Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
HFMEA atau FMEA di Puskesmas merupakan salah satu alat manajemen risiko yang cukup lengkap dan mudah digunakan, termasuk untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien di fasiltas layanan kesehatan.
Catatan: diperlukan diklat khusus untuk melatih kemampuan staf melakukan FMEA.
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
HFMEA atau FMEA di Puskesmas merupakan salah satu alat manajemen risiko yang cukup lengkap dan mudah digunakan, termasuk untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien di fasiltas layanan kesehatan.
Catatan: diperlukan diklat khusus untuk melatih kemampuan staf melakukan FMEA.
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Bahan Tayang Kebijakan PIS-PK di Masa Pandemi Covid-19.pdfayusthea1
materi kebijakan PIS PK pada pelatihan kesehatan yang dilakukan pada masa pandemi cobid 19, dimana meubah semua tatanan kehidupan di masyarakat mulaid ari pola hidup samapi dengan pola kerja di lingkungan sekita kita, maka dengan ini disampaikan penerapa kerja di masa pandemi covid 19 merujuk pada pedoman WHO dan kementerian kesehatan republik Indonesia
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memuat Teman Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Materi ini berisi tentang persiapan pendataan PIS-PK, hal-hal apa yang harus disiapkan, dari mulai sosialisasi di internal puskesmas, pengaturan tugas, pembiayaan, sampai persiapan pendataan
4. 4
Meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan
Pembangunan Kesehatan
Kemitraan
Pusat & Daerah & Lintas Sektor
& Swasta & Penggerakan Masy.
Tujuan
adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan kesehatan
6. VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;
Berkepribadian dlm budaya
PROGRAM
INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA
PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PENGUATAN
YANKES
PARADIGMA
SEHAT
JKN
RENSTRA
2015-2019
3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,
SEKTORUNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN
NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
PENDEKATAN KELUARGA
GERAKAN MASYARAKAT SEHAT
PEMBANGUNAN KESEHATAN dalam RPJMN & RENSTRA 2015 – 2019
7. RENSTRA
2015-2019
Program
• Promotif – preventif
sebagai landasan
pembangunan kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat
• Keterlibatan lintas sektor
Program
• Peningkatan Akses terutama pd
FKTP
• Optimalisasi Sistem Rujukan
• Peningkatan Mutu
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas gotong
royong
• Kendali Mutu & Kendali
Biaya
• Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan KIS
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis resiko
kesehatan (health risk)
PENDEKATAN
KELUARGA
7
Pilar 1.
Paradigma Sehat
Pilar 2. Penguatan
Yankes
Pilar 3. JKN
GERMAS
Program Indonesia Sehat
9. 9
Permenkes 39 tahun 2016
Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK
Program
Indonesia Sehat
dilaksanakan untuk
meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
1
Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
diselenggarakan
melalui Pendekatan
Keluarga
2
Pendekatan keluarga
adalah salah satu cara
Puskesmas untuk
meningkatkan
jangkauan sasaran &
mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya
dengan mendatangi
keluarga
3
Integrasi
UKP & UKM secara
berkesinambungan,
dengan target / fokus
keluarga, berdasarkan
data dan informasi dari
Profil Kesehatan
Keluarga.
4
10. Pendekatan pelayanan yang
mengintegrasikan UKP & UKM
secara berkesinambungan,
dengan target keluarga, didasari
data & informasi dari profil
kesehatan keluarga
1. Mengintegrasikan semua
program yang ada di Puskesmas
2. Meningkatkan akses keluarga
terhadap pelayanan kesehatan
yang komprehensif
3. Mendukung pencapaian SPM
Kab/Kota dan SPM Provinsi
4. Mendukung pelaksanaan JKN
5. Mendukung tercapainya
program indonesia sehat
10
adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan
akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga
Pengertian
Pendekatan Keluarga
Tujuan
11. 11
adalah Fasyankes yang menyelenggarakan
Upaya Kesehatan Masyarakat & Perseorangan
tingkat Pertama,
Puskesmas
(Permenkes 75 tahun 2014)
Mengutamakan upaya Promotif & Preventif
Untuk mencapai derajat
kesehatan masy. setinggi-
tingginya di wilayah
kerjanya
TUGAS: Melaksanakan KEBIJAKAN KESEHATAN untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
dalam rangka mendukung terwujudnya KECAMATAN SEHAT
FUNGSI: Penyelenggara UKM dan UKP Tingkat Pertama
12. 12
Fungsi
“Puskesmas”
1. UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT (UKM)
2. UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN (UKP)
a. UKM Esensial
b. UKM Pengembangan
(Pasal 5 Permenkes 75/2014)
PENDEKATAN
KELUARGA
Note : dapat ditambahkan indikator sesuai kebutuhan setempat
OUTCOME
KERANGKA KONSEP “PENDEKATAN KELUARGA”
INDIKATOR KELUARGA SEHAT
14. 14
PENYIAPAN KEBIJAKAN/ PEDOMAN/ MATERI AWAL:
- PEDOMAN & JUKNIS
- KURIKULUM & MODUL PELATIHAN
- PROKESGA (TERCETAK & ELEKTRONIK) PROTOTIVE
- SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN
- DLL
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PENYEDIAAN DANA SECARA BERTAHAP, TERUTAMA UTK:
