anti korupsi

2. 2
>>> POLRES LAMONGAN | 2

3. SELAYANG PANDANG UNDANG-UNDANG TIPIKOR
PERBUATAN
KORUPSI
DIDAHULUI OLEH
SUATU KEJAHATAN
/ PELANGGARAN
- DENDA MAX Rp. 30 JUTA
- TDK ATUR HKM MINIMAL
- TDK MENGATUR DENDA
MINIMAL
- TDK MENGATUR PERAN
SERTA MASY DLM
PEMBERANTASAN
TIPIKOR
- DENDA MA X DAN MIN
- ATUR HKM MAX & MIN
- ATUR PERAN SERTA MASY
DLM BERANTAS TIPIKOR
(PP. 68 / 1999 RBH PP. 71
/ 2000)
- PLNG LAMA 2 TH BNTK KPK
(UU.30 / 2002, TGL 27 DES 2002)
- UU NO.3 / 1971 DINYATAKAN
TDK BERLAKU.
- PERLUAS ALAT BUKTI
(PASAL 26 A)
- BBRP PASAL HKMAN
DIPERBERAT
- PERLUAS PASAL 13
TTGPEMBERIAN
HADIAH KE DLM
PASAL 11, 12, 12a,
12b, 12c.
R
E
F
O
R
M
A
S
I
>>> POLRES LAMONGAN | 3
UU NO. 3 / 1971
29 MAR 1971
UU NO. 24 Prp
1960
UU NO. 31 / 1999
16 AGUST 1999
UU NO. 20 / 2001
PERUBAHAN

4. Apa yg dimaksud dengan TINDAK PIDANA KORUPSI
Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” yang berasal dari bahasa Latin :
Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.
a. Pengertian secara sosiologis :
Korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari kewajiban normal yang merugikan
kepentingan masyarakat luas, untuk keuntungan / kepentingan pribadi / kelompok tertentu.
b. Pengertian secara yuridis :
Pengertian korupsi terikat seperti pada rumusan – rumusan pasal yang disebut dalam
perundang – undangan.
PENGERTIAN
TINDAK PIDANA adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam
dengan pidana penjara, kurungan atau denda
>>> POLRES LAMONGAN | 4

5. 5
KORUPSI SEBAGAI :
-PERBUATAN TERCELA
-KEBEJATAN
-KEBUSUKAN
-TDK BERMORAL
-KRIMINAL
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA / DAERAH
GG & CG
•Rugikan keuangan Neg
•Hilangnya Asset Neg
•Pelanggaran Hukum Positif
•Pelanggaran hak2 sosial dan ekonomi masy
Hambat Pembangunan Nas / Daerah
Tipikor fenomenal (extra ordinary crime)
Bersifat sistemik dan meluas
Prinsip-prinsip :
Transparansi, Partisipasi,
Profesional, Efisiensi,
Efektifitas dan
Akuntabilitas.
KORUPSI
•Was Eksternal & Internal
•Implementasi Inpres 1 / 2013
•Best PracticePelayanan
Cegah
&
Berantas
>>> POLRES LAMONGAN | 5

6. DALAM PERSPEKTIF KEPOLISIAN
Pre-emptive
Preventive
Repressive
Meminimalkan
Resiko terjadinya
praktek korupsi
pada berbagai
aktivitas
Pelayanan
Publik Prima
& Bebas dari
Korupsi
Pengamanan
Keuangan
Negara
Masyarakat
adil makmur
sejahtera
KOMITMEN
PEMERINTAH
RI
Implementasi
Rencana Tindak
Pencegahan
Korupsi
Memulihkan
Resiko
Dari Dampak
Praktek Korupsi
Implementasi
Penegakan
Hukum yg
diikuti
Perbaikan
Sistem, dan
Pemulihan
Kerugian Keu
Negara
STRATEGI
>>> POLRES LAMONGAN | 6

7. PERANAN POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TIPIKOR
UU
No. 2/2002
P
O
L
R
I
FUNGSI PASAL 2
• LINDUNG
• AYOM
• YAN
• GAKKUM
TUPOK & WEWENANG
• PASAL 13
• PASAL 14 (1) 9
• PASAL 15
SIDIK SEMUA
TINDAK PIDANA
CEGAH
BERANTAS
TIPIKOR
UU 31/99
UU 20/01
KOORD
LIDIK
SIDIK :
- MO
- LO/T.D
- B.B
- TSK
HASIL
OPTIMAL
KPK
JAKSA
>>> POLRES LAMONGAN | 7

8. Pre-emtif Preventif
Penegakan
Hukum
Integritas
Komitmen &
Konsisten
Bila kita laksanakan dimulai dari DIRI,
Korupsi akan sangat berkurang…………..
ASPEK INDIVIDU
ASPEK ORGANISASI
ASPEK MASYARAKAT
ASPEK PERATURAN
Teori Dasar Terjadinya
Kejahatan.
>>> POLRES LAMONGAN | 8

9. KARAKTERISTIK TIPIKOR
DIANTARANYA :
1. PERBUATANNYA MENGANDUNG PIDANA UMUM  ( Vide UU No. 31/1999 &
UU No. 20/2001 ).
2. SALAH GUNAKAN WEWENANG / JABATAN
3. RUGIKAN KEUANGAN NEGARA / PEREKONOMIAN NEGARA
4. KOMPLEKSITAS / TERORGANISIR ( ORGANIZED CRIME), TDK SENDIRIAN (
STAND ALONE ).
5. PELAKU MEMILIKI OTORITAS / KONEKSITAS DI BID KEUANGAN.
6. CARI BUKTI SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN ( JUSTIFIKASI ).
7. DIKEMAS DENGAN BUKTI-BUKTI DAN ATURAN-ATURAN YANG DIBUAT
TIDAK SESUAI PROSEDUR
8. DELIK FORMIL DAN MATERIL  Vide Putusan MK : Penjelasan Psl 2 ayat 1 UU
NO. 31 /1999.
9. TERKAIT DENGAN PERATURAN PER UU AN LAIN
10. PELAKU INTELEKTUAL / ORANG-ORANG INTELEK
11. MERUPAKAN KSS KORUPSI YG TDK RUGIKAN KEUANGAN NEGARA
MISAL : Peras, Suap / Gratifikasi.
>>> POLRES LAMONGAN | 9

10. Titik Rawan
Terjadinya Korupsi
di Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang dan Jasa
Proses Perizinan & Pembuatan
dokumen /Surat Keterangan
Pengelolaan Aset/Barang
Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Penerimaan Negara /
Daerah/Pendapatan Asli Daerah
(Pajak, Retribusi, Denda)
Penggunaan APBD/APBN
(Perjalanan Dinas, Honor)
>>> POLRES LAMONGAN | 10

11. Sumber-sumber
Potensial
Korupsi Dlm
Pengadaan Brg/Jasa
Pemberian suap, penggelapan
Pemalsuan, Pemerasan
Penyalahgunaan Jbtn/Wewnang
Pertent Kepentingan/Memiliki
Usaha Sendiri
Pilih Kasih (Favoritisme)
Komisi, Nepotisme, Kontribusi
/Sumbangan Illegal
>>> POLRES LAMONGAN | 11

12. PEMBIAYAAN LARANGAN
1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan peserta didik
baru.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta
didik.
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
6. Langganan daya dan jasa.
7. Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi
sekolah .
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan
tenaga kependidikan honorer.
9. Pengembangan profesi guru.
10. Membantu peserta didik miskin yang belum
menerima bantuan program lain seperti KIP.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS.
12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer .
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah
terpenuhi pendanaannya dari BOS.
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan
BOS atau software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya
wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya,
kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta
dalam kegiatan tersebut;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi
peserta didik miskin;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan
yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana
pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya
dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka
perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara
keagamaan;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS
yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
KOMPONEN KEGIATAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN BOS SESUAI JUKNIS
PERMENDIKBUD RI NO. 161 TAHUN 2014 :
>>> POLRES LAMONGAN | 12

