Embed presentation
Download as PDF, PPTX






























Dokumen ini membahas pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang bertujuan untuk memberantas korupsi secara lebih efektif dan independen. KPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor tindak pidana korupsi.




























