Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pemberantasan korupsi, mulai dari Ketetapan MPR 2001 hingga Inpres 2004. Beberapa poin penting yang diatur antara lain pembentukan KPK sebagai lembaga khusus untuk memberantas korupsi berdasarkan UU 1999 dan perluasan cakupan UU pemberantasan korupsi melalui perubahan UU 2001.
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
menguraikan secara singkat upaya penyidik tipikor untuk berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah guna menyelamatkan keuangan negara dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
menguraikan secara singkat upaya penyidik tipikor untuk berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah guna menyelamatkan keuangan negara dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hamper setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”. Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Wewenang KPK untuk Tidak Mengeluarkan SP3 PerkaraTtipikor Dihubungkan dengan ...AndriKoswara1
Permohonan Pengujian Yudisial Review UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 40
terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), tertuang dalam perkara nomor : 006/PUU-I/2003,
terkait dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK, dinilai oleh KPKPN telah bertentangan dengan asas
praduga tidak bersalah, prinsip persamaan di depan hukum dan kepastian hukum, serta asas
legalitas. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berspesifikasi deskriptif
analitis yang berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya,
serta menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dititikberatkan pada studi dokumen
dalam penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari bahan
kepustakaan atau data-data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diterbitkannya SP3 atas suatu perkara
tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, maka tidak berakibat hukum maupun
sanksi bagi KPK, melainkan hanya kecaman dari masyarakat semata.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. 1. VIII/MPR/2001 Tahun 2001
Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan
dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. UU NO.3 TAHUN 1971
UU NO.3 TAHUN 1971 Tanggal 29 maret 1971, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal-pasal yang terkandung dalam UU No.3 tahun 1971 ada 37 pasal.
3. UU NO.11 TAHUN 1980
Tentang tindak pidana suap hak keuangan/administrasif pemimpin dan anggota lembaga tinggi
negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi
negara.
4. UU NO.28 TAHUN 1999
Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
RESUME TENTANG UNDANG UNDANG ANTI KORUPSI
3. 5. UU NO.31 TAHUN 1999
Tentang pembarantasan tindak pidana korupsi terdapat dua alasan di
undangkannya.
6. UU NO.20 TAHUN 2001
Undang-undang tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang
pembarantasan tindak pidana korupsi
7. UU NO.30 TAHUN 2002
Mengatur tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi KPK
sebagai suatu komisi yang memiliki tugas dan kewenangan dibidang
pemberantasan tindak pidana. Korupsi, dilandasi pembentukannya oleh UU ini,
hal ini tidak lepas dari amanat UU No.31 tahun 1999 yang menghendaki
dibuatnya satu komisi khusus untuk memberantas korupsi.
8. INPRES NO.2 TAHUN 2004
mengatur tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun
2014.
Pasal pasal yang terdapat dalam tapmpr yang mengatur tentang kebijakan
pencegahan
yaitu:
4. Rekomendasi Arah kebijakan ini di maksudkan untuk
mempercepat dan lebih efektifitas pemberantasan
korupsi,kolusi,dan nepotisme sebagaimana
diamanatkan dalam ketetapan majelis
permusyarawatan republic Indonesia nomor
XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang
bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta
sebagai per undang-undangan yang terakit.
Pasal 1
5. Pasal 2
Arah kebijakan pemberantasan korupsi,kolusi dan
nepotisme adalah mempercepat proses hukum
terhadap aparatur pemerintah terutama aparat
penegak hukum dan penyelenggara negara yang di
duga praktek korupsi,kolusi,dan nepotisme serta
dapat di lakukan tindakan administratif untuk
memperlancar proses hukum.
6. Pasal 3
Rekomendasi ara kebijakan ini di tunjukan kepada
presiden republic Indonesia dan lembaga-lembaga
tinggi negara lainnya untuk di laksanakan sesuai dengan
peran tugas dan fungsi masing-masing dan dilaporkan
pelaksanaan pada sidang tahun majelis
permusyarawatan rakyat republik Indonesia
