Berikut ringkasan rekomendasi rapat sosialisasi dan evaluasi kebijakan bidang SDM aparatur di Batam pada 11-12 November 2014:
1. UU baru tentang ASN dan pelayanan publik memerlukan perubahan mindset aparatur dari zona nyaman ke zona kompetitif berbasis merit.
2. Diperlukan revolusi mental untuk meningkatkan integritas dan budaya pelayanan.
3. Peningkatan integritas aparatur dapat mendukung pengendal
Dokumen tersebut membahas prosedur dan tata cara penjatuh hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar mencakup pemanggilan, pemeriksaan, dan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian aparatur sipil negara oleh Badan Kepegawaian Negara. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai dasar hukum audit kepegawaian, jenis-jenis audit, dan hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada aparatur sipil negara.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di instansi pemerintah sesuai dengan UU ASN dan prinsip-prinsip sistem merit untuk mendapatkan pejabat yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang aplikasi Sinovik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam Sinovik, kategori-kategori penghargaan Sinovik, dan mekanisme seleksi untuk Sinovik tahun 2014/2015 yang meliputi seleksi administrasi, penilaian tahap I dan II, presentasi dan wawancara, pen
Berikut ringkasan rekomendasi rapat sosialisasi dan evaluasi kebijakan bidang SDM aparatur di Batam pada 11-12 November 2014:
1. UU baru tentang ASN dan pelayanan publik memerlukan perubahan mindset aparatur dari zona nyaman ke zona kompetitif berbasis merit.
2. Diperlukan revolusi mental untuk meningkatkan integritas dan budaya pelayanan.
3. Peningkatan integritas aparatur dapat mendukung pengendal
Dokumen tersebut membahas prosedur dan tata cara penjatuh hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar mencakup pemanggilan, pemeriksaan, dan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian aparatur sipil negara oleh Badan Kepegawaian Negara. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai dasar hukum audit kepegawaian, jenis-jenis audit, dan hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada aparatur sipil negara.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di instansi pemerintah sesuai dengan UU ASN dan prinsip-prinsip sistem merit untuk mendapatkan pejabat yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang aplikasi Sinovik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam Sinovik, kategori-kategori penghargaan Sinovik, dan mekanisme seleksi untuk Sinovik tahun 2014/2015 yang meliputi seleksi administrasi, penilaian tahap I dan II, presentasi dan wawancara, pen
1. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN, dan badan/orang swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Laporan yang diterima Ombudsman RI tahun 2014 mencapai 10.061 laporan, dengan jumlah laporan terbanyak diterima Kantor Ombudsman Pusat di Jakarta.
3
Rapat membahas evaluasi kebijakan SDM aparatur dengan fokus pada penegakan disiplin dan integritas. Model Common Assessment Framework digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik dengan parameter kepemimpinan, sumber daya manusia, strategi, kemitraan, proses, hasil pelayanan masyarakat, dan dampak sosial. Sistem pengaduan perlu dibedakan dari sistem penyelesaian sengketa untuk menangani keluhan secara kom
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman dan sistem aplikasi untuk penghargaan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Pedoman ini menjelaskan tentang kategori, kriteria, mekanisme pengajuan proposal, dan jadwal kegiatan penghargaan inovasi pelayanan publik tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang integritas SDM aparatur dan pedoman penanganan benturan kepentingan menurut Peraturan Menteri PAN-RB No. 37 Tahun 2012. Dokumen ini menjelaskan pentingnya integritas bagi aparatur negara dan berbagai instrumen, prosedur, serta prinsip-prinsip dasar dalam menangani situasi benturan kepentingan secara transparan dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk tujuan pembentukan birokrasi yang profesional dengan karakteristik tertentu, roadmap reformasi birokrasi 2010-2025, perubahan UU Aparatur Sipil Negara terkait pangkat dan jabatan PNS, serta pengaturan penilaian jabatan dan sistem penggajian berdasarkan kinerja.
