2. DAFTAR ISI
1. ALUR PIKIR
2. LATAR BELAKANG
3. DEFINISI BOK
4. TUJUAN
5. SASARAN BOK
6. KEBIJAKAN OPERASIONAL
7. DASAR HUKUM
8. INDIKATOR KEBERHASILAN
9. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK
1. UPAYA KESEHATAN YANG DIBIAYAI
2. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN
3. PENYELENGGARAAN MANAJAMEN PUSKESMAS
4. PEMELIHARAAN RINGAN
10. PENGORGANISASIAN
11. PERAN KAB/KOTA
12. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BOK
13. INDIKATOR KEBERHASILAN
14. MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK
15. MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN
16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
17. ALAMAT SEKRETARIAT DAN KONTAK PERSON
2
3. MASYARAKAT GOAL
SEHAT
KELUARGA
KECIL BAHAGIA
& SEJAHTERA
TARGET
PENYAKIT ANTARA
TERKENDALI
STATUS GIZI LINGKUNGAN
BAIK SEHAT
KERJASAMA DUKUNGAN
MASYARAKAT
LINTAS SEKTOR MENDASAR
BERPERAN AKTIF
KOMPAK
4. Upaya Penunjang:
Perbaikan Manajemen SDM Kesehatan
Pengembangan Jamkesmas
BOK
Reformasi Birokrasi Upaya Langsung:
Penurunan
Peningkatan Mutu & Akses Yankes
Upaya KIA dan KB Angka
Manajemen Khusus DTPK dan DBK Kematian Ibu
Perbaikan Gizi dan Angka
Ketersediaan, Keterjangkauan, Kematian
Keamanan Obat & Makanan Pengendalian Penyakit
Anak
Penyehatan Lingkungan
Upaya Mendasar: Promosi Kesehatan
Keterpaduan Pembangunan Lintas
Sektoral
Pemberdayaan Masyarakat
4
5. ALUR PIKIR
Masya
Masyarakat
rakat
Sehat
Sehat
5
6. LATAR BELAKANG
Untuk mendukung pencapaian SPM dalam upaya mempercepat
pencapaian target MDGs perlu kerja keras secara menyeluruh dari pusat
sampai ke tingkat akar rumput.
Pendekatan untuk percepatan adalah:
INTENSIFIKASI,
EKSTENSIFIKASI,
INOVASI
Dan diperlukan perubahan (REFORMASI) yang lebih sistematis dan
mendasar dalam sistem upaya kesehatan secara nasional
Biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan primer
tersebut sangat kecil
Kemampuan perencanaan di Puskesmas melalui Lokakarya Mini terbatas.
Oleh karena itu perlu terobosan dalam hal pembiayaan, antara lain dalam
bentuk BIAYA OPERASIONAL untuk memperlancar kinerja Puskesmas guna
mendukung pencapaian target MDGs
6
7. DEFINISI BOK
Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan
kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium
Development Goals (MDGs) melalui peningkatan kinerja
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan
Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan promotif dan preventif.
7
8. TUJUAN
UMUM
Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk
mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target
Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.
KHUSUS
Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif.
Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam
perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
8
9. SASARAN BOK
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Puskesmas dan jaringannya
3. Poskesdes
4. Posyandu
9
10. KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (1)
1. BOK merupakan bantuan Pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang diutamakan promotif dan preventif.
2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang
penyalurannya pada tahun 2011 melalui mekanisme Tugas
Pembantuan ke Kabupaten/Kota.
3. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak
mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional
Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana
operasional yang tidak terbiayai melalui BOK.
4. Besaran Alokasi dana BOK Kab/Kota tahun 2011 ditetapkan sesuai
dengan SK Menteri Kesehatan.
5. Dana BOK terdiri dari dana manajemen tingkat Kab/Kota dan dana
operasional di puskesmas.
6. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan
dalam Petunjuk Teknis BOK 2011.
10
11. KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (2)
7. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam
Petunjuk Teknis BOK 2011.
8. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk
mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes
dan Posyandu.
9. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang
disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan
secara rutin, periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah
Puskesmas.
10. Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu pada Standar
Biaya tahun 2011 dan apabila tidak ada dalam Standar Biaya, dapat
menggunakan real / at cost atau mengacu pada POA.
11. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip
keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.
11
12. DASAR HUKUM (1)
1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
3. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
6. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
7. UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
8. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
9. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
11. Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara
12. No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010 – 2014
12
13. DASAR HUKUM (2)
13. Peraturan Presiden No 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2011
14. Permenkes No 210/Menkes/Per/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan Tahun 2011
15. Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas
PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .
17. SK Menkes No. 1752/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang
Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas
nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam
pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat
Kab/Kota TA. 2011, yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah Kab/kota untuk atas
nama Menteri Kesehatan RI selaku pengguna anggaran/Barang
menandatangani SK penetapan pejabat pengelola anggaran Kementerian
Kesehatan di tingkat Kab/Kota.
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya
tahun 2011.
13
14. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK
A. Upaya Kesehatan di Puskesmas
B. Penunjang Pelayanan Kesehatan
C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas
D. Pemeliharaan Ringan
14
15. A. UPAYA KESEHATAN DI PUSKESMAS
Dari sekian banyak upaya kesehatan yang
diselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanya
digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang
bersifat promotif dan preventif yang meliputi:
1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga
Berencana
2. Imunisasi
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Promosi Kesehatan
5. Kesehatan Lingkungan
6. Pengendalian Penyakit
15
16. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (1)
1. Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita,
kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia
subur, wanita usia subur, tempat-tempat umum, dll)
2. Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak
menular, vektor, dll)
3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus risiko tinggi,
perawatan kesehatan masyarakat, pendampingan minum obat,
pemasangan stiker P4K, ANC, PNC dll)
4. Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA,
KB, imunisasi, gizi dll)
5. Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus
6. Pengambilan spesimen
16
17. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (2)
7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, spraying,
abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll)
8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung
program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung,
pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll)
9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat
umum, pengelolaan sampah, dll)
10. Pengambilan vaksin
11. Transport Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari
Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko
tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal
12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan
dengan gizi kurang
17
18. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI BOK
Upaya kuratif dan rehabilitatif
Gaji, uang lembur, insentif
Pemeliharaan gedung (sedang dan berat)
Pemeliharaan kendaraan
Biaya listrik, telepon, dan air
Pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan
Biaya konsumsi untuk penyuluhan
Pencetakan
ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas
18
19. B. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan
preventif dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh
kegiatan penunjang yang meliputi:
Bahan kontak
Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan
Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh
masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan
Operasional Posyandu dan Poskesdes
19
20. C. PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN PUSKESMAS
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
Penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas dilakukan
secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber
dana yang ada termasuk salah satunya BOK.
LOKAKARYA MINI PUSKESMAS
Merupakan proses penyusunan rencana aksi dari kegiatan-
kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun
menjadi kegiatan bulanan (POA bulanan), termasuk
kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK.
EVALUASI
Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas
dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan
20
21. D. PEMELIHARAAN RINGAN
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di
Puskesmas, maksimal 5 % dari total dana
BOK dapat dimanfaatkan untuk
pemeliharaan ringan di Puskesmas dan
jaringannya.
Contoh : termos es, bahan bakar cold
chain, gayung, ember, gorden, bola lampu,
seprai, dll
21
22. PENGORGANISASIAN (1)
Pengelolaan kegiatan BOK dilaksanakan secara
bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah Kabupaten/Kota
Di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota,
pengelolaan BOK terintegrasi dengan Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan
Persalinan (Jampersal)
Pengorganisasian manajemen BOK terdiri dari:
Tim Koordinasi BOK (bersifat lintas sektor), sampai
tingkat kabupaten/kota
Tim Pengelola BOK (bersifat lintas program), sampai
tingkat Puskesmas
22
23. PENGORGANISASIAN (2)
PUSAT
TIM KOORDINASI TIM PENGELOLA
PROVINSI
TIM KOORDINASI TIM PENGELOLA
KABUPATEN/KOTA
TIM KOORDINASI TIM PENGELOLA
PUSKESMAS
TIM PENGELOLA
23
24. PERAN KAB/KOTA (1)
MANAJEMEN KEUANGAN
1. Menetapkan besaran alokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK
Kadinkes Kab/Kota.
2. Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui SK
Bupati/Walikota.
3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat
Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara
Pengeluaran, Pengelola Keuangan Puskesmas, Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang, Pengelola Satker) melalui Surat
Keputusan KPA
4. Mensosialisasikan pemanfaatan dana BOK ke Puskesmas.
5. Mencairkan dana berdasarkan POA Puskesmas yang telah di verifikasi
tim pengelola Jamkesmas-Jampersal-BOK.
6. Menyalurkan dana BOK ke Puskesmas.
7. Mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BOK.
8. Melaporkan realisasi keuangan berupa SAI (SAK dan SIMAK BMN)
24
25. PERAN KAB/KOTA (2)
MANAJEMEN PROGRAM
1. Pertemuan:
A. Sosialisasi BOK ke Puskesmas
B. Evaluasi pelaksanaan BOK
2. Penyelenggaraan orientasi/ refreshing dalam rangka
manajemen BOK
3. Monitoring dan Evaluasi BOK ke Puskesmas
4. Administrasi pengelolaan, pencatatan dan pelaporan
BOK
25
26. MEKANISME PENCAIRAN & PENYALURAN
DANA BOK
PUSAT SK Menkes
1 --- Mek Alokasi
3
Mekanisme 2b
--- Mek Pencairan
TP
DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA SK Kepala DInas
4 2a
PUSKESMAS
26
27. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator Input Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK dari SKPD
Indikator Proses Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini
Indikator Output Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan, dengan
indikator:
1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki
kompetensi kebidanan
4. Cakupan pelayanan nifas
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani
6. Cakupan kunjungan bayi
7. Cakupan desa UCI
8. Cakupan pelayanan anak balita
9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24
bulan dari keluarga miskin
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
12. Cakupan peserta KB aktif
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
14. Cakupan Desa Siaga Aktif
27
28. MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK
TIM PENGELOLA
PUSAT
JENIS LAPORAN
-SAI (SAK dan SIMAK)
-Penerimaan dan Realisasi Dana BOK
TIM PENGELOLA
KAB/KOTA
(PPK)
JENIS LAPORAN:
-Penerimaan dan realisasi Dana BOK
-Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB)
PUSKESMAS
(Pengelola Keuangan)
28
29. MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN
PUSAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI
DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA LAPORAN PELAKSANAAN
BOK TERINTEGRASI DLM
LAPORAN SP2TP/SP3
(SIKNAS ONLINE)
PUSKESMAS
29
30. PEMBINAAN
Pembinaan dilakukan secara berjenjang
Mulai dari penyusunan POA dan penggerakan
pelaksanaan kegiatan BOK
Secara berkala dan terintegrasi dengan kegiatan
Jamkesmas dan Jampersal
Terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi
Dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara
acak, melalui pertemuan koordinasi di tingkat
kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas
30
31. PENGAWASAN
Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
Program BOK dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Fungsional (APF)
1. Pengawasan melekat (Waskat) oleh
pimpinan masing-masing
2. Pengawasan fungsional internal oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Pengawasan eksternal oleh BPK
31
32. SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK
JAMKESMAS JAMPERSAL BOK
Jaminan Kesehatan Jaminan Persalinan untuk Bantuan untuk
Masyarakat Miskin sasaran yang blm memiliki operasional Puskesmas
jaminan
Penerima dana Penerima dana Dinkes Penerima dana Dinas
puskesmas kab/kota & fasilitas Kesehatan Kab/Kota
pelayanan kesehatan tk
lanjutan
Bantuan Sosial Bantuan Sosial Mek Tugas Pembantuan
Sasaran masy miskin Sasaran Ibu hamil , Ibu Sasaran sel masy di wil
bersalin, Ibu nifas , bayi kerja Pusk
baru lahir yg blm memiliki
jaminan persalinan
33. SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK
JAMKESMAS JAMPERSAL BOK
Kuratif dan Promotif, preventif,Kuratif, Promotif dan preventif
rehabilitatif rehabilitatif
Fokus kegiatan Fokus kegiatan Fokus kegiatan
Rawat jalan Pemeriksaan Upaya yankes
Rawat inap kehamilan Penunjang yankes
Gadar Pertolongan persalinan Manajemen
Transport rujukan Pelayanan nifas, puskesmas
termasuk pelayanan Pemeliharaan ringan
bayi baru lahir Pusk
& KB pasca persalinan
Penanganan komplikasi
pada kehamilan,
persalinan, nifas dan
bayi baru lahir
Perencanaan via Perencanaan via Perencanaan via
lokakarya mini lokakarya mini lokakarya mini
34. BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI
NO UNIT TELP EXT FAKS
Bagian Program dan
021-5201590
1 Informasi, 021-5279216 021-5279216
ext 8217
Setditjen Bina Gizi dan KIA
Bagian Keuangan, 021-5201590
2 021-5277211 021-5277211
Setditjen Bina Gizi dan KIA ext 8221
Bagian Hukormas, 021-5201590
3 - -
Setditjen Bina Gizi dan KIA ext 8212
Bagian Umum dan
021-5201590
4 Kepegawaian, 021-5221225 021-5201225
ext 8222
Setditjen Bina Gizi dan KIA
34
35. SEKRETARIAT
TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SETDITJEN BINA GIZI DAN KIA
BLOK C LANTAI VIII RUANG 817
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950
TELEPON 021-5201590 EXT 8217
FAKS. 021-5279216
E-MAIL: bok.kemkes@yahoo.com
35
