masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
KUMPULAN FORM PROMOSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI PENDIDIKAN
PHBS TEMPAT KERJA
PHBS TEMPAT UMUM
PHBS RUMAH TANGGA
PERKEMBANGAN BALITA
TAMAN POSYANDU
DESA SIAGA
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memuat Teman Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
KUMPULAN FORM PROMOSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI KESEHATAN
PHBS INSTANSI PENDIDIKAN
PHBS TEMPAT KERJA
PHBS TEMPAT UMUM
PHBS RUMAH TANGGA
PERKEMBANGAN BALITA
TAMAN POSYANDU
DESA SIAGA
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memuat Teman Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Bahan Tayang Kebijakan PIS-PK di Masa Pandemi Covid-19.pdfayusthea1
materi kebijakan PIS PK pada pelatihan kesehatan yang dilakukan pada masa pandemi cobid 19, dimana meubah semua tatanan kehidupan di masyarakat mulaid ari pola hidup samapi dengan pola kerja di lingkungan sekita kita, maka dengan ini disampaikan penerapa kerja di masa pandemi covid 19 merujuk pada pedoman WHO dan kementerian kesehatan republik Indonesia
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
1. KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
DI JAWA TIMUR
Disampaikan oleh:
dr. Dian Islami, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR
YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN
BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS
INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG
5. Jatim Sejahtera
JANJI POLITIS (NAWA BHAKTI)
Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan
Kesejahteraan Sosial
Jatim Kerja
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun
keunggulan Ekonomi
Jatim Cerdas
dan Sehat
Jawa Timur Cerdas dan Sehat,
Pelayanan Dasar berkualitas
Jatim Akses
Membangun Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu
dan Berkeadilan
Jatim Berkah
Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai
Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas
Jatim Agro
Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan
Jatim Berdaya
Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM
Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
Jatim Amanah
Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan
Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang
CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan
Responsif)
Jatim Harmoni
Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan
Kebudayaan dan Lingkungan Hidup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MISI
Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok,
Antar Sektor Maupun Antar Wilayah
1
Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial Dengan
Memperhatikan Kelompok Masyarakat Yang Rentan
2
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur Yang
Meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan Serta
Membangun Kedaulatan Pangan
3
Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan
Keterhubungan Wilayah
4
Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan
Partisipatoris
5
Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan
Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan
6
Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan
Ruang Budaya
7
8. 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui
terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang
mandiri, maju dan sejahtera
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan
dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
PENDEKATAN
KELUARGA
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
GERAKAN
MASYARAKAT
HIDUP SEHAT
(GERMAS)
PILAR 1
PARADIGMA
SEHAT
PILAR 2
PENGUATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PILAR 3
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
(JKN)
Arah pembangunan kesehatan nasional saat ini bergerak dari kuratif
ke promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
PROGRAM INDONESIA SEHAT
9. 9
Tujuan Pendekatan
Keluarga:
1. Mengintegrasikan
seluruh program di
Puskesmas
2. Meningkatkan akses
keluarga terhadap
pelayanan kesehatan
yang komprehensif
3. Mendukung
pencapaian SPM
Kab/Kota dan Prov
4. Mendukung
pelaksanaan JKN
5. Mendukung
tercapainya program
indonesia sehat
Program
Indonesia Sehat
dilaksanakan untuk
meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
1
Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
diselenggarakan melalui
Pendekatan Keluarga
2
Pendekatan keluarga
adalah salah satu cara
Puskesmas untuk
meningkatkan jangkauan
sasaran & mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga
3
Integrasi
UKP & UKM secara
berkesinambungan, dengan
target / fokus keluarga,
berdasarkan data dan
informasi dari Profil Kesehatan
Keluarga.
4
9
PERMENKES 39 TAHUN 2016
Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK
10. Memberikan intervensi lanjut
Intervensi lanjut dikoordinasikan dengan Puskesmas
KLINIK PRATAMA
Pelayanan spesialistik sbg Intervensi lanjut
hasil kunjungan keluarga didukung oleh
sistem rujukan
Pembinaan dalam hal teknis medis
dikoordinasikan oleh Dinkes Kab/Kota
Bila diperlukan , RS bekerja sama dengan
Dinkes Kabupaten/Kota mengembangkan
telemedicine
RUMAH SAKIT
melaksanakan UKM dan UKP,
Pelaksana Kunjungan Keluarga
10
PUSKESMAS
PRAKTIK MANDIRI
dr, drg, Bidan/Tenaga kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan primer Fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan
KLINIK UTAMA
Menindaklanjuti hasil kunjungan keluarga
Penanggung jawab kesehatan di wilayah kerja
PERAN FASYANKES DALAM PIS-PK
12. PERSENTASE CAPAIAN KELUARGA
YANG DIKUNJUNGI DI JAWA TIMUR
Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat Februari 2019 dan Jumlah KK
sumber dari e-monev STBM
Jumlah KK Jumlah KK Didata Persentase
11.359.4234. 4.345.053 38%
10%
89%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PERSENTASE CAPAIAN KELUARGA YANG DIKUNJUNGI
DI JAWA TIMUR
Cakupan kunjungan keluarga Jumlah %
Cak. Kunjungan keluarga >75% 2 5
Cak. Kunjungan keluarga >50 - 75% 8 21
Cak. Kunjungan keluarga >30 - 50% 12 32
Cak. Kunjungan keluarga >10 - 30% 15 39
Cak. Kunjungan keluarga <10% 1 3
13. PERSENTASE CAPAIAN KELUARGA YANG DIKUNJUNGI DI KAB/KOTA
No KAB/KOTA KUNJUNGAN KELUARGA JUMLAH KELUARGA CAPAIAN
1 KOTA MALANG 22.329 216.106 10%
2 NGAWI 31.970 291.873 11%
3 LUMAJANG 39.066 311.608 13%
4 JEMBER 107.556 728.164 15%
5 KOTA BATU 7.998 53.839 15%
6 KOTA MOJOKERTO 5.932 35.994 16%
7 SITUBONDO 40.042 217.921 18%
8 KOTA BLITAR 7.699 39.429 20%
9 PASURUAN 100.267 431.870 23%
10 MALANG 167.324 702.677 24%
11 MOJOKERTO 76.642 307.255 25%
12 BLITAR 98.825 369.109 27%
13 BANGKALAN 69.898 251.919 28%
14 KOTA PROBOLINGGO 16.960 59.783 28%
15 SAMPANG 71.515 244.249 29%
16 PAMEKASAN 70.109 229.872 30%
17 NGANJUK 97.858 318.112 31%
18 GRESIK 101.661 327.063 31%
19 BANYUWANGI 154.045 486.973 32%
JAWA TIMUR 4.345.053 11.359.423 38%
15. INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS) KAB/KOTA DI JATIM
Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat 2 Februari 2019
IKS > 0,8 : Keluarga sehat
IKS 0,5 – 0,8 : Pra sehat
IKS <0,5 : tidak sehat
IKS JAWA TIMUR
0,18 (tidak sehat)
0.37
0.08
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
KOTA
SURABAYA
KOTA
KEDIRI
KOTA
MADIUN
KOTA
MOJOKERTO
GRESIK
SIDOARJO
KOTA
PASURUAN
MOJOKERTO
MAGETAN
LAMONGAN
MADIUN
KOTA
MALANG
BOJONEGORO
KOTA
BLITAR
KOTA
PROBOLINGGO
JAWA
TIMUR
NGANJUK
NGAWI
PAMEKASAN
PONOROGO
KEDIRI
JOMBANG
TUBAN
TULUNGAGUNG
BLITAR
PASURUAN
KOTA
BATU
PACITAN
LUMAJANG
MALANG
SITUBONDO
PROBOLINGGO
TRENGGALEK
BANYUWANGI
BONDOWOSO
BANGKALAN
SAMPANG
JEMBER
SUMENEP
0,18
16. CAPAIAN 12 INDIKATOR
JAWA TIMUR
Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat Februari 2019
52.65
88.62
94.27
82.68
92.49
32.03
23.16
38.99
48.87
43.28
97.4
90.26
0 20 40 60 80 100 120
Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan
Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
Anggota keluarga tidak ada yang merokok
Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
18. 18
“ Tenaga kesehatan harus aktif mendatangi
masyarakat, jangan menunggu di
Puskesmas menunggu orang sakit, datangi
mereka. Gencarkan, beritahukan mana yang
benar mana yang enggak benar dan mana
yang harus dilakukan dan mana yang tidak
boleh dilakukan sehingga pendekatan
kepada keluarga ini sangat diperlukan ”.
STRATEGI JAWA TIMUR
DALAM MENDUKUNG PIS-PK
PIS-PK melalui Revitalisasi
PELAYANAN KESEHATAN DI DESA
Ponkesdes
Upaya promotif,
Mewujudkan Desa Sehat yang meyelenggarakan
UKP dan UKM di tingkat desa dengan
mengutamakan upaya promotive dan preventif
(Perda Upaya Kesehatan No 2 Th 2016 Ps 9 ayat 2)
Penanganan kegawatdaruratan dan pengobatan dasar.
Upaya preventif,
Sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau
kelurahan dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya
Pembina Keluarga di Desa
20. Aku Bidan di desa
Fokus pada KIA, Gizi
dan Imunisasi
Aku Perawat di
desa
Fokus pada
Penyakit
menular dan
tidak menular
POSYANDU
Ayo ke…
21. TUGAS BIDAN DI DESA
• Membina POSYANDU beserta kader yang ada di
wilayahnya
• Melakukan kegiatan promotive dan preventif dengan
kunjungan rumah secara berkala pada sasaran keluarga
rawan masalah kesehatan untuk ibu dan anak termasuk
imunisasi
• Pendataan statis dan dinamis terhadap sasaran ibu
hamil, balita dan anak pra sekolah di tingkat desa
• Melakukan penanganan obstetri-neonatal emergency
• Membantu melakukan imunisasi
• Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait buku KIA
22. TUGAS PERAWAT DI DESA
• Membina POSBINDU beserta kader yang ada di
wilayahnya
• Melakukan kegiatan promotive dan preventif dengan
kunjungan rumah secara berkala pada sasaran keluarga
rawan masalah kesehatan untuk PENYAKIT MENULAR
DAN TIDAK MENULAR SERTA KESEHATAN JIWA
• Pendataan statis dan dinamis terhadap sasaran
POSBINDU di tingkat desa
• Melakukan penanganan kegawatdaruratan
• Melakukan pencatatan dan pelaporan penyakit menular
dan tidak menular serta kesehatan jiwa
23. PONKESDES, PUSTU DAN POLINDES
SEBAGAI WAHANA
• Fokus pada pelayanan kesehatan komunitas di tingkat desa
dengan mengutamakan promotive preventif
• Perawat dan bidan di desa bertugas sebagai bidan dan
perawat komunitas TIDAK diberi tugas tambahan di luar
optimalisasi posyandu dan posbindu tingkat desa serta
kunjungan rumah
• Perawat dan bidan di desa BUKAN pelaksana program,
TETAPI membantu program agar dapat berjalan efektif di
tingkat desa. Pengelolaan program ada di tingkat Puskesmas
24. LANGKAH INTERVENSI LANJUT
Prioritas Masalah
Masalah
Masalah
MASALAH
SMD
MMD
Pelaksanaan
Progres Target Indikator
PETA Wilayah
Analisis Situasi
EVALUASI
KEGIATAN
Akar Penyebab
Masalah
Puskesmas Desa
Capaian Indikator KS Wilayah
Capaian 3 terendah dari 12
indikator KS
Hasil Pendataan KS
Laporan kegiatan
Bagi Keluarga
dengan masalah
kesehatan
1. Peran Lintas
Sektor
2. Peran lintas
Program
3. Pemberdayaan
Masyarakat
Intervensi Individu/Keluarga
DOKUMENTASI POST
PRA
Dilakukan KOPIPU
(Konseling dari pintu
ke Pintu)
LANGKAH INTERVENSI LANJUT
25. LANGKAH KOPIPU (Konseling dari pintu ke Pintu)
•
Melakukan
pemetaan/
mapping
keluarga
dengan
masalah
kesehatan
.