13. PENGADUAN
TEMUAN
SENDIRI
KLARIFIKASI
PENGUMPULAN
BAHAN INFO
LAPORAN
INFORMASI
(LI)
LIDIK SIDIK
>>> POLRES LAMONGAN | 13

14. MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI
Untuk memahami definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU
No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dimana korupsi dirumuskan dalam 30
bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Dari ke 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi,
dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
1) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Psl 2 ayat (1) dan Psl 3
2) SUAP – MENYUAP terdapat pada Psl 5 ayat (1) huruf a dan b; Psl 13; Psl 5
ayat (2); Psl 12 huruf a dan b; Psl 11; Psl 6 ayat (1) huruf
a dan b; Psl 6 ayat (2); Psl 12 huruf c dan d
3) PENGGELAPAN DALAM JABATAN terdapat pada Psl 8; Psl 9; Psl 10 huruf a,b, dan huruf c
4) PEMERASAN terdapat pada Psl 12 huruf e, f dan huruf g
5) PERBUATAN CURANG terdapat pada Psl 7 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d; Psl
7 ayat (2); Psl 12 huruf h.
6) BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
PENGADAAN
terdapat pada Psl 12 huruf i
7) GRATIFIKASI terdapat pada Psl 12B jo Psl 12C
>>> POLRES LAMONGAN | 14

15. SIAPA PELAKU TP KORUPSI
 Yang dimaksud pelaku adalah Tersangka, yaitu seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana (UU NO. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP, pasal 1 angka 14)
 Yang dimaksud pelaku adalah :
 Orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen
pleger) atau yang turut melakukan (medepleger) perbuatan itu (Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP)
 Orang yg sengaja membujuk melakukan TP (dengan pemberian,
perjanjian, salah memakai kekuasaan, ancaman, tipu daya atau
memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan) atau uitlokker.
(Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP)
 Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu
dilakukan, dan orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan,
ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu “ (Pasal 56 ke
1 dan ke 2 KUHP).
>>> POLRES LAMONGAN | 15

16. JENIS TINDAK PIDANA LAIN YG BERKAITAN DNG TP. KORUPSI
TERDIRI ATAS :
1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi (Pasal 21).
2. Tidak Memberikan Keterangan / Memberi Keterangan Yg Tidak Benar
(Pasal 22 Jo Pasal 29).
3. Bank Yg Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka (Pasal 22
Jo Pasal 29).
4. Saksi / Ahli Yg Tidak Memberikan Keterangan / Keterangan Palsu (Pasal
22 Jo Pasal 35).
5. Orang Yg Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan /
Keterangan Palsu (Pasal 22 Jo Pasal 36).
6. Saksi Yg Membuka Identitas Pelapor (Pasal 24 Jo Pasal 31).
>>> POLRES LAMONGAN | 16

17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
>>> POLRES LAMONGAN | 17

18. Pasal 22
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau
Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
>>> POLRES LAMONGAN | 18

19. >>> POLRES LAMONGAN | 19
Hidup manusia penuh risiko. Musibah
datang tiba-tiba, tanpa diundang.
Pada zaman sekarang, orang
mendapatkan teman melalui pemberian
pelayanan (service), kebenaran malah
menimbulkan kebencian. (Terence)
Manusia mampu menaklukkan ruang angkasa melalui pendaratan
manusia di bulan dan pengiriman pesawat sampai ke planet Mars,
tapi manusia jauh lebih sulit menaklukkan dirinya.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis
– Waktu berubah, dan kita berubah
bersamanya. (John Owen)

20. SEKIAN
TERIMA KASIH
&