Buku ini memberikan 10 praktik reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan secara langsung, yaitu standardisasi pelayanan publik, rasionalisasi organisasi, integrasi perizinan, penataan tata laksana, penerapan e-office, rekrutmen terbuka, perbaikan remunerasi, assessment pegawai, pengukuran kinerja balanced scorecard, dan penerapan zona integritas. Tujuannya agar gagasan reformasi bisa terealisasi dalam tindakan nyata
Pasal 23, 24, dan 25 membahas tentang sengketa kepegawaian. Artikel ini mengatur bahwa pegawai negeri sipil dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila terjadi sengketa dengan pemerintah mengenai hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan tinggi tugas negara.
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
1) Indonesia faces the threat of falling into the middle-income trap, characterized by low investment rates, slow growth of manufacturing industries, limited industrial diversification, and poor labor market conditions.
2) Indonesia's economic growth has been of low quality in recent years, with the manufacturing sector continuing to decline as a percentage of GDP.
3) Improving human capital, including education and health outcomes, as well as innovation capacity, will be important for Indonesia to strengthen its economy and avoid the middle-income trap.
Dokumen tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang sosial dan politik yang berdampak pada kelembagaan pemerintahan. Tiga strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) Memisahkan pejabat politik dan birokrasi karier, 2) Melaksanakan desentralisasi kekuasaan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan 3) Merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan untuk menghilang
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN, dan badan/orang swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Laporan yang diterima Ombudsman RI tahun 2014 mencapai 10.061 laporan, dengan jumlah laporan terbanyak diterima Kantor Ombudsman Pusat di Jakarta.
3
Rapat membahas evaluasi kebijakan SDM aparatur dengan fokus pada penegakan disiplin dan integritas. Model Common Assessment Framework digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik dengan parameter kepemimpinan, sumber daya manusia, strategi, kemitraan, proses, hasil pelayanan masyarakat, dan dampak sosial. Sistem pengaduan perlu dibedakan dari sistem penyelesaian sengketa untuk menangani keluhan secara kom
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman dan sistem aplikasi untuk penghargaan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Pedoman ini menjelaskan tentang kategori, kriteria, mekanisme pengajuan proposal, dan jadwal kegiatan penghargaan inovasi pelayanan publik tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang integritas SDM aparatur dan pedoman penanganan benturan kepentingan menurut Peraturan Menteri PAN-RB No. 37 Tahun 2012. Dokumen ini menjelaskan pentingnya integritas bagi aparatur negara dan berbagai instrumen, prosedur, serta prinsip-prinsip dasar dalam menangani situasi benturan kepentingan secara transparan dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk tujuan pembentukan birokrasi yang profesional dengan karakteristik tertentu, roadmap reformasi birokrasi 2010-2025, perubahan UU Aparatur Sipil Negara terkait pangkat dan jabatan PNS, serta pengaturan penilaian jabatan dan sistem penggajian berdasarkan kinerja.
Buku ini memberikan 10 praktik reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan secara langsung, yaitu standardisasi pelayanan publik, rasionalisasi organisasi, integrasi perizinan, penataan tata laksana, penerapan e-office, rekrutmen terbuka, perbaikan remunerasi, assessment pegawai, pengukuran kinerja balanced scorecard, dan penerapan zona integritas. Tujuannya agar gagasan reformasi bisa terealisasi dalam tindakan nyata
Pasal 23, 24, dan 25 membahas tentang sengketa kepegawaian. Artikel ini mengatur bahwa pegawai negeri sipil dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila terjadi sengketa dengan pemerintah mengenai hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan tinggi tugas negara.
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
1) Indonesia faces the threat of falling into the middle-income trap, characterized by low investment rates, slow growth of manufacturing industries, limited industrial diversification, and poor labor market conditions.
2) Indonesia's economic growth has been of low quality in recent years, with the manufacturing sector continuing to decline as a percentage of GDP.
3) Improving human capital, including education and health outcomes, as well as innovation capacity, will be important for Indonesia to strengthen its economy and avoid the middle-income trap.
Dokumen tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang sosial dan politik yang berdampak pada kelembagaan pemerintahan. Tiga strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) Memisahkan pejabat politik dan birokrasi karier, 2) Melaksanakan desentralisasi kekuasaan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan 3) Merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan untuk menghilang
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi