Paparan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dokumen ini membahas tema pembangunan kesehatan, capaian, permasalahan, dan program prioritas kesehatan tahun 2017 seperti layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, sanitasi dan pencegahan penyakit.
Stunting merupakan persoalan serius yang mengancam generesai penerus bangsa dan masih banyak terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat ± 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Parahnya di Indonesia, stunting tak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, tetapi juga dialami oleh balita dari keluarga yang mampu karena penerapan pola asuh yang tidak tepat.
Stunting merupakan persoalan serius yang mengancam generesai penerus bangsa dan masih banyak terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat ± 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Parahnya di Indonesia, stunting tak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, tetapi juga dialami oleh balita dari keluarga yang mampu karena penerapan pola asuh yang tidak tepat.
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020Reza Hendrawan
Buku profil ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dan UNICEF yang menganalisis lanjut data Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2019. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan WASH dan mengukur pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama untuk indikator air dan sanitasi di Puskesmas di Indonesia. Selain itu data dan informasi ini juga sebagai acuan dalam penentuan variabel WASH pada Rifaskes yang akan datang agar sesuai dengan target pencapaian WASH semesta pada tahun 2030.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020Reza Hendrawan
Buku profil ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dan UNICEF yang menganalisis lanjut data Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2019. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan WASH dan mengukur pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama untuk indikator air dan sanitasi di Puskesmas di Indonesia. Selain itu data dan informasi ini juga sebagai acuan dalam penentuan variabel WASH pada Rifaskes yang akan datang agar sesuai dengan target pencapaian WASH semesta pada tahun 2030.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
Bangun Mandar Bidang Kesehatan merupaka intervensi program kesehatan pada lokus desa bangunmandar yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012-2017
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
1. Paparan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017
Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Pada Paparan Program Prioritas Pembangunan
Mamuju, 17 Januari 2017
2. Lay Out Persentase
Tema dan Isu Strategis Pembangunan Kesehatan
Tahun 2017
Capaian Pembangunan Kesehatan
Permasalahan Pembangunan Kesehatan
Program Prioritas
Penutup
1
2
3
4
5
3. TEMA PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi
Sulawesi Barat TAHUN 2017
“Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan
melalui Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Hidup menuju
Sulawesi Barat yang Malaqbi”
4. Layanan
dan
Aksebilitas
Pendidikan;
Layanan
dan
Aksebilitas
Kesehatan
Ibu
dan
Anak;
Cakupan
Kualitas
Air
Baku,
Sanitasi
dan
Air
Bersih;
Konek8vitas
Infrastruktur
Wilayah
dan
Pembangunan
Wilayah
Pinggiran;
Pemberdayaan
Masyarakat
Miskin;
Kualitas
dan
Keunggulan
Sumber
Daya
Manusia
Dalam
Menghadapi
Masyarakat
Ekonomi
Asean
(MEA);
Ketahanan
Pangan
dan
Komoditas
Unggulan
melalui
Agroindustri
dan
Daya
Saing
Daerah;
Keunggulan
Wisata
dan
Budaya
Daerah;
Tata
Kelola
Pemerintahan
dan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Daerah;
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2017
6. Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Barat
RSUD
Majene
RSUD
Polewali
Mandar
RSUD
Kondosapata
Mamasa
RSUD
Mamuju
RSUD
Mamuju
Tengah
RSUD
Mamuju
Utara
RS
Regional
Provinsi
Sulawesi
Barat
RS
Banua
Mamase
RS
Mitra
Manakarra
7. Dokter
Spesialis
:
74
Dokter
Umum
:
152
Dokter
Gigi
:
71
Perawat
:
1535
Bidan
:
1263
Apoteker
dan
Kefaramasian
:
117
Tenaga
Kesehatan
Strategis
8. 59.74
60.63 61.01 61.53 62.24
64.22
66.53 67.09 67.7 68.31 68.90 69.55
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Angka Harapan Hidup
Sulawesi Barat Indonesia
9. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Pendek
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 - 2015
Sumber : Riskesdas dan PSG 2015
Berdasarkan indikator Berat Badan /Umur Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Umur
11. Permasalahan Pembangunan Kesehatan
Angka
Harapan
Hidup
Dari
Tahun
Ketahun
Mengalami
Peningkatan
Namun
Masih
Berada
Di
Bawah
Rata-‐rata
Nasional
Masih
