yang akan
dijatuhkan kepadanya ( Psl. 23 ayat 4).
7. 11/15/2014
7
II. Pemeriksaan
1. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.
2. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan
“dan “Jawaban.”
3. Utarakan bahwa kejujuran ybs merupakan
pertimbangan menentukan hukumanpertimbangan menentukan hukuman
4. Utarakan bahwa pengakuan dlm BAP hanya
salah satu bukti
Materi BAP ;
1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat
dipertanggung jawabkan).
2 K b d l di i li dil k k (2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (
jangan beritahukan tentang bukti‐bukti atau informasi
tambahan yang telah sdr peroleh atau orang yang
mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tdk mengaku atau
untuk menggali yang sebenarnya).
3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban
ybs atas pertanyaan sebelumnya.
4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu
demi satu bukti / informasi yang ada pada
saudara sesuai dengan substansi pertanyaan
saudara.
5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/
informasi berikutnya demikian seterusnyainformasi berikutnya, demikian seterusnya
sampai ybs mengaku.
6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor
yang mendorong ybs melakukan perbuatan
tersebut.
7. Tanyakan juga tetang akibat/ dampak
perbuatannya terhadap ybs, kantor, pemerintah (
untuk mengetahui tingkat kesadaran dan
kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb)
8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya,
keterpaksaan ybs dalam menjawab ( utk
menghindari pencabutan keterangan kemudian).
8. 11/15/2014
8
1. BAP harus ditanda tangani pemeriksa dan yang
NB.
diperiksa, jika ybs tdk bersedia menandatangani,
buat catatan pada kolom tanda tangan ybs bahwa
dia tdk bersedia menanda tangani, dengan demikian
BAP sah. (Psl. 28 ayat 1, 2)
2. Serahkan satu set BAP kepada ybs, bila tdk
bersedia menerima, buat catatan pada kolom
tanda tangan ybs bahwa ybs tdk bersediag y y
menerima copi BAP tersebut, dengan demikian
dianggap telah diterima.
( Psl. 28 ayat 3)
LHP.
( bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin
ada pd atasan yg lebih tinggi atau pejabat lain.)
1.Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir
untuk diperiksa, disusun LHP yang memuat
intisari dari pemeriksaan ybs, yang terkait,
bukti‐bukti, informasi yang diperoleh pemeriksa.
2 LHP j t li t b t b2. LHP juga memuat analisa antara perbuatan ybs
dengan peraturan yang terkait.
3. LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.
9. 11/15/2014
9
1. Latar belakang perbuatannya :
III. PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN
JENIS HUKAUMAN YANG AKAN
DIJATUHKAN
• Terpaksa dilakukan atau tidak.
• Disengaja atau tidak.
• Direncanakan atau tidak.
• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.
2. Berat / ringannya dan banyaknya pelanggaran :
• Pernah dilakukan PNS atau tidak.
• Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.g g p g p
• Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau tidak.
• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.
3. Akibat pelanggaran :
• Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.
• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.
• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.
4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.
• Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap
ybs.
• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.p p y p y
• Hukuman tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.
5. Kesesuaian dengan peraturan
• Apakah telah ditetapkan limitatip dalam peraturan atau tidak.( mis :
Kawen/ Cerai , TMK)
6. Kejujuran / Penyesalan ybs.
• Apakah mempersulit atau tidak.
• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.
• Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau
tidak.
• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.
10. 11/15/2014
10
N
o
PJBW yg
Menghukum
Jenis Kepegawaian PJB yg Dihukum Jenis Hukuman
1 Presiden Semua • Eselon I Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, d, e.
2 PPK Pusat
(MENTRI/
PNS Instansi 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
IV. Pejabat yg Berwenang Menghukum
di Pusat (Psl. 16)
(MENTRI/
KA. LEMB)
2. Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
3. IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
huruf a, d, e.
