Dokumen tersebut membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dasar hukum HAM di Indonesia, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, dan tantangan dalam memajukan HAM. Secara ringkas, dokumen tersebut menyoroti sejarah pelanggaran HAM di Indonesia beserta upaya hukum dan non-hukum untuk memajukan pemenuhan HAM di tanah air.

1. Napak Tilas Hak
Asasi Manusia Di
Indonesia
Kasus-Kasus
Pelanggaran HAM
di Indonesia
Upaya
Pemerintah dalam
Menegakkan
HAM
Perlindungan dan
Pemajuan HAM
Dasar Hukum
HAM di Indonesia
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pemajuan,Penghor
matan, dan
Penegakan HAM
di Indonesia
Upaya Pemajuan
Hak Asasi
Manusia di
Indonesia
Hakikat Hak Asasi
Manusia

2. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia :
 Kerusuhan Tanjung priok, tanggal 12 september
1984.
 Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi
status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.
 Penembakan Mahasiswa Universitas Trisakti pada
tanggal 12 mei 1998.
 Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 november 1998.
 Tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 september
1999.

3. Ciri Pokok Hakikat HAM berdasarkan rumusan
Ham yaitu:
 HAM tidak perlu diberikan,diminta,dibeli,
ataupun diwarisi.HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
 HAM berlaku untuk semua orang tanpa
melihat jenis kelamin,ras,agama,etnis,politik,
atau asal usul sosial dan bangsa.
 HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun
mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Oleh karena itu,
apabila HAM dilanggar seseorang atau
lembaga negara sejenisnya akan dikenai
hukuman.

4. Dasar Hukum HAM
di Indonesia
Pengaturan HAM
dalam Undang-
Undang
Pengaturan HAM
dalam Ketetapan
MPR
Pengaturan HAM
dalam Konstitusi
Negara
Pengaturan HAM
dalam Peraturan
Pemerintah dan
Keputusan Presiden

5. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara:
 Undang-undang Dasar Tahun 1945
 Konstitusi Republik Indonesia Serikat(RIS)
 Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS)1950
 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

6.  Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat
dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998
tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa
Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM
Nasional

7. Pengaturan HAM dapat dilihat dalam UU yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah:
 UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan
 UU No 9 yahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
 UU No 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU No 25 Tahun 1997
tentang Hubungan Perburuan
 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
 UU No 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 105 tentang
Penghapusan Pekerja secara paksa
 UU No 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvenssi ILO No 138 tentang Usia
Minimum Bagi pekerja
 UU No 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 11 tentang
Diskriminasi dalam Pekerjaan
 UU No 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No 11 Tahun 1963 tentang
Tindak Pidana Subversi
 UU No 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi
 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers
 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

8. Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan Presiden
diantaranya:
 Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 1999
tentang Pengadilan HAM
 Keputusan Presiden (Kepres) No 181 Tahun 1998 tentang pendirian Komisi
Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita
 Keputusan Presiden No 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai
instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak
lanjutnya
 Keputusan Presiden No 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak
Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Pengadilan Negeri
Surabaya,dan Pengadilan Negeri Makassar
 Keputusan presiden No 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak
Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah
dengan keputusan Presiden No 96 tahun 2001
 Keputusan presiden No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap perempuan
 Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM

9. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM
diantaranya:
 Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
 Membentuk Produk hukum yang mengatur
mengenai HAM
 Membentuk Pengadilan HAM

10. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia
sering mengalami kendala –kendala.
Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan upaya penegakan HAM diantaranya:
 Kondisi sosial budaya yang berbeda
 Hambatan dalam menyampaikan informasi secara merata
 Banyak permasalahan di negeri ini yang menimbulkan Pro dan Kontra
 Banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi di indonesia
 Penindakan yang lemah mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan
seperti:Korupsi,Kolusi, dan Nepotalisme
 Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti pentingnya HAM
 Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia