Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Lesmana Putra
Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan proses pendaftaran calon, penelitian kelengkapan syarat calon, dan penetapan calon oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota.
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggung jawab mengawasi perencanaan standar, spesifikasi, kebutuhan, dan proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum pada setiap tingkat.
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...Dede Muhidin
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas undang-undang pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota. Perubahan ini mengatur tentang persyaratan calon kepala daerah, tugas dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu, serta proses seleksi anggota lembaga penyelenggara tingkat desa/kelurahan.
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Lesmana Putra
Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan proses pendaftaran calon, penelitian kelengkapan syarat calon, dan penetapan calon oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota.
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggung jawab mengawasi perencanaan standar, spesifikasi, kebutuhan, dan proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum pada setiap tingkat.
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...Dede Muhidin
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas undang-undang pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota. Perubahan ini mengatur tentang persyaratan calon kepala daerah, tugas dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu, serta proses seleksi anggota lembaga penyelenggara tingkat desa/kelurahan.
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanMTs DARUSSALAM
Dokumen tersebut merupakan peraturan Bawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan sumber dana kampanye, batasan sumbangan, penggunaan dana, dan pelaporan keuangan oleh calon kepala daerah beserta panitia pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih menggunakan data terbaru, dan proses pendaftaran pemilih tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab mengawasi proses
Tugas dan peran Pengawas Pemilu dijelaskan dalam tiga kalimat:
Pengawas Pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi atau penindakan lebih lanjut kepada lembaga terkait.
Dokumen tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014. Dokumen tersebut mengatur tentang persiapan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan seperti penyusunan jadwal rapat, undangan kepada peserta, dan pembagian tugas kepada panitia pemilihan.
Undang-undang ini membahas perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penyempurnaan definisi istilah, penyederhanaan tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penyesuaian lembaga-lembaga terkait.
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse
1. Analisis kajian dugaan pelanggaran pemilu meliputi unsur-unsur pelanggaran dan tindak pidana seperti subyek pelanggaran, bentuk kesalahan, dan rumusan ketentuan pelanggaran.
2. Hasil kajian dituangkan dalam formulir dan dikategorikan sebagai pelanggaran, bukan pelanggaran, atau sengketa pemilu beserta rekomendasinya.
3. Proses kajian melibatkan klarifikasi terhadap pihak-pih
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanMTs DARUSSALAM
Dokumen tersebut merupakan peraturan Bawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan sumber dana kampanye, batasan sumbangan, penggunaan dana, dan pelaporan keuangan oleh calon kepala daerah beserta panitia pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih menggunakan data terbaru, dan proses pendaftaran pemilih tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab mengawasi proses
Tugas dan peran Pengawas Pemilu dijelaskan dalam tiga kalimat:
Pengawas Pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi atau penindakan lebih lanjut kepada lembaga terkait.
Dokumen tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014. Dokumen tersebut mengatur tentang persiapan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan seperti penyusunan jadwal rapat, undangan kepada peserta, dan pembagian tugas kepada panitia pemilihan.
Undang-undang ini membahas perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penyempurnaan definisi istilah, penyederhanaan tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penyesuaian lembaga-lembaga terkait.
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse
1. Analisis kajian dugaan pelanggaran pemilu meliputi unsur-unsur pelanggaran dan tindak pidana seperti subyek pelanggaran, bentuk kesalahan, dan rumusan ketentuan pelanggaran.
2. Hasil kajian dituangkan dalam formulir dan dikategorikan sebagai pelanggaran, bukan pelanggaran, atau sengketa pemilu beserta rekomendasinya.
3. Proses kajian melibatkan klarifikasi terhadap pihak-pih
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfMARYONSWPOHWAIN
Peraturan ini mengatur tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum di Indonesia. Pengawas pemilihan umum terdiri dari beberapa tingkatan yaitu Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu kecamatan. Peraturan ini mengatur tugas, wewenang, dan koordinasi antar tingkatan pengawas pemilihan umum dalam mengawasi proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
Dokumen tersebut membahas pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya birokrasi untuk kepentingan politik. Beberapa peraturan seperti UU ASN, UU Pilkada, dan PP tentang Disiplin PNS mengatur larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dan mendukung calon tertentu agar tet
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Wak Wak
Dokumen tersebut membahas perlunya menetapkan peraturan baru tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah. Peraturan lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Peraturan baru ini akan mengatur pelaksana pengawasan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan.
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Wak Wak
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menetapkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta mengatur pelaksana dan cakupan pengawasan tersebut.
Dokumen tersebut membahas proses pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan dilakukan oleh panitia pengawas desa/kelurahan, termasuk tahapan-tahapannya, kerawanan yang mungkin terjadi, dan rencana kerja tindak lanjut.
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Dokumen tersebut membahas tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga ketentuan berhenti dari jabatan bagi kepala daerah yang mencalonkan diri di tempat lain."
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015, mulai dari persiapan, pencocokan data, penyusunan daftar hasil pemutakhiran, hingga penetapan daftar pemilih akhir.
Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015 sedang berlangsung dari 24 Juni hingga 14 Juli. KPU menganalisis data penduduk potensial pemilih yang diberikan pemerintah, lalu menyusun daftar pemilih per TPS berdasarkan data tersebut dan hasil pemilihan sebelumnya dengan membatasi jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Hasil penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPU ke PPS.
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...Lesmana Putra
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Persyaratan tersebut bervariasi antara 6,5-10% dari jumlah penduduk setempat, tergantung ukuran daerahnya. Dokumen juga menjelaskan prosedur pengumpulan dan penyerahan dokumen dukungan kepada KPU secara terperinci.
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Lesmana Putra
Peraturan ini mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Peraturan ini menjelaskan tentang organisasi penyelenggara pemilihan, prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengawasan pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Lesmana Putra
Peraturan KPU ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur pencalonan calon kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota dalam pemilihan umum daerah. Dokumen ini menjelaskan syarat-syarat calon kepala daerah, proses pengajuan calon oleh partai politik atau perseorangan, pembentukan tim kampanye, hingga penetapan calon yang lolos sebagai peserta pemilihan.
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Lesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang dana kampanye bagi peserta pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur sumber, bentuk, dan pembatasan pembiayaan kampanye serta ketentuan pelaporan dan audit atas dana kampanye.
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil G...Lesmana Putra
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa inisiatif yang diambil antara lain mempromosikan standar halal, melatih tenaga kerja, serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Lesmana Putra
Undang Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang Undang.
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan pembentukan undang-undang ini serta memberikan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang.
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di
lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan
upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian
gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan
pedoman bagi pegawai dalam pelaksanaan pengendalian
gratifikasi, perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja
2. -2-
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
dan
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Gratifikasi adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
3. -3-
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kabupaten/kota.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu
Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
atau nama lain.
7. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa
atau nama lain/kelurahan.
8. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu
yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di luar negeri.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas
TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
membantu Pengawas Pemilu Lapangan.
10. Ketua dan Anggota adalah Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan
Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/kota,
serta Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan.
11. Pelapor adalah Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas
Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai yang menyampaikan
laporan atas penolakan dan penerimaan Gratifikasi.
12. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif dan
menyangkut yang khusus/tertentu saja.
13. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Ketua dan Anggota, Pengawas
Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, atau Pegawai yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
BAB II
PENCEGAHAN GRATIFIKASI
Pasal 2
(1) Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar
Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai wajib menolak Gratifikasi dalam
bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan
jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam
tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan.
(2) Penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaporkan.
(3) Dalam hal Gratifikasi tidak dapat dihindarkan, Ketua dan Anggota,
Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS
atau Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi.
(4) Gratifikasi yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan Gratifikasi yang tidak diketahui proses pemberiannya
dan/atau tidak diketahui identitas pemberi.
Pasal 3
Kewajiban menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
yang meliputi:
1. terkait dengan pemberian pelayanan pada masyarakat;
2. terkait dengan tugas penyusunan anggaran;
3. terkait dengan tugas proses pemeriksaan/klarifikasi, audit, monitoring
dan evaluasi;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
4. -4-
6. sebagai akibat perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak
lain yang bertentangan dengan undang-undang;
7. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;
8. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;
9. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; dan
10. dari pihak ketiga atau dari bawahan ke atasan pada hari raya
keagamaan.
Pasal 4
(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan terhadap:
a. di dalam tugas kedinasan, yang meliputi:
1. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat,
seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain
sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat,
plakat, dan cinderamata;
2. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk
hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang
berlaku umum; dan
3. kompensasi biaya yang diterima berupa honorarium, transportasi,
akomodasi dan biaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Standar Biaya Umum dan
Standar Biaya Khusus, sepanjang tidak terdapat pembiayaan
ganda atau melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan
Bawaslu.
b. di luar tugas kedinasan, yang meliputi:
1. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke
samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
2. yang diperoleh dari hadiah yang berbentuk uang, jasa, atau
barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi serta upacara
adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per
orang;
3. pemberian yang diperoleh yang terkait dengan musibah atau
bencana yang dialami oleh pimpinan, Pegawai, atau
bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak/cucu dari Ketua dan
Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar
Negeri, Pengawas TPS dan Pegawai dengan batasan nilai
keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
pemberian per orang;
4. pemberian sesama Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu
Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS atau
Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan,
dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang
dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam
1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher,
point rewards, cinderamata atau souvenir yang berlaku secara
umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
5. -5-
6. hidangan/sajian atau jasa yang berlaku umum;
7. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis
(kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan
tidak terkait dengan kedinasan;
8. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara
umum dan tidak terkait dengan kedinasan; dan
9. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pegawai negeri atau
penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan
dan kode etik pegawai.
(2) Penerimaan dalam tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak boleh melebihi jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan atau ketentuan yang berlaku.
Pasal 5
(1) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan
dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga
pasar pada saat pemberian.
(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam
bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan atau hari kerja
terdekat pada tanggal penerimaan.
Pasal 6
Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar
Negeri, Pengawas TPS atau Pegawai yang menolak penerimaan Gratifikasi,
wajib melaporkan kepada unit pengendalian Gratifikasi untuk menghindari
adanya risiko melekat dikemudian hari terhadap para pihak.
BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 7
(1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bawaslu dilaksanakan oleh
Sekretaris Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris Jenderal berdasarkan persetujuan Ketua dan
Anggota Bawaslu membentuk unit pengendalian Gratifikasi.
(3) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan unit non struktural.
Pasal 8
(1) Keanggotaan unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
c. 5 (lima) orang anggota dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI; dan
d. 34 (tiga puluh empat) orang anggota dari Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi.
(2) Keanggotaan unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
6. -6-
Pasal 9
Pelaksanaan tugas unit pengendalian Gratifikasi dibantu oleh kesekretariatan
yang berkedudukan pada satuan kerja yang menangani tugas dan fungsi
pengawasan internal.
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pelaporan Penerimaan Gratifikasi
Pasal 10
(1) Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar
Negeri, Pengawas TPS dan Pegawai melaporkan secara tertulis
penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui
Unit Pengendalian Gratifikasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan
Gratifikasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. Nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi;
b. Jabatan Pelapor Gratifikasi;
c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
d. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti
dalam bentuk sampel atau foto;
e. Nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
f. Kronologis penerimaan Gratifikasi.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
penerimaan Gratifikasi.
Pasal 11
(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dicatat
dan dilakukan reviu awal oleh unit pengendalian Gratifikasi.
(2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reviu atas kelengkapan laporan Gratifikasi; dan
b. reviu atas laporan Gratifikasi
(3) Dalam hal diperlukan, unit pengendalian Gratifikasi dapat meminta
keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.
Pasal 12
(1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk
rekapitulasi laporan Gratifikasi.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Nama dan alamat lengkap Pelapor dan/atau pemberi Gratifikasi;
b. Pangkat, golongan, dan/atau jabatan Pelapor;
c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
d. Uraian jenis, nilai, dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
e. Penjelasan umum.
Pasal 13
Unit pengendalian Gratifikasi menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
7. -7-
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
laporan Gratifikasi diterima.
Pasal 14
(1) Pelapor menindaklanjuti penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang
telah ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
penetapan.
(2) Dalam hal hasil penetapan disampaikan melalui unit pengendalian
Gratifikasi kepada Pelapor, unit pengendalian Gratifikasi menyampaikan
hasil penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya penetapan.
(3) Tindak lanjut terhadap hasil penetapan yang disampaikan melalui unit
pengendalian Gratifikasi ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 15
Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang
melalui unit pengendalian Gratifikasi atau secara langsung kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan
status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bagian Kedua
Pelaporan Penolakan Gratifikasi
Pasal 16
(1) Ketua dan Anggota, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar
Negeri, Pengawas TPS dan Pegawai melaporkan secara tertulis penolakan
Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit
Pengendalian Gratifikasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan
Gratifikasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. Nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi;
b. Jabatan Pelapor Gratifikasi;
c. Tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
d. Uraian jenis Gratifikasi yang ditolak dan/atau nilai dan taksiran nilai
Gratifikasi yang ditolak; dan
e. Kronologis penolakan Gratifikasi.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penolakan
Gratifikasi; dan
(5) Ketentuan mengenai penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyampaian laporan penolakan
Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. -8-
BAB V
PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI
Pasal 17
(1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi melalui unit pengendalian Gratifikasi wajib
dilindungi hak dan kewajibannya.
(2) Tata cara perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
Pelaksanaan terhadap pelaporan Gratifikasi yang diatur dalam Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diberikan penghargaan atau sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 19
Pencegahan gratifikasi dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. Penguatan integritas;
2. Peningkatan profesionalitas; dan
3. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 20
Segala pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian
Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badan Pengawas Pemilihan Umum.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
9. -9-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MUHAMMAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015 6 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 793