4. Eselon II, Madya/ Penyelia Pasal 7 ayat (3), (4)
5. Eselon II yg bertanggung
jawab langsung kpd PPK
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
6. IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a,d,e
7. Eselon III, Muda/ Penyelia
ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
8. III/d ke bawah Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a,
d, e.
PNS DPK ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2)
2. Fungsional Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c
3. IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2)
4. Eselon II ke bawah, Madya,
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.
PNS DPB ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf aPNS DPB ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
2. Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, b, c.
3. IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
4. Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a,b,c
5. IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
6. Eselon III ke bawah, Muda/
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a,
b, c
7. III/d ke bawah Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a
11. 11/15/2014
11
PNS DPK Keluar 1. Eselon I Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
2. Eselon II ke bawah, Jenjang
Utama ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
3. IV/e ke bawah Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
PNS DPB keluar • Eselon II ke bawah,
Jenjang Utama ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf d, e
Jenjang Utama ke bawah,
IV/e ke bawah
PNS DPK/DPB ke
Perwakilan RI
• Semua Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
PNS DPK/DPB ke
Negara Lain
• Semua Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, d, e
3 Eselon I PNS Instansi 1. Eselon II, Jenjang Madya,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon III, Muda/Penyelia,
III/b – III/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK Kedalam • Eselon II, Jenjang Madya,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB kedalam • Eselon III, Muda/Penyelia
III/b – III/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
4 Eselon II PNS Instansi 1. Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon IV, Pratama/
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon III, Muda/Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV Pertama Pasal 7 ayat (3) huruf a bPNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pertama,
Pelaksana Lajutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
5 Eselon II yg
atasan
langsungnya PPK/
Eselon I non PPK.
(Kanwil)
PNS Instansi 1. Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon IV Kebawah,
Pertama/ Pelaksana lanjutan
III/d ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon III, Muda/Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pertama/
Pelaksana lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
12. 11/15/2014
12
6 Eselon III PNS Instansi 1. Eselon IV, Pertama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon V, Pelaksana/
Pelaksana Pemula
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon IV, Pertama,
Pelaksana Lanjutan,
Pasal 7 ayat (2)
II/c – III/b
PNS DPB ke dalam • Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula
II/a – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
7 Eselon IV PNS Instansi 1. Eselon V, Pelaksana/
Pelaksana Pemula
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
2. I/a – I/d Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon V, Pelaksana/
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • I/a – I/d Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
8 Eselon V PNS Instansi • I/a – I/d Pasal 7 ayat (2)
PNS DPK/DPB ke
dalam
• I/a – I/d Pasal 7 ayat (2)
13. 11/15/2014
13
V. Pejabat yg Berwenang Menghukum
di Propinsi (Psl. 18,19)
N
o
PJBW yg
Menghukum
Jenis Kepegawaian PJB yg Dihukum Jenis Hukuman
1 Presiden Semua • Eselon I Pasal 7 ayat (4) huruf b,c,d,e.
2 PPK Propinsi PNS Propinsi 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a
(GUBERNUR)
2. Fungsional Jenjang
Utama
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
3. Fungsional Umum,
IV/d – IV/e
Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, d, e.
4. Eselon II, Madya, Penyelia Pasal 7 ayat (3), (4)
5. Fungsional Umum,
IV/a – IV/e
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
6 Eselon III ke bawah Muda Pasal 7 ayat (3) huruf c (4)6. Eselon III ke bawah, Muda,
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
7. Fungsional Umum, III/d
kebawah
Pasal 7 ayat (3)huruf c, (4) huruf a,
d, e.
PNS DPK ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2)
2. Fungsional Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c
3. Fungsional Umum
IV/d – IV/e
Pasal 7 ayat (2)
4. Eselon II kebawah, Madya,
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.
PNS DPB ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a
2. Fungsional Jenjang
Utama
Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, b, c.
3. Fungsional Umum
IV/d – IV/e
Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
4. Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, b, c
5. Fungsional Umum
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
6. Eselon III ke bawah, Muda,
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a,
b, c
7. Fungsional Umum III/d
ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a
14. 11/15/2014
14
PNS DPK Keluar 1. Eselon I Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
2. Eselon II ke bawah,
Utama ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
3. Fungsional Umum
IV/e ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
PNS DPB keluar • Eselon II ke bawah,
Utama ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf d, e
Utama ke bawah,
IV/e ke bawah
3 Eselon I (Sekda) PNS Propinsi di
lingkungannya
1. Eselon II, Madya,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon III, Madya, Penyelia,
III/b – III/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK Kedalam • Eselon II, Madya, IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB kedalam • Eselon III, Madya, Penyelia
III/b – III/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
4 Eselon II PNS Propinsi 1. Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d)
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lajutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
5 Eselon III PNS Propinsi 1. Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula, II/a – II/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
6 Eselon IV PNS Propinsi 1. Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Fungsional Umum,
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
15. 11/15/2014
15
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Fungsional Umum
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
7 Eselon V PNS Propinsi • Fungsional Umum
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB/DPK • Fungsional Umum Pasal 7 ayat (2)PNS DPB/DPK Fungsional Umum
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (2)
8 Gubernur PNS Kab/Kota, PNS
Kab/Kota DPB/DPK ke
Kab/Kota Lain dlm
propinsi
• Sekda Kab/Kota Pasal 7 ayat (4), huruf
b, c, d, e.
PNS Kab/Kota dari
Propinsi Lain DPB/DPK
ke Kab/Kota di
• Sekda Kab/Kota Pasal 7 ayat (4), huruf b, c.
ke Kab/Kota di
Propinsinya
VI. Pejabat yg Berwenang Menghukum
di Kab/Kota (Psl. 20)
No
PJBW yg
Menghukum
Jenis Kepegawaian PJB yg Dihukum Jenis Hukuman
1 PPK Kab/Kota
(BUPATI/
WALIKOTA)
PNS Kab/Kota 1. Sekda Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a
2. Fungsional Jenjang
Utama
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
WALIKOTA) Utama
3. Fungsional Umum,
IV/d – IV/e
Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a,
d, e
4. Eselon II, Madya,
Penyelia
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
5. Fungsional Umum,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
6. Eselon III ke bawah,
Fungsional Muda
Pasal 7 ayat (3), (4)
Fungsional Muda,
Penyelia ke bawah
7. Fungsional Umum
III/d – ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e.
16. 11/15/2014
16
PNS DPK ke dalam 1. Sekda Pasal 7 ayat (2)
2. Fungsional Jenjang
Utama
Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c
3. Fungsional Umum,
IV/d – IV/e
Pasal 7 ayat (2)
4. Eselon II Kebawah,
Madya, Penyelia
ke bawah
Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c.
PNS DPB ke dalam 1. Sekda Pasal 7 ayat (2), (3), (4),
huruf a
2. Fungsional Jenjang
Utama
Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf
a, b, c.
3. Fungsional Umum
IV/d – IV/e
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
huruf a.
4. Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf
a b ca, b, c
5. Eselon III ke bawah,
Muda, Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, b, c.
6. Fungsional Umum
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a.
PNS DPK ke luar 1. Eselon II ke bawah,
Jenjang Utama ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, d, e.
2. Fungsional Umum
IV/e ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, d, e.
PNS DPB ke luar • Eselon II ke bawah,
Utama ke bawah,
IV/e ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf d, e.
2 (Sekda) PNS Kab/Kota 1. Eselon II, Madya,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon III, Muda,
Penyelia, III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
3. Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c– III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke
dalam
• Eselon III, Muda,
Penyelia, III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
17. 11/15/2014
17
3 Eselon II PNS Kab/Kota 1. Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke
dalam
• Eselon III, Muda,
Penyelia, III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
4 Eselon III PNS Kab/Kota 1. Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
PNS DPB/DPK ke
dalam
• Eselon IV, Pratama,
Pelaksana Lajutan,
II/c III/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula, II/a-II/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
5 Eselon IV PNS Kab/Kota 1. Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Fungsional Umum,
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke
dalam
• Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Fungsional Umum
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
6 Eselon V PNS Kab/Kota • Fungsional Umum
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB/DPK ke
dalam
• Fungsional Umum
I/a – I/d
Pasal 7 ayat (2)
18. 11/15/2014
18
VII. Pejabat yang
berwenang menghukum.
1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung
bahwa hukuman yang setimpal untuk bawahannya
tersebut masih kewenangannya untuk
menjatuhkan maka atasan langsung tersebutmenjatuhkan, maka atasan langsung tersebut
membuat, menandatangani dan menyerahkan SK
hukuman disiplin tsb kepada bawahannya
(Psl. 24 ayat 3 hurup a).
2. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung
hukuman yang setimpal dengan pelanggaran
bawahannya telah menjadi kewenangan atasan
l bih i i k j hk kyang lebih tinggi untuk menjatuhkan, maka atasan
langsung tersebut membuat laporan dan dilampiri
BAP, LHP serta disampaikan secara khirarhis
(Psl. 24 ayat 3 hurup b).
3. Laporan atasan langsung tersebut memuat dasar‐
dasar pertimbangan dan saran.
4. Apabila menurut pertimbangan pejabat
yang menerima laporan bahwa saran atasan
langsung dapat disetujui, maka pejabat
tersebut menjatuhkan hukuman disiplin,
tetapi apabila menurut pertimbanganyatetapi apabila menurut pertimbanganya
BAP,LHP yang ada belum memadai, dapat
dibentuk Tim pemeriksa (Psl. 25).
5. Apabila menurut pejabat yang menerima
laporan bahwa hukuman yang setimpal
untuk pelanggaran tersebut adalah hukumanuntuk pelanggaran tersebut adalah hukuman
yang lebih berat lagi, dan kewenangan
menjatuhkannya berada pada pejabat yang
lebih tinggi lagi, maka pejabat tersebut
membuat laporan lagi.
19. 11/15/2014
19
VIII. Penyerahan SK Hukuman
Disiplin
1. Pada perinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan
langsung kepada yang dihukum (Psl. 31 ayat 2).langsung kepada yang dihukum (Psl. 31 ayat 2).
2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam
tempo 14 hari setelah ditetapkan (Psl. 31 ayat 3).
3. Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di
kantor atau tidak bersedia hadir untuk menerima
SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan
secara tertulis (Psl. 31 ayat 4).
4 Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang4. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang
ditentukan dalam surat panggilan, maka SK dikirim
ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di
kantor, dgn demikian dianggap telah diterima
(Psl. 31 ayat 4).
5. PNS yg dijatuhi hukuman disiplin
pemberhentian, sejak menerima SK
atau dianggap telah diterima, tidak
dapat bekerja dan tidak dapat
dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi
yang mengajukan banding dan
mengajukan permohonan izin untukg j p
dapat tetap bekerja selama banding
serta mendapat izin dari PPK.
21. 11/15/2014
21
IX. Keberatan/ Banding.
Keberatan.
=> Diajukan dan disampaikan kepada atasan pejabat
yang menghukum dlm tempo 14 hari, dany g g p ,
tembusan kpd pejabat yang menghukum.
=> Pejabat yang menerima keberatan hrs mengambil
keputusan dlm tempo 21 hari kerja sejak
menerima keberatan. (Psl. 35,36,37)
BandingBanding.
=> Diajukan dan disampaikan kpd BAPEK dlm
tempo 14 hari, dan tembusan kpd PPK.
=> Banding memuat alasan sanggahan dan
dilampiri bukti. (Psl. 38), (PP. 24/2011).