Tingginya
Angka
Kema>an
Bayi
dan
Ibu
Kasus
Kema>an
Ibu
Tahun
2015
:
52
Kasus
Kasus
Kema>an
Bayi
:
263
Kasus
Akses
Sanitasi
dan
Air
Bersih
yang
masih
Rendah
12. Program
Prioritas
“Money
Follow
Program”
Pembangunan
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi
Barat
Layanan
dan
Aksebilitas
Kesehatan
Ibu
dan
Anak;
Penguatan
Promo>f
dan
Preven>f:
“Gerakan
Masyarakat
Hidup
Sehat”
Peningkatan
Mutu
dan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Percepatan
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
Pencegahan
Penyakit
Menular
dan
Tidak
Menular
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
dan
Anak
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Sosial,
Dinas
PU,
BPMPD,
BPP&PA,
Bappeda,BPJS,
BKKBN,
Lembaga
Profesi
Kesehatan,
Perguruan
Tinggi,
Ormas
Program
Prioritas
Provinsi
Sulawesi
Barat
Program
Prioritas
Kesehatan
13. Tujuan dan Sasaran Program Kesehatan
Tahun 2017
No
Indikator
Capaian
Tahun
2016
Target
2017
Keterangan
1
Persentase
Persalinan
oleh
Tenaga
Kesehatan
Terla8h
82,80
%
86,20
%
Akan
tercapai
2
Persentase
Balita
di8mbang
Berart
Badannya
71,80
%
91.44
%
Akan
tercapai
3
Persentase
Balita
Gizi
Buruk
mendapat
Perawatan
100
%
100
%
Tercapai
4
Persentase
Rumah
Sakit
yang
Terakreditasi
44
%
60
%
Akan
tercapai
5
Persentase
Penduduk
Memiliki
Jamban
61,82
%
75
%
Akan
tercapai
6
Angka
Penemuan
Kasus
Malaria
<
1
1,5
Tercapai
7
Tersedianya
Obat
dan
Vaksin
di
Sarana
Kesehatan
100
%
15. NO
Program
Anggaran
Keterangan
1
Program
Obat
dan
Perbekalan
Kesehatan
926,591,000
Dinkes
2
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
118.725.000
Dinkes
3
Program
Pengawasan
Obat
dan
Makanan
45,520,000
Dinkes
4
Program
Promosi
Kesehatan
dan
pemberdayaan
Masyarakat
319.000.000
Dinkes
5
Program
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
586,812,500
Dinkes
6
Program
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
444,435,000
Dinkes
7
Program
Pencegahan
dan
penanggulangan
Penyakit
Menular
1.049.372.450
Dinkes
8
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
1,062,755,000
Dinkes
9
Program
Peningkatan
Keselamatan
Melahirkan
Ibu
dan
Anak
742,520,000
Dinkes
10
Program
Kebijakan
dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
968,719,000
Dinkes
11
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
711,095,000
Dinkes
12
Program
Pengembangan
Sistem
Informasi
Kesehatan
185.782.053
Dinkes
13
Program
Pelayanan
Kesehatan
Perorangan
117,630,000
Dinkes
Anggaran Menurut Program Kesehatan Tahun 2017
16. Anggaran Pembangunan Kesehatan (Dekonsentrasi)
Tahun 2017
No
Program
Anggaran
Keterangan
1
Program
Kebijakan
dan
Manajemen
Kesehatan
1.227.286.000
2
Program
Kesehatan
Masyarakat
13.501.060.000
3
Program
Pelayanan
Kesehatan
2.774.019.000
4
Program
Pengendalian
Penyakit
5.758.845.000
5
Program
Pelayanan
Obat
1.517.441.000
6
Program
Pengembangan
SDM
Kesehatan
2.817.564.000
Total
Anggaran
27.596.215.000
17.
18. Pemicuan Jamban Sehat
Pemicuan Jamban Sehat Desa
Sasaran Program
Bangunmandar. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan bekerja
sama dgn Pemerintah Kab dan
TNI dan mendapat Support
dari Faskom Bangunmandar
dalam rangka peningkatan
Kepemilikan Jamban
19. Pelatihan PMBA
Dalam
rangka
mengentaskan
kemiskinan
didaerah
desa
Bagunmandar
maka
dilakukan
suatu
gerakan
yaitu
gerakan
gizi
par8sipa8f,
dengan
tujuan
Mengiden8fikasi
masalah
gizi
pada
8ngkat
keluarga;
Melakukan
peningkatan
pelayanan
gizi
keluarga
berbasis
masyarakat
yaitu
tambahan
hari
pelayanan
gizi
diluar
jadwal
posyandu
seper8
konseling
masalah
gizi,
Pemberian
Makan
Bayi
dan
Anak
(PMBA),
MP-‐ASI,
pemberian
obat
gizi.
Kegiatan
ini
mendapat
Apresiasi
dari
kementerian
Kesehatan
atas
par8sipasi
ak8f
dari
Ibu
–
Ibu
PKK.
20. Layanan Kesehatan Bergerak
Layanan
Kesehatan
bergerak
dengan
Tim
Dokter
Spesialis
yang
menyisir
wilayah
–
wulayah
terpencil
di
Provinsi
Sulawesi
Barat.
Pelayanan
kesehatan
bergerak
yang
pihaknya
programkan
ini
bertujuan
untuk
mengop8malkan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat.
Khususnya
masyarakat
desa
ter8nggal.
21. Kalakarya Kesehatan
Kegiatan
mendorong
keterlibatan
semua
lini
masyarakat
di
desa
dan
kecamatan
dalam
berperan
secara
Ak8f
dalam
Pelaksanaan
Pembangunan
Kesehatan.
Kalalarya
Kesehatan
Tahun
2015
dan
2016
di
Fokuskan
pada
daerah
sasaran
Program
Bangunmandar.
Kegiatan
ini
memiliki
Mo.o
Merajut
Krea2vitas,
Membangun
Kesadaran
Mewujudkan
Impian
22. Kantor
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi
Barat
Kompleks
Perkantoran
Gubernur
Sulawesi
Barat,
Jl.
H.
Abd.
Malik
Paeana
Endeng,
Rangas,
Kec.
Simboro
Kabupaten
Mamuju,
91512
Website
:
dinkes.sulbarprov.go.id
Email
:
dinkessulbar@gmail.com
SMS
Center
:
08114252550
Page
:
Portal
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi
Barat