- KELENGKAPAN SARANA & PRASARANA PUSKESMAS
- PELATIHAN TENAGA KESEHATAN (TOT)
- BIAYA OPERASIONAL
KOORDINASI & BIMBINGAN:
RAKERKESNAS, BINWIL TERPADU, DLL
PEMANTAUAN & PENGENDALIAN: SISTEM PENCATATAN &
PELAPORAN,
- PENGHITUNGAN INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS) UTK
KOMPETISI SEHAT
- (BENCHMARKING) TK. NASIONAL
Peran Pusat
15. EVALUASIPELAKSANAANPERSIAPAN
1. Melakukan PELATIHAN
TOT (Teknis Program
& Manajemen
Puskesmas)
berkoordinasi dengan
Kemenkes dan
Bapelkes Provinsi
2. Menyediakan sumber
daya lain : SARPRAS
dan ALAT
PENDUKUNG, dll di
Puskesmas
1. Melakukan
PENGOLAHAN DATA
keluarga sehat di tingkat
provinsi
2. Koordinasi dan Bimtek
3. MEMBINA dan
Melakukan
KOORDINASI dengan
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dalam
proses kegiatan,
1. Melakukan pemantauan dan
pengendalian
2. Mengembangkan sistem
Pelaporan
3. Memberikan umpan balik
hasil pelaporan pada
Kabupaten/Kota
4. Melakukan pemetaan
wilayah tingkat provinsi
berdasarkan hasil evaluasi
15
Peran Provinsi
16. EVALUASIPELAKSANAANPERSIAPAN
MENYEDIAKAN SDM di Puskesmas yang
dibutuhkan
Melakukan PELATIHAN/PEMBEKALAN
Menyediakan SARANA PRASARANA dan
ALAT PENDUKUNG di Puskesmas
Menyediakan BIAYA OPERASIONAL untuk
Puskesmas
PENGOLAHAN DATA keluarga sehat
di tingkat kabupaten/kota
Korrdinasi dan Bimtek
MEMBINA Puskesmas dalam
proses MANAJEMEN PUSKESMAS
(P1 – P2-P3)
P1. PERENCANAAN – RUK, RPK berdasarkan hasil analisis data
P2. PENGGERAKAN – PELAKSANAAN melalui LOKAKARYA MINI
P3. PENGAWASAN-PENGENDALIAN-PENILAIAN
Pemantauan dan
pengendalian
Mengembangkan sistem
Pelaporan
Memberikan umpan balik
pelaporan pada
Puskesmas dan
kecamatan
Pemetaan wilayah
berdasarkan hasil
evaluasi
16
Peran Kabupaten/Kota
18. Membantu
Puskesmas dalam melakukan
tiap tahapan pelaksanaan
Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga terutama
dalam pelaksanaan mulai dari
perencanaan, kunjungan
keluarga, intervensi
18
HARAPAN PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA
Program
Indonesia
Sehat
Dgnpendekatan
keluarga
IMPLEMEN
TASI
19. 19
1. Pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup
sehat mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan
2. Melalui pendekatan keluarga integrasi program UKM
dan UKP menjadi lebih optimal
3. Pendekatan keluarga dilakukan :
– total coverage didasarkan pada real
database kesehatan seluruh keluarga di
wilayah kerja puskesmas
– 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah
kesehatan prioritas yang akan
ditanggulangi sampai tahun 2019
PENUTUP
Hadirin yang berbahagia,
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada visi misi Presiden. Visi Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 misi pembangunan, dimana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
Dalam pembangunan nasional 2015-2019 kita juga ingin membangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan TRISAKTI. Untuk mewujudkan TRISAKTI tersebut maka ditetapkan 9 agenda prioritas (NAWACITA), dimana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui program Indonesia pintar, program Indonesia sehat dan program Indonesia kerja dan program Indonesia sejahtera.
Program Indonesia sehat terdapat 3 komponen yang akan kita lakukan yaitu: 1) Mewujudkan paradigma sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Program tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Keluarga sehingga keluarga sehat dapat terwujud. Untuk mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga ini dan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan maka Kemenkes akan menempatkan tenaga kesehatan secara tim yang kita namakan program “NUSANTARA SEHAT”.
PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
Pilar 1. Paradigma Sehat :
Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:
Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Penerapan pendekatan continuum of care.
Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).
Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
Kenapa keluarga?? Karena Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi inti Pembangunan Kesehatan sesuai UU 36 tahun 2009.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada dasarnya merupakan integrasi pelaksanaan program-program kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target / fokus keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga.
.
Sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014
Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, baik UKM esensial dan UKM Pengembangan
penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan kedua fungsi tersebut Puskesmas melaksanakan pendekatan keluarga yang terdiri dari 12 Indikator keluarga sehat, sebagai upaya pengintegrasian seluruh upaya yang dilakukan Puskesmas.
12 indikator utama ini telah disepakati untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga yang merupakan area prioritas yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan program diluar area prioritas. Area prioritas tersebut yaitu kesehatan ibu dan anak, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta perilaku dan kesehatan lingkungan.
Diluar Indikator tersebut, daerah dapat menambahkan sesuai kebutuhan daerah / lokal setempat.