Mapping
Keluarga
• Merencan
akan
penyeles
aian
masalah
kesehata
n
Rencana
Aksi
• Melakuka
n
koordinasi
dengan
organisasi
masyarak
at untuk
pelaksana
an
kegiatan,
membuat
jadwal
kegiatan
kunjungan
Koordinasi
• konselin
g
kesehat
an pada
keluarga
dengan
masalah
kesehat
an
Kunjungan
Konseling •Melakuka
n
pembinaan
keluarga
dengan
masalah
kesehatan.
pembinaan
keluarga
•Menentu
kan hasil
pembinaa
n dan
tindak
lanjut.
TINDAK
LANJUT
• Menentukan
hasil
pembinaan
dan tindak
lanjutembuat
laporan
kegiatan
kepada
Kepala
Puskesmas
LAPORAN
KEGIATAN
26. Contoh Operasional
NO MASALAH TINDAKAN DI TINGKAT
PUSKESMAS
TINDAKAN DI TINGKAT DESA
1. Ada pasien TBC yang
mangkir tidak melanjutkan
pengobatan
Pengelola Program TBC Puskesmas
meminta perawat di desa untuk
melakukan kunjungan rumah
Perawat di desa bersama kader melakukan
kunjungan rumah, memberi konseling dan
melakukan pendampingan sampai pasien
kembali berobat
2. Ada sasaran imunisasi yang
belum mendapatkan
imunisasi
Pengelola Program imunisasi
memberikan informasi kepada
bidan di desa
Bidan di desa bersama kader melakukan
kunjungan rumah, memberi konseling dan
meminta kesediaan untuk
mengimunisasikan anaknya
3. Ada ODGJ yang dipasung Pengelola Program Kesehatan Jiwa
Puskesmas melakukan koordinasi
dg pihak terkait untuk melakukan
tindakan perawatan sampai pasien
bebas pasung
Perawat di desa melaporkan ke Puskesmas
4 Perawat Ponkesdes
mendapatkan pasien
dengan gula darah tinggi
saat posbindu
Pengelola Program PTM dan
petugas BP memberikan layanan
dan menginformasikan kepada
perawat di desa bila pasien sudah
berobat
Perawat di desa memberi gelang supaya
ingat periksa risiko sakit dan melakukan
pendampingan kepada pasien agar
berobat teratur di Puskesmas
27. PUSKESMAS
RT
RT
RT
RW
Intervensi
Lanjut
Kunjungan
Keluarga
Intervensi awal
DESA
ANALISA
LOKMIN
BULANAN &
TRIBULANAN
• Hasil kunjungan keluarga segera
dilakukan intervensi lanjut yang di
analisa melalui manajemen
Puskesmas
• Intervensi lanjut untuk tingkat
keluarga, kelompok /masyarakat
• Perubahan kondisi kesehatan
keluarga hasil intervensi lanjut ,
segera informasi kesehatan
keluarga pada kunjungan
sebelumnya di update.
• Intervensi lanjut yang
membutuhkan dukungan LS
dibahas pada Lokakarya mini
tribulanan.
Percepatan Perubahan Capaian dan IKS
28. DAK FISIK DAN NON FISIK
DEKONSENTRASI KAPITASI
Pelatihan Keluarga Sehat
Pelatihan Manajemen
Puskesmas
Workshop PIS-PK di tingkat
provinsi untuk seluruh
kab/kota
Penguatan sarpras dan alkes
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan Imunisasi
BOK
Pembayaran jasa pelayanan
kesehatan
Dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan (antara lain
termasuk : pelayanan kesehatan luar
gedung : kunjungan, dan Belanja Alat
Kesehatan dan penyediaan alat
pendukung sistem informasi
APBD DANA DESA CSR
- Permenkes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan PIS-PK
- Permenkes Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2018
- PermendesPDTT nomor 19 Tahun 2018 tentang juknis penggunaan dana desa
- dll
SUMBER PEMBIAYAAN PIS-PK
30. Hasil kunjungan keluarga segera dilakukan intervensi lanjut untuk di
setiap tingkatan.
Optimalisasi dan pemberdayaan nakes di desaPergi Berdansa Di
Masa Senja
Membentuk daerah binaan dan melakukan monev terpadu terkait
pelaksanaan PIS-PK
Pemenuhan Pelayanan kesehatan dasar didukung dengan
peningkatan kompetensi faskes melalui pemenuhan sarana
prasarana SDM, alat kesehatan, farmasi dan sistem rujukan.
HARAPAN
Para undangan yang saya hormati,
Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mengusung agenda Program Indonesia Sehat (PIS) yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yakni Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana arah pembangunan kesehatan nasional ini bergerak ke arah promotif preventif dengan tetap memperhatikan upaya kuratif.
Kebijakan operasional Indonesia Sehat diprioritaskan pada Pendekatan Keluarga yang merupakan penguatan Puskesmas, Standar Pelayanan Mnimal yaitu kewenangan pemerintah Kabupaten Kota dalam mencapai pelayanan minimal kepada masyarakatnya serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yaitu menekankan kepada upaya promotif preventif. Untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan dilaksanakan dengan program Nusantara Sehat yaitu penempatan tim yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan.
Tahun 2017 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Sudah banyak hal yang kita lakukan bersama, namun masih banyak juga hal yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia semakin meningkat sehingga produktivitas dan daya saing bangsa semakin tinggi.
Mengimplementasikan 3 pilar penyokong utama Program Indonesia Sehat, memerlukan dukungan, kerjasama sekaligus kebersamaan semua pihak baik pelaku dan atau subyek dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Saat ini, dukungan regulasi operasional pelaksanaan Program Indonesia Sehat sudah ada dan sudah disampaikan kepada daerah atau seluruh pemangku kepentingan termasuk institusi pendidikan dan profesi, meski belum semua memahami dan mengambil peran sebagaimana diharapkan.
Yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga dan langsung diberikan intervensi awal terhadap permasalahan kesehatan setiap keluarga.
Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung saja, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi setiap keluarga di wilayah kerjanya.
Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari informasi kesehatan setap anggota keluarga dari profil kesehatan keluarga (sehingga informasinya valid) dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga). Selanjutnya Puskesmas akan melakukan analisis terhadap hasil kunjungan keluarga dan merencanakan upaya intervensi lanjut yang dilakukan terhadap masalah kesehatan yang dibahas dalam forum lokakarya mini Puskesmas. Dengan demikian pendekatan keluarga tidak hanya berupa pendataan/sensus saja.
Tujuan Pendekatan Keluarga:
1. Mengintegrasikan seluruh program di puskesmas
2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota
4. Mendukung pelaksanaan JKN
5. Mendukung tercapainya Program Indonesia Sehat
Bapak-Ibu yang saya hormati;
PISPK mendukung penerapan SPM.
Seluruh fasyankes terlibat dalam pelaksanaan PIS-PK.
Pada pelayanan kesehatan primer, Puskesmas berperan sebagai penanggung jawah kesehatan di wilayah kerja, pelaksana UKM UKP dan Pelaksana kunjungan keluarga.
Hasil kunjungan keluarga ditindaklanjuti dengan intervensi yang dilakukan oleh Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri dokter/dokter gigi/ bidan/tenaga kesehatan.
Apabila intervensi lanjut memerlukan pelayanan kesehatan spesialistik maka akan dilakukan rujukan ke FKTRL yaitu klinik utama atau rumah sakit sesuai dengan sistem rujukan.
FKTRL juga berperan dalam pembinaan teknis medis ke FKTP yang di koordinir oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
Pada daerah daerah tertentu, Bila diperlukan , RS bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten/Kota mengembangkan telemedicine.
Dari hasil kunjungan keluarga yang telah dilakukan dapat kita lihat gambaran dari 38 kab/kota yang ada di provinsi Jawa Timur.
Saat ini masih ada 24 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang persentase kunjungan keluarganya di bawah rerata provinsi (20,62%).
Kami berharap hal yang sama dapat dilakukan untuk di tingkat kab/kota terhadap Puskesmas telah menjadi lokus PIS-PK. Sehingga dapat menyemangati Puskesmas dalam melaksanakan PIS-PK.
Penentuan Prioritas Masalah bisa menggunakan USG (Urgency, Seriusness, Growth)
Akar penyebba masalah : menggunakan fish bone
SMD :
Tujuan :Pengenalan masalah kesehatan, menggali potensi sumber daya, Timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dengan mendayagunakan potensinya
MMD :
Tujuan :
Pengenalan masalah kesehatan
Menyepakati prioritas masalah
Menyepakati langka-langkah Pemecahan masalah
Masyarakat berperan aktif
Pelaksana : Ketua RW/RT/Dusun/Dukuh
Ketua Kelompok PKK RW/RT atau ketua kelompok dasawisma
Bapak-Ibu yang saya hormati;
Perubahan IKS yang didalamnya melibatkan perubahan perilaku, tentu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu kita tidak bisa menunggu kunjungan keluarga total coverage terlebih dulu baru dilakukan intervensi lanjut.
Hasil kunjungan keluarga harus segera kita lakukan intervensi lanjut, Intervensi lanjut dari hasil analisa Puskesmas di lakukan untuk tingkat keluarga, atau kelompok/masyarakat, Intervensi lanjut dapat dimulai bila kunjungan di tingkat RT sudah total coverage. Selanjutnya Puskesmas akan melanjutkan kunjungan ke RT selanjutnya.
Hal ini dilakukan utuk mempercepatan perubahan capaian dan IKS
Salah satunya sebagai contoh adalah :
Kunjungan keluarga yang sudah total coverage di satu RT, dapat langsung diinformasikan kepada program terkait, kepada pemerintah / LS terkait untuk segera dianalisis dan dilakukan intervensi lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di RT tersebut.
Pada saat yang sama, Tim Pembina Keluarga Puskesmas juga melakukan kunjungan keluarga kepada RT lain hingga total coverage dan kemudian melakukan hal yang sama seperti pada RT sebelumnya
Kita harapkan, dengan melakukan percepatan intervensi tersebut, maka IKS desa yang akan muncul saat seluruh RT total coverage akan sudah lebih baik karena intervensi lanjut sudah dilakukan.
Saudara-saudara sekalian,
Dari sisi pembiayaan, seharusnya tidak akan ada lagi hambatan dalam implementasi PIS-PK.
Banyak sumber dana yang dapat dimanfaatkan antara lain, dukungan dari Pusat, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semakin meningkat, biaya operasional dari Kapitasi, Dana Dekonsentrasi, dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan.
Sumber-sumber pendanaan tersebut sudah ada regulasi pemanfaatannya. Mengingat pelaksanaan PIS-PK akan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan kabupaten/kota, maka Pendanaan dari APBD pun diperlukan.
Bapak dan Ibu yang saya Hormati
Kami berharap, pertemuan ini dapat semakin memperjelas pemahaman kita semua dalam melaksanakan pelayanan dasar.
Saya berharap :
Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota melaksanakan PIS-PK untuk dapat menerapkan SPM sesuai dengan tahapan
Hasil kunjungan keluarga segera dilakukan intervensi lanjut untuk di setiap tingkatan.
Dinas Kesehatan memfasilitasi, mengkoordinir dan melakukan pembinaan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
Pemenuhan Pelayanan kesehatan dasar didukung dengan peningkatan kompetensi faskes melalui pemenuhan sarana prasarana SDM, alat kesehatan, farmasi dan sistem rujukan